Jurnal Online Universitas Pertahanan (Indonesian Defense University)
Not a member yet
491 research outputs found
Sort by
PENDIDIKAN BELA NEGARA SEBAGAI MATA KULIAH DI PERGURUAN TINGGI
Get PDFIndonesia saat ini menghadapi ancaman yang multidimensional, dari yang kecil sampai besar, menyangkut seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sifat ancaman yang ada sekarang sudah memiliki perspektif keamanan manusia (human security), bukan lagi keamanan (state security) negara saja. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya yang menyeluruh yang mampu menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) seperti demikian. Bela negara dapat menjadi jawaban untuk permasalahan demikian karena bela negara sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Bela negara akan optimal jika didiseminasikan melalui pendidikan formal. Dalam hal ini, pendidikan formal yang dimaksud berada di tingkat pendidikan tinggi. Tulisan ini mengusulkan agar bela negara dapat diselenggarakan di tingkat pendidikan tinggi dalam bentuk mata kuliah wajib universitas, dan diselenggarakan dengan nama Pendidikan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara ini bukanlah pendidikan militer atau wajib militer, tetapi pendidikan yang disesuaikan dengan iklim dan nuansa pendidikan tingkat tinggi.Kata Kunci : ancaman, keamanan manusia, bela negara, dan pendidikan bela negar
DOKTRIN PERTAHANAN DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM: PERSPEKTIF POSMODERNISME
Get PDFPerubahan dalam sistem internasional yang beralih dari perspektif klasik menuju perspektif posmodernisme menimbulkan perubahan tentang pengetahuan dan makna keamanan. Isu-isu tradisional yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian menjadi lebih difokuskan melalui perspektif ini. Fokus perspektif posmodernisme merombak kemapanan yang ada, yang diarahkan pada keamanan individu sehingga terjadi pergeseran doktrin militer yang selama perang dingin berlaku. Kebangkitan kekuatan baru di Asia Pasifik dengan membangun poros maritim dunia secara langsung juga melibatkan Indonesia sehingga melahirkan kebijakan poros maritim. Kebijakan poros maritim seolah barang baru, namun bila dilihat lebih jauh ke belakang merupakan momentum awal yang dapat dijadikan sebagai pijakan menuju kejayaan sebagai negara maritim yang pernah dialami pada masa lalu sejarah Indonesia. Lima pilar yang digelontorkan dalam mendukung poros maritim memerlukan pertahanan maritim yang kuat guna menjamin keamanan maritim dan kedaulatan teritorial. Perubahan orientasi keamanan dengan memperhatikan determinan domestik dan determinan internasional terhadap dimensi maritim harus diimbangi dengan perubahan doktrin yang nantinya akan menghasilkan budaya dan struktur pemerintahan maritim. Poros maritim merupakan pilihan yang tepat ditengah perlunya peningkatan kapasitas negara dalam menjaga kedaulatannya ditengah pergeseran makna kedaulatan akibat globalisasi. Pemikiran poros maritim memerlukan revitalisasi doktrin pertahanan yang memadukan tiga matra dan komponen pemerintahan lainnya serta entitas di luar negara dalam mewujudkan pemerintahan maritim yang disegani dunia. Kata kunci: perspektif posmodernisme, pertahanan, poros maritim, determinan domestik, determinan internasional, doktrin, revitalisasi
PERKEMBANGAN KELOMPOK RADIKAL DI INDONESIA PASCA PERPPU ORMAS NOMOR 2 TAHUN 2017 DAN UU NOMOR 5 TAHUN 2018 TERORISME DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL
Get PDFPengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, No. 2Tahun 2017 tentang Keormasan (Perppu Ormas) sebagai UU dan pengesahan UU No.5 Tahun 2018 tentang Terorisme adalah sebuah capaian kebijakan strategis dalam sektor keamanan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil untuk membendung kiprah kelompok-kelompok radikal di Indonesia, terutama (namun tak terbatas pada) mereka yang terkait dengan gerakan-gerakan Islam radikal, baik yang diketahui menggunakan pendekatan kekerasan maupun yang tidak. Pemetaan yang tepat terhadap perkembangan kelompok radikal, pada tataran lingkungan strategis global, regional, dan nasional, penting dilakukan karena akan menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan publik yang lebih luas dan mendalam tekait penanggulangan radikalisme dan gerakan radikal di masa depan. Analisis kualitatif deskriptif yang dilakukan penulis berdasarkan data-data, dokumen dan fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa pengesahan Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 dan UU No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme mempunyai dampak signifikan jika diikuti dengan tindakan-tindakan tegas oleh penegak hukum.Kata Kunci: radikalisme, deradikalisasi, terorisme, perpu ormas, uu terorism
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA SEBAGAI MODALITAS MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA
Get PDFDalam perspektif historis, setiap zaman melahirkan semangatnya sendiri. Di era abad ke-21, pergeseran kekuatan dunia begitu cepat, yang pada dasarnya tidak lain karena masing-masing kekuatan hendak menguasai sumber daya bagi keberlanjutan kehidupannya. Sebagian besar sumber daya itu berada di Tanah Air kita. Dimana letak kekuatan kita adalah pertanyaan yang memerlukan doktrin pertahanan beserta penjabarannya yang mampu menjawab terhadap kompleksitas ancaman baik dari dari luar dan dalam negeri. Dalam perspektif geo-historis dan pendekatan sejarah politik, maka potensi kekuatan bangsa ada pada nilai-nilai cinta tanah air dan kebangsaan, yang dapat disebut sebagai simpul-simpul perekat keindonesiaan. Kata Kunci: sejarah, perjuangan bangsa, modalitas, pertahanan negar
PEMBANGUNAN KEKUATAN TNI AL DALAM RANGKA MENDUKUNG VISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
Get PDFSejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan pembangunan sektor maritim yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mengoptimalkan posisi geografis Indonesia sebagai jalur perdagangan laut dunia (Sea Lines of Trade/SLOT) untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros pelayaran dan perdagangan dunia. Konsekuensinya adalah bahwa Indonesia harus menyediakan infrastruktur dan layanan, serta keamanan dan keselamatan maritim sesuai dengan standar internasional di wilayah Indonesia. Pada akhirnya, hal tersebut akan menuntut kemampuan TNI AL dalam memantau, mengontrol, melindungi keamanan maritim, dan kemampuan penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban di laut, serta perlindungan terhadap kedaulatan, aset, dan kepentingan maritim Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, TNI AL secara berkesinambungan mengembangkan kekuatan untuk mendukung pembangunan kelautan Indonesia. Kata Kunci: kejayaan maritim, keamanan maritim, pembangunan kekuatan TNI A
THE ROLE OF KODIM 0618/BS IN BANDUNG ANALYSIS IN THE EFFORT OF REDUCING NATURAL DISASTERS IN BANDUNG CITY
Get PDFKodim 0618/BS of Bandung City is a unit of Military District Command under the Kodam III/Siliwangi Command which oversees as many as 14 Koramil that are spread in the area of Bandung City. With 14 Koramil spread across the city of Bandung, Kodim 0618/BS has 347 personnel and stands by itself because it is not under the Korem and tasked with regional empowerment, defense and preparing all aspects of regional defense including having their own programs and handling in reducing the risk of natural disasters. This research is conducted to find out the role of Kodim 0618/BS in the Effort of Reducing Natural Disasters in Bandung, which has a high potential for natural disasters because it is located between the Lembang Fault and geographically is in the form of a basin which means it has a high risk of flood. This study employs qualitative method. The data was obtained through observation, interviews and library studies. Descriptive analytical techniques were employed in conjunction with data collection when researchers were in the research site – Bandung. The research finds that 1) The role of Kodim 0618/BS in Efforts of Reducing Natural Disasters is essential with Dandim being the deputy chairman in the Satlak of Disaster Mitigation and Reduction and 2) Bandung City uses the Fire Department and Natural Disaster Management as an organization responsible for Natural Disaster Management 3) There is a lack of Disaster Mitigation Experts, hence special training for personnel is neededKeywords: Disaster Management, Natural Disaster, Main Duty of TN
PENETAPAN AIR DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) DALAM RANGKA MENDUKUNG KEDAULATAN WILAYAH UDARA NASIONAL
Get PDFSalah satu aspek penataan ruang udara yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah udara nasional adalah dengan menetapkan Air Defence Identification Zone (ADIZ) yang dibentuk atas dasar pertimbangan keamanan, khususnya untuk keperluan identifikasi pesawat udara asing. ADIZ Indonesia yang telah ditetapkan pada saat ini belum ideal, karena masih berada di atas pulau Jawa dan sekitarnya, yang masih belum memadai dihadapkan pada luas wilayah Indonesia. Untuk itu dilakukan penelitian tentang hal tersebut dengan tujuan untuk menganalisis kondisi ADIZ Indonesia saat ini, upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menetapkan kembali ADIZ Indonesia agar dapat mendukung kedaulatan wilayah udara nasional, dan ketentuan penetapan ADIZ yang sesuai dengan hukum udara Internasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADIZ Indonesia saat ini berada di wilayah udara sebagian kecil Sumatera Selatan, Jawa dan Madura, Bali, Lombok dan sebagian kecil Pulau Sumbawa bagian barat, tidak berada di luar wilayah laut teritorial (ZEE). Upaya-upaya untuk menetapkan kembali wilayah ADIZ Indonesia telah dilaksanakan melalui forum diskusi atau FGD yang diselenggarakan di BNPP, dan penetapan ADIZ Indonesia sudah berdasarkan hukum kebiasaan internasional saat itu.Kata Kunci: ADIZ, identifikasi pesawat, kedaulatan wilayah udara, hukum udar
KURIKULUM BELA NEGARA DI TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI: PROSPEKTIF KETIMPANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN INDONESIA
Get PDFKebijakan bela negara merupakan salah satu upaya Kementerian Pertahanan Indonesia dalam membentuk kekuatan pertahanan nirmiliter. Pada implementasinya, kebijakan ini mendorong pembentukan suatu kurikulum yang sesuai dengan kebijakan dan pendidikan bela negara. Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan bela negara saat ini terdiri dari empat poin pembelajaran, yaitu pelatihan kewarganegaraan, pelatihan militer wajib, pelatihan sesuai profesi, dan pelatihan ala TNI. Kurikulum ini mempunyai lima nilai dasar, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah saat ini mempunyai prospek ketimpangan dalam sistem pertahanan semesta yang membutuhkan kesetimbangan antara pertahanan militer dan nirmiliter. Artikel ini mengulas prospek tersebut dengan merumuskan kesetimbangan interaksi pertahanan militer dan nirmiliter yang menghasilkan postur pertahanan dengan tiga unsurnya, yaitu kekuatan, kemampuan, dan penggelaran. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan bela negara yang berlangsung saat ini dapat menghasilkan ketimpangan dalam sistem pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, perubahan pada metode pembentukan dan pelaksanaan kurikulum bela negara sangat dibutuhkan. Selain itu, target utama pendidikan ini seharusnya digeser pada perguruan tinggi dengan pertimbangan berupa kematangan berpikir, pembentukan jati diri, dan potensi generasi muda. Kata Kunci: bela negara, kesetimbangan, ketimpangan, kurikulum, sistem pertahana
THREAT ANALYSIS OF THE REGIONAL TERRORISM FINANCING
Get PDFThe terrorism financing threats is a prominent issue in South East Asia region that must be tackled by Indonesian government in mitigating the development of Islamist radical group. In order to maintain the operational and financial group, then the vast funds is very needed which obtainable by several means. Fund gathering, fund movement, and fund allocation are those activities usually conducted by the group, and this does not make terrorist would stop in varying some ways to increase their fund. The fund plays a vital role to the group’s existence due to operational cost, particularly in recruiting, hiring, and indoctrinating new members. The influx of money could be sourced from inside and outside country. When one speaks of terrorism funding, it could not be separated from the donor, movement and usage, which also covered as legal entity, banks, NGOs and individual donations. All these actors must be faced through policy and legal means which connecting with specific stakeholders, particularly those who advance in banking system. Kata Kunci: terrorism financing, securit
THE SYNERGY OF INDONESIA’S MARITIME POWER INSTRUMENT TO FACE CHINA’S CLAIM OVER SOUTH CHINA SEA
Get PDFDespite the fact that Indonesia is not one of the claimant states, China’s provocation through its fishing boats escorted by Chinese Coast Guard has been violating Indonesia Exclusive Economic Zone on South China Sea (SCS) which intersects with Nine Dashed Line (NDL). Up to this day, the synergy among Indonesian maritime power instruments to defend Indonesia’s sovereign rights is still weak, thus the problem identified in this research is how the instrument of power authorized in Indonesia’s maritime domain synergizes to face China’s claim over SCS. Synergy analysis is seen from three aspects: perspective, policy, and Rules Of Engangement (ROE) applied to operational. This research uses qualitative method to further explore the research question, with Soft System Methodology technique to approach the problems through comparison between system of thought and real world in a structured manner, as well as supported by NVivo to execute the process of data triangulation. Research results show that Indonesia’s maritime power instrument have not a harmonious perspective on NDL yet. This study also shows that policy created by policy makers and strategic derivatives created by strategy makers of the Government of the Republic of Indonesia have not been in harmony, thus appropriate ROE at operational level to face China's provocation on the SCS has not been formulated by adjusting authority with instrument capability. Overall, the study found that the synergy of Indonesia’s maritime power instruments is not yet reliable to deal with China’s Claims over the territory of Indonesia in the SCS.Keywords: Synergy, Maritime Power Instruments, Nine Dashed Line, South China Sea, Sovereign Right