Jurnal Online Universitas Pertahanan (Indonesian Defense University)
Not a member yet
491 research outputs found
Sort by
Dampak dari Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Industri Pertahanan Terhadap Strategi Operasi dan Rantai Pasok dari PT Pal dan PT Daya Radar Utama dalam Memproduksi Alat Utama Sistem Senjata TNI Angkatan Laut
Abstrak – Dua perusahaan Indonesia, yaitu PT PAL dan PT Daya Radar Utama (DRU), telah diberi tugas oleh Pemerintah Indonesia untuk memproduksi beberapa kapal perang untuk Angkatan Laut Indonesia. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan di bidang industri pertahanan, yang antara lain mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan sistem senjata utama TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan strategi operasi dan rantai pasok dari PT PAL dan PT DRU dalam memproduksi kapal perang. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, Penulis menganalisis data empiris yang diperoleh dalam penelitian lapangan yang didukung oleh beberapa teori, yaitu teori strategi, teori strategi operasi dan rantai pasokan, teori kebijakan publik, dan teori kemandirian. Dari hasil analisis, ada beberapa temuan. Kebijakan tersebut memberi dampak positif pada industri tersebut, seperti: peningkatan kerjasama di antara mereka, perbaikan proses manufaktur karena standarisasi produk, peningkatan tingkat kemandirian industri, dan peningkatan kemampuan dari perusahaan lokal karena kerja sama dengan pihak asing. Namun, kebijakan tersebut tetap memberikan dampak negatif kepada perusahaan, seperti: rendahnya penerapan manajemen rantai pasokan, rendahnya penggunaan bahan domestik dan komponen kapal, dan rendahnya persaingan usaha yang adil di kalangan industri pertahanan dalam negeri.Kata Kunci: strategi operasi, rantai pasokan, kapal perang, PT PAL, PT DRU, TNI AL, Pemerintah Indonesia, kebijakan industri pertahana
DAMPAK PEMBERLAKUAN AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) CINA TERHADAP KEAMANAN ASIA PASIFIK
Air Defense Identification Zone (ADIZ) atas Pulau Diaoyu/Senkaku oleh Cina pada tanggal 23 November 2013 menimbulkan persoalan tumpang tindih kedaulatan dan mengakibatkan multilateralisasi isu keamanan di Laut Cina Timur. Sebagai konsekuensi atas tindakan Cina tersebut, maka Jepang meningkatkan nasionalisme dan remiliterisasi pasukan bela dirinya. Keputusan dan kebijakan politik luar negeri Cina tersebut dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternalnya. Kebijakan politik luar negeri memiliki sumber daya internal sebagai input bagi pembuat keputusan yang meliputi determinan internal dan determinan eksternal. Kebijakan Cina ini akan diekplorasi melalui model pembuatan keputusan dalam rangka memahami para pembuat keputusan dan determinan luar negeri yang mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai hasilnya, maka konflik ADIZ yang dilakukan oleh Cina akan menjadi suatu isu ‘gun race’ (perlombaan senjata) atau‘tit-for-tat’ (gayung bersambut) antara kekuatan-kekuatan dominan dalam sistem internasional. Kebijakan Cina ini juga akan mewujudkan suatu perimbangan kekuatan (balance of power) yang baru dan dilema keamanan (security dilemma) di Laut Cina Timur. Lebih lanjut bila kompromi tidak dapat dicapai di kawasan tersebut, maka Laut Cina Selatan dan Asia Pasifik akan menjadi lapangan konflik yang baru di masa mendatang. Kata Kunci - Kebijakan Luar Negeri, ADIZ Cina, keseimbangan kekuatan, keamanan Asia Pasifik
TINJAUAN TEORETIS KONSEPSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI ERA GLOBALISASI INDUSTRI PERTAHANAN
artikel ini adalah sebuah deskripsi analisis teoretis mengenai berubahnya konsepsi pertahanan dan keamanan dalam era globalisasi pertahanan. Fenomena globalisasi pertahanan menunjukan bahwa persepsi ancaman dan keamanan baik internasional maupun nasional telah sedemikian berubah karena kompleksitas yang terbentuk dari relasi industrial yang mengalami liberalisasi. Globalisasi pertahanan membentuk relasi yang saratakan kerja sama dan kolaborasi. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian teoretis, sehingga membahas isu secara general dan luas. Pada kesimpulannya, realita evolusi industri pertahanan membuat pemahaman akan bela negara harus berevolusi pula. Tidak hanya sekedar memahami adanya pertahanan nirmiliter, namun pemahaman mengenai prosedur industrial, diplomasi dan kerja sama, merupakan salah satu kunci berbela negara masa kini. Kata kunci: pertahanan dan keamanan, globalisasi dan liberalisasi industri pertahanan, bela negar
BAURAN KEBIJAKAN FISKAL-MONETER DAN DAMPAKNYA BAGI ANGGARAN PERTAHANAN
Tulisan ini hendak mengulas fenomena yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia, yakni adanya kesenjangan antara kebutuhan yakni permintaan sekaligus ekspektasi akan pembangunan kekuatan sektor pertahanan yang memerlukan peningkatan anggaran dengan kondisi kemampuan sumber daya/anggaran yang terbatas. Untuk dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut maka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi menjadi prasyarat utama dan pemerintah perlu merumuskan strategi kebijakan makro ekonomi yang tepat untuk menciptakan pertumbuhan PDB yang tinggi. Penelitian ini membahas kebijakan fiskal-moneter sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi dan mengetahui dampak kebijakan tersebut terhadap anggaran sektor pertahanan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif purposive sampling dengan metode Means-Ways-Ends dan kurva IS-LM sebagai alat analisis. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa bauran kebijakan fiskal-moneter yang paling tepat adalah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi makro ekonomi yang sedang dihadapi sebagai dasar penentuan kombinasi kebijakan fiskal-moneter yang tepat guna mencapai pertumbuhan PDB yang tinggi. Bauran kebijakan tersebut harus disertai syarat adanya sinergi dan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Kata Kunci: anggaran sektor pertahanan, bauran kebijakan Fiskal-Moneter, Produk Domestik Bruto (PDB
PERUBAHAN CORAK TERORISME DI INDONESIA TAHUN 2000 HINGGA TAHUN 2013
Kejadian terorisme di Indonesia, terutama di sepanjang 2013, telah mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, hampir tidak ada kejadian teror yang signifikan selama periode waktu ini. Namun, ini tidak berarti bahwa serangan teroris telah berakhir, melainkan diperlukan peningkatan kesadaran karena kegiatan teroris ternyata masih berlangsung, meskipun tersembunyi. Hasil studi perilaku terorisme dengan mengunakan pendekatan sejarah kejadiannya menunjukkan bahwa kegiatan teroris di Indonesia selama periode 2000-an telah mengalami situasi naik turun dan perubahan corak, utamanya dalam bidang pengorganisasian maupun cara perekrutan kadernya, sehingga masyarakat dan para pemangku kepentingan tidak boleh berpuas diri dan lebih meningkatkan upaya kesadaran, pencegahan dan penanggulanganya. Kata Kunci: terorisme, aksi terorisme, Jamaah Islamiyah, penanggulangan terorism
INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA: SUATU TINJAUAN GEOPOLITIK
Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan konsep yang disampaikan Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, di Naypyidaw Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Sementara Jepang dan India telah lebih dulu mencanangkan konsep Confluence of the Two Seas pada tahun 2007, disusul Amerika Serikat dengan Rebalancing toward Asia pada tahun 2011, dan Tiongkok dengan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 di tahun 2013. Keempat kekuatan besar tersebut berkompetisi di kawasan Indo-Pasifik. Paper ini menempatkan PMD sebagai geopolitik Indonesia dalam memanfaatkan dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan untuk kepentingan nasional Indonesia. Kata kunci: poros maritim dunia, Indo-Pasifik, geopoliti
KOMUNITAS EKONOMI ASEAN: UPAYA INTEGRASI EKONOMI-EKONOMI ASEAN
Komunitas Ekonomi ASEAN mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Mekanisme untuk menjalankan KEA sudah tersusun. Kegiatan-kegiatan pun meningkat untuk memberhasilkannya. Pengukuran keberhasilan dilakukan dalam bentuk ASEAN Economic Community Scorecard, yang masih dipersoalkan kesahihannya. Pada tingkat nasional, Presiden RI telah mengeluarkan INPRES No 5/2008 dan INPRES No 11/2011 untuk memacu pemerintah Indonesia untuk menggiatkan persiapan ke arah perwujudan KEA. Masih banyak yang masih harus dikerjakan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing, juga di bidang tenaga kerja terdidik dan terlatih. Demikian pula peningkatan kesadaran umum masyarakat Indonesia akan pemberlakuan KEA, yang memang belum melebar ke tingkat UKM. Masalah yang muncul ialah bagaimana perwujudan KEA berpadu dengan Indonesia Vision 2025 dengan pembangunan koridor ekonominya. Kata kunci: ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA), INPRES, Indonesia Vision 202
UPAYA BELA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN SEJARAH
Di negara kita, ada yang dilupakan bahwa di sela-sela pembangunan infrastruktur fisik/lunak/sosial, seharusnya secara paralel dilakukan pembangunan jiwa/roh-nya. Jiwa menjadi pijakan sekaligus pendorong kuat bagi ketahanan mental bangsa ini.Namun, hal semacam ini belum menjadi prioritas pembangunan nasional, apalagi tertanam di dalam jiwa dan pikiran. Memperkokoh persatuan bangsa maupun integrasi nasional adalah satu proses menyatukan cipta, rasa, dan karsa, menuju ke-ekaan tanpa sekat, dan mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sesuatu yang final, yang menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara.Pemahaman ini, harus dilakukan dalam pendidikan sejarah sebagai bagian petahanan nirmiliter dengan memperhatikan pengalaman penerapan UU 20/1982 akibat telah dicabut/diberlakukan UU 3/2002 dan keterkaitannya di era reformasi.Sejalan dengan itu, konteks kesejarahan yang mengandung jiwa nasionalisme dan patriotisme mutlak dilakukan bagi perwujudan ketahanan nasional yang tangguh. Modal utama dalam membangun bangsa pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, melalui pengajaran diantaranya sejarah nasional Indonesia dan sejenis (pendidikan) kewarganegaraan (UU 20/2003-UU 12/2012) dapat ditanamkan nilai kebanggaan nasional, persatuan, kesatuan, maupun paradigma nasional dalam upaya menumbuhkan bela negara dan sekaligus kepentingan pertahanan negara. Kata Kunci : sejarah nasional, bela negara, pertahanan negar
MEMBANGUN KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM ANALISA KEPENTINGAN, ANCAMAN, DAN KEKUATAN LAUT
Keamanan maritim Indonesia merupakan bagian penting dari sistem kemaritiman Indonesia, dan mengandung misi yang cukup kompleks yang menjadi tantangan dan sekaligus permasalahan dari berbagai pihak yang terlibat. Pemahaman terhadap keamanan maritim dari berbagai pihak yang terlibat masih belum sepenuhnya sama, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari bidang-bidang tugas yang mereka geluti. Untuk itu dalam tulisan ini, penulis mencoba merumuskan berbagai hal yang terkait dengan kemaritiman Indonesia, berdasarkan analisa kepentingan, ancaman, dan kekuatan laut. Beberapa hal yang menjadi bahan analisis yaitu: kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman, ancaman yang perlu menjadi perhatian utama dalam penanganannya, pengertian dan lingkup keamanan maritim, serta upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun kekuatan maritim Indonesia. Â Â Â Â Â Kata Kunci : keamanan maritim, Indonesia, kekuatan laut, kemaritiman, pengendalian laut
IMPACTS OF THE INDONESIAN GOVERNMENT POLICY IN THE FIELD OF DEFENSE INDUSTRY ON THE OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN STRATEGIES OF PT. PAL AND PT DAYA RADAR UTAMA IN PRODUCING THE INDONESIAN NAVY’S MAIN WEAPON SYSTEMS
Abstract - Two Indonesian companies, namely PT PAL and PT. Daya Radar Utama (DRU), have been given the tasks by the Government of Indonesia to produce several warships for the Indonesian Navy. The Government has also issued a policy in the field of defense industry, which among others regulates matters related to the procurement of the TNI’s main weapon systems. This research is intended to examine the impacts of the policy on the operations and supply chain strategies of PT PAL and PT DRU in producing warships. By using descriptive qualitative analysis method, the Researcher analyzed empirical data obtained in the field research supported by several theories, namely theory of strategy, theory of operations and supply chain strategy, theory of public policy, and theory of self-sufficient. From the analysis, there are several findings. The policies have given a certain level of positive impacts on the industries, such as: the improvement of cooperations among them, the improvement of manufacturing process due to the product’s standardization, the improvement of self-reliance level of the industries, and the capability improvement of the companies due to cooperation with foreign parties. However, the policies still give negative impacts to the companies, such as: the low level application of the supply chain management, low level use of the domestic materials and ship’s components, and the low level of fair competition among domestic defense industries.Keywords: operation strategy, supply chain, warship, PT PAL, PT DRU, Navy, Government of Indonesia, defense industry policy