e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
Efektivitas Pelaksanaan Surat Teguran Di Kantor Bapenda Kabupaten Mojokerto Pada Masa Pandemi Covid-19
Get PDFThis study is intended to determine the level of effectiveness of the implementation of the letter of reprimand, especially Regional Tax Collection Letters (STPD) and the factors that influence it and to find out the efforts that can be made to maximize tax revenues, especially regional taxes through the issuance of warning letters. This research was conducted indirectly at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Mojokerto Regency, East Java. Based on the results of the study, the active billing action by the Mojokerto Regency Bapenda is still minimal. In addition, the level of effectiveness of tax receipts with warning letters during 2018-2021 did not reach the target so it was classified as ineffective. The issuance of a warning letter has not yet had an impact on Mojokerto Regency's local tax revenue.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan surat teguran terkhusus Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak terkhusus pajak daerah melalui penerbitan surat teguran. Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penagihan aktif oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto masih minim. Selain itu, tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan surat teguran selama tahun 2018-2021 tidak mencapai target sehingga tergolong tidak efektif. Penerbitan surat teguran masih belum memberikan dampak bagi penerimaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah dan masyarakatnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai kewajiban perpajakan  Wajib Pajak diatur berdasarkan peraturan perpajakan tertama saat ini penerimaan perpajakan merupakan tulang punggung penerimaan negara. Perekonomian global yang mengalami resesi membawa dampak negatif teruama bagi sektor usaha, akomodasi, maupun makan minum. Kebijakan insentif pajak oleh pemerintah bertujuan untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional. Kebijakan insentif hanya akan memberikan dampak kepada Wajib Pajak yang patuh sedangkan Wajib Pajak yang tidak patuh akan cenderung pasif dan menimbulkan tunggakan pajak sehingga pemerintah melalui otoritas pajak melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak. Berkaitan dengan pandemi Covid-19, efektivitas penerbitan surat teguran menjadi penting untuk ditinjau lebih lanjut karena merupakan tahap awal dari serangkaian proses penagihan pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan surat teguran terkhusus Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak terkhusus pajak daerah melalui penerbitan surat teguran. Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penagihan aktif oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto masih minim. Selain itu, tingkat efektivitas penerimaan pajak dengan surat teguran selama tahun 2018-2021 tidak mencapai target sehingga tergolong tidak efektif. Penerbitan surat teguran masih belum memberikan pengaruh signifikan bagi penerimaan pajak daerah Kabupaten Mojokerto
Pengaruh Penghindaran Pajak dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate
Get PDFThis study aims to determine the effect of tax avoidance and capital structure on the value of property and real estate companies listed on the IDX. This research is a quantitative research using panel data. Based on the results of purposive sampling, the data used are 26 property and real estate companies during 2012-2016. The year 2017 was not used as research data because there were discrepancies in the data on the amount of taxes paid due to changes in tax rates. The results show that tax avoidance and capital structure have a positive effect on firm value. The results of this study can be used by the Directorate General of Taxes in formulating supervision strategies and regulations regarding tax incentives for taxpayers in the property and real estate sector. For investors and lenders, the results of this study can be used as a factor that can be considered in every decision making to invest and provide debt to property and real estate companies in Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak dan struktur modal terhadap nilai perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Berdasarkan hasil purposive sampling, data yang digunakan adalah sebanyak 26 perusahaan properti dan real estate selama tahun 2012-2016. Tahun 2017 tidak digunakan sebagai data penelitian karena terdapat ketimpangan data jumlah pajak yang dibayar akibat adanya perubahan tarif pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak dan struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun strategi pengawasan dan peraturan mengenai insentif pajak kepada Wajib Pajak sektor properti dan real estate. Bagi investor dan lender, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah sebagai satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keutusan untuk berinvestasi dan memberikan hutang kepada perusahan properti dan real estate di Indonesia
PENGARUH BOOK-TAX DIFFERENCES, ACCRUAL, DAN OPERATING CASH FLOW TERHADAP UPAYA PENGHINDARAN PAJAK
Get PDFThis study aimed to analyze the effect of firm’s book-tax differences, accrual, and operating cash flow to its tendency of tax avoidance measured by current effective tax rate proxy. Using manufacturing firms listed in Indonesia Stock Exchange as population, a purposive sampling method that had been applied in this study resulted in 72 firms (360 observations) as samples. This study also examined the moderating role of corporate governance using independent commissioner proxy. This study concluded that book-tax differences have significant positive influence on tax avoidance. Accrual shows no influence on tax avoidance, while operating cash flow shows negative significant influence on tax avoidance. The moderating model showed that independent commissioners which represent corporate governance fail to interfere with the influence of book-tax differences, accrual, and operating cash flow on tax avoidance. Â
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh book-tax differences, accrual, dan operating cash flow terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 72 perusahaan sampel dan 360 observasi. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran moderasi corporate governance terhadap pengaruh book-tax differences, accrual, dan operating cash flow terhadap tax avoidance. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa book-tax differences berpengaruh positif terhadap tax avoidance, accrual tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan operating cash flow berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan, corporate governance melalui proporsi komisaris independen tidak berhasil memoderasi pengaruh book-tax differences, accrual, dan operating cash flow terhadap tax avoidance.This study aimed to analyze the effect of firm’s book-tax differences, accrual, and operating cash flow to its tendency of tax avoidance measured by current effective tax rate proxy. Using manufacturing firms listed in Indonesia Stock Exchange as population, a purposive sampling method that had been applied in this study resulted in 72 firms (360 observations) as samples. This study also examined the moderating role of corporate governance using independent commissioner proxy. This study concluded that book-tax differences have significant positive influence on tax avoidance. Accrual shows no influence on tax avoidance, while operating cash flow shows negative significant influence on tax avoidance. The moderating model showed that independent commissioners which represent corporate governance fail to interfere with the influence of book-tax differences, accrual, and operating cash flow on tax avoidance. Â
MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI KOMPUTASI SISWA DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SPREADSHEET
Get PDFMengoperasikan komputer merupakan bagian keterampilan hard skill, siswa perlu memiliki keterampilan dalam mengoperasikan program yang terdapat di windows salah satunya menggunakan spreadsheet. Program spreadsheet yang familiar untuk pengolahan data yaitu microsoft excel karena menyajikan fasilitas secara sederhana, mudah dan tidak memerlukan instalasi secara khusus. Pemanfaatan sarana lab komputer secara optimal digunakan siswa untuk pelajaran yang berkaitan secara langsung dengan komputer sehingga pemanfaatan program komputer seperti microsoft excel dapat diterapkan di sekolah dengan baik. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh tim Prodi Sistem Informasi, Prodi Akuntansi dan Prodi Informatika Universitas Pembangunan Jaya ini adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi komputasi siswa dengan menggunakan aplikasi spreadsheet
EVEKTIVITAS PENGGUNAAN TABEL PERKALIAN PINTAR (TAKALINTAR) DALAM PENDAMPINGAN BELAJAR SISWA SD DIMASA PANDEMI COVID-19 DESA KAMAL KECAMATAN ARJASA
Get PDFProses pembelajaran di sekolah dikala pandemi Covid-19 belum mampu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, sehingga hasil belajar siswa sangat rendah. Penggunaan tabel perkalian pintar dalam pendampingan belajar siswa SD dimasa pandemi dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna melalui media pembelajaran yang menarik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penggunaan tabel perkalian pintar ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian dilakukan dengan metode (PTK) dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sampel dari penelitian ini adalah siswa SD. Hasil penelitian menunjukkan 1) Keterlaksanaan penggunaan tabel perkalian pintar (TAKALINTAR) dalam pendampingan belajar siswa SD dimasa pandemi covid-1 2) Peningkatan hasil belajar siswa
PERANAN PEMBERDAYAAN UMKM DALAM PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI NASIONAL
Get PDFPandemi covid-19 membuat perekonomian Indonesia cukup merosot. Hal ini dikarenakan pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan oleh pemerintah. Dengan adanya pembatasan ini maka masyarakat mengalami perubahan pola konsumsi yang berujung membuat perekonomian menjadi sulit terkendali. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pun berupaya untuk mendorong perekonomian dengan berbagai stimulus yang dilakukan melalui berbagai program, salah satunya program Pemulihan Ekonomi Nasional. Program ini diharapkan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di masa pandemi. Kemudian, dikarenakan UMKM memiliki peranan yang signifikan dalam PDB Indonesia, maka UMKM pun diberdayakan melalui berbagai cara agar mampu bertahan dan bangkit kembali menghadapi pandemi. Sebab, UMKM juga menjadi salah satu yang paling terdampak oleh pandemi covid-19. Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dan data yang digunakan dikumpulkan melalui berbagai laman yang relevan. Akhirnya dapat diketahui bahwa UMKM memiliki peranan yang cukup besar dalam pemulihan ekonomi nasional walaupun pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga tahun 2021 tidak maksimal
SOSIALISASI PERPAJAKAN BAGI IBU-IBU PKK KELURAHAN CIATER KOTA TANGERANG SELATAN
Get PDFKesadaran perpajakan pada masyarakat belum tumbuh dengan baik, maka Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pengetahuan serta pemahaman Pada Ibu-Ibu PKK Kelurahan Ciater, karena sosialisasi sosialisasi perpajakan sendiri dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengedukasi wajib pajak dan calon wajib pajak agar lebih mengenal pajak dan seluk-beluknya. Target pengabdian masyarakat kali ini adalah ibu-ibu PKK di kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Survey lokasi dan interview pimpinan kelurahan Serpong adalah step pertama yang dilakukan, metode ceramah dan diskusi menjadi dua metode dalam penyampaian materi sosialisasi perpajakan. Proses sosialisasi diawali dengan pemberian pemahaman apa itu pajak, kemudian dilanjutkan dengan memberikan pemahaman akan manfaat pajak, peranan pajak, dan fungsi pajak beserta contoh-contoh pajak. Sebagai warga negara kita wajib taat membayar pajak. Sedangkan pemerintah sebagai pengelola harus dapat memanfaatkan pajak semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Semoga kita semua dapat merasakan manfaat dari pajak secara maksimal
Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Get PDFThis study aims to examine and obtain empirical evidence the effect of village apparatus competency, head village leadership, community participation, utilization of informaton technology and internal control system in accountability of village fund management. The  population in this study  were 8 villages in Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, using purposive sampling method,  a sample of  44 respondents was obtained consist of the village secretary, head of planning affairs, head of financial affairs, head of BPD, chair of LPM, and head of PKK. The research methodology used is quantitative using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the variable village apparatus competency, head village leadership, and utilization of information technology have no significant effect on accountability of village fund management, community participation has positive effect on accountability of village fund management, while internal control system has negative effect on accountability of village fund management.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah 8 desa di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Menggunakan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 44 responden yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, kepala BPD, ketua LPM  dan ketua PKK. Metodologi penelitian kuantitatif dimana data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi, kepemimpinan, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Get PDFIncome Tax Article 22 is one type of tax that is collected using the withholding system method. The success of this withholding system method is highly dependent on a third party appointed as the withholding agent or tax collector. This study aims to evaluate the implementation of Income Tax Article 22 duty of Treasurer of Ogan Komering Ilir district health office based on tax regulation in the year of evaluation, identify, and promote solutions to overcome the obstacle. This study used exploratory qualitative approach. Data was obtained by literature study, documentation, and semi-structured interview. The results showed that implementation of Income Tax Article 22 duty of Treasurer of Ogan Komering Ilir district health was not fully compatible with tax regulation. Major obstacle of the incompatibility was lack of understanding of the treasurer regarding the obligation to report income tax article 22 caused by lack of socialization and tax information among related parties, especially tax authority.Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu jenis pajak yang dipungut dengan metode withholding system. Keberhasilan metode withholding system ini sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong maupun pemungut pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku pada tahun tinjauan dilakukan, mengidentifikasi kendala, dan mengembangkan alternatif solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif exploratori. Sumber data yang digunakan adalah studi literatur, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban PPh Pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kendala utama yang menyebabkan ketidaksesuaian adalah ketidakpahaman Bendahara terkait kewajiban pelaporan PPh pasal 22 yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi perpajakan dari pihak terkait, terutama otoritas perpajakan
Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach) Terhadap Pemajakan Digital Di Indonesia
Get PDFPillar 1 OECD (Unified Approach) aims to reallocate taxation rights for market jurisdiction that are being eroded between USD100-240 billion per year (4-10% of Global GDP) due to the constraints of digital economy taxation for multinational enterprise (MNE). On the other side, the adoption of Pillar 1 will increase the potential for corporate income tax revenue from MNE. Jurisdictions also get challenges in the readiness of tax authorities regarding human resources and facilitating systems, as well as the readiness of domestic laws for the implementation of Pillar 1 OECD. Indonesia also plays an important role as the G20 2022 presidency to succeed the Pillar 1 OECD agreement. The research was conducted using literature study and interview methods. There are 110 MNEs covered by Pillar 1 that can increase the potential for tax revenues so as to create justice in the international tax system. For this reason, tax authorities need to prepare qualified human resources and automated information technology to save costs and maximize data collection and analysis. Domestically legal, Article 32A of the Law on the Harmonization of Tax Regulations has facilitated the implementation of Pillar 1 OECD. Implementing regulations are being prepared in the form of Government Regulations or Regulations of the Minister of Finance which are still waiting for the model rules, communtary, and annex from Pillar 1 of the OECD.Pillar 1 OECD muncul untuk memberikan hak pemajakan terhadap negara sumber akibat kendala pemajakan ekonomi digital bagi perusahaan multinasional (PMN). Â Atas hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pillar 1 OECD terhadap potensi pemajakan ekonomi digital di Indonesia, kesiapan otoritas pajak dan sistem yang memfasilitasi, serta hukum domestik yang mewadahi implementasi Pillar 1 OECD. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Alokasi hak pemajakan bagi yurisdiksi pasar diperkirakan akan memunculkan potensi tambahan penerimaan pajak yang mewujudkan keadilan dalam sistem perpajakan internasional. Akan tetapi, beberapa hal perlu ditingkatkan, seperti penyiapan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan penyederhanaan dalam proses administrasi perpajakan bagi MNE. Terkait hukum domestik, Pasal 32A UU HPP telah dapat memfasilitasi penerapan Pillar 1