Jurnal Online Universitas Pertahanan (Indonesian Defense University)
Not a member yet
491 research outputs found
Sort by
SEJARAH PENGGUNAAN PESAWAT TERBANG TANPA AWAK (PTTA) DALAM PERANG MODERN DAN PERSIAPAN MILITER INDONESIA
Get PDFAbstrak - Salah satu teknologi peralatan perang saat ini adalah Penggunaan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA), baik untuk pemantauan udara maupun sebagai senjata pemusnah dimana PTTA dapat membawa senjata atau sebagai senjata itu sendiri (kamikaze). Objek penelitian dalam artikel ini adalah sejarah penggunaan PTTA dalam perang modern oleh beberapa negara dengan studi kasus penggunaan PTTA milik Amerika Serikat, Israel, Turki dan China di beberapa wilayah konflik serta persiapan militer Indonesia dalam memanfaatkan PTTA tersebut. Kerangka teori yang dipakai adalah teori kekuatan udara dan terori organisasi. Dalam artikel ini digunakan metode penelitian historis dengan menggunakan data sekunder yaitu dari jurnal dan berita berita dari media online. Dari peperangan atau konflik di beberapa negara, digunakan pesawat terbang tanpa awak, dapat dibuktikan efektivitas dari penggunaan PTTA tersebut. Kementerian Pertahanan Indonesia telah membuat kebijakan untuk penggunaan pesawat terbang tanpa awak (PTTA) dalam beberapa operasi militer dan non militer satuan pasukannya, baik dengan menggunakan PTTA produk dalam negeri maupun luar negeri. Kemandirian industri pertahanan PTTA sangat didorong dengan adanya konsorsium pembuatan Medium Altitude Long Endurance (MALE) Elang Hitam.Kata Kunci: industri pertahanan, operasi militer, operasi non militer, Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA), perang moder
PROYEKSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT ERA PEMERINTAHAN BIDEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DIPLOMASI INDONESIA
Get PDFAbstrak – Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) membawa babak baru dalam hubungan internasional. Sejumlah kebijakan baru sudah dirilis oleh Pemerintahan Biden walaupun untuk implementasinya mungkin akan berjalan secara efektif pada tahun 2022 atau saat masa transisi pemerintahan sudah berakhir. Dalam kebijakan luar negeri AS tersebut, tidak satu pun kawasan menjadi prioritas utama dan Pemerintahan Biden cenderung menunjukkan fokusnya dalam perbaikan kondisi domestik dan pemulihan kerja sama dengan beberapa entitas internasional. Sebagai salah satu negara maju dan besar di tataran internasional, perubahan kebijakan luar negeri AS juga berimplikasi terhadapIndonesia. Dengan netralitas dalam menanggapi perseteruan antara AS, Rusia, dan China, Indonesia mempunyai nilai dan posisi strategis dalam kebijakan luar negeri AS. Posisi strategis Indonesia dalam kebijakan luar negeri AS tidak hanya didorong oleh netralitasnya, tetapi juga peran aktifnya dalam berbagai forum internasional. Bahkan, Indonesia akan menyandang gelar pemimpin G20 pada 2022 dan ketua ASEAN pada 2023. Dengan gambaran situasi dan kondisi tersebut, penulis merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk tetap memelihara kerja sama yang sudah terjalin dengan AS sekaligus memantau perkembangan kebijakan luar negeri AS pasca-masa transisi pemerintahan. Bersamaan dengan itu, pemerintah Indonesia dapat memetakan dan merencanakan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dengan AS yang dapat dicapai pada masa kepemimpinannya di G20 pada tahun 2022 dan keketuaannya di ASEAN pada tahun 2023.Kata Kunci: diplomasi, kebijakan luar negeri, kerja sama bilateral, posisi strategi
COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE BROAD GUIDELINES OF STATE POLICY AND THE MEDIUMâ€TERM DEVELOPMENT PLAN
Get PDFThe Broad Guidelines of State Policy (BGSP) or Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) and the National Medium-Term Development Plan (NMDP) or Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) are important state policies in the execution of Indonesia's national development in various aspects of the life of the nation and state. The BGSP is no longer exists, and the MDP is still in effect today. The purpose of this study is to compare the two policies to obtain the superiorities and weaknesses of each when faced with several parameters obtained from various theories related to politics and law. This study is qualitative research using comparative studies in its analysis. From this study, it was found that in general, the BGSP made by the People's Consultative Assembly (PCA) or Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) had a greater relative superiority when compared to the MDP made by the Government of the Republic of Indonesia
THE DEVELOPMENT OF RADICAL ISLAMIC MOVEMENTS AND THE IMPORTANCE OF ANTI-RADICALISM EDUCATION AT THE HIGH SCHOOL LEVEL IN INDONESIA
Get PDFRadicalism is a challenge and concern for the world, including the Muslim community in Indonesia. The radicalism movement is evidenced by the existence of violence in achieving its goals in political, religious, social, educational, and economic matters. In the world of education in Indonesia, violence, and intimidation still often occurs so that anti-radicalism education is needed which can be realized through the teaching process, especially at the high school level. Anti-radicalism education requires humans to respect each other's differences and make peace according to the Al-Quran and Hadith guidelines which are integrated through education. For this reason, the analysis in this article is descriptive qualitative with an approach using the library method which aims to understand the history of the development of the Islamic radicalism movement and Islamic solutions to overcome the problems of religious radicalism and terrorism by implementing anti-radicalism education. Besides, this article will describe some of the terminology and examples of the influence of the Islamic radical movement at the senior high school. In Indonesia, the emergence of Islamic radicalism is based on three factors, namely developments at the global level, namely the radical group from the Middle Eastern. Second, the widespread of Wahhabi has led to conflict. And the third is poverty. The field of education also has an impact on Islamic radicalism, which can be from teachers to students, the influence of technological sophistication, the influence of Wahhabi understanding, poverty, even the materials in student worksheets and books also contain many radical values. Therefore, anti-radicalism education is very important because it can require the younger generation to respect differences, humans who love compassion, and humans who hate doing damage. Efforts to overcome radicalism at high school levels can be done with character educatio
KONSEPSI PENGELOLAAN PULAU TERDEPAN SEBAGAI FORWARD OPERATING BASE DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL (SEBUAH TINJAUAN SCENARIO PLANNING)
Get PDFKonsep pengelolaan pulau terdepan sebagai forward operating base pada prinsipnya membutuhkan harmonisasi program antara pemerintah sebagai pengelola pada tataran kebijakan dengan berbagai institusi lain pada tingkat yang lebih teknis. Kompleksitas masalah tersebut tidak hanya terpaku bagaimana menggelar unsur-unsur kekuatan militer di berbagai pulau terdepan. Perlu pendalaman melalui kajian ilmiah secara komprehensif guna mengulas aspek lingkungan strategis yang relevan. Analisis secara deskriptif kualitatif berbasis scenario planning difokuskan pada aspek-aspek keamanan nasional termasuk, tren ancaman serta dampak sosio ekonomi saat menentukan wilayah pulau terdepan sebagai basis pertahanan. Pengelolaan yang proporsional diharapkan tidak hanya mewujudkan keamanan nasional secara utuh namun juga berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan daerah-daerah tersebut.Kata Kunci: Forward Operating Base, Pulau Terdepan, Scenario Planning, Sosio Ekonomi, Tren Ancaman, dan Keamanan Nasiona
IMPROVING INDONESIA'S HUMAN RESOURCES QUALITY TO SUPPORT NATIONAL DEFENSE: LESSON LEARNED FROM SOUTH KOREA
Get PDFThe success of South Korea in developing its country, especially after the Korean War in the 1950s, has fascinated the world. A country that was once considered poor and divided north and south after the war, turned into a country that should be respected internationally. The success of this country in carrying out social-political reforms made the policies carried out by the government succeed. Strengthening the industrial sector in its economic activities has yielded extraordinary benefits. Cultural diplomacy made by the government, make Korean culture known and liked by people in almost every part of the world. Economic increase and the appropriate policy choices, advancing the field of education and research in the country. The development of education and research makes the country's defense sector stronger. The success of the domestic defense industry to meet the needs of domestic defense equipment makes the country able to withstand threats from North Korea, even able to become an exporter of defense equipment. The purpose of this article is to see how Indonesia can learn from South Korea, especially from the social-political, economic, cultural, educational and research fields, and also defense. This was done in order to be able to improve the quality of Indonesia's human resources to support national defense. The results of this study indicate that to improve the quality of Indonesian human resources in the field of defense, Indonesia can learn not only from the South Korean defense field, but also in the fields of social politics, economics, culture, as well as education and research
PROTECTING LIFE BELOW WATER: LESSONS LEARNED FROM JAKARTA AND BALI
Get PDFAs the Millennium Development Goals (MDGs) ended, the United Nations followed them up with 17 Sustainable Development Goals (SDGs). One of the goals, Life Below Water, is very strategic to Indonesia given its position as the biggest maritime archipelagic nation in the world. However, Indonesia’s life below water faces threats as pollutants from human activities end up in the sea. Using Structural Human Ecology (SHE) theory, this article discusses the issue using cases in Jakarta and Bali and how the two provinces have dealt with the problem. Employing the qualitative method through document analyses, this study found that the two provinces have used different approaches in solving the problem. While Jakarta has its law regarding the issue, Bali has more progressive law in curbing the disposal of waste, especially plastic, to the river leading to the sea. Law enforcement and education have become the keys to ensuring that industrial and domestic actors to stop irresponsible disposal of waste
COMMUNICATION STRATEGY OF THE NATIONAL COUNTER TERRORISM AGENCY IN THE DERADICALIZATION PROGRAM IN INDONESIA
Get PDFThe National Counter Terrorism Agency (BNPT) said that until the end of 2018 the success rate of the deradicalization program reached one hundred percent. The deradicalization program has already been attended by 800 people; 325 former terrorism inmates and the rest of the families of terrorist prisoners. None of the 325 ex-terrorist inmates who participated in the deradicalization program resumed acts of terror. One aspect that supports the success of the deradicalization program in Indonesia is the communication aspect. The purpose of this study is to elaborate aspects of communication, especially BNPT communication strategies in the deradicalization program. The author uses qualitative research methods in this study. The conclusion of the research shows that BNPT utilizes the communication strategy as one of the successes of the success of the deradicalization program even though the communication strategy used by the BNPT is not written and detailed.Keywords: communication, a former terrorist convict, strategy, deradicalization, terrorism
COMMUNITY CIVIC EDUCATION IN THE INDONESIAN BORDER AREAS (STUDY IN THE CENTRAL SEBATIK DISTRICT, NORTH KALIMANTAN PROVINCE)
Get PDFPeople who live in Indonesia's border area have conflict potential due to its condition that lagging in development, low level of welfare and human resources, and the access that is far from the central government. Therefore, this study outlines and develops the concept of civic education that aims to create ‘smart’ and ‘good’ citizens to create peace. Communities are based on local wisdom that is distinctive in society, especially communities who live in border areas. This study presents qualitative data from field research in the Indonesia-Malaysia border in Central Sebatik District, Nunukan Regency, North Kalimantan Province, which has polarization between different ethnic groups, religions, and citizenship. The results show that people who live in villages with different ethnicities, religions, and nationalities were able to live side by side peacefully. Those ethnic groups and religions are Bugis, Muslim, Timorese, Catholic, and Malaysian Bajau, which originated from religious values and tribal values that were believed can be developed in the Community Civic Education and has the potential to present defense resources at the border area
THE STRATEGY OF THE BANDUNG CITY’S NATIONAL UNITY AND POLITICS AGENCY IN REALIZING EXCELLENT HUMAN RESOURCES
Get PDFThe strategy of the Bandung National Unity and Political Agency (Bakesbangpol) in realizing excellent human resources is still conventional. This can be seen in the form of education and training for the community without using technological advances to develop community digital literacy as an effort to create excellent society and protect from internal threats in the form of radicalism, terrorism, and intolerance; and externally, in the form of territorial security and digital security. The purpose of this study is to analyze the strategy of the Bandung City Political and National Unity Agency in realizing excellent human resources to face the various threats facing Indonesia. This research uses a qualitative approach with case study methods, data collection techniques using interviews, observation and documentation, then analyzed using reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the strategic concept carried out by the Bandung City Political and National Unity Agency in the form of education and training to defend the state for the community. The implementation carried out was still conventional, an alternative to realizing excellent human resources carried out by the National Unity and Political Agency, namely by optimizing the use of technology, create a sustainable curriculum and focus on developing digital literacy in society to prevent various external and internal threats.Keywords: The National Unity and Political Agency, defend the state indonesia, society, human resource