e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
UJI TINGKAT KESESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ASSESSMENT RATIO
No full textThe decentralization of PBB-P2 in Indonesia is expected to produce a better PBB-P2 administration system. One indicator of a better PBB-P2 administration system is a fair collection of PBB-P2 based on tax base (NJOP) valuation close to market prices. This study examines whether NJOP, as the basis for the imposition of PBB-P2, is in accordance with the market price using the assessment ratio. This study found that the current level of accuracy of the NJOP has not met the standard agreed upon by the IAAO. In addition, this study also found that the NJOP accuracy rate in big cities was slightly better than the NJOP accuracy rate in other cities. In addition, this study also found that there was no positive correlation between NJOP updating activities through SPOP filling and NJOP accuracy.
Desentralisasi PBB-P2 di Indonesia diharapkan menghasilkan sistem penatausahaan PBB-P2 yang lebih baik. Salah satu indikator dari sistem penatausahaan PBB-P2 yang lebih baik adalah pemungutan PBB-P2 yang adil dengan dasar pengenaan pajak (NJOP) yang mendekati harga pasar. Studi ini meneliti apakah NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sudah sesuai dengan harga pasar menggunakan assessment ratio. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat akurasi NJOP saat ini belum memenuhi standar yang disepakati oleh IAAO. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat akurasi NJOP di kota besar, sedikit lebih baik dibanding tingkaat akurasi NJOP di kota-kota lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada korelasi positif antara kegiatan pemutakhiran NJOP melalui pengisian SPOP dengan tingkat akurasi NJOP
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018
Get PDFThis study aims to analyze the effectiveness and contribution of motor vehicle tax, motor vehicle transfer fees, motor vehicle fuel tax on the original revenue of DKI Jakarta Province in 2014-2018. This study uses a qualitative descriptive method with secondary data obtained from local government financial reports through the official website of the Jakarta Information and Documentation Service. The data analysis technique used is the effectiveness analysis method with the effectiveness ratio and the contribution analysis method. The results in this study indicate that there is an effectiveness of the realization of the motor vehicle tax with a very good level of effectiveness, and the motor vehicle excise tax and motor vehicle fuel tax with a good level of effectiveness with the percentage fluctuating from year to year. The Motor Vehicle Tax contributes and the Motor Vehicle Transfer Fee has a low contribution rate to the original revenue of DKI Jakarta Province and the Motor Vehicle Fuel Tax has a very low contribution rate to the original revenue of the DKI Jakarta Province.
 Keywords: contributions, customs, effectiveness, province, taxesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap PAD DKI Jakarta tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah melalui situs resmi Dinas Informasi dan Dokumentasi Jakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis efektivitas dengan rasio efektivitas dan metode analisis kontribusi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat efektivitas realisasi pajak kendaraan bermotor dengan tingkat efektivitas yang sangat baik, dan bea cukai kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan tingkat efektivitas yang baik dengan persentase yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki tingkat kontribusi kurang terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki tingkat kontribusi sangat kurang terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.
 Kata Kunci: Efektivitas, kendaraan bermotor, kontribusi, pajak, provins
Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Desa di Aceh Selatan dan Subulussalam
Get PDFTujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi terkait perencanaan dan penganggaran Desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendampingan langsung yang dilaksanakan dalam dua tahap. Pendampingan Tahap pertama, didahului dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan FGD ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan terkait perencanaan dan penganggaran desa. Setelah itu dianalisis permasalahannya, selanjutnya pengabdi mencoba memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada. Pada pendampingan Tahap kedua dilaksanakan evaluasi atas implementasi alternatif solusi yang telah disampaikan dalam pendampingan tahap pertama. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di empat desa di Provinsi Aceh, antara lain Desa Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan; Desa Bangun Sari dan Desa Sikerabang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam; Desa Lae Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat disampaikan bahwa implementasi perencanaan dan penganggaran di Desa Bakau Hulu, Kabupaten Aceh Selatan relatif lebih bagus dibandingkan desa lainnya dalam pengabdian ini
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terhadap perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, yang sebelumnya merupakan kewenangan peradilan umum dan disidangkan di Pengadilan Negeri, menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, berupa gugatan penanggung pajak atas pelaksanaan penyanderaan dan sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, merupakan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan peradilan umum dan diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan pada asas lex specialis derogat legi generalis, dengan mengesampingkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019
EVALUASI PENILAIAN UNTUK PEMERIKSAAN TERHADAP NILAI WAJAR PASAR DI MASA PANDEMI COVID 19
Get PDFPengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan salah satu transaksi yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Transaksi tersebut harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak guna dilakukan validasi dan diteliti baik secara formil maupun material. Namun, tidak jarang Wajib Pajak mencantumkan nilai pengalihan yang tidak seharusnya. Atas dasar hal tersebut, maka perlu dilakukan penilaian atas pengalihan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses pelaksanaan penilaian dalam rangka pemeriksaan terhadap nilai wajar pasar atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan berupa wawancara dan pengamatan secara langsung. Hasil dari peneltian ini bahwa pelaksanaan proses penilaian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta saat kondisi pandemi COVID-19 tidak berbeda dengan proses penilaian saat kondisi sebelum terjadi pandemi COVID-19. Perbedaan yang terjadi terletak pada penerapan protokol kesehatan saat petugas akan melakukan kunjungan ke lapangan guna mengumpulkan data terkait dengan objek penilaian
MENGKAJI PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP SERATUS PENUNGGAK PAJAK TERBESAR : (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA)
Get PDFPajak menjadi sumber terbesar dalam penerimaan negara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga memiliki pencapaian target tertinggi pada urutan kedua sebesar 98,53% di tahun 2019 tetapi turun dengan signifikan menjadi terendah pada urutan kedua dari bawah sebesar 81,12% di tahun 2020. Terkait dengan kondisi tersebut Penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses penagihan pajak dan bagaimana dampak yang diberikan pada penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan Wawancara. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa proses penagihan yang paling efektif dan efisien pada saat pandemi Covid-19 adalah proses pemblokiran rekening Wajib Pajak. Faktor yang menyebabkan adanya tunggakan pajak terhadap seratus Penunggak Pajak terbesar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga adalah Ketidaktahuan Wajib Pajak, Kurangnya Pengawasan, dan Kelalaian Wajib Pajak
Perception Analysis of the Harmonized System: A Case Study of Tariff Disputes in Indonesia: Analisis Persepsi Sistem Harmonisasi: Studi Kasus Sengketa Tarif di Indonesia
No full textABSTRACT:
Classifying goods based on the Harmonized System (HS) is practical knowledge in Customs. This study analyzes the Harmonized System's perception differences in tariff disputes. The purpose of this study is to determine and analyze the considerations of the Indonesian Directorate General of Customs and Excise (DGCE) in determining the classification of tariff based on the Harmonized System, the review of the tax court judge in deciding dispute verdict and its overall effect on tax refund. This research is a case study with qualitative research methods in the form of document studies and interviews.
Keywords: Harmonized System, HS Code, Import Tax
ABSTRAK
Mengklasifikasikan barang berdasarkan Harmonized System (HS) adalah pengetahuan praktis dalam Bea Cukai. Studi ini menganalisis perbedaan persepsi Harmonized System dalam sengketa tarif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan menganalisis pertimbangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia (DJBC) dalam menentukan klasifikasi tarif berdasarkan Harmonized System, pertimbangan hakim pengadilan pajak dalam menentukan putusan sengketa dan pengaruhnya secara keseluruhan terhadap pengembalian pajak. Penelitian ini adalah studi kasus dengan metode penelitian kualitatif dalam bentuk studi dokumen dan wawancara.
Kata kunci: Harmonized System, HS Code, Pajak Impo
MENELISIK POTENSI PPN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU MELALUI SINERGI DJP-DJBC PADA KEGIATAN JOINT PROGRAM
Get PDFABSTRACT:
This study aims to identify the business processes of the Tobacco Products Industry for cigarettes as well as to review and evaluate the implementation of the Joint Program conducted by DJP-DJBC. Using a combination of semi-structured and in-depth interviews with participant of Joint Program along with descriptive analysis of implementation data, it produces empirical evidence that synergies between agencies can contribute more to tax revenues. Implications for the Ministry of Finance to maintain and expand the scope of positive synergies between agencies that have an intersection area to escalate nation's prosperity.
Keywords: joint program, IHT cigarettes, tax compliance, tax audit, tax invoice
ABSTRAK:
Penelitian ini bertujuan untuk mengenali proses bisnis Industri Hasil Tembakau (IHT) rokok serta mengulas dan mengevaluasi pelaksanaan Joint Program DJP-DJBC pada industri tersebut. Penelitian ini menggunakan kombinasi wawancara kepada pelaku Joint Program DJP-DJBC beserta analisis deskriptif data implementasi, menghasilkan bukti empiris bahwa sinergi antarinstansi dapat memberikan kontribusi lebih terhadap penerimaan perpajakan. Implikasi bagi Kemenkeu untuk tetap mempertahankan sekaligus memperluas cakupan sinergi positif antarinstansi yang mempunyai irisan dalam ruang lingkup pekerjaan demi terwujudnya kemakmuran bangsa.
Kata Kunci: joint program, IHT rokok, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, faktur paja
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Etis Akuntan Masa Depan dengan Love of Money sebagai Variabel Intervening
Get PDFThe attitude of accountant's tendency to become wealthy was initiated at the beginning of determining them as professions. Whether from the beginning they have the perception of being rich quickly from the wealth of others, so that from the beginning to be embedded the intention will justify all means to redefine the desire. They are prospective accountants who are supposed to be equipped with a basic knowledge of ethics. This thesis aims to empirically evaluate factors that influence the ethical perception of future accountants with love of money as the intervening variable, its free variable is gender, academic achievement, and locus of control. The most variable is the ethical perception of future accountants. Selection of research samples using purposive samples, and a sampling of 90 respondents. Data analysis techniques using SEM (Structural Equation Modeling) with SmartPLS Program version 3.0. There are three conclusions of the research analysis results namely: indirect influence of the gender variables against ethical perception through love of money is an uninfluential and insignificant, indirect influence of variable academic achievement to the ethical perception of future accountants through love of money has no effect and insignificant, and indirect influence of the variable locus of control to the ethical perception of future accountants through the love of money
Geliat Bisnis Jahe Merah Seduh Siap Saji di Masa Pandemi
Get PDFTingginya permintaan akan jahe seduh siap saji selama masa pandemi yang tidak diiringi dengan jumlah suplai bahan baku jahe yang memadai menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM Jahe Merah Sarongge. Belum lagi terputusnya konsinyasi dengan beberapa toko oleh-oleh karena berlakunya pembatasan social berskala besar. Tujuan kegiatan community development ini adalah untuk membantu mitra mencari supplier jahe dengan harga kompetitif dan peningkatan penjualan secara online. Melalui kegiatan ini kami berkesempatan mendampingi mitra untuk mencari supplier alternatif dan beralih pada penjualan sepenuhnya online. Metode yang kami gunakan adalah dengan pendampingan penuh dengan cara live-in di rumah mitra selama 31 hari dan pendampingan lanjutan untuk kepentingan konsultasi secara online selama empat bulan setelan live-in. Hasil dari kegiatan ini adalah didapatkannya supplier jahe merah dengan harga kompetitif dan penerapan beberapa strategi untuk meningkatkan penjualan secara online. Setelah kegiatan pendampingan ini selesai, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mitra untuk secara terus-menerus melakukan terobosan dan inovasi dalam penjualan produk dalam keadaan apapun