Jurnal Online Universitas Pertahanan (Indonesian Defense University)
Not a member yet
491 research outputs found
Sort by
KEBIJAKAN OFSET DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN PERTAHANAN NEGARA
Get PDFPerkembangan teknologi pertahanan di negara-negara maju pada abad ke-21 ini menunjukkan percepatan yang sangat tinggi, begitu pula dengan tingkat ancaman terhadap sebuah negara yang semakin meningkat. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan pembangunan dan pengembangan teknologi pertahanan untuk mampu menangkal ancaman yang muncul. Pengembangan teknologi pertahanan untuk mencapai kemandirian pertahanan negara dapat dilakukan melalui mekanisme kebijakan ofset. Tulisan ini akan membahas tentang kebijakan ofset dalam membangun kemandirian pertahanan negara. Masukan yang diberikan dalam tulisan ini nantinya dapat digunakan untuk menuju kemandirian pertahanan Indonesia, yang dilakukan melalui pengembangan kebijakan ofset. Kata Kunci: kebijakan ofset, teknologi pertahanan, industri pertahanan, dan kemandiria
PENINGKATAN PERANAN SDM PERTAHANAN NASIONAL GUNA MENGHADAPI PERANG GENERASI KEEMPAT
Get PDFSumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pertahanan negara, menghadapi ancaman yang semakin meningkat dewasa ini. Penguasaan teknologi mutlak diperlukan bersamaan dengan perkembangan teknologi pertahanan yang semakin mutakhir, tapi harus diikuti dengan keahlian SDM-nya. Keahlian yang diperlukan yaitu kemampuan mengoperasikan, kemandirian memproduksi, dan mengembangkan teknologi guna mengurangi ketergantungan luar negeri. Generasi perang keempat saat ini memaksa setiap negara untuk mengkordinasikan segenap sumber daya nasionalnya sebagai kekuatan pertahanan. SDM Indonesia yang melimpah dapat dijadikan kekuatan pertahanan, namun harus didukung Industri pertahanan yang memadai guna tersedianya teknologi persenjataan efektif. Profesionalisme SDM pertahanan juga diperlukan dengan melibatkan sipil dalam mengelola pertahanan kedepannya. Kata Kunci: sumber daya manusia, teknologi pertahanan, industri pertahanan, profesionalisme, generasi perang keempa
PENGARUH SOSIALISASI BELA NEGARA TERHADAP SIKAP BELA NEGARA GURU SEKOLAH DASAR DI JAKARTA
Get PDFPenelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan sosialisasi bela negara yang diselenggarakan Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terhadap sikap bela negara guru-guru Sekolah Dasar di Jakarta yang menjadi peserta sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode survei eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif, dan teknik sampling yang dilakukan adalah total sampling. Populasi dan sample penelitian adalah guru-guru sekolah dasar peserta sosialisasi bela negara yang berjumlah 50 orang. Penelitian ini melibatkan 2 variabel bebas (X) terdiri dari faktor sumber (X1) dan faktor pesan (X2), 3 variabel terikat (Y) terdiri dari aspek kognisi (Y1), aspek afeksi (Y2) dan aspek konasi (Y3) sikap bela negara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur serta analisis inferensial koefisien korelasi dengan rumus korelasi Pearson. Kesimpulan penelitian adalah, (1) Faktor sumber tidak berpengaruh terhadap aspek kognisi bela negara, tetapi secara signifikan berpengaruh terhadap aspek afeksi, dan konasi sikap bela negara guru sekolah dasar di Jakarta. (2) Faktor pesan secara signifikan berpengaruh terhadap aspek kognisi, afeksi, dan konasi sikap bela negara guru sekolah dasar di Jakarta.Saran bagi Direktorat Bela Negara untuk mengurangi pemateri kalangan militer dan menghadirkan pemateri guru sekolah dasar serta peserta sosialisasi sebelumnya. Tempat penyelenggaraan sebaiknya tidak di lingkungan Kementerian Pertahanan dan disarankan menyelenggarakan sosialisasi secara simultan setiap seminggu sekali selama satu bulan. Kata Kunci: sosialisasi, sikap, bela negara, direktorat bela negara, guru SD Jakart
Sekuritisasi Isu Keamanan Maritim Dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia di Admm Plus On Maritime Security
Get PDFAbstrak – Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak persoalan keamanan maritim yang perlu dikelola secara tepat melalui pendekatan diplomasi pertahanan, termasuk dalam kerangka ASEAN. ADMM Plus on Maritime Security sebagai forum dan dialog pertahanan tertinggi di ASEAN yang membicarakan persoalan keamanan maritim diharapkan dapat membangun rasa saling percaya antar-negara ASEAN dan negara luar ASEAN dalam mengatasi persoalan maritim. Namun, beberapa tujuan yang ingin dicapai belum tercapai dengan baik dikarenakan banyaknya persoalan keamanan maritim yang bersifat kompleks pada lingkup domestik. Tulisan ini akan menggunakan teori sekuritisasi, konsep diplomasi pertahanan, dan konsep keamanan maritim untuk menganalisis persoalan keamanan maritim di Indonesia yang perlu disekuritisasi untuk mendukung diplomasi pertahanan Indonesia di ADMM-Plus on Maritime Security. Namun, tahap sekuritisasi tersebut menghadapi beberapa tantangan dari berbagai aspek, terutama kebiasaan pemimpin politik yang cenderung menggunakan isu keamanan maritim hanya sebagai instrumen politik sehingga mengabaikan isu keamanan maritim yang merupakan ancaman bagi negara.Kata Kunci : keamanan maritim, sekuritisasi, ADMM-Plus, diplomasi pertahana
KEPEMIMPINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN DALAM ALIH TEKNOLOGI: SEBUAH UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SDM PERTAHANAN INDONESIA
Get PDFPerkembangan dunia pertahanan dan keamanan global yang sedemikian cepat merupakan tantangan berat yang harus dihadapi Indonesia. Untuk itu, harus ada pemenuhan peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia untuk merespon tantangan tersebut. Kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang pertahanan harus dimulai dari sumber daya pemimpin yang mumpuni dan siap bersaing secara global. Dalam dunia militer yang dinamis, pemimpin harus bereaksi cepat dengan wawasan yang tajam agar mampu menganalisa situasi dan mendorong anak buahnya untuk bersikap tanggap menghadapi tantangan yang muncul. Kemandirian industri pertahanan (capability based planning) di Indonesia menjadi concern utama semua stakeholder yang terkait di negeri ini. Jika sebuah negara mampu mandiri dalam pengadaan, maupun pengembangan industri pertahanannya, apalagi mampu meningkatkan penggunaan teknologi canggih dalam industri pertahanannya, posisi tawar negara tersebut pastilah lebih tinggi dalam percaturan politik internasional. Kepemimpinan menjadi penting karena bicara capability based planning tidak mungkin tidak diputuskan di tingkat pengambilan keputusan. Indonesia memerlukan alih teknologi (Transfer of Technology) untuk meningkatkan kualitas sumber daya pertahanannya. Kebijakan alih teknologi juga sangat berkaitan dengan kemampuan pemimpin-pemimpin kita. Itulah sebabnya faktor kepemimpinan yang berbasis pemberdayaan menjadi kunci kebijakan alih teknologi. Tulisan ini akan membahas bagaimana kaitan antara faktor kepemimpinan berbasis pemberdayaan dengan kebijakan alih teknologi sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia. Kata kunci: kepemimpinan, sumber daya manusia pertahanan, industri pertahanan, dan alih teknologiÂ
WUJUD KESADARAN BELA NEGARA MELALUI BUDAYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
Get PDFSetiap negara memiliki ciri khas kepribadian yang menjadi identitas negara tersebut. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki budaya partisipasi masyarakat. Namun, identitas tersebut semakin memudar ditengah globalisasi saat ini. Padahal budaya ini sangat berpotensi menjadi budaya khas Indonesia dalam menguasai dunia melalui kesadaran bela negara demi persatuan dan kesatuan bangsa. Metode penelitian pada kajian ini menggunakan studi literatur dan observasi penelitian penulis sebelumnya. Hasilnya adalah analisis penerapan budaya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi terbarukan menuju kemandirian energi pendukung kekuatan pertahanan negara melalui penerapan dasar prinsip partisipasi masyarakat yang mencakup: (1) pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan secara bersama-sama sumber energi terbarukan oleh masyarakat; (2) menjadikan masyarakat sebagai pelopor dan inovator yang berhasil memfasilitasi masyarakat lainnya dalam menyediakan energi secara mandiri serta ikut menggerakkan tumbuhnya ekonomi kerakyatan mendukung pertahanan negara. Pengelolaan energi terbarukan melalui partisipasi masyarakat diharapkan bukan hanya imbauan yang bersifat normatif, namun harus ada regulasi yang jelas tentang keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program pencapaian bauran energi terbarukan 23% pada Tahun 2025. Perlunya optimalisasi penguatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan berkelanjutan antara Kementerian ESDM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun Kementerian Pertahanan sehingga pengembangan partisipasi oleh masyarakat dapat menciptakan pengelolaan energi terbarukan secara berkelanjutan dalam wujud bela negara.Kata Kunci: bela negara, energi terbarukan, partisipasi masyaraka
MENUMBUHKAN CIVIC VALUES DIKALANGAN MAHASISWA: IKHTIAR MENANGKAL RADIKALISME
Get PDFThis research discusses efforts to develop civic values spirit for college students. This is important to deter radicalist thought and act in education sphere, such as gangs fight, demonstration, anarchist action, and also the involvement of students in radical Islamic movement, like “Islamic Indonesian Stateâ€. As religion based on radical phenomenon occurs within society, it is important to agree upon diversity. Therefore, the civic culture should be strengthened, such as values of democracy, pluralism and multiculturalism, involving mass media, mass organization, and education institutions. Students are the most important element to be involved in developing civic culture movement. In high level education, college students could be a civic education agent to minimize potential radicalism by giving them comprehensive civic knowledge. Furthermore, the values are actuated into civic disposition action and mindset, as well as daily actuation of civic skills. The college students’ role is significantly important by referring to its historical facts, academic culture and an ability to build network. Unfortunately, nowadays, many students are trapped into practical politics and culturally trapped. While actually the cultural role of students can be effectively deter radicalism potential. The role of students is mediator of cross cultural and religion dialogue, formally and informally. Keywords: civic values, students, terrorism, deradicalisatio
THE ROLE OF ASSISTANT GENERAL TO SUPPORT AND STRENGTHEN BATTLE OPERATIONS OF INFANTRY BRIGADE UNITS
Get PDFABSTRACT - This conceptual paper proposes a model theory of applying strategic management to the field of personnel resource management. When a country is about to engage in war, one very important thing to understand is the characteristic of the war. In peacetime, the armed forces must prepare for wartime. No two wars are identical, because war is produced by The Paradoxical Trinity. Therefore, the big question is: what is the function and role of Adjutant General corps in this increasingly multidimensional war? The recruitment of adjutant general personnel can no longer rely solely on officers and staff and civil servants on the basis of qualifications as drafted in the Conception of the Adjutant General Transformation in order to support the basic tasks and functions of Army. The Adjutant General corps will also need officers and staff who have experience in the war and staff who have comprehensive analysis skill that includes the three elements of war in The Paradoxical Trinity. This means that Adjutant General should have a specialty in accurately analysing personnel’s capabilities. The main advantage of this scheme is allowing higher vigilance to anticipate war. The ability to receive data and then process it will affect the strength of the army as a whole. Upon this conclusion it is recommended to establish a new sub directorate which functions are to collect information on legislation, daily orders; organizing, inspecting, controlling, and mobilizing troops, military punishment, desertions and rotation of troops to then analyse it for the purpose of providing reports and suggestions for personnel/troop deployment, logistics and movements at headquarters and users. The breadth of this function will result in the importance of the improvement of the competence and position of the Directorate of Adjutant General from Brigadier General to Major General
THE DINAMICS OF MAJOR-POWER RELATION AND ITS INFLUENCES TOWARD ASIA-PACIFIC REGIONAL ORDER IN CONTEMPORARY ERA
Get PDFAsia-Pacific as the "pivot" of the 21st century area, related to the various issues that became the main agenda when discussing the development of international politics today. The dynamics of major-power relations as the complexity of the USA-China relations has effect significantly to the regional order in Asia Pacific. The urgency of reshaping the regional order in Asia Pacific is when China as an emerging power presenting a threat towards US hegemony existence in the region. The dynamics of major-power relations have indirectly created perceptions of the strengthening of China's influence in the regional level, which leads to the centralistic weakening of US leadership in Asia-Pacific. Simultaneously, the creation of peace and the stability of regional security also demands the re-establishment of an Asia-Pacific regional order that can accommodate the possibility of a truly transitional US power over China.Keyword: major-power relation, world order, Asia-Pacific, United States of America, the rise of Chin
PENTINGNYA KAPABILITAS NEGOSIATOR DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL DI BIDANG TEKNOLOGI PERTAHANAN: KASUS PROYEK KFX/IFX
Get PDFSetiap negara membutuhkan kekuatan pertahanan yang terus diperbarui dan mempunyai teknologi yang canggih. Untuk peningkatan kapasitas teknologi pertahanan tersebut, Indonesia membutuhkan kerja sama dengan negara lain. Dalam pembentukan suatu kerja sama, negosiasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi kepentingan negara terkait yang saling bertubrukan. Kapabilitas negosiator yang baik sangat dibutuhkan untuk mencapai kepentingan Indonesia di bidang teknologi pertahanan dalam kerja sama yang dijalin dengan negara lain, termasuk dengan Korea Selatan. Joint Development pengembangan KFX/IFX, yang dibentuk antara Indonesia dan Korea Selatan, membutuhkan kapabilitas negosiator yang memadai, sehingga Indonesia mendapatkan kapasitas teknologi pertahanan yang sesuai dengan kondisi geografi wilayahnya. Kata Kunci: kapabilitas, negosiator, teknologi pertahananÂ