e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
STUDI ATAS PENGARUH PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI ALALAK TERHADAP NILAI TANAH DI KECAMATAN ALALAK
Get PDFThis research was conducted in Alalak, Barito Kuala, South Kalimantan. This study determines the influence of the Sei Alalak Bridge construction and the road widening on the land value in the Alalak District. The variables used to determine this research are the distance of the designated land to the Sei Alalak Bridge and the road widening location. The method used to analyze and obtain data was quantitative, in the form of land value. It is calculated before being converted, in the form of the bid price for the land, then the distance to the bridge and road widening location from the vacant land. Therefore, this study's results significantly affected the distance from the vacant land to the Sei Alalak Bridge. However, there is no significant effect on the distance from the vacant land to the road widening location. The researcher concludes that that case occurs due to incomplete road widening and evenly distributed on all sections of the Trans-Kalimantan Road in the District of Alalak.Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembangunan Jembatan Sei Alalak serta pelebaran jalan terhadap nilai tanah yang berada di Kecamatan Alalak. Variabel yang digunakan untuk mengetahui seberapa berpengaruh pembangunan Jembatan Sei Alalak dan pelebaran jalan terhadap nilai tanah adalah jarak dari lokasi tanah menuju Jembatan Sei Alalak serta pelebaran jalan. Metode yang digunakan untuk menganalisis serta memperoleh data adalah metode kuantitatif, berupa nilai tanah yang sebelum dikonversi masih berupa harga penawaran terhadap tanah yang dijual, kemudian jarak menuju jembatan dan pelebaran jalan dari tanah kosong. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang signifikan antara jarak dari tanah kosong menuju Jembatan Sei Alalak, namun tidak berpengaruh secara signifkan dari jarak tanah kosong menuju pelebaran jalan terdekat. Hal ini menurut penulis, terjadi akibat dari pelebaran jalan yang belum selesai dan merata pada seluruh ruas Jalan Trans Kalimantan yang berada di Kecamatan Alalak
Analisis Determinan Minat Mahasiswa Akuntansi Berkarier Sebagai Akuntan Publik
Get PDFThis study aims to analyze the effect of financial rewards, motivation, work environment, labor market considerations, and adversity intelligence on the interest of accounting students to have a career as public accountants. The population in this study were accounting students at Universitas Budi Luhur. Determination of the sample using purposive sampling technique. The data processing of this research uses multiple linear regression method. The results of this study indicate that financial rewards, motivation, and adversity intelligence have a positive effect on the interest of accounting students to have a career as public accountants, while the work environment and labor market considerations have no effect on the interest of accounting students to have a career as public accountants.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penghargaan finansial, motivasi, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan kecerdasan adversity terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarier sebagai akuntan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Universitas Budi Luhur. Penentuan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengolahan data penelitian menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghargaan finansial, motivasi, dan kecerdasan adversity berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarier sebagai akuntan publik, sedangkan lingkungan kerja dan pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarier sebagai akuntan publik
Peran Kebijakan Utang Dalam Respon Investor Atas Aset Pertambangan, Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menguji aset pertambangan, aset tetap, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan utang sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sub sektor batubara yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Data bersumber dari www.idnfinancials.com dan situs resmi perusahaan. Analisis regresi linear berganda dengan data panel digunakan untuk pengujian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset pertambangan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaaan. Sementara itu, aset tetap dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adapun kebijakan utang tidak memperlemah pengaruh negatif aset pertambangan, aset tetap, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dapat digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penggunaan karakteristik perusahaan tertentu sebagai indikator-indikator kinerja pasar dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Tegal Berdasarkan PDRB Tahun 2016-2021
Get PDFGross Regional Domestic Product (GRDP) is a parameter that reflects the general welfare of a region. GRDP data can be used to analyze the progress of the economic development of a region in a certain period. The objectives of this research are: 1) To examine the sectors which are the basis for the economic development of Tegal Regency based on the 2016-2021 GRDP; 2) To assess the leading sectors that contribute to the economic development of Tegal Regency based on the 2016-2021 GRDP. The basic sector is the sector that exports its products outside the region. The leading sector is the basic sector whose product growth rate exceeds the growth rate of the same sector in its upper-level region. The research method used in this study is descriptive quantitative which examines GRDP data with Location Quotient Analysis and Dynamic Location Quotient Analysis. The results of the study show that there are 3 leading sectors that contribute to the economic growth of Tegal Regency, namely the Mining and Quarrying sector; sector of Provision of Accommodation and Food and Drink; and the Other Services sector. From the results of the mapping of the leading sectors, it is necessary to formulate a development planning strategy by giving high priority to these three sectors. However, since the total contribution of the three sectors is very small, for the initial stage, the development planning strategy can be focused on the Food and Drink Provision sub-sector.
Keywords: Basic Sector, Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Tega
Pengaruh Religiusitas dan Spiritualitas Terhadap Ethical-Awareness-Akuntan
Get PDFEtika mempunyai peran yang sangat penting di dalam dunia bisnis. Hal ini kembali dibuktikan dengan banyaknya skandal keuangan korporasi tingkat internasional maupun tingkat nasional yang terjadi Penelitian terkait hal ini menyatakan bahwa tingkat religiusitas dari setiap individu mempunyai peran yang penting terhadap etika mereka. Di lain pihak spiritualitas di tempat kerja berdasarkan beberapa penelitian terdahulu memberikan pengaruh terhadap produktivitas karyawan, perilaku pegawai, dan mengurangi tindakan fraud. Penelitian ini menguji pengaruh religiusitas dan spiritualitas di tempat kerja terhadap ethical awareness akuntan. Spiritualitas merupakan variabel multidimensi, sehingga untuk menguji pengaruhnya terhadap ethical awareness, baik untuk setiap indikator, dimensi maupun variable spiritualitas itu sendiri, diperlukan penerapan metode SEM yang di antaranya berfungsi sebagai confirmatory factor analysis. Hasil pengujian menemukan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh, tetapi spiritualitas berpengaruh, terhadap ethical awareness akuntan. Sumbangan setiap indikator religiusitas dan indikator dan dimensi spiritualitas terhadap ethical awareness juga diperoleh. Penelitian ini memperkaya keragaman hasil penelitian yang telah ada terkait ethical awareness akuntan sekaligus memberikan dasar penerapan ukuran religiusitas dan spiritualitas di tempat kerja pada konteks budaya Indonesia
STUDI KASUS IMPLEMENTASI SNI ISO 37001:2016 DALAM PENCEGAHAN KORUPSI PADA KPU BC TIPE A TANJUNG PRIOK
Get PDFOptimalisasi pencegahan korupsi dimanifestasikan dengan adanya Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Terhitung sejak tahun 2004 hingga 2018 penyuapan merupakan kasus korupsi terbanyak yang ditangani KPK. Dengan adanya SNI ISO 37001:2016 oleh BSN, diharapkan dapat memangkas kasus penyuapan baik di sektor publik maupun swasta. Dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SNI ISO 37001:2016 pada organisasi sektor publik yaitu KPU BC Tipe A Tanjung Priok berkontribusi dalam pencegahan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SNI ISO 37001:2016 memberikan pedoman baru dan perbaikan proses yang telah ada seperti isu internal dan eksternal dalam konteks organisasi, profil risiko penyuapan, sasaran anti penyuapan, edukasi dan/atau training yang relevan dengan SMAP, pembentukan Tim FKAP, uji kelayakan bagi pegawai, pakta integritas elektronik pada aplikasi mandiri, penambahan channel WBS, kegiatan audit internal, dan keterlibatan pimpinan dalam rapat FKAP dan Rapat Tinjauan Manajemen. Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan baru bagi penerapan SNI ISO 37001:2016 pada organisasi sektor publik di Indonesia
Dampak Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance dengan Kompetensi Komite Audit sebagai Variabel Moderasi
Get PDFPajak memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara, sehingga pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan masyarakat. Karena pajak memiliki dampak yang begitu besar bagi negara sehingga terdapat permasalahan dalam optimalisasi penerimaan pajak, salah satunya adalah penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis dampak tarif pajak badan terhadap tax avoidance dengan kompetensi komite audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Data Panel dengan sampel penelitian diperoleh sebanyak 62 perusahaan dari sektor pertambangan, material, dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak badan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan kompetensi komite audit dapat memperlemah hubungan negatif antara tarif pajak badan dan tax avoidance. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman baru tentang penghindaran pajak kepada perusahaan. Perusahaan perlu berhati-hati ketika membuat dan mengambil keputusan perpajakan. Karena hal ini dapat berdampak pada sanksi yang akan dijatuhkan oleh regulator serta hilangnya citra perusahaan.Alasan realisasi penerimaan pajak yang tidak memenuhi target penerimaan pajak karena kebijakan pemerintah yang kurang efektif. Selain itu perbedaan dari sudut pandang antara pemerintah dan wajib pajak, dimana tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak sulit untuk diwujudkan. Sehingga sampai saat ini kesadaran masyarakat untuk membayar pajak belum tercapai sesuai dengan keinginan pemerintah. Tidak hanya masyarakat umum, namun perusahaan yang memilik NPWP Badan wajib membayar pajak. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat bersifat ilegal maupun legal. Tindakan yang bersifat ilegal disebut tax evasion sedangkan tindakan yang bersifat legal disebut tax avoidance. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis dampak tarif pajak badan terhadap tax avoidance dengan kompetensi komite audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Data Panel dengan sampel penelitian dipeoleh sebanyak 62 perusahaan dari sektor pertambangan, material, dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak badan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan kompetensi komite audit dapat memperlemah hubungan negatif antara tarif pajak badan dan tax avoidance
The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study on Trade, Service and Investment Company Listed on the Indonesia Stock Exchange Period of 2016 - 2020
Get PDFThis research objectives to find out the effect of independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, and audit committees on tax avoidance of service companies listed on the IDX in 2016-2020. This study is a quantitative type using multiple linear regression analysis as a hypothesis test. This study used secondary data from the financial statements of service companies listed on the IDX in 2016-2020. There are 28 samples of service companies listed on the IDX with a research period of 2016-2020 which were selected using the purposive sampling method used in this research. The results showed that the independent board of commissioners, institutional ownership, managerial ownership, and the audit committee had a significant positive effect on tax avoidance with a coefficient of determination of 40.1%. Thus, it can be said that independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, and audit committees have an important role in tax planning, namely tax avoidance.
Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap tax avoidance dari perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2014–2020. Penelitian ini berjeniskuantitatif dengan menggunakan menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai uji hipotesis . Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2014 - 2020. Terdapat 28 sampel perusahaan jasa yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian tahun 2014 – 2020 yang dipilih menggunakan metode purposive sampling yang digunakan di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance dengannilai koefisien determinasi sebesar 34,1%. Sehingga dapat dikatakan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit memilikiperan penting di dalam melakukan perencanaan pajak yaitu tax avoidance.ABSTRAK
Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap tax avoidance dari perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2016–2020. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan menggunakan menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai uji hipotesis . Penelitian ini menggunakan data sekunderdarim laporan keuangan perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2020. Terdapat 28 sampel perusahaan jasa yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian tahun 2016 – 2020 yang dipilih menggunakan metode purposive sampling yang digunakan di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance dengan nilai koefisien determinasi sebesar 40,1%. Sehingga dapat dikatakan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki peran penting di dalam melakukan perencanaan pajak yaitu tax avoidance.
 
Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Alokasi Belanja Desa: Studi Empiris Desa Kembaran Kebumen
Get PDFThis study aims to analyze problems faced by the village treasurer in fulfilling their tax obligations. This research is quantitative research by analyzing taxation data and various literatures, theories, regulations, and previous studies. The results show that the implementation of the obligation to withhold and collect Income Taxes (PPh) on the allocation of goods expenditures as the realization of Permendesa Number 11 of 2019 has been carried out by the village treasurer. The income taxes are Income Tax Article 21, Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, and Income Tax Article 4 paragraph (2). Even though treasurer has carried out its obligations, it turns out that there are still some errors in the calculations, such as an error in determining tax base for Income Tax Article 21 for non-sustainable employees and non-sustainable employees. In addition, calculation error also occurs in the calculation of Income Tax Article 21 on income from government budget. In the calculation of Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 paragraph (2), there are still some calculation errors. This indicates that although the treasurer has formally complied with tax compliance, it turns out that treasurer is still lacking in complying with material compliance.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi bendahara desa dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan analisis atas data-data perpajakan serta berbagai literatur bacaan, teori, peraturan, dan penelitian-penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas alokasi belanja barang sebagai realisasi Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 sudah dilakukan oleh bendahara desa. PPh tersebut adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Meskipun bendahara telah melakukan kewajibannya, ternyata masih terdapat beberapa kekeliruan dalam perhitungan seperti kesalahan penetapan dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21 atas bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan dan bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan. Selain itu, kesalahan perhitungan juga terjadi pada perhitungan PPh 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD. Pada perhitungan PPh Pasal 23 dan 4 ayat (2) juga masih terdapat beberapa kekeliruan perhitungan. Hal tersebut menandakan bahwa Meskipun Bendahara Desa telah mematuhi kepatuhan pajak secara formal, ternyata Bendahara Desa masih kurang dalam mematuhi kepatuhan material
Barang Kebutuhan Pokok Dan Jasa-Jasa Tertentu Menjadi Barang Dan Jasa Kena Pajak Di Dalam UU HPP: Meninjau Penyebab Dan Dampak
Get PDFLaw Number 7 of 2021 or the Law on the Harmonization of Tax Regulations states that basic goods and certain services are classified as taxable goods and services that receive exemption from VAT facilities which were previously classified as nonobjects in Law Number 42 of 2009. The purpose of writing this final task paper is to find out the causes of changes in the grouping of basic goods and certain services and the impact of these changes in grouping. The data collection methods used are interviews and literature study. The results of the study indicate that the causes of changes in the grouping of basic goods and certain services include as a step to support the availability of certain strategic goods and services in the context of social development and the need for fair and targeted policies as a response to the impact of the Covid19 pandemic that taking place in Indonesia. The impacts that occur as a result of changes in the grouping of basic goods and certain services include input tax from the acquisition of supporting goods and services to produce basic goods and certain services can be credited by taxable employers and the emergence of tax obligations by entrepreneurs engaged in certain basic goods and services which have a gross income exceeding Rp.4.8 billion.Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengelompokkan barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa tertentu sebagai barang dan jasa kena pajak yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Hal ini mengubah peraturan sebelumnya, yakni Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa tertentu sebagai bukan objek pajak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab dan dampak perubahan pengelompokkan barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pengelompokkan pada barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa tertentu disebabkan oleh perwujuduan dari langkah pendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan sosial, kebutuhan kebijakan yang adil dan tepat sasaran sebagai respon dari dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung di Indonesia, dan beberapa penyebab pendukung lainnya. Sedangkan dampak yang terjadi akibat dari perubahan pengelompokkan barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa tertentu, yakni pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak dan timbulnya kewajiban perpajakan bagi pengusaha yang bergerak di bidang barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa tertentu yang memiliki peredaran bruto melebihi Rp4,8 milyar