e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
Kebijakan Pajak Selama Pandemi Covid-19 Di Kawasan Asia Tenggara
Get PDFAdanya pandemi COVID-19 yang melanda banyak negara di dunia telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk merespon dan menanggulangi permasalahan tersebut, termasuk melalui kebijakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dan membandingkan kebijakan pajak selama pandemi COVID-19 di antara negara-negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi dan telaah literatur. Objek penelitian ini adalah sembilan negara di Kawasan Asia Tenggara yang meliputi Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas negara di Kawasan Asia Tenggara berfokus pada kebijakan pajak terkait pajak penghasilan badan. Selain itu, mayoritas negara di Kawasan Asia Tenggara mengeluarkan kebijakan pajak yang berfokus pada peningkatan arus kas perusahaan melalui pemberian insentif pajak berupa penangguhan pembayaran pajak pada masa awal pandemi dan pengurangan pajak pada masa pemulihan ekonomi. Adapun sektor usaha yang menjadi fokus utama kebijakan pajak selama pandemi di Kawasan Asia Tenggara adalah sektor penyumbang produk domestik bruto terbesar dan sektor yang paling terdampak akibat adanya pembatasan sosial atau lockdown
PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, MANAJEMEN LABA DAN KECAKAPAN MANAJEMEN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
Get PDFThis study aims to examine the influence of financial distress, earning management and managerial ability. This research uses quantitative method that using 106 companies listed on the Indonesia Stock Exchage in the period 2015 to 2019 as sample. The data will be examined using data panel regression analysis. The result show that finacial distress, earning management, and managerial ability has negative influence on tax aggressiveness.
Keyword: Financial Distress, Earning Management, Managerial Ability, Tax Aggressiveness
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial distress, manajemen laba dan kecakapan manajemen terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel yang digunakan adalah 106 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2015 sampai dengan 2019. Data penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress, manajamen laba dan kecakapan manajemen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
Kata kunci: Agresivitas pajak, financial distress, manajemen laba, kecakapan manajeme
ANALYSIS OF TAX BURDEN AND ITS RELEVANCE TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 YEAR 2018 FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME)
Get PDFThe purpose of this study is to provide views of the implementation of the Government Regulation Number 23 Year 2018 (PP 23 of 2018) from the aspect of the tax burden. In the previous regulation, the equity principle actually contradicts with the convenience offered by the Government Regulation Number 46 Year 2013 (PP 46 of 2013). This is because PP 46 of 2013 imposes final income tax on the basis of taxation in the form of gross turnover. How does the government deal with this through PP 23 of 2018? Is PP 23 of 2018 relevant to be applied for MSMEs? The method used in this paper is descriptive by conducting comparative analysis. The results of the study stated that PP 23 of 2018 provides more opportunities for MSMEs to get tax incentives. In addition, PP 23 of 2018 is also more relevant in eroding the informal economy sector in Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs). PP 23 of 2018 allows MSMEs to use bookkeeping and MSMEs that used PP 23 of 2018 is given a certain period of time so that MSMEs cannot always employ PP 23 of 2018. Therefore, this regulation needs to include socialization related to bookkeeping and tax administration for MSMEs. Thus, the policy related to PP 23 of 2018 is correct. The results of this study are expected to be beneficial for the government, especially the Directorate General of Taxes.Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan terkait pelaksanaan PP 23 Tahun 2018 dari aspek beban pajak. Dalam peraturan pendahulunya, prinsip keadilan nyatanya bertentangan dengan kemudahan yang ditawarkan oleh PP 46 Tahun 2013. Hal tersebut karena PP 46 tahun 2013 mengenakan Income taxsecara final dengan dasar pengenaan pajak berupa peredaran bruto. Bagaimana pemerintah menyiasati hal tersebut melalui PP 23 Tahun 2018? Apakah PP 23 Tahun 2018 relevan untuk diterapkan pada UMKM? Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan melakukan analisis komparasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa PP 23 Tahun 2018 memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk UMKM mendapatkan insentif pajak. Selain itu, PP 23 tahun 2018 juga lebih relevan dalam mengikis sektor ekonomi informal pada UMKM. PP 23 Tahun 2018 memperbolehkan UMKM untuk menggunakan pembukuan dan bagi UMKM yang menggunakan PP 23 Tahun 2018 diberikan jangka waktu tertentu sehingga tidak selamanya UMKM dapat menggunakan PP 23 Tahun 2018. Oleh karena itu, peraturan ini perlu disertakan sosialiasasi terkait pembukuan dan administrasi perpajakan kepada UMKM. Dengan demikian, kebijakan terkait PP 23 Tahun 2008 sudah tepat. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak
DAMPAK SAFEGUARD ATAS IMPOR BENANG TERHADAP PEREKONOMIAN: PENDEKATAN MODEL CGE
Get PDFABSTRACT:
The purpose of this study is to analyze the impact of safeguard on yarn industry’s output, textile and apparel industry as the upper stream’s output, and economics welfare. Government of Indonesia implement safeguard on yarn from 2019 to 2022, to protect domestic industries from an increased quantities as to cause or threaten serious injury to domestic producers of like or directly competitive products. This study uses computable general equilibrium (CGE) model incorporating Indonesia Input - Output Table year 2016. The study exercised two scenario/simulations:(1) assessing safeguard impact; and (2) assessing combination of safeguard and tax incentive impact. The results showed that safeguard on yarn import decrease import value of yarn, but did not increase yarn’s and its upper stream industry’s output. Safeguard tend to decrease the utility or welfare of the economics. In the other hand, policy combination of safeguard and tax incentive decrease yarn import, but did not impact on upper stream industry’s import. The policy combination also increases yarn industry’s output, and increase the utility or welfare of the economics.
Keywords: compensating variation, fiscal incentive, textile and apparel industry, utility, welfare
ABSTRAK:Â
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak safeguard terhadap produktivitas atau output industri benang dan industri tekstil dan produk tekstil sebagai industri hilir, serta dampak safeguard terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian. Pemerintah Indonesia menerapkan safeguard atas benang pada tahun 2019 s.d. 2022 sebagai bentuk perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri dari peningkatan impor benang yang menyebabkan, atau dicurigai akan mengakibatkan kerugian serius terhadap industri yang bersangkutan.
Penelitian menggunakan computable general equilibrium (CGE) model dengan data Tabel I-O Indonesia tahun 2016. Pengujian dilakukan dalam dua simulasi yaitu: (1) shock berupa penerapan safeguard; (2) kombinasi dari shock berupa penerapan safeguard dan fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan industri untuk perhitungan pajak penghasilan wajib pajak Badan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa safeguard menurunkan impor benang, tetapi tidak meningkatkan output domestik dan cenderung menurunkan utilitas/kesejahteraan masyarakat. Safeguard yang dikombinasikan dengan fasilitas pajak penghasilan mampu menurunkan impor, meningkatkan output (walaupun belum sampai tahap ekspor), dan meningkatkan utilitas/kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci: compensating variation, industri tekstil dan produk tekstil, fiscal incentive, utilitas, kesejahteraa
PERAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PEMBANGUNAN FOOD ESTATE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENJAWAB UPAYA KETAHANAN PANGAN DAN KAITANNYA DENGAN ISU LINGKUNGAN
Get PDFFood estate project is a manifestation from Indonesia in order to mitigate food crisis based on FAO warning. This program aimed for food security provokes pros and cons cause of environment impact risks. These impacts may burden state budget (APBN) in the future. Expenditure allocation is reviewed through literature review method to take a look some aspects inside and the urgency of food estate during this pandemic situation. Historical data and previous research are reviewed to understand the implementation of food estate program in the past. Case study of other country is aimed to get wider perspective in sustainable agriculture practice in order to manifest food security in Indonesia. Import dependency ratio of agriculture product, Indonesian staple food, makes food estate becomes urgent, moreover this program has been implemented. Government should give attention to potential and past environmental impact and look for options for sustainable agriculture to mitigate more expenditure in the state budget.Proyek food estate merupakan respon Indonesia untuk memitigasi terjadinya krisis pangan berdasarkan peringatan yang dikeluarkan oleh FAO. Program yang ditujukan untuk ketahanan pangan ini menimbulkan pro dan kontra disebabkan adanya risiko atas dampak lingkungan. Potensi dampak terhadap lingkungan dapat membebankan APBN pada masa mendatang. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau pro kontra terkait dampak lingkungan pada program ini serta urgensi pelaksanaan pada masa pandemi. Melalui literatur sederhana, dilakukan tinjauan atas alokasi anggaran belanja untuk melihat aspek-aspek di dalamnya serta urgensinya pada masa pandemi. Tinjauan juga dilakukan dengan melihat data historis dan penelitian terdahulu dari implementasi program food estate pada masa pemerintahan sebelumnya. Studi kasus negara lain memberikan opsi pertanian berkelanjutan yang dapat mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Mempertimbangkan tingkat ketergantungan impor produk hasil pertanian yang merupakan makanan pokok bagi masyarakat, program food estate menjadi urgen untuk dilakukan terlebih program ini pernah dilaksanakan pada masa lalu. Pemerintah perlu lebih memerhatikan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan dengan berkaca dari dampak lingkungan yang terjadi sebelumnya serta terus mencari opsi untuk pertanian berkelanjutan agar tidak membebankan APBN di masa mendatang. 
PENGUATAN PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DALAM MENGAWAL PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH
Get PDFAparat Pengawas Intern Pemerintah merupakan pihak yang berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan penanganan Covid-19 di daerah. Akan tetapi, dalam melaksanakan kewenangannya, APIP memiliki beberapa kendala. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan kendala yang dihadapi APIP dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan penanganan Covid-19 di daerah. Selanjutnya rekomendasi penguatan APIP atas kendala yang dihadapi tersebut. Adapun metodologi penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan urgensi dilakukan penguatan peran APIP dalam mengawal penggunaan keuangan negara untuk penanganan Covid-19, karena besarnya alokasi anggaran negara untuk penanganan Covid-19, rentannya praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19, dan kendala dalam pengawasan dan pemeriksaan oleh APIP. Kemudian upaya penguatan yang dapat dilakukan APIP dalam mengawal penggunaan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 yakni dengan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan jarak jauh, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penyusunan petunjuk memastikan keaslian dokumen. Sehingga dengan upaya tersebut, maka diharapkan upaya pengawasan dan pemeriksaan oleh APIP dapat berjalan secara optimal untuk mencegah pratik yang merugikan keuangan negar
Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday
Get PDFThis research contains about how tax holiday as one of the tax incentives used by the Indonesian government to attract investment Ease of Doing Business index (EoDB) released by the World Bank. Tax holiday is expected to be able to provide a positive signal to investors that Indonesia is the right country to invest in. In this paper it was found that tax holidays are not capable of attracting investment alone, but other factors are needed in order for tax holidays to be successful in attracting investment.
Penelitian ini berisi tentang bagaimana tax holiday sebagai salah satu insentif pajak yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menarik investasi Karena pajak merupakan salah satu yang menjadi perhitungan dalam indeks kemudahan bisnis yang dirilis oleh Bank Dunia. Tax holiday diharapkan mampu memberikan sinyal positif kepada para investor bahwa Indonesia adalah negara yang tepat untuk berinvestasi. Dalam penelitian ini dtemukan bahwa tax holiday tak mampu sendirian menarik investasi, akan tetapi dibutuhkan faktor-faktor lain agar tax holiday berhasil menarik investasi
A TAX AUDIT QUALITY: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY, COMPETENCE, TASK COMPLEXITY AND TIME PRESSURE
No full textOne of strategies conducted by tax authority to fulfil its tax revenue target is improving audit quality. To do so, this research was designed to analyze the empirical evidence related to factors in the use of information technology, tax auditor’s competencies, task complexity, and time pressure that could potentially affect the quality of tax audit. The research was carried out by using an online survey followed by 96 tax auditors in Tax Offices in the Special Jakarta Region, with fifteen years of tax audit experience on average. The research data were analyzed by using Partial Least Square-Structural Equation Modeling procedures. The results indicate that the factors of information technology in terms of usefulness, ease of use of technology, and support of technological resources are positively associated with tax audit quality. Tax auditor’s competencies in the aspects of knowledge and skills also indicate positive relations. Meanwhile, the factors in time pressure that could deter the evaluation of evidence, implementing procedures, and detection of tax non-compliance have negative consequences on tax audit quality. The implications of these findings for tax authorities are the urgency in improving information technology that keeps pace with the latest business process to support tax audit, improving tax auditors’ competencies continuously, and managing tax audit tim
KAJIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK MELALUI E-SYSTEM (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEMATANG SIANTAR)
Get PDFThe e-tax system is an electronic tax system for online counting, depositing, and reporting by taxpayers. This electronic system is implemented to reduce taxpayers time in carrying out their tax obligations. This research was conducted to review the use of e-tax system services in the form of e-registration, e-billing, e-filling, e-form, and e-SPT; find out the obstacles experienced by taxpayers and tax officers in the use of the e-tax system; and find out efforts to optimize the use of e-tax system at KPP Pratama Pematang Siantar. The method was qualitative research. Methods of collecting data were interviews, document collection, and literature study. The result of this research indicate that there is an increase in the use of e-registration and e-billing but there is a decrease in online SPT reporting (e-filling, e-form, and e-SPT); obstacles faced by taxpayers and tax officers both internally and externally; and optimization efforts by increasing tax literacy and encouraging taxpayers tax morale to increase voluntary compliance.E-system perpajakan merupakan sistem elektronik untuk penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak secara online oleh wajib pajak. Sistem elektronik ini diterapkan agar mengikis waktu wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau penggunaan layanan e-system perpajakan berupa e-registration, e-billing, e-filling, e-form, dan e-SPT; mengetahui hambatan-hambatan yang dialami wajib pajak dan pegawai pajak dalam penggunaan e-system perpajakan; dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi penggunaan e-system perpajakan di KPP Pratama Pematang Siantar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengumpulan dokumen, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penggunaan e-registration dan e-billing, namun terjadi penurunan dalam pelaporan SPT secara online dengan menggunakan e-filling, e-form, dan e-SPT; terdapat hambatan yang dihadapi wajib pajak dan pegawai pajak baik dari sisi internal maupun eksternal; dan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan literasi perpajakan dan mendorong moral pajak wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.
 
PPN ATAS PENYERAHAN BATU BARA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (MENAKAR POTENSI KENAIKAN ATAU PENURUNANNYA TERHADAP PENERIMAAN NEGARA)
Get PDFWith the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, coal is exclusively excluded from the negative list of Taxable Goods. As a commodity that is mainly sold abroad, this can place coal entrepreneurs in a VAT Overpayment condition, considering that coal exports become VAT payable at a rate of 0% and the Input Tax can be credited. The methodology used in this research is literature study through secondary data analysis with a qualitative descriptive approach. The purposes of this study are to determine the consequences of the imposition of VAT on coal and estimate the potential of an increase or decrease in state revenues as a consequence of the imposition of VAT on coal. The results of this study indicate that the imposition of VAT on coal as regulated in Job Creation Law has an effect on increasing the potential for restitution to be claimed by taxpayers due to overpayments that occur. This is undoubtedly able to affect the performance of Indonesia’s economy nationally.Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, batu bara secara eksklusif dikecualikan dari negative list Barang Kena Pajak. Sebagai komoditas yang sebagian besar dijual ke luar negeri, hal ini berpotensi menempatkan pengusaha batu bara pada kondisi PPN Lebih Bayar, mengingat atas ekspor batu bara menjadi terutang PPN dengan tarif 0% dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui analisis data sekunder dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi dari pengenaan PPN atas batu bara dan memperkirakan besar potensi penambahan atau penurunan penerimaan negara sebagai konsekuensi dari pengenaan PPN atas batu bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan PPN atas batu bara sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja berpengaruh terhadap meningkatnya potensi restitusi yang akan diajukan oleh Wajib Pajak akibat lebih bayar yang terjadi. Hal ini tentunya mampu memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia secara nasional