e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
Tinjauan Atas Pajak Penghasilan Pekerja Lepas (Freelancer)
This research aims to discuss the Income Tax for Freelancers in the city of Malang. The methods used in this research include literature review and interviews, the collection of data and information from various relevant literature on the research topic, as well as primary data obtained through interviews with informants. The rapid advancement of technology has made it easier for people to work as freelancers from anywhere. In general, there is no withholding tax (Article 21) on commissions earned by freelancers, but freelancers using freelancing platforms such as Upwork will be subject to commission deductions. Freelancers who have earned income above the Non-Taxable Income Threshold (PTKP) or have met the subjective and objective criteria are required to have a Tax Identification Number (NPWP) and fulfill their tax obligations. However, in practice, only a few freelancers are aware of their tax obligations.Penelitian ini bertujuan untuk membahas Pajak Penghasilan Pekerja Lepas (Freelancer) di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan wawancara, pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan masyarakat untuk bekerja sebagai pekerja lepas atau freelancer dari mana pun. Secara umum, tidak ada potongan PPh Pasal 21 atas komisi yang diperoleh oleh freelancer, namun freelancer yang menggunakan freelancing platform seperti Upwork akan dikenakan potongan komisi. Freelancer yang telah memperoleh penghasilan di atas PTKP atau telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakannya, namun faktanya hanya sedikit freelancer yang menyadari kewajiban perpajakannya.
 
MENGAPA DJP KALAH DALAM SENGKETA PAJAK? STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN AIR MINUM DALAM KEMASAN
This research is driven by the increasing trend of tax disputes in recent years, the high number of losses of the Directorate General of Taxes (DGT), and intragroup service transactions that are mostly used in tax avoidance. This research was conducted by analyzing judicial verdicts on disputes between the DGT and PT Tirta Investama due to affiliated transactions of management services. This research aims to determine the dispute resolution process and the cause of DGT's loss. The method used is qualitative, by implementing a case study. This research explains that there are . This research implies that DGT needs to evaluate and enhance the performance of the tax auditor. Suggestions of this research is DGT needs to improve several regulations related to intragroup services and burden of proof in the tax trial process.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tren peningkatan sengketa pajak dalam beberapa tahun terakhir, tingginya tingkat kekalahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta transaksi jasa intragrup yang sering dijadikan media penghindaran pajak. Studi dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan atas sengketa antara DJP dengan PT. Tirta Investama atas transaksi afiliasi berupa jasa manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dan penyebab kekalahan DJP. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan menerapkan strategi penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa proses sengketa telah berjalan sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Selain itu, penelitian ini menjelaskan lima faktor penyebab kekalahan DJP dalam sengketa pajak antara lain justifikasi tanpa analisis mendalam, uji kewajaran yang tidak solid, uji manfaat yang tidak solid, uji eksistensi yang tidak solid, dan inkonsistensi sikap selama proses pengadilan
Kontribusi Aktif Pemerintah Pada Penanganan Isu GRK dan Perubahan Iklim Global
Gas rumah kaca (GRK) merupakan gas-gas yang terkumpul dan terakumulasi di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca ( greenhouse effect ) sehingga menjadikan pemanasan global ( global warming ) dan perubahan iklim ( climate change ).). akibat negatif dari emisi GRK dan perubahan iklim menurut para ahli dan pengamat perubahan iklim global akan mempengaruhi kehidupan manusia di seluruh permukaan bumi di masa depan jika tidak segera dimitigasi. Isu perubahan iklim dan penanganan GRK menjadi topik yang sangat penting di dunia, sehingga pada tahun 2016 terciptalah kesepakatan Paris dimana hasil dari kesepakatan ini mengharuskan seluruh negara yang hadir termasuk Indonesia untuk berkontribusi secara aktif dalam melakukan mitigasi GRK dan perubahan iklim. Komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan GRK dan perubahan ditandai dengan diresmikannya isu perubahan iklim sebagai isu prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran khusus dalam APBN dalam isu perubahan iklim dan penanganan GRK. Target pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi GRK (NDC) hingga tahun 2030 membutuhkan dana sebesar Rp3.461 triliun atau setiap tahun memerlukan alokasi sebesar Rp 266,2 triliun. Pendanaan anggaran merupakan instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan program RAN/RAD-GRK demi tercapainya tujuan globalnol emisi pada tahun 2050.Gas rumah kaca (GRK) merupakan gas-gas yang terkumpul dan terakumulasi di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca ( greenhouse effect ) sehingga menjadikan pemanasan global ( global warming ) dan perubahan iklim ( climate change ).). akibat negatif dari emisi GRK dan perubahan iklim menurut para ahli dan pengamat perubahan iklim global akan mempengaruhi kehidupan manusia di seluruh permukaan bumi di masa depan jika tidak segera dimitigasi. Isu perubahan iklim dan penanganan GRK menjadi topik yang sangat penting di dunia, sehingga pada tahun 2016 terciptalah kesepakatan Paris dimana hasil dari kesepakatan ini mengharuskan seluruh negara yang hadir termasuk Indonesia untuk berkontribusi secara aktif dalam melakukan mitigasi GRK dan perubahan iklim. Komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan GRK dan perubahan ditandai dengan diresmikannya isu perubahan iklim sebagai isu prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran khusus dalam APBN dalam isu perubahan iklim dan penanganan GRK. Target pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi GRK (NDC) hingga tahun 2030 membutuhkan dana sebesar Rp3.461 triliun atau setiap tahun memerlukan alokasi sebesar Rp 266,2 triliun. Pendanaan anggaran merupakan instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan program RAN/RAD-GRK demi tercapainya tujuan globalnol emisi pada tahun 2050
Optimalisasi Pekarangan Menjadi Kebun Toga dalam Upaya Mitigasi Iklim di Desa Ploso, Kota Kudus
Pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan meningkat sangat cepat dan berkontribusi pada peningkatan pembangunan wilayah. Dampak yang ditimbulkan adalah penyempitan pekarangan rumah di perkotaan dan menyebabkan suhu lebih panas karena berkurangnya tanaman sebagai penghasil oksigen. Desa Ploso adalah daerah yang ramai penduduknya dengan lahan rumah yang terbatas, namun memiliki potensi yang bisa ditingkatkan. Salah satu opsi yang menjanjikan untuk pengembangan di pekarangan rumah adalah tanaman obat keluarga (TOGA), karena selain dimanfaatkan sebagai obat alami, TOGA juga menyumbang oksigen dan bisa menurunkan suhu lingkungan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mendukung warga dalam memanfaatkan sepenuhnya lahan pekarangan mereka untuk menanam tanaman obat keluarga (TOGA) dan memberikan pemahaman mengenai hubungan tanaman dengan iklim mikro dalam mewujudkan kampung proklim. Program pengabdian ini dilaksanakan di Desa Ploso, di wilayah Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pada bulan September 2023. Pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan mencakup penyampaian materi, diskusi, praktik langsung, dan pendampingan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta secara umum telah memahami proses budidaya TOGA. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan minat untuk mewujudkan konsep kampung iklim dengan menanam tanaman di pekarangan rumah menggunakan Polibag
VACANT HOUSE TAX, A SOLUTION TO HIGH HOUSE PRICES
This paper will discuss the proposed Vacant House Tax (VHT) implementation scheme in Indonesia, the benefits and potential of VHT implementation in Indonesia, as well as the challenges that must be faced by the government in implementing this tax in Indonesia. the research uses a qualitative method in discussing the topic that is the purpose of this research. The qualitative method in this research is conducted by collecting various literature from books, articles, news, and so on that are relevant to the topic discussed. The potential for additional revenue from VHT is significant enough to increase Regional Original Revenue. This research also provides an overview of the challenges that may occur in the implementation of VHT such as: determining the status and ownership of vacant houses, regulatory adjustments, and environmental and monetary impact. there are research limitations such as in calculating the potential that uses several assumptions caused by the absence of data on the number of vacant houses in Indonesia so that it uses estimated data according to the OECD. This research can add to the study of taxation literature in Indonesia. The research can also be a consideration for the government in designing a tax imposition scheme on vacant houses
MAPALUS ACTIVITY-BASED REVENUE MANAGEMENT ANALYSIS FOR SUSTAINABLE GOVERNANCE
This study focuses on the integration of revenue management and cultural values in Mapalus activities, specifically in managing income obtained from farmers' dues in the Manado region. The study aims to explore the blend of cultural values and income management in Mapalus activities, identify advantages and disadvantages, and develop strategies to maintain transparency, accuracy, and fairness in fund allocation. The interpretive paradigm with a qualitative approach is employed, using a case study research design. Primary data from interviews with key stakeholders and secondary data from accounting reports are utilized. The research highlights the importance of cultural values in revenue management and how they influence decision-making processes. It also emphasizes the role of accounting in maintaining transparency and accuracy in managing funds raised from activities like collecting dues. The findings contribute to a deeper understanding of the unique accounting practices that reflect the values and culture of the Mapalus community
SOSIALISASI PENGEMBANGAN UMKM DI ERA DIGITAL
Pada era digital, UMKM memiliki kesempatan meningkatkan business performance dengan menggunakan internet untuk memperluas jaringan usaha. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era digital ini membuat kebiasaan baru seperti berpindahnya semua jenis kegiatan menjadi online. Hal tersebut dapat memacu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bersaing agar bisa menarik perhatian konsumen. Pada era digital saat ini, masyarakat telah terpacu untuk memilih metode yang serba cepat, mudah, dan efisien. Oleh karena itu, para pelaku usaha UMKM juga harus bertindak lebih cepat dan efisien agar mampu menyeimbangi perkembangan zaman dan tren yang sedang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha UMKM harus tanggap akan perubahan. Pengabdian ini dilakukan untuk memberikan informasi baru tentang strategi dan pengembangan UMKM pada era digital dengan cara sosialisasi, diskusi dan kegiatan interaktif dengan para pelaku UMKM di desa Sukamanah kampong Pagedongan Tanjak Kecamatan Baros Banten
PENDAMPINGAN PEMBUKUAN, PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, PENYIAPAN DOKUMEN PERDAGANGAN INTERNASIONAL BAGI KLASTER PROGRAM DESA DEVISA LPEI DI WILAYAH JAWA TIMUR (KELOMPOK PETERNAK MULTI FISHES BAHARI DAN ALKAUTSAR BUGEMAN MAKMUR KABUPATEN SITUBONDO)
Pengelolaan keuangan secara memadai merupakan salah satu masalah bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Ketidaktahuan dan anggapan pelaksanaan akuntansi yang memadai memerlukan biaya yang mahal membuat UKM enggan melakukan akuntansi secara memadai. Ini menyebabkan banyak UKM yang tidak dapat mengembangkan usahanya, termasuk kelompok peternak dan koperasi di Klaster Desa Devisa Situbondo. Untuk itu diperlukan pemberian pengetahuan akuntansi yang memadai bagi UKM agar dapat meningkatkan usaha mereka. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat PKN STAN berinisiatif melakukan pelatihan dan pendampingan Penyusunan Laporan keuangan kepada kelompok peternak dan koperasi di Klaster Desa Devisa Situbondo dengan menggunakan aplikasi yang memudahkan pelaksanaan akuntansi. Target luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terwujudnya laporan keuangan UKM menggunakan aplikasi (SI APIK dan akuntansi koperasi). Hasil kegiatan pendampingan adalah bahwa hampir seluruh peserta memahami pentingnya laporan keuangan dan dapat melakukan input data pada aplikasi. Selain itu, kelompok peternak dan koperasi dapat dengan mudah membuat laporan keuangan berupa: neraca, laporan laba rugi, dan arus kas
PENGEMBANGAN USAHA BATIK KALIMASADA DI DESA JOHO MELALUI OPTIMALISASI BRANDING DAN PEMASARAN ONLINE
Usaha batik merupakan praktik bisnis yang hanya dapat dijumpai di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Wonogiri. Salah satu batik Wonogiri yang dikembangkan oleh pemuda desa adalah Batik Kalimasada di Desa Joho. Keberadaan batik ini berimplikasi signifikan terhadap citra desa dan pendapatan keluarga pelaku usaha. Namun demikian, pelaku usaha belum mampu memaksimalkan strategi pemasaran. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini memfokuskan pengembangan usaha melalui optimalisasi branding dan pemasaran online pada Batik Kalimasada. Metode partisipatori diterapkan untuk mengungkap peran aktif pelaku usaha selama proses pengabdian masyarakat. Periode pelaksanaan kegiatan adalah bulan Juli-Agustus 2023. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa usaha Batik Kalimasada telah mampu menggunakan branding dan pemasaran online untuk meningkatkan jumlah penjualan. Selain itu, usaha ini telah didukung legalitas usaha dan kemampuan pencatatan laporan keuangan sederhana menggunakan aplikasi SI APIK. Implikasi hasil kegiatan ini adalah pelaku usaha dapat menerapkan branding dan pemasaran online secara tepat untuk meningkatkan kinerja usaha. Selain itu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pameran produk batik baik di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Wonogiri
Pendampingan Pengembangan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah “HD Production (Dapur HD Bintaro)” di Kota Tangerang Selatan
Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi dan pendampingan dalam pemasaran produk melalui platform daring (onboarding) dan memberikan edukasi dan pendampingan dalam perhitungan biaya produksi. Meskipun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, pengembangan UMKM masih memiliki kendala di bidang pemasaran maupun sumber daya manusia. Mitra dalam kegiatan ini adalah UMKM HD Production di Tangerang Selatan. Metode kegiatan ini adalah penyuluhan, diskusi, simulasi, dan pendampingan. Melalui kegiatan ini mitra UMKM dapat melakukan onboarding pada marketplace GoFood. Selain itu mitra UMKM dapat melakukan perhitungan biaya produksi yang lebih akurat. kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan UMKM tidak hanya melalui pemasaran digital namun juga penguatan kapasitas sumber daya manusia.