Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
Get PDFUU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran PUP, yang besarnya dapat mencapai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kejaksaan, sesuai dengan Pasal 270 KUHAP, menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mencakup pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa PUP. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sesuai peraturan yang berlaku, menilai penegakan sanksi pidana tambahan berupa PUP terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi setelah lelang harta kekayaan di Kejaksaan Negeri Palembang, dan merumuskan konsep ideal pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang mungkin tidak mencukupi pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan hukum dikumpulkan, dianalisis, dan disusun sehingga dapat diambil kesimpulan yang relevan dari penelitian ini."Top of Form Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti, Eksekus
PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYEBER CRIME) : HARMONISASI REVISI UNDANG-UNDANG ITE DAN KUHP
Get PDFAbstrak Cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi melalui internet. Fenomena cyber crime di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena cyber crime. Misalnya, aparat penegak hukum, akademisi khususnya akademisi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang berfokus pada kajian berdasarkan pada doktrin yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan dalam upaya penegakan hukumnya, sanksi yang dikenakan masih ringan. Padahal beberapa kasus mengakibatkan kerugian yang besar sehingga tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap cyber crime antara lain karena kurangnya fasilitas dan sarana, minimnya kemampuan penegak hukum, dan tidak ada unit khusus yang menangani kasus cyber crime. Sehubungan dengan itu, rancangan konsep KUHP yang baru telah dilaksanakan untuk melihat kebijakan hukum ke depan dalam memberantas dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya dan revisi UU ITE diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap cyber crime di Indonesia.Kata Kunci: Hukum Pidana ; Kejahatan ; Cyber Crime Abstract. Cyber crime is a crime committed using information technology, namely by using the internet. The phenomenon of cyber crime in Indonesia is a topic of discussion that always attracts public interest. From society in general, to people who are directly related to the phenomenon of cyber crime. For example, law enforcement officers, academics, especially legal academics. The research method used in this research is normative law because the focus of the study is based on doctrine through analysis of legal rules found in statutory regulations or in various court decisions using primary, secondary and tertiary research materials. The research results that can be used as conclusions in this research still contain several shortcomings in law enforcement efforts, in fact the sanctions imposed when using the Criminal Code are indeed light. In fact, some cases that occur result in large losses that are not commensurate with the consequences. Obstacles in law enforcement against cyber crime include, among other things, a lack of facilities and means, a lack of law enforcement capacity, and the absence of a special unit that handles cyber crime cases. In this regard, a draft concept of the new Criminal Code has been implemented to look at future legal policies in eradicating and enforcing laws relating to cyber crime and revision of the ITE Law is needed to optimize law enforcement against cyber crime in Indonesia.Keywords: Criminal Law ; Crime ; Cyber Crim
INDONESIA'S DEFENSE OF SEBATIK ISLAND IN A BORDER DISPUTE BASED ON THE PRINCIPLE OF UTI POSSIDETIS
Get PDFIndonesia is the largest archipelagic country on the Asian continent, with more than 17,000 islands. The government has yet to identify many small and outermost islands in detail. Identifying these outer islands further emphasizes the sovereignty of the Republic of Indonesia regarding the location of the country's borders. Border areas are an essential aspect because they are a marker of a country's jurisdiction. Border areas are an arena for interactions between global and local communities that occur every day. Indonesia has several disputes with neighboring countries about the outer islands directly adjacent to it. Sebatik Island is one of the disputed islands. Meanwhile, Indonesia obtained its territory according to colonial jurisdiction. Sebatik Island which was obtained based on the Uti Possidetis principle. The research method used is normative juridical, examining library materials through norms, rules, legal principles, and doctrine. Among them are the Technical Aspects of the United Nations Convention on the Law of the Sea (TALOS) and the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). This paper examines Indonesia's potential to defend Sebatik Island using the Uti Possidetis principle. This principle holds that the territories of former colonies should be recognized as independent states with the same borders they had before colonization. By invoking this principle, Indonesia sought to assert its rightful claim to Sebatik Island and protect its sovereignty. Many countries have recognized this legal precedent, and have been used to resolve other border disputes worldwide
SECURING THE FUTURE: INDONESIA PERSONAL DATA PROTECTION LAW AND IT’ S IMPLICATION FOR INTERNET OF THINGS (IOT) DATA PRIVACY
Get PDFThis paper examines Indonesia's Personal Data Protection Law (PDP Law) in the rapidly expanding Internet of Things (IoT) context. It explores the effectiveness of the PDP Law in safeguarding personal data amidst increasing IoT integration in various sectors, notably smart homes and wearable technology. Inspired by the EU's General Data Protection Regulation (GDPR), the PDP Law addresses data protection with specific regard to the unique challenges posed by IoT, such as extensive data collection and heightened vulnerability to breaches. Through a comparative analysis with GDPR, the paper highlights strengths and potential areas for improvement within the Indonesian framework, suggesting enhancements like incorporating privacy by design, establishing a robust data protection authority, and creating detailed guidelines for IoT data handling. The goal is to enhance the PDP Law's capability to manage privacy risks in an interconnected digital era, ensuring adequate data protection and compliance with global standards
PEMANFAATAN PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT SEBAGAI ALTERNATIF PERMODALAN UMKM DI INDONESIA
Get PDFAbstrak: Perekonomian di Indonesia merupakan suatu instrument yang mengacu kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan diatur lebih rinci dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistem perekonomian di Indonesia menganut asas gotong royong dan kekeluargaan yang dijiwai oleh ideology pancasila. Namun dalam kesehariannya peran perekonomian banyak mengalami permasalahan. Terutama Sejak datangnya pandemic Covid-19. Perekonomian selalu di terjang dengan berbagai problematika yang mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia memutar otak untuk selalu bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Banyaknya perusahaan serta pabrik besar yang gulung tikar akibat terkena tekanan dari pandemi. Dengan adanya penutupan tersebut lapangan pekerjaan mulai menipis yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Banyak diantara mereka yaitu korban PHK yang banting stir mengalihkan profesinya untuk menjadi seorang UMKM. Namun, dalam penerapannya atau menjalankan bisnis tersebut. Seorang UMKM membutuhkan modal yang cukup besar untuk memulai sebuah bisnis yang mulai dari nol. Lantas bagaimana caranya para pelaku UMKM memiliki peminjaman modal yang cepat, aman dan legal. Maka untuk itu, penulis menaruh perhatian besar kepada system peminjaman modal yang berasal dari lembaga bank yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR dinyatakan mampu memberikan solusi bagi para peminjam modal yang membutuhkan dana cepat dan aman. Namun apakah pembiayaan syariah melalui metode Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini dapat menjamin atas kesejahteraan rakyat? Atau malah membuat sengsara
Indonesian Cryptocurrencies Legislative Readiness: Lessons from the United States
Get PDFCryptocurrencies can facilitate cross-border global transfers easily and pseudonymously. It can be converted into fiat currencies, making it suitable for money laundering crimes. This study compared legal regulations in the United States that analysed the readiness of regulations and Indonesia's legal loopholes in responding to the development of the cryptocurrency business. As a result, cryptocurrency in Indonesia is susceptible to being used as a money-laundering tool due to the novelty of the technology, the anonymity it provides its users, and the immaturity of the regulations governing it. Therefore, it is necessary to create a cryptocurrency that can follow the “Travel Rule†and collect and share information about the people who send and receive cryptocurrency, like in the US. The study also argues that passive detection is used to detect the identity of cryptocurrency users through a centralised service. However, several cryptocurrency developers have responded to the increase in pseudonymity tracking methods by developing cryptocurrencies with greater secrecy change
The State Administrative Decision-Making in the Adoption of Maslahah Mursallah Principle in Indonesia
Get PDFThe development of State Administration Law is a prerequisite for constitutional development in realising good governance. From the perspective of national administration, administrative reform is a revision of several legal policies related to structure, process, and management in the areas of finance, supervision, staffing, accountability and transparency, and political decision-making processes and their implementation. Political decision-making process and its implementation. State administration reform also means reform in the field of state administration law. As one of the efforts to use the Islamic Law approach, one of which is the principle of maslahah mursalah, which prioritises the benefit of the people. So what if this principle is applied to policy making by State Administrative Officials. This study aims to determine the application of the principle of maslahah mursalah to State Administrative Decisions. The method used is normative legal research method, using deductive analysis method. It is hoped that the results of this research will be able to provide an overview of the role of the maslahah mursalah principle in efforts to realise State Administrative Decisions based on good values, as well as providing a sense of justice and prioritising benefits and avoiding mischief
Foreign Direct Investment: A Comparative Analysis between Iraq and the UAE
Get PDFForeign direct investment (FDI) refers to an investment into a company or organisation through long-term or overseas expansion acquisition with the hope of forming a long-term relationship. It is a viable business tool utilised in businesses across the globe. However, in Iraq, despite the investment laws and other regulations to boost foreign direct investment, investors still need to be convinced about investing in Iraq due to several factors that might affect their investments. Many countries and some Arab countries have advanced in their FDIs, leaving Iraq behind, one of which is the UAE. Therefore, this research aims to analyse Iraqi's FDI vis-Ã -vis what is obtainable in the UAE to proffer effective and appropriate recommendations to be implemented to boost the Iraqi FDI for better future investments. To achieve this, the study utilised a theoretical method of review of existing literature and relevant legislations in the two jurisdictions, as well as a comparative analysis to analyse the key areas hindering the effectiveness of the Iraqi FDI compared to what is obtainable in the UAE. It was discovered that besides the dispute resolution mechanism, corruption, poor infrastructure, unskilled labour, political instability and the financial sector, the legal framework is inadequate, incomprehensive, and discouraging to foreign investors. However, these hindrances are not prevalent in the UAE. Hence, the suggestion for Iraq to boost its political stability, social security, improve its business climate and transfer knowledge and practices from the UAE to achieve a robust FDI in Iraq in fulfilment of SDG 17
KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA PPAT SECARA ELEKTRONIK: PEMENUHAN SYARAT OTENTIK, IMPLEMENTASI, DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
Get PDFKegiatan pendaftaran tanah merupakan suatu kewajiban dan amanat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, PPAT selaku pejabat umum turut mengambil peranan pada sebagian rangkaian kegiatannya, yakni dalam pembuatan akta sebagai alat bukti perbuatan hukum atas tanah. Seiring dengan berkembangnya waktu, berbagai upaya dilakukan pemerintah sebagai wujud penyederhanaan pengaturan terkait dengan pendaftaran tanah salah satunya dengan penerapan kebijakan pembuatan akta PPAT secara elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 86 PP Nomor 18 Tahun 2021. Dalam hal efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut, perlu adanya kajian lebih lanjut terkait dengan syarat sah akta PPAT yang merupakan akta otentik, implementasi dari kebijakan tersebut, serta penentuan dan alternatif apabila terdapat hambatan pada implementasi kebijakan tersebut. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang ditemukan berdasarkan pendekatan hukum normatif, statute approach, dan library research yang kemudian disusun secara sistematis dan runtut. Dari analisis tersebut, diketahui bahwa penerapan kebijakan akta PPAT secara elektronik masih belum memenuhi syarat otentik dari sebuah akta baik dari tata cara pembuatan akta dan format akta tersebut. Lebih lanjut terkait dengan implementasi kebijakan tersebut, dapat dicontohkan pada penerapan layanan hak tanggungan elektronik yang dalam hal ini hanya terkait dengan pendaftaran dan pelayanan yang berbasis elektronik, dalam pembuatan akta hak tanggungan itu sendiri masih belum dilakukan secara elektronik. Sehingga dari hal tersebut, penulis berpendapat bahwa perlu adanya perbaikan regulasi yang didasarkan oleh kesiapan Pemerintah itu sendiri, baik dengan cara penghapusan dan pengubahan kebijakan pembuatan akta PPAT apabila dirasa bahwa kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan, namun apabila memungkinkan untuk dilaksanakan, maka perlu adanya penyusunan peraturan turunan yang dapat menjadi pedoman dan payung hukum bagi PPAT selaku pelaksana kebijakan
PERAN NOTARIS DALAM PROSES ALIH KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI
Get PDFThis research aims to find out the role of the Notary in the process of transferring subsidized home ownership credit (KPR in Indonesia) at the main branch of PT.BTN Palembang. This research is a type of normative research using library research material collection techniques. The background to this writing is that in practice there is often a transfer of subsidized home ownership credit (KPR) carried out by debtors who have been placed in subsidized housing for less than 5 (five) years. This is contrary to Article 29 paragraph (4) letter e Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia Number 35 Years 2021 concerning ease and assistance in obtaining housing for low-income people. The role of the Notary in this case is to make an authentic deed relating to the process of transferring subsidized home ownership credit (KPR) to the main branch of PT BTN Palembang. The deeds required in the credit transfer process are a statement of transfer of rights, a Deed of Sale and Purchase Agreement, a power of attorney to pay off the installments, and a power of attorney to take the house certificate. In this credit transfer process, in carrying out his position, the Notary must pay attention to the principle of balance