Jurnal Online Universitas Pertahanan (Indonesian Defense University)
Not a member yet
491 research outputs found
Sort by
KONFERENSI JOGJA 1955: SUATU MOMENTUM MENUJU KEBANGKITAN MILITER PRETORIAN DI INDONESIA
Get PDFToday, Indonesia has enjoyed a limited role of military in politics. But not long time ago, during the New Order Era, the role of military was strong and even omnipresents. This paper wants to trace back the moment that indicates the early stage of the Indonesia military to be independent power, which was also implying the very characteristic of praetorian. From the discussion, we can see that the TNI outlook as one of the powerful body in Indonesia political system evolves gradually. The position of military was in fact at a nadir point when the civilian politicians took control in every aspect of national politics, particularly in the early years of “Liberal Democracy†era. The Jogja conference in 1955 indicates the important shift from professional to be praetorian in Indonesia military history. Keywords : praetorian, civil supremacy, military politics,TN
KEGAGALAN MEDIASI PADA RELOKASI PENDUDUK KAMPUNG PULO JAKARTA TIMUR: BELAJAR DARI KASUS MEDIASI LSM CM
Get PDFBerbagai program utama pemprov DKI seperti normalisasi sungai, RTH, dan pembangunan rusun mengakibatkan sebagian masyarakat berpenghasilan rendah direlokasi dari tempat tinggal asal ke rusun. Relokasi sering menimbulkan konflik antara pemerintah provinsi (pemprov) DKI dengan warga. Dalam tahap konflik tertentu, pihak ketiga atau mediator dibutuhkan untuk menengahi keduabelah pihak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kegagalan mediasi sehingga eskalasi konflik memuncak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan, wawancara interaktif, buku, dan media visual. Data tersebut dianalisis dengan teori dan konsep mengenai mediasi, perancangan dan pengelolaan kota, dan keamanan nasional Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan penyebab kegagalan mediasi. Upaya mediasi tidak didasari dengan aspek keamanan nasional. Kerangka model Glasl yang dapat mengetahui intervensi yang tepat terhadap konflik tidak digunakan. Upaya mediasi juga diinisiasi oleh warga sehingga mandat kepada mediator hanya dari warga saja. Selanjutnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Ciliwung Merdeka (LSM CM) sebagai mediator tidak dapat mengidentifikasi fakta, motivasi, pilihan solusi, dan cek realita dengan jelas. LSM CM juga tidak melakukan pendekatan mediasi secara transformatif yang mendorong pemprov DKI dan warga untuk mengakui kesalahan masing-masing. Hal tersebut mengaburkan para pihak terhadap perancangan dan pengelolaan kota sebagai inti kebutuhan para pihak.Kegagalan terakhir disebabkan karena pelaksanaan mediasi tidak disiapkan dan dilaksanakan sesuai standar. Kata kunci: mediasi, relokasi, perancangan dan pengelolaan kota, keamanan nasional, Indonesi
INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY IN ACHIEVING NATIONAL INTEREST
Get PDFIn achieving and securing national interests, diplomacy always plays significant role. In its implementation, the state uses all of its nationally available resources including military, economy, politics, intelligence and any other resources available. The use of military as an instrument in diplomacy is inevitable. The general consensus is that negotiation forms a core component of diplomacy. Winning in negotiation, therefore, can be likened to winning in diplomacy. In order to gain leverage during negotiations, gaining a better bargaining position is an important requirement and this strongly relies on a nation’s power of which one of the key components is the military. In this regard, the military power cannot be separated from state diplomacy. This research is designed to understand the role of Indonesia's defense diplomacy in achieving national interests. The objectives of this research are: First, to analyze the role of Indonesian defense diplomacy in achieving national interests and how to optimize it, and secondly, to analyze the factors that influence this role. This research employs qualitative method. All data is obtained through observation, interviews and literature studies. Data analysis is carried out simultaneously with data collection when the researcher is in the field. The research location is at Jakarta City. We can draw two conclusions from the result of the research: 1) The role of defense diplomacy in achieving national interests has not been optimal and its achievements are still limited to defense issues only; 2) Factors influencing the role of defense diplomacy include the capacity and capability of Indonesian Armed Forces (TNI), cooperation between agencies, and formulation of diplomacy strategy.Keywords: Defense diplomacy, diplomacy strateg
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEKUATAN MARITIM INDONESIA UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN TAHUN 2020
Get PDFProblems of Indonesian maritime force development planning is inseparable from the role of government to support the development of maritime forces. In accordance with geography constellation as the largest archipelago in the world according to UNCLOS 1982, Indonesian economic development currently the largest in Southeast Asia and number 16 in the world with 6.4% gross domestic product (year on year). In this sense, it is time for implementing maritime force development based on maritime perspective and state defense as a whole integrated. Regardless of budget required by the military to implement its vision and mission of defense, the state has to be able to fulfill it and is able to offset foreign policy of the so-called Indo-pacific region in 2020. Keywords: Defense, Maritime Defense, Military Reformation, Military Innovation
STRATEGIC RE-ALIGNMENT:1 ALTERNATIF INDONESIA DALAM MENGIMBANGI ANCAMAN ALIANSI FIVE POWERS DEFENSE ARRANGEMENT (FPDA)
Get PDFAliansi merupakan pilihan suatu negara untuk meningkatkan kekuatan relatif dalam menghadapi ancaman yang tidak bisa diatasi oleh kekuatan internal. Malaysia dalam aliansi FPDA telah menjadi ancaman yang tidak seimbang bagi Indonesia. Namun, Indonesia sendiri tidak mungkin membentuk kontra aliansi karena kebijakan politik luar negeri bebas aktifnya. Esai ini ditujukan untuk mengkaji potensi allignment (selain aliansi, seperti : koalisi, kemitraan strategis dan komunitas keamanan) untuk mengimbangi ancaman kekuatan aliansi Malaysia dalam FPDA yang dianggap mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Kata Kunci: strategic re-allignment, aliansi, koalisi, komunitas keamanan,kemitraan strategi
The Implementation of State Defense Values to Strengthen Border Community in Dealing with The Threat of Proxy War: Case Study of Sungai Limau Village, Central Sebatik Sub-District, Nunukan District, North Kalimantan Province
Get PDFConditions of border area village of Sungai Limau, District Central Sebatik Nunukan Regency, North Kalimantan province was geographically adjacent to the neighbour country Malaysia and the existence of two community groups who are different, both ethnically and religiously, have become challenges in the social life in Borderland area. From the aspect of Defense Studies, the dynamics could be potential targets of the Proxy War through the Border Region. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of Bela Negara (state defense) values to address it. This study aims to analyze the form in implementing the state defense values of the state defense in the border village of Sungai Limau in facing various challenges such as the susceptible threat of proxy war, using an analysis tool of the Bela Negara conception (State Defense) and Proxy War and Conception of Frontier Society. This study uses a qualitative method by collecting data obtains from interviews, observation, and literature. The result shows that the implementation of the state defense values among the frontier communities in Sungai Limau has the potential to be developed into power in the form of attitudes and practices of national and state awareness and place Pancasila as the state ideology and means of unifying societies that is reflected in the daily life. This can be a social capital to address the threats of proxy war in the border area.Keywords: State defense; Proxy War; Frontier Community.  Â
Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik : Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (Kan) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat
Get PDFAbstrak – Studi ini menganalisa mengenai upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Ketaping merupakan wilayah berkembang yang memiliki potensi konflik tanah ulayat, dimana tanah ulayat bagi masyarakat Minangkabau merupakan pengikat bagi kaum dan identitas. Terjadinya konflik tanah ulayat di wilayah ini tidak menutup kemungkinan terjadinya potensi konflik yang berakhir pada krisis. Konflik yang disebabkan oleh konflik tanah ulayat pernah terjadi di wilayah ini, akan tetapi tingkat eskalasi konflik di wilayah ini tidak tinggi, meskipun berada di wilayah konflik. Studi ini dianalisis menggunakan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik untuk menganalisa upaya pencegahan konflik tanah ulayat serta kerja sama KAN dan pemerintah. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis dengan pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, penelitian lapangan dan studi pustaka yang melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintah serta masyarakat setempat dan niniak mamak. Dari hasil studi didapatkan bahwa rendahnya eskalasi konflik di Nagari Ketaping ini karena adanya upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh Kerapatan Adat Nagari dengan menggunakan kerangka penyelesaian konflik tanah ulayat sehingga pencegahan konflik dapat dilakukan. Selain itu dengan adanya pengoptimalan berlakunya hukum adat yang merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh Nagari Ketaping dan sinergitas yang baik dari pemerintah dengan KAN menyebabkan Nagari tingkat konflik di Nagari ini rendah.Kata Kunci : pencegahan konflik, tanah ulayat, kerapatan adat nagari, kearifan lokal, hukum ada
PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM PENGADAAN ALUTSISTA : STUDI KASUS PENGADAAN HELIKOPTER ANGKUT BERAT TNI
Get PDFPada tanggal 20 Juli 2016, Presiden Joko Widodo dalam amanatnya dalam Rapat Terbatas bidang pertahanan dan keamanan menegaskan agar kebijakan pengadaan alutsista TNI berdasarkan kebutuhan – bukan keinginan. Artikel ini mencoba mengelaborasi maksud dari amanat Presiden – dalam kerangka diplomasi pertahanan dengan menggunakan program pengadaan helikopter angkut berat di Kementerian Pertahanan sebagai studi kasusnya. Kasus itu menjelaskan amanat Presiden akan lebih efektif jika dilengkapi dengan dua prinsip tambahan, diplomasi pertahanan dan operasional. Kata kunci: tujuh kriteria Presiden Joko Widodo, kebijakan pengadaan alutsista TNI, kebutuhan, keinginan, diplomasi pertahanan, helikopter angkut bera
ANALISIS PERAN KODIM 0618/BS KOTA BANDUNG DALAM UPAYA PENGURANGAN RESIKO BENCANA ALAM DI KOTA BANDUNG
Get PDFKodim 0618/BS Kota Bandung adalah satuan Komando Distrik Militer yang berada di bawah Komando Kodam III/Siliwangi yang membawahi sebanyak 14 Koramil yang tersebar di wilayah Kota Bandung. Dengan 14 Koramil yang tersebar di wilayah Kota Bandung, Kodim 0618/BS memiliki 347 personel dan berdiri sendiri karena tidak berada di bawah Korem dengan memiliki tugas untuk pemberdayaan wilayah, pertahanan dan menyiapkan semua aspek dalam pertahanan wilayah termasuk memiliki program dan penanganan sendiri dalam pengurangan resiko bencana alam. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui peran Kodim 0618/BS dalam pengurangan resiko bencana alam di Kota Bandung. Bandung termasuk daerah yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi karena berada di antara Sesar Lembang dan juga memiliki letak geografis berbentuk cekungan sehingga memiliki resiko yang cukup tinggi terhadap banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan, dan menggunakan teknik deskriptif analisis, lokasi penelitian dilakukan di kota bandung dengan hasil penelitian menunjukan, bahwa: 1) peran Kodim 0618/BS cukup vital dalam pengurangan resiko bencana alam dibuktikan dengan posisi Dandim sebagai wakil ketua dalam susunan organisasi Satlak Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana, 2) Kota Bandung menggunakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam sebagai Organisasi yang bertanggung Jawab dalam Penanggulangan Bencana Alam, dan 3) kurangnya tenaga ahli mitigasi bencana sehingga diperlukan pelatihan khusus bagi personil.Kata Kunci : Penanggulangan Bencana, Bencana alam, Tugas Pokok TN
OVER –THE - HORIZON RADAR (OTHR) UNTUK MENJAGA WILAYAH UDARA DAN LAUT INDONESIA
Get PDFMenjaga kedaulatan NKRI merupakan salah satu tugas pokok TNI seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Untuk menjadi tentara profesional seperti tercantum dalam Jati Diri TNI pada UU No.34 tahun 2004, maka TNI harus diperlengkapi secara baik, artinya Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI harus sesuai dengan tuntutan tugas TNI. Dari 32 Radar dalam perencanaan Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas) pada tahun 2024, saat ini TNI AU baru memiliki 20 Radar[1] sehingga masih belum mencakup seluruh wilayah NKRI. Radar-radar yang dimiliki TNI AU saat ini hanya dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman dari udara, sedangkan ancaman dari laut masih dikontrol melalui patroli baik dari udara maupun dari laut. Hal ini tentu menimbulkan potensi ancaman baik dari laut maupun udara karena TNI masih belum bisa mengawasi wilayah NKRI dengan optimal. Over-the-Horizon Radar merupakan salah satu jenis radar yang mempunyai kelebihan yaitu jangkauan yang sangat luas hingga mencapai radius 3.000 km. Walaupun dari segi kualitas pencitraan masih dibawah jenis radar lainnya, OTHR sangat mungkin digunakan sebagai alat deteksi dini (early warning) dalam mengawasi wilayah udara dan laut Indonesia karena mampu mendeteksi pesawat udara maupun kapal laut di dalam wilayah jangkauan efektifnya. Kata Kunci: sistem pertahanan negara, penerbangan gelap, pelintasan laut tanpa izin, over-the-horizon radar[1] Prasto Prabowo, "4 Radar Baru Siap Perkuat TNI AU Tahun 2014â€, dalam http://www.satuharapan.com/read-detail/read/4-radar-baru-siap-perkuat-tni-au-tahun-2014, 14 Februari 2014, diunduh pada 29 Desember 2014