Jurnal Online Universitas Pertahanan (Indonesian Defense University)
Not a member yet
491 research outputs found
Sort by
PERAN PEACE KEEPING OPERATION NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM MENDUKUNG MISI PERDAMAIAN PBB
Get PDFASEAN Defense Ministerial Meeting (ADMM) merupakan pertemuan tertinggi pada level menteri pertahanan di ASEAN dalam bidang pertahanan. Salah satu bidang kerjasamanya adalah peacekeeping operations. Meskipun ASEAN telah memiliki kerangka kerjasama peacekeeping operationsdidalam ADMM, tetapi negara-negara ASEAN tetap melaksanakan misi perdamaian di bawah koordinasi PBB. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran peacekeeping operations dalam kerangka ADMM. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi ini dianalisis menggunakan teori peran, konsep diplomasi pertahanan, konsep peacekeeping operations, dan konsep confidence building measures. Hasil dari studi ini menunjukkan peran peacekeeping operations dalam kerangka ADMM merujuk pada naskah konsep APCN. Peran peacekeeping operations dalam kerangka ADMM yaitu mengembangkan kapabilitas personel sesuai standar PBB untuk melaksanakan misi perdamaian, mengurangi konflik dan ketegangan, dan meningkatkan confidence building measures di kawasan. Kata Kunci: ASEAN, ADMM, peran, peacekeeping operation
BUILDING RESERVE COMPONENTS BASED ON STATE DEFENSE CAPABILITY AS INDONESIA’S DEFENSE POWER FACING NON-MILITARY THREATS
Get PDFIndonesia's Threats, Disturbances, Obstacles and Challenges (TDOC) in the future are considered non-military (non-conventional). Indonesia's defense paradigm that is only relying TNI as a major force, should be changed. The drastic reduction of the military threats (conventional) from other countries to Indonesia, as well as similar threats around the world, make us have to rethink what is the appropriate formulation of Indonesia's defense strategy in this era of nonmilitary threats. Therefore, the formation of reserve components, as previously has been equipped with competence and knowledge of state defense, needs to be considered more. The consideration is that the formation of this reserve components can be useful as a major defense element that support the main component, primarily to deal with non-military threats. The use of reserve components is not only prepared for war, but has a primary function for helping TNI deal with TDOC that is non-physical (intangible). This paper will discuss how the reserve components, as part of the nation's defense force, faces future non-military threats. In addition, this paper also sees that state defense can be an integral part of the effort of the reserve components to make this happen.Keywords: state defense, reserve components, non-military threat
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA: AMALGAM MILITER-SIPIL
Get PDFKondisi global dan regional berpengaruh dalam melaksanakan kebijakan luar negeri. Selain itu, situasi dinamika domestik juga menjadi faktor penting dalam membuat kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri diwujudkan melalui kerja sama dengan negara lain dalam wujud diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional melalui diplomasi pertahanan secara global, regional dan bilateral dalam mewujudkan saling percaya guna mencegah konflik dan resolusi konflik. Sekalipun belum ada defenisi yang baku tentang diplomasi pertahanan, namun beberapa negara ada yang secara eksplisit maupun implisit menjelaskan diplomasi pertahanan. Aktor pelaku diplomasi pertahanan juga tidak semata-mata militer, namun dari kalangan sipil yang berbeda latar belakang. Sebagai negara yang demikian besar dengan sumber daya alam yang melimpah, maka diplomasi pertahanan Indonesia tidak dapat berjalan sektoral oleh kementerian pertahanan atau oleh personel militer saja. Kerja sama pertahanan perlu melibatkan aktor non negara dan pejabat sipil yang dilakukan antar lembaga baik aktor negara maupun aktor non negara. Dengan demikian, kebijakan diplomasi pertahanan memiliki interdependensi dan perlu diselaraskan dengan kebijakan luar negeri lainnya sehingga tujuan dan kepentingan nasional dapat terwujud. Kata kunci : pertahanan, diplomasi, kepentingan, aktivitas, akto
MEMBANGUN KEKUATAN NASIONAL DENGAN MEWUJUDKAN VISI POROS MARITIM DUNIA
Get PDFSebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menggunakan maritim sebagai kekuatan utamanya. Perubahan pemerintahan di Indonesia, telah mengantarkan Joko Widodo sebagai Presiden dan Poros Maritim Dunia menjadi jargon dari perubahan tersebut. Fokus utama pada pemerintahaan saat ini bukan hanya outward-looking namun ingin menunjukkan kepada dunia, kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Poros Maritim bukan hanya sebuah jargon namun merupakan agenda utama dalam perubahan yang ingin ditunjukkan oleh Joko Widodo yang fokus pada kekuatan maritim dan memperkuat diri melalui laut. Tujuan utama Poros Maritim Dunia adalah untuk menciptakan keamanan dan perdamaian serta stabilitas kawasan, tanggungjawab terhadap dunia dan tatanan global melalui penguatan kekuatan laut dan memperkuat kekuatan Indonesia dengan kekuatan maritim. Tantangan yang dihadapi pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut akan sangat besar, namun jika pemerintah mampu menjadikan tantangan tersebut sebagai sebuah kesempatan, maka Poros Maritim Dunia akan benar-benar terwujud. Kata Kunci: poros maritim, agenda utama, kekuatan maritim, kekuatan Indonesi
DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KONFLIK STUDI KASUS: STRATEGIC ENGAGEMENT NORWEGIA DI MYANMAR
Get PDFDalam beberapa tahun terakhir, bantuan Norwegia yang mengalir ke Myanmar meningkat secara signifikan. Bantuan terkait proses perdamaian menjadi bagian dari strategic engagement Norwegia kepada Myanmar. Strategic engagement sendiri merupakan konsep yang fokus pada perluasan, reformasi, serta intensifikasi tatanan internasional yang ditujukan untuk mendorong kesiapan negara-negara dalam mencegah ketegangan dan konflik militer. Sebagai sebuah negara yang baru terlepas dari konflik berkepanjangan, kondisi sosial, politik, dan keamanan Myanmar masih sangat rapuh. Penulis berpendapat bahwa strategic engagement dalam konteks diplomasi pertahanan dapat diterapkan untuk mencegah konflik muncul kembali, serta menguatkan pilar-pilar demokrasi. Program utama Norwegia di Myanmar adalah Myanmar Peace Support Initiative (MPSI). MPSI adalah sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam wilayah-wilayah gencatan senjata. Program MPSI ini, menurut penulis, sangat sejalan dengan konsep strategic engagement dalam menjalankan kebijakan diplomasi pertahanan Norwegia terhadap Myanmar. Tulisan ini akan membahas bagaimana strategic engagement dilakukan di Myanmar melalui program MPSI. Kata Kunci: strategic engagement, diplomasi pertahanan, pencegahan konflik, dan MPS
DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL
Get PDFDalam mencapai dan mengamankan kepentingan negara, diplomasi selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, negara dapat menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, antara lain, kekuatan militer, ekonomi, politik, intelijen dan sebagainya. Penggunaan militer sebagai salah satu instrumen dalam diplomasi sudah menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi. Semua pihak pasti sepakat bahwa dalam berdiplomasi, negosiasi merupakan inti dari diplomasi, sehingga kemenangan dalam bernegosiasi juga bisa diartikan sebagai kemenangan dalam berdiplomasi. Untuk bisa bernegosiasi dengan baik, kekuatan bargaining position merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh suatu bangsa. Posisi tawar suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh national power bangsa dan salah satu komponen yang menonjol dari national power tersebut adalah komponen militer. Hal inilah yang membuat militer sulit untuk dipisahkan dari diplomasi negara. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional serta bagaimana mengoptimalkannya dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan wilayah Kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional belum optimal dan capaiannya masih sebatas pada isu pertahanan semata; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan ditinjau dari beberapa dimensi yaitu dimensi kapasitas dan kapabilitas TNI, dimensi Kerjasama antar instansi dan dimensi penyusunan strategi diplomasi.Kata Kunci : Diplomasi pertahanan, strategi diplomasi, kepentingan nasiona
Peran Nelayan Dalam Membantu Instansi Penegak Hukum Laut Untuk Mencegah Ancaman Keamanan Maritim
Get PDFAbstrak – Indonesia memiliki luas laut hampir 2/3 lebih luas dari daratan. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena berada pada titik silang antara Samudera Hindia dan Pasifik. Selain itu posisi silang ini memberikan sebuah jalur strategis bagi pelayaran dunia dimana setiap pengiriman dari wilayah barat menuju timur dan sebaliknya akan melewati wilayah laut Indonesia. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang ataupun tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan ancaman keamanan maritim semakin meningkat, seperti kasus-kasus IUU fishing, penyelundupan, dan perompakan. Ancaman-ancaman ini sangat mengganggu pembangunan ekonomi kelautan, mengingat masih terbatasnya alutsista dan personel instansi penegak hukum laut. Oleh karena itu, peran serta nelayan dalam membantu instansi penegak hukum laut mencegah ancaman keamanan maritim sangat dibutuhkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskiptif kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stake holder dan organisasi kenelayanan, kemudian data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Analisa data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peran nelayan dalam membantu instansi penegak hukum laut dalam hal ini PSDKP KKP dan TNI AL untuk mencegah ancaman keamanan maritim merupakan prescribed role atau peran yang dianjurkan. Prescribed role ini ditunjukkan dengan adanya program Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibentuk PSDKP dan Pembinaan Desa Pesisir yang dibentuk TNI AL. Dalam hal ini, nelayan berperan dalam menyuplai informasi-informasi terkait ancaman keamanan maritim seperti IUU fishing, penyelundupan, perompakan dan ancaman lainnya kepada PSDKP dan TNI AL sehingga bisa langsung bertindak untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut terjadi.Kata Kunci : ancaman keamanan maritim, nelayan, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir
DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI BAGIAN DARI DIPLOMASI TOTAL RI
Get PDFDiplomasi pertahanan merupakan bagian dari diplomasi total RI. Dalam konteks ini, dimaknai sebagai sistem pertahanan negara yang dilakukan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Kekurangoptimalan soal diplomasi ini, mengakibatkan komponen pertahanannya belum lengkap dan unsur utamanya kurang memiliki komitmen. Boleh jadi, pembangunan pertahanan yang cakupannya banyak akan beresiko untuk mewujudkan efek penggentar yang disegani dalam mendukung posisi tawar di ajang diplomasi. Tanpa mengabaikan peran diplomasi pertahanan nirmiliter dalam konteks pertahanan integratif dan/atau diplomasi total. Diplomasi pertahanan militer yang diperankan TNI/komponen utama atau militer merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang dalam konteks historis, analogis dengan dwi fungsi ABRI. Khususnya jika terkait dengan sasaran strategis hubungan bilateral (Indonesia-Amerika), kerja sama multilateral, penugasan TNI dalam misi perdamaian dunia dan/atau kemanusiaan. Untuk mendukung hal itu, diplomasi militer dalam konteks pertahanan merupakan salah satu bagian kekuatan negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Bahkan, dengan diplomasi militer menjadikan alat negara di bidang pertahanan, dengan tiadanya dukungan komponen cadangan dan komponen pendukung, terus melakukan penyesuaian manajemen hubungan internasionalnya guna menjawab tuntutan nasional/reformasi dan tantangan global.  Kata Kunci : diplomasi, pertahanan negara; militer/TNI, kepentingan nasiona
Implementasi Diplomasi Pertahanan: Sinergi Indonesia dengan Australia Dalam Menangani Imigran Ilegal Di Perbatasan Laut
No full textAbstrak – Imigran ilegal adalah permasalahan bersama antara Indonesia dan Australia. Namun, dalam penanganannya di wilayah perbatasan laut, Indonesia melakukan pendekatan kemanusiaan dan Australia melakukan pendekatan keamanan melalui Operation Sovereign Border yang berdampak pada konfrontasi diplomatik kedua negara. Fokus studi ini adalah menilai sinergi kedua negara dalam upaya menangani imigran ilegal di wilayah perbatasan laut. Kerangka teoritis studi ini adalah konsep keamanan nasional dan migrasi sebagai isu keamanan untuk membahas kepentingan nasional kedua negara. Konsep cooperative security diplomasi pertahanan, dan teori naval diplomacy serta konsep sinergi untuk menganalisis implementasi diplomasi pertahanan secara keseluruhan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengolahan data dilakukan dengan software NVivo yang sangat bermanfaat untuk coding, triangulasi data dan menemukan relasi data dengan narasumber, sedangkan Soft System Methodology digunakan sebagai teknik analisis data yang terdiri atas tujuh tahap penelitian yang sangat komprehensif dalam menjelaskan penelitian. Hasil studi ini adalah kedua negara belum bersinergi. Indonesia dan Australia memiliki kepentingan keamanan non-tradisional yang sama dan kepentingan keamanan tradisional yang berbeda sebab Indonesia mempunyai basis kepentingan teritorial yang bertolak belakang dengan kepentingan imigrasi Australia. Indonesia dan Australia telah melaksanakan diplomasi pertahanan secara bilateral melalui 2+2 Dialogue, Pertemuan Menteri Pertahanan dan Navy to Navy Talk tetapi belum menghasilkan solusi konkrit sehingga sharing responsibility dan Confidence Building Measures belum tercapai. Dengan demikian dibutuhkan naval diplomacy untuk mendukung diplomasi pertahanan melalui patroli terkoordinasi yang harus dirumuskan SAP dan SEP agar kepentingan kedua negara dapat tercapai.Kata Kunci : imigran ilegal, keamanan nasional, diplomasi pertahanan, sinergi, soft system methodologyÂ
ENHANCING SAFETY AND SECURITY IN INDONESIAN WATERS: COOPERATIONS WITHIN DIPLOMACY FRAMEWORK
Get PDFThe Indonesian waters is for world seaborne trade, military and naval movement, and other maritime interests. So it has a strategic value for maintaining economic security, peace, and stability in the region. Indonesia has the responsibility to address the challenges presented by activities conducted in its waters, such as marine pollution, depletion of marine resources and criminal activities at sea. These challenges also arise out of the fact that there are only a few provisions in the United Nations Law of the Sea Convention which regulate the obligations of ships or user states to share the burden faced by states which possess sea lanes of communication. The purpose of this paper is to provide an overview of maritime security challenges within Indonesia in light of its obligations to ensure safety of navigation and security. A number of recommendations are brought up to show efforts have been made by Indonesia in maintaining the safety and security in its waters in the light of defense and naval diplomacy. Keywords: maritime safety and security, Indonesian waters, cooperation, diplomac