Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
The Need for a Legal Standard of Care in the AI Environment
Get PDFArtificial intelligence (AI) has risen to legal debate over legal liability in-volved in an incident. An intelligent machine can learn through experience and adapts its decisions accordingly. As such, if an intelligent machine’s be-haviour causes harm, the developer and the machine's owner may argue that the autonomous nature of AI systems has broken the causal link. The diffi-culty of determining who is liable for a harmful behaviour of an AI system is accentuated by the fact that tracing back the decision-making process of an AI system is not always possible. This paper aims to put forward a definition of a duty of care for developers and users of AI systems that could be the basis for the investigation of liability while seeking predictability of the allo-cation of legal liability in many cases involving AI incidents. The paper ex-amines some guidelines on ethics for AI to discern essential elements of the duty of care in the AI environment. The paper argues that a uniform minimum standard of care should be adopted internationally through model laws or even an international convention. A uniform standard of care should be enforced by State control rather than self-regulation by the AI industry. A licensing or certification requirement for AI products should be implemented to verify that the elements of the duty of care have been satisfied to control AI production and import/export relations. Violation of the standard of care can be an objective ground to negate or allocate negligence, especially when verifying errors in the design of the relevant software or if explaining the AI system's behaviour is not possible. A clear standard of care would, this paper assumes, help promote AI development and use and would not create imped-iments to investment in AI production
Cyber Notary as A Mean of Indonesian Economic Law Development
Get PDFThis paper tries to show how Indonesian economic law has evolved via the emergence of the cyber notary idea. Notaries engage in various everyday tasks and activities in the fantastic world development, such as giving the clients the finest service possible and impacting the economy. According to the law, notaries are required to be able to help and support anyone who requires genuine written documentation of legal situations, events, or activities. This study employs qualitative approaches and descriptive analysis. Additionally, researchers are interested in the phenomenon that examines the idea of a cyber notary as a way to advance Indonesian commercial law. Qualitative research aims to conduct extremely thorough investigations that examine the research's findings in great detail. Both primary data and secondary data are employed as sources of information. The findings demonstrate that cyber notary adds value to electronic documents by legalising them, for example, in addition to digitising notarial operations. However, because many aspects need to be ready, its implementation will take some time. Article 1868 of the Indonesian Civil Code stipulates that a genuine deed is a deed in a certain form that has been prescribed by law and is made before a public authority
KEBIJAKAN FORMULASI PENGANCAMAN DUA JENIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Get PDFABSTRAK: Kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, Hakim memutus anak dengan pengancaman dua jenis sanksi pidana pokok dengan perumusan sanksi pidana terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika, yakni menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Dalam tesis ini mengangkat permasalahan tentang;1) Apakah kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan hak-hak anak; 2) Bagaimana implementasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika; 3) Bagaimana formulasi yang ideal dalam pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat normatif dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak maka diperlukan reformulasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana kedua undang-undang tersebut bertentangan dengan hak anak sehingga kedepan, anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tetap mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak (Best Interests of The Child)
PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI BIDANG ASURANSI
Get PDFAsuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat percerahan. Intitusi ini bersama lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Perjanjian asuransi dapat memunculkan bentuk kejahatan baru yang merupakan kejahatan kerah putih dalam bisnis asuransi yaitu kecurangan, dalam kancah asuransi dikenal dengan istilah Insurance Fraud, di dalam aturan hukum pidana Indonesia perbuatan curang atau fraud dalam industri asuransi dikategorikan sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur di Pasal 378 KUHP, praktik fraud sendiri sudah berlangsung lama di industri asuransi, bahkan pola ataupun modus kecurangan klaim ini terus berjalan dengan perkembangan asuransi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan Tindak Pidana di bidang asuransi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Filsafat, Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Sosiologi (Sociological Approach). Berdasarkan hasil penelitian, Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu membentuk suatu bidang khusus Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang mempunyai fungsi melakukan pengaturan di bidang edukasi, dan perlindungan konsumen, OJK juga melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya Tindak Pidana di Bidang Asuransi dengan pengawasan dua jenis yaitu yaitu Pengawasan Offside dan Pengawasan Onside
PRAKTIK PERSIDANGAN ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH
Get PDFPandemi COVID-19 mengakibatkan penyesuaian pola persidangan yang dilaksanakan secara online sehingga menimbulkan pro dan kontra karena persidangan online belum diatur di dalam KUHAP. Hal yang paling krusial adalah terkait pembuktian untuk menemukan kebenaran materiil melalui alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Isu yang dibahas dalam dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembuktian pidana pada persidangan online di masa pandemic COVID-19 di wilayah hukum Prabumulih serta bagaimana kekuatan pembuktiannya. Jenis penelitian tesis ini bersifat empiris dengan pendekatan yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa praktik pembuktian dalam persidangan online adalah pemeriksaan Saksi dan Ahli dilakukan secara online melalui kantor penutut umum. Keterangan terdakwa didengarkan dari tempat ia ditahan. Alat bukti surat diserahkan oleh penuntut umum kepada hakim sebelum dibacakan secara online. Legalitas dan kekuatan alat bukti tersebut sama dengan yang diajukan pada sidang yang dilakukan secara offline karena diajukan ke persidangan secara sah oleh Penuntut Umum dengan memenuhi syarat alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DARI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN KEADAAN MEMAKSA AKIBAT PANDEMI COVID -19
No full textPerlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dimasa pandemi covid-19 sangat diperlukan. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pandemi Covid-19 merupakan keadaan memaksa, bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang PHK, dan gambaran perlindungan hukum ke depan. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif dan empiris untuk menganalisis ketentuan hukum positif. Hasil penelitian bahwa Covid-19 merupakan bencana non alam nasional yang merupakan keadaan memaksa dan relatif. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dari PHK dengan alasan keadaan memaksa akibat pandemi covid-19 mencakup perlindungan hukum preventif sebelum PHK itu terjadi, yakni, pembinaan pekerja, merumahkan pekerja, memberi penjelasan secara transparan kepada pekerja, antara pengusaha dan pekerja melakukan perundingan dan Perlindungan Hukum Represif yaitu PHK mempengaruhi munculnya kewajiban pengusaha untuk membayar hak pekerja. Gagasan Perlindungan hukum yaitu, perlu adanya upaya oleh perusahaan atau pemerintah dalam menanggulangi dan menghindari terjadinya PHK dan perlu dituangkan dalam perjanjian kerja sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata asas pacta sunt servanda
KONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIJATUHKAN PUTUSAN BEBAS
No full textPenelitian ini memiliki tujuan untuk (1) memahami dasar Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan tuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, (2) menganalisis konstruksi hukum yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, (3) menemukan kendala hukum yang dialami oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan tuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, (4) menemukan solusi hukum yang ideal dalam melakukan tuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana konstruksi hukum tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas dan kedudukan putusan bebas tersebut dalam perkara perdatanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, putusan bebas sebagai alat bukti dalam perdatanya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, Jaksa Pengacara Negara tidak dapat menuntut ganti kerugian keuangan negara terhadap mantan terdakwa yang dijatuhkan putusan bebas (vrijsprak) terbitnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 202
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Get PDFAbstrak Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka dalam rangka penerapannya perlu diatur berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Sejarah (Historical Approach) dan Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach). Terselenggaranya good governance dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang jelas dan nyata sehingga Penerapan SPBE di Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. karena masih ditemukan di beberapa pemerintah daerah yang masih belum melaksanakan SPBE karena itu di masa mendatang dengan membuat dasar hukum yang lebih tinggi daripada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE agar SPBE dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, E-government, Good Governance AbstractThe implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Regional Governments is aimed at realizing an efficient, effective, transparent and accountable work process, as well as improving the quality of public services. In order for the implementation of the SPBE to run in accordance with its objectives, in the context of its implementation, it is necessary to regulate it based on the principles of Good Governance. The research method used is normative research with the Statute Approach, the Historical Approach and the Futuristic Approach. The implementation of good governance can realize the aspirations of the people in achieving the goals and ideals of the nation and state. Therefore, it is necessary to develop and implement a clear and tangible system of participation, transparency and accountability so that the implementation of SPBE in local governments can take place in an efficient, effective, clean and responsible manner. because it is still found in some local governments that have not implemented SPBE because of that in the future by making a higher legal basis than Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning SPBE so that SPBE can be implemented by local governments properly.Keywords: Electronic-Based Government System (SPBE), Local Government, Public Service, E-government, Good Governanc
DEEPFAKE IN ONLINE FRAUD CASES: THE HAZE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE'S ACCOUNTABILITY BASED ON THE INTERNATIONAL LAW
Get PDFArtificial Intelligence (AI) is the science and engineering of intelligent machines, primarily through computer programs. AI consists of processes by human intelligence simulated through machine processes and is concerned with designing, developing, and implementing computer systems. One of them is Deepfake. Deepfake is a technology that uses data as an image/photo of a person’s face, which is part of personal data and potentially misused to commit crimes such as online loan fraud. The research discusses (1) the Benefits and Disadvantages of Artificial Intelligence in Human Lives, (2) the concept of accountability for deepfake artificial intelligence in online loan fraud according to international law and its application in Indonesia, and (3) the analysis of regulations and accountability of deepfake according to chaos theory. The research uses a legal-normative approach. Moreover, the research will examine legal principles, systematics, and comparative law in its application. The research illustrates that deepfake accountability as artificial intelligence in online loan fraud according to international law is described in the General Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence by The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Meanwhile, the concept of accountability in Indonesia is seen in Human Rights and Data Privacy Violations. According to chaos theory, the analysis of Deepfake’s regulatory and accountability concept in international and national law leads to inconsistencies because it is only a recommendation, yet to be integrated, and still multidimensional
Protection of Performers’ Rights in Indonesian Copyright Law: Copyrighted Works Uploaded to YouTube
Get PDFThe Beijing Treaty allows performers to benefit from using audiovisual fixation for commercial purposes. This treaty is the first treaty specifically to protect against the head of the show. Indonesia has ratified the Beijing Treaty in order to give protection to the performers. There are provisions that performers can maintain moral rights until death (but not after death) and until the end of economic rights and refuse all forms of distortion, excision and modification that damage the reputation of performers. This article analyses the protection of the rights of performers whose works were uploaded without permission to YouTube under Indonesian Copyright Law 2014. This research is normative juridical research with a conceptual and statutory approach. The result is that the show performers’ performance rights under the Beijing Agreement have been adopted in the 2014 Indonesian Copyright Act, even though there are some differences in defining the fixation and scope of the show rights to the fixed performance terms. The 2014 Indonesian Copyright Law has indefinitely maximised the protection of performers' moral rights. Moreover, the Indonesian Copyright Law 2014 Act No. 28 states that the rights of performers cannot be eliminated or cannot be removed for any reason, including their economic rights, such as a right to carry out themselves, give permission, prohibit broadcast or communication the performance to other parties, come under by using online media. Therefore, when an illegal act such as uploading the performance of performers without permission violates Copyright Law, dan perpetrators can be sued