Jurnal Online Universitas Pertahanan (Indonesian Defense University)
Not a member yet
491 research outputs found
Sort by
THE IMPACT OF THE MILITARY EXPENDITURE AND SECURITY EXPENDITURE STRUCTURE ON THE SECURITY STABILITY
The structure of defense spending in Indonesia State Budget consists of three types of spending, which are routine expenditure, goods expenditure, and capital expenditure. It shows the changes in consumption expenditure contribution, direct investment expenditure, and indirect investment from the government. According to The Global Competitiveness Report 2016-2017, Indonesia presents a low level of security stability among 138 countries. Due to the terrorism threat, Indonesia is ranked 115 (Global Competitive Index or GCI=4,2) for business cost, at the 102nd ranking (GCI=3,9) for the business cost caused by crime and violence, and 108th ranking (GCI=4,1) for organized crime. This study aims to examine the impact of military expenditure on security stability in Indonesia. The analytical method used in this study is explanatory, it aims to explain the causal relationship between variables and hypothesis testing. This study employs the time series data with per semester data series through 2000-2018. The research model is formulated as a recursive linear model in the form of a Cobb-Douglas production function and analyzed using multiple linear regression analysis with the Ordinary Least Square method. The result reveals that both military expenditure and security expenditure have impacted simultaneously on security stability. The integration of all components of military expenditure synergistically can increase Security Stability. The components of spending that have a partially significant positive effect on Security Stability are expenditures on goods and capital expenditures
THE POTENTIAL OF BANANA TRADING COMMODITY TO FULFILL MARKET DEMAND AND SUPPORT FOOD SECURITY IN DEFENSE ECONOMIC PERSPECTIVE (STUDY IN BOGOR DISTRICT)
In order to maintain food security, it is wiser if the food priority is not limited to rice, but also encourages product diversity of local food-based such as maize, cassava, sweet potato, breadfruit, taro, and banana. The problems of utilizing banana potential in Bogor District are low production due to land use change, plant function change, some farmers have perception of bananas as a second class plant, Fusarium wilt disease, limited use of bananas as fresh fruit and small industrial processed products (such as chips, sale, molen), and production has not been able to fulfill market demand and consequently, export market opportunities have not been utilized. This study describes the extent to which large potential of banana can be used optimally by using defense economics, demand-supply, and food security theory. Primary data sources were obtained from interviews with informant from Local Government, farmers and banana traders in Bogor District, Ministry of Agriculture, Ministry of Trade. Secondary data sources include both from Ministry, Distanhorti, Disdagin, BPS, journals, and electronic media. Validation data by triangulation and data analysis of Miles-Huberman. The results show that bananas have great potential to be developed in Bogor District but its utilization is not optimal. This is due to several factors including application of inappropriate cultivation techniques with SOP, limited large-scale land, land conversion, without large company partnerships. Therefore, it is necessary to build partnerships with large private companies, synergies and coordination between stakeholders in order to increase bananas potential as trade commodity, hence can fulfill market demand. In the end it will improve economic security as one of the main focuses of the defense economy.Keywords: Banana, Defense Economy, Demand, Food Security, Potentia
TRILATERAL COOPERATION ARRANGEMANT SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN ANCAMAN ASIMETRIS DI KAWASAN ASIA TENGGARA
Perkembangan lingkungan strategis berdampak pada pesatnya perkembangan ancaman asimetris. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu yang menghadapi ancaman ini. Indonesia sebagai salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara melakukan kerja sama Trilateral Cooperation Arrangement untuk menangkal ancaman asimetris khususnya di Laut Sulu. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis strategi Trilateral Cooperation Arrangement sebagai strategi pertahanan Indonesia dalam penanggulangan ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori ilmu pertahanan, konsep strategi, counter terrorism, asymmetric warfare,kerja sama pertahanan, cooperative security, dan deterrence theory. Hasil dari penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu pertama, ancaman asimetris yang terjadi di Asia Tenggara khususnya Laut Sulu terus berkembang dan secara khusus dibagi menjadi terorisme; kejahatan transnasional yaitu perompakan bersenjata dan penculikan untuk tebusan; serta migrasi ilegal. Kedua, dalampelaksanaannya, Trilateral Cooperation Arrangement (TCA) di Laut Sulu terdiri dari Patroli Laut Terkoordinasi (Coordinated Sea Patrol), Patroli Udara (Air Patrol), Pertukaran Informasi dan Intelijen (Information and Intelligent Sharing) dan Latihan Darat Bersama (Land Exercise). Keempat patroli tersebut merupakan kerja sama strategis yang merupakan suatu kesatuan sehingga tidakdapat dipisahkan perbagian atau fungsinya. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat peluang dan tantangan yang perlu menjadi perhatian baik pengampu kebijakan atau pihak operasional. Ketiga, Trilateral Cooperation Arrangement merupakan strategi yang dapat menanggulangi ancaman asimetris yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara khususnya di Laut Sulu sejak tahun 2016-2018,namun di tahun 2019 ancaman asimetris di Laut Sulu mengalami peningkatan. Adapun strategi yang digunakan adalah menggunakan kerja sama pertahanan serta menggunakan soft power maupun hardpower yang memberikan efek deterrence kepada pelaku ancaman asimetris. Selain itu, memperkuat kerja sama Kementerian dan Lembaga sebagai pembuat kebijakan, serta TNI danpemerintah daerah sebagai pelaksana operasional serta aturan pendukung seperti aturan prosedur operasional.Kata Kunci : ancaman asimetris, strategi, Trilateral Cooperation Arrangement (TCA
MEMBANGUN KESADARAN SEJARAH KRITIS DAN INTEGRATIF UNTUK INDONESIA MAJU
Makalah ini membahas pembangunan kesadaran sejarah yang kritis dan integratif untuk mendukung visi Indonesia Maju. Hal ini tidak terlepas dari apa yang terjadi belakangan ini, bahwa telah muncul sejumlah kerajaan fiktif dengan klaim historis yang tidak masuk akal dan dinilai mengancam integrasi bangsa. Berdasarkan fenomena tersebut dan telaah konsep melalui studi pustaka, makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif seputar kesadaran sejarah yang perlu dibangun di tengah masyarakat, terlebih lagi di tengah era pasca-kebenaran saat ini. Kesadaran sejarah sangat penting karena baik pemikiran kritis maupun nasionalisme dapat berkembang. Fenomena terkini telah menjadi momentum bahwa membangun kesadaran sejarah seharusnya lebih didorong untuk mencegah dampak destruktif dari kemajuan teknologi informasi, seperti berita palsu yang mengarah pada kasus kriminal dan merugikan orang banyak. Jika ditelusuri ke belakang, persoalan ini bukanlah hal baru. Para sejarawan sudah sejak lama mengingatkan pentingnya membangun kesadaran sejarah. Peran setiap pihak sangat penting, mulai dari akademisi, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas. Oleh sebab itu, membangun kesadaran sejarah bukan berarti ketinggalan zaman. Banyak inovasi dapat dilakukan sehingga kesadaran sejarah tetap memiliki relevansi dengan kekinian dan keakanan. Dengan demikian, kesadaran sejarah dapat menjadi semakin nyata dan sejarah dapat dirasakan menjadi milik semua.Kata Kunci: berita bohong, integrasi bangsa, kerajaan fiktif, kesadaran sejarah, pemikiran kriti
AFRICA’S SEARCH FOR PEACE AND STABILITY: DEFENSE DIPLOMACY AND CONFLICT RESOLUTION IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO (DRC)
Several conflict interventions have been taken place in the DRC, including political and diplomatic efforts. In 1998, the South African Development Cooperation (SADC) intervened through a combination of military and mediation activities. There was a military intervention from three SADC countries - Angola, Namibia, and Zimbabwe, under the auspices of the SADC Allied Forces. Recovery from the conflict that occurred from 2003 up to 2019 has not been smooth. The main cause of the second war was politics. President Laurent Kabila was seeking to expel Rwanda from the government. Rwandan troops supporting the Tutsi invaded and social conflict with ethnic connotations increased. The conflict continued until a transitional government was created to share power among all vice presidents. At that time, it was perceived that a military outcome would not produce the lasting peace required for the reconstruction of the DRC
WANITA DALAM STRATEGI PERANG: TINJAUAN EMANSIPASI DAN PERLINDUNGAN WANITA
Baik dalam konflik dan perang maupun upaya perdamaian, wanita dianggap sebagai korban dari pelanggaran hak asasi manusia dan kelompok rentan. Dalam beberapa dekade terakhir, perlindungan terhadap hak wanita dan pemberdayaan wanita digaungkan dengan nama emansipasi. Hal ini menyebabkan kehadiran wanita dalam beberapa sektor penting, termasuk politik dan militer, sehingga wanita mempunyai peranan baru sebagai sumber daya dalam strategi perang. Dampaknya, kebijakan perlindungan wanita dalam perang dipertanyakan, khususnya berkaitan dengan posisi mereka sebagai kombatan. Analisis isu ini seharusnya menggunakan dua konsep (perlindungan wanita dan strategi perang) untuk memahami cara pandang militer terhadap posisi wanita dan satu teori (feminisme) untuk memahami cara pandang wanita terhadap peranannya dalam militer saat perang berlangsung. Dengan demikian, objek observasi ini adalah peranan wanita dalam strategi perang dikaitkan dengan pelaksanaan perlindungan hak wanita dan isu emansipasi. Dengan kata lain, ruang lingkup observasi ini adalah hak wanita dan strategi perang. Dalam observasi ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode kajian literatur. Melalui observasi ini, kita dapat mempunyai pemahaman yang lebih luas tentang peranan wanita dalam strategi perang karena tujuan utamanya adalah melihat kemungkinan perubahan kebijakan terhadap perlindungan wanita dalam perang seiring dengan situasi terkini.Kata Kunci : emansipasi, hak asasi manusia, strategi perang, perlindungan perempua
INDONESIAN DIASPORA EMPOWERMENT: A CONCEPT IN STRENGTHENING DIPLOMACY FOR NATIONAL DEFENSE
The existence of the Indonesian Diaspora abroad cannot be separated from the development of the global environment. The global constellation dynamically moves ahead with the complexity of inter-correlation and inter-implication multi-dimensional of the state, with non-military, military, and hybrid potential threats. The rapid progress of transportation and information technology, and cyber technology well as has become escalating turbulence over global dynamics. This context is an urgency for Indonesia to utilize Indonesian Diaspora for national interests and national defense. This paper aims to analyze the empowerment of Indonesian Diaspora in strengthening diplomacy for national defense. The author uses a qualitative approach by raising the theory of empowerment and diplomacy elaborated with the rights and obligations of defending the country upon the Indonesian Diaspora. Various data and information from literature and other open sources are used in this paper. Some of the emerging phenomena related to the Indonesian Diaspora are contested with the development of public diplomacy practices correlated with challenges and threats in the approach of national security and defense. The conclusion portrays the importance of continuing the empowerment of the Indonesian Diaspora in strengthening efforts to fight for and protect national interests, including national defense
PROPAGANDA ISSUES OF RACISM THROUGH SOCIAL MEDIA TO TRIGGER SOCIAL VIOLENCE IN PAPUA AND WEST PAPUA IN 2019
Racism events that took place in the Papua Student Dormitory, Surabaya, East Java had a long tail by causing mass protests and riots in Papua and West Papua from 19 August 2019 to 23 September 2019. Mass riots by Papuans and Papuan native students were triggered by the problem of spreading propaganda on the issue of racism on a massive scale through social media by exploiting the issue of racism that is happening in the city of Surabaya. This study uses propaganda theory, social conflict theory, and national security theory in analyzing these problems. This study uses qualitative research methods with a descriptive analysis approach. Sources of data obtained through interviews, observation, and literature studies. The results showed that the propaganda issue of racism was the cause of mass unrest and social conflict in Papua and West Papua; the propaganda issue of racism is very effective in achieving its broader goals of changing the attitudes and behavior of Papuan and Papuan indigenous students to be destructive and gaining local and international support by creating negative opinions as material to delegitimize and discredit the Government of Indonesia, and the propaganda issue of racism has resulted in damage to social relations with other Indonesian people and the potential for social conflict that can threaten national security
POTENSI KOMODITI PERDAGANGAN PISANG DALAM RANGKA MEMENUHI PERMINTAAN DAN MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN (STUDI DI KABUPATEN BOGOR)
Salah satu fokus pertahanan nirmiliter di Indonesia adalah pertahanan sektor ekonomi diantaranya penguatan neraca perdagangan melalui mendorong ekspor komoditas perdagangan. Komoditas perdagangan hortikultura Indonesia yang berpotensi besar yaitu pisang. Keunggulan pisang dari Indonesia apabila dibandingkan dengan negara lain ialah keragaman varietas dan memiliki rasa yang khas. Sedangkan kelemahan ekspor pisang dari Indonesia meliputi kemasan kurang kompetitif, masih ada kualitas yang belum memenuhi standar ekspor serta pasokan belum sustainable. Penelitian ini mendeskripsikan sejauh mana potensi pisang yang besar bisa dimanfaatkan secara optimal. Diharapkan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pemasukan dari ekspor serta mendukung ketahanan pangan. Dengan menerapkan metode kualitatif dan melalui wawancara dan participant observation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pisang berpotensi besar dikembangkan di Kabupaten Bogor akan tetapi pemanfaatan potensi tersebut belum optimal. Faktor penghambat pengembangan meliputi penerapan teknik budidaya belum sesuai SOP, keterbatasan lahan skala besar/kebun, alih fungsi lahan, kurang pelatihan dan pendampingan, tidak ada kemitraan perusahaan besar, jaminan stok ekspor belum stabil, belum lolos uji SPS serta keberpihakan negara tujuan ekspor kepada negara tertentu. Faktor pendukung yaitu kesesuaian agroklimat, peluang pasar besar, kesediaan petani tinggi. Upaya yang sudah dilakukan yaitu alokasi anggaran dan inventarisasi lahan. Oleh karena itu perlu membangun kemitraan dengan swasta/ perusahaan besar, pendampingan berkelanjutan, sinergi dan kooordinasi Pemda, swasta, masyarakat dan lembaga penelitian. Hal ini penting guna meningkatkan potensi pisang sebagai komoditi perdagangan baik produksi serta produktivitasnya meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor. Pada akhirnya akan meningkatkan keamanan ekonomi sebagai salahsatu fokus utama ekonomi pertahanan.Kata kunci : potensi, komoditi perdagangan pisang, permintaan pasar domestik dan ekspor, ketahanan pangan, ekonomi pertahana
INTEROPERABILITY DALAM KEBIJAKAN ZERO ACCIDENT TNI AU
Kebijakan zero accident merupakan program prioritas TNI AU untuk mengurangi kecelakaan (accident) dan insiden (incident) dalam operasional pesawat TNI AU. Implementasi kebijakan dapat menekan jumlah kecelakaan maupun insiden yang dapat menimbulkan korban jiwa dan Alutsista TNI AU. Namun demikian, implementasi kebijakan masih dilakukan secara manual sehingga belum dapat diwujudkan interoperability dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan interoperability business process dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan zero accident. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan sumber data primer melalui narasumber terpilih (purposive sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dengan menggunakan sistem yang interoperability dalam kebijakan zero accident belum dilakukan oleh sub organisasi TNI AU. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan aplikasi agar dapat mewujudkan interoperability dalam pelaksanaan kebijakan zero accident.Kata Kunci : kebijakan, interoperability, zero acciden