Jurnal Online Universitas Pertahanan (Indonesian Defense University)
Not a member yet
491 research outputs found
Sort by
URGENSI UU KAMNAS UNTUK ANTISIPASI MASA DEPAN
Get PDFDalam diskursus tentang keamanan yang saat ini terus berkembang, maka konsep keamanan merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara, termasuk didalamnya upaya memantapkan keamanan nasional melalui stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Keamanan memiliki makna yang luas yang tidak hanya melibatkan TNI dan Polri saja sebagai aktornya, namun juga rakyat didalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, Indonesia harus menyesuaikan kembali konsepkeamanan nasonal yang mampu merespons berbagai bentuk ancaman yang terus berevolusi dalam lingkungan juga terus berubah dengan cepat. Tulisan ini bertujuan menyumbangkan pemikiran tentang pentingnya UU Kamnas sebagai landasan dan rujukan bagi kerangka konseptual yag komprehensif dalam rangka membangun sebuah sistem keamanan nasional di Indonesia di masa depan. Kata Kunci: keamanan nasional, UU Kamnas, ancaman, dan lingkungan strategi
ANCAMAN AKTUAL PENYELUNDUPAN IMIGRAN INDONESIA - AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL
Get PDFAncaman aktual terhadap imigran gelap (illegal smuggling) merupakan bentuk ancaman non tradisional/nonmiliter, sudah lama menjadi perhatian serius antara pemerintah Indonesia dengan Australia. Namun, upaya untuk menanggulanginya selalu mendapat respon yang kurang diharapkan atau kinerja yang kurang optimal dan seimbang. Padahal, berbagai upaya secara intensif telah dilakukan. Baik dengan menegakkan atau membuat peraturan perundang-undangan terkait maupun membangun kerja sama antarnegara (bilateral-multilateral), kepolisian, dan badan/lembaga lainnya (nasional/internasional). Dalam perspektif keamanan nasional, adanya ancaman ini sudah sangat meresahkan dan merugikan kepentingan nasional Indonesia. Apalagi, dianggap menyangkut kepentingan pertahanan (kedaulatan negara). Perkembangan ke depan, untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penyelundupan imigran gelap, dilakukan dengan peningkatan berbagai kemampuan baik sumber daya, sistem hukum maupun peningkatan kerja sama bilateral. Sehingga, ancaman dimaksud, dapat diminimalisir dalam rangka memperkuat visi sistem keamanan nasional yang memerlukan dukungan dari jajaran Kemenhan,TNI, Polri, dan kementerian dan kelembagaan. Kata kunci : ancaman, penyelundupan imigran, Indonesia-Australia, penegakan hukum, keamanan nasional
KONTEKSTUALISASI ‘SISHANNEG’: PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN
Get PDFSesuai dengan kata kunci dalam judul artikel ini, "kontekstualisasi", tulisan ini berusaha untuk membahas persoalan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) dalam perspektif dinamis dan kontekstual. Mengingat laju perubahan lingkungan struktural yang ada, aturan perundangan mengenai hal ini serta implementasinya mesti dimutakhirkan dari masa-ke masa. Ini sangat penting artinya bukan hanya untuk para pembuat keputusan, melainkan juga seluruh stake holder yang ada. Jika di masa lalu, hanya elitelah yang mengerti persoalan Sishanneg, sekarang, monopoli makna tersebut tidak lagi tepat untuk dipertahankan. Demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dewasa ini menjadi sebuah keniscayaan. Di samping itu, persoalan Sishanneg, tak dapat dilihat secara in vacuum. Dia sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang berada di sekitarnya. Masalah peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista), itu satu hal. Sejauh mana kita juga mengalami evolusi dalam hal ini, dari waktu ke waktu. Namun, persoalan lain yang tak kalah pentingnya adalah keterlibatan beberapa komponen pertahanan yang lain, terutama sumberdaya manusia, serta sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Apalagi ketika kekuatan nir militer makin menentukan pula postur pertahanan sebuah negara, maka perhatian para perencana pertahanan mesti digeser dari kalkulasi kekuatan bersenjata (hard power) menuju kekuatan diplomasi dan pengembangan elemen-elemen soft power lainnya. Kata kunci: kontekstualisasi, Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg), demokratisasi, dinamis, hard power, soft power
DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN PERDAGANGAN SENJATA (ARMS TRADE TREATY) PADA SIDANG MAJELIS UMUM PBB TAHUN 2013
Get PDFArtikel ini menganalisis sikap abstain Indonesia di Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) pada tahun 2013 di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Permasalahan muncul Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung terbentuknya ATT dari awal pembahasan pada tahun 2006. Selain itu, sebelum terbentuknya ATT, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam rezim internasional mengenai senjata konvensional seperti Mine Ban Treaty dan Convention on Cluster Munitions. Artikel ini bertujuan untuk (1) menggambarkan faktor, proses pembentukan ATT, dan isi perjanjian ATT seperti prinsip dan aturan, (2) menjelaskan partisipasi aktif Indonesia dalam rezim internasional senjata konvensional sebelum ATT, (3) menganalisa sikap abstain Indonesia terhadap ATT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Data tersebut dianalisis menggunakan teori rezim internasional. Melalui teori pilihan rasional menghasilkan suatu pemahaman bahwa terdapat dua kepentingan Indonesia di dalam ATT, yaitu kepentingan mencegah perdagangan gelap dan menjaga kepentingan pertahanan. Meskipun Indonesia memiliki permasalahan mengenai perdagangan senjata gelap konvensional, tetapi Indonesia tetap memilih kepentingan pertahanan sebagai hal yang paling vital. Kata Kunci: Indonesia, Arms Trade Treaty, senjata konvensiona
MEMBANGUN KEKUATAN PERTAHANAN MELALUI PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT
Get PDFSumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu sumber potensial untuk membangun kekuatan pertahanan secara nirmiliter bagi Indonesia. Akan tetapi, kondisi SDM Indonesia memiliki banyak tantangan ditengah kondisi majemuknya masyarakat yang ada. Salah satunya dengan menciptakan masyarakat yang bersatu dalam pluralisme bangsa. Metode penelitian pada kajian ini menggunakan studi literatur dan observasi penelitian penulis sebelumnya. Hasilnya adalah analisis pemanfaatan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan energi terbarukan menuju kemandirian energi pendukung kekuatan pertahanan negara, melalui penerapan dasar prinsip partisipasi masyarakat yang mencakup: (1) Masyarakat menggerakkan dan memfasilitasi masyarakat lainnya untuk menyediakan energi secara mandiri serta ikut menggerakkan tumbuhnya ekonomi kerakyatan mendukung pertahanan negara; (2) Pengelolaan energi terbarukan melalui partisipasi masyarakat diharapkan bukan hanya imbauan yang bersifat normatif, namun harus ada regulasi yang mengatur keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program pencapaian bauran energi terbarukan 23% pada Tahun 2025.Kata Kunci : kekuatan pertahanan, kemajemukan masyarakat, energ
STATUS PERUSAHAAN MILITER DAN KEAMANAN SWASTA (PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES) DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Get PDFPerusahaan Militer dan Keamanan Swasta (PMSC), lebih dikenal sebagai "tentara bayaran" memainkan bagian penting dalam perang baru-baru ini dan konflik di seluruh dunia. Masalah datang ketika keterlibatan mereka dalam permusuhan tidak tunduk pada hukum kemanusiaan internasional. Berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa, ada persyaratan tertentu yang harus dipertimbangkan karena keterlibatan PMSC dalam situasi perang atau konflik bersenjata. Namun, di lapangan persyaratan agak diabaikan. Status untuk keterlibatan permusuhan masih belum jelas. Menurut penulis, jika PMSC terlibat dalam pertempuran, maka mereka akan dianggap sebagai kombatan, serta merepresentasikan target-target militer. Untuk itu, tentunya mereka dapat diserang dan menjadi subjek hukum humaniter internasional. Tulisan ini akan membahas masalah-masalah terkait dengan status PMSC dalam perang atau konflik bersenjata, dan peraturan atau aturan sejalan dengan partisipasi mereka dalam situasi seperti itu. Kata kunci: Status PMSC, Hukum Humaniter Internasional, dan Keterlibatan dalam Permusuha
PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEMAUAN POLITIK DI INDONESIA
Get PDFThe problem of corruption is strongly rooted in Indonesia and became a problematic issue for Indonesia. Corruption that is also done by law enforcement officers is believed to have undermined the authority of the government not only in domestic but also in international scale. Systemic impact of corruption touches not only the economy sector as a strong pillar of the country's development but also touches the human spirit as part of the national development process. To overcome the problem of corruption, there must be a strong political will from the government that can be implemented in government policy such as promoting exemplary conduct and modest lifestyle, signing the integrity pact, creating an effective punishment, promoting a clear division and synergy among government agencies, establishing the one roof administration in the long run, and introducing an anti-corruption education early on. Keywords: corruption, problems of fighting corruption, and political will
THE DEVELOPMENT OF RADICAL GROUPS IN INDONESIA AFTER GOVERNMENT REGULATIONS IN LIEU OF LAW NO 2/2017 CONCERNING COMMUNITY ORGANIZATION AND LAW NO 5/2018 CONCERNING TERRORISM IN NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE
Get PDFThe ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2017 concerning Community Organization (Perppu Ormas) and Law No.5/2018 concerning Terrorism is a strategic policy achievement in the national security sector that can be utilized by the government and civil society to stem the progress of radical groups in Indonesia, especially (but not limited to) those associated with radical Islamic movements, both those who are known to use violent approaches and those who do not. Appropriate mapping of the development of radical groups, at the level of global, regional and national strategic environments, is important because it will become the basis for the formation of broader and deeper public policies related to the fight against radicalism and radical movements in the future. Descriptive qualitative analysis based on the data, documents and phenomena that occur shows that the ratification of those laws have a significant impact if followed by decisive actions by law enforcement.Keywords: radicalism, deradicalization, terrorism, Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2017 concerning Community Organization (Perppu Ormas), Law No.5/2018 concerning Terroris
DEFENDING THE STATE THROUGH LOCAL FOOD CAMPAIGN ON INTERNET MEDIA
Get PDFFood is the fundamental right of every human being. Communities or nations that are not satisfied with food sufficiency will have the potential to cause economic instability and even to bring down a government. Dependence on rice as a staple food can threaten economic and political stability when food is not adequately covered. One alternative that can be made to avoid the threat is to switch to other carbohydrates-based foods that grow in Indonesia, including sweet potato, cassava, arrowroot, and ganyong. However, those local food variety is still considered as second-class food, due to the persistence to rice-eating culture. Therefore, there is a necessity to create a local food campaign on internet media. The Internet is now growing into a medium capable to reach all kinds of people in a quick and precise manner. This descriptive study uses secondary data such as books and journals related to state defense and food security. The study finds that the use of internet as a medium for local food campaign to the community has not been implemented optimally, both by the government and non-government. In line with the rapid development of the internet and the importance of defending the country in all aspects, local food campaigns through internet media require the participation of all stakeholders. Keywords: defending of the state, local food campaign, interne
SECURITIZATION OF MARITIME SECURITY ISSUES IN SUPPORTING INDONESIA’S DEFENSE DIPLOMACY AT ADMM-PLUS ON MARITIME SECURITY
Get PDFAbstract –Indonesia is one of the countries which has many maritime security issues that needs to be managed appropriately through defense diplomacy approach, including the ASEAN framework. ADMM Plus on Maritime Security as the highest defense forum and dialog in ASEAN on maritime security issues is expected to be able to build confidence building measures and mutual trust between ASEAN member states and non-member states in solving maritime security issues. However, some goals have not been achieved due to many complex problems on maritime security in domestic sphere. This paper will use securitization theory, defense diplomacy concept, and maritime security concept for analyzing the maritime security issues in Indonesia which need securitization for supporting its defense diplomacy at ADMM Plus on Maritime Security. However, the securitization progress faced several challenges coming from various aspects, especially the habit of political leaders that only use maritime security as political instrument without concerning to the real security issues.Keywords: Maritime Security, Securitization, ADMM-Plus, Defense Diplomac