e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless di Masa Pandemi Covid-19
Get PDFIn line with the trend of increasing state expenditure payments, the government uses a digital system to carry out cashless-based payments. The digital system provides advantages in the effectiveness of state expenditure payments to the payee and supports the efficiency of state financial management. One of the digital systems used is the Digital Payment application developed by the Directorate General of Treasury. This study aims to review the use of the Digital Payment application in making non-cash payments to payees (suppliers) in the 2019-2021 period. This study used a qualitative method with literature study techniques and interviews with several informants. The results of this study indicate that the use of Digital Payment in non-cash-based payments is quite effective. Even so, there are still obstacles to the mindset, system flexibility, and human resources so the application has not been implemented optimally. To improve quality, it is necessary to improve the DigiPay application and continuous outreach to MSMEs and work unit treasurers.
Keywords: Payment system, Digital Payment, Public Spending, Treasur
Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan
Get PDFThis study attempts to examine the impact of changes to the taxation scheme for VAT on educational services. Education services which were originally excluded from VAT objects resulted in quite large tax expenditures but their implementation has not been on target. The HPP Law changed the taxable service exemption scheme to provide VAT facilities in the form of exemption or not being collected. Research using descriptive qualitative method. To ensure that the provision of these facilities is right on target, the government needs to determine a certain classification for the provision of educational services with a regulation the preparation of which is coordinated with the relevant technical ministries. This research is expected to be a reference for stakeholders in formulating policies in order to realize the principles of justice and equity in education and optimize government revenues.
Penelitian ini berusaha mengkaji dampak dari perubahan skema pemajakan atas PPN Jasa Pendidikan. Jasa pendidikan yang semula dikecualikan dari objek PPN menimbulkan belanja perpajakan yang cukup besar namun implementasinya belum tepat sasaran. UU HPP mengubah skema pengecualian jasa kena pajak menjadi pemberian fasilitas PPN berupa pembebasan atau tidak dipungut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Untuk memastikan pemberian fasilitas ini tepat sasaran, pemerintah perlu menetapkan klasifikasi tertentu atas penyelenggaraan jasa pendidikan dengan suatu aturan yang penyusunannya dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan demi terwujudnya asas keadilan dan pemerataan pendidikan serta optimalisasi penerimaan negara.
 This study attempts to examine the impact of changes to the taxation scheme for VAT on educational services. Education services which were originally excluded from VAT objects resulted in quite large tax expenditures but their implementation has not been on target. The HPP Law changed the taxable service exemption scheme to provide VAT facilities in the form of exemption or not being collected. Research using descriptive qualitative method. To ensure that the provision of these facilities is right on target, the government needs to determine a certain classification for the provision of educational services with a regulation the preparation of which is coordinated with the relevant technical ministries. This research is expected to be a reference for stakeholders in formulating policies in order to realize the principles of justice and equity in education and optimize government revenues.
Penelitian ini berusaha mengkaji dampak dari perubahan skema pemajakan atas PPN Jasa Pendidikan. Jasa pendidikan yang semula dikecualikan dari objek PPN menimbulkan belanja perpajakan yang cukup besar namun implementasinya belum tepat sasaran. UU HPP mengubah skema pengecualian jasa kena pajak menjadi pemberian fasilitas PPN berupa pembebasan atau tidak dipungut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Untuk memastikan pemberian fasilitas ini tepat sasaran, pemerintah perlu menetapkan klasifikasi tertentu atas penyelenggaraan jasa pendidikan dengan suatu aturan yang penyusunannya dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan demi terwujudnya asas keadilan dan pemerataan pendidikan serta optimalisasi penerimaan negara.Â
Â
DAMPAK LIBERALISASI BAHAN BAKU TERHADAP INDUSTRI PENGOLAHAN: STUDI KASUS IMPOR EMAS
Get PDFNilai penjualan produk emas meningkat pada akhir-akhir ini karena tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi pada produk emas. Tingginya minat ini perlu diimbangi dengan jumlah suplai produk emas. Untuk meningkatkan output produk emas, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah bahan baku (bijih emas atau emas mentah) produk emas. Salah satu cara untuk meningkatkan sumber bahan baku adalah dengan melakukan importasi barang. Makalah ini mengusulkan kajian liberalisasi bahan baku (bijih emas atau emas mentah) untuk meningkatkan produksi produk emas dalam negeri. Penelitian ini menggunakan simulasi model Computable General Equilibrium (CGE). Hasil penelitian  menunjukkan liberalisasi bahan baku emas mentah memberikan pengaruh kenaikan hasil produk emas, sedangkan liberalisasi bijih emas memberikan pengaruh penurunan hasil produk emas di Indonesia
POTENSI MINUMAN BERENERGI SEBAGAI BARANG KENA CUKAI
Get PDFPenelitian ini bertujuan menganalisis urgensi serta potensi pengenaan cukai pada minuman berenergi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi naratif (literatur) dan studi kasus. Minuman berenergi mengandung bahan-bahan antara lain kafein, taurin, pemanis, dan ginseng. Konsumsi minuman berenergi cenderung meningkat dibandingkan jenis minuman berpemanis lainnya. Hasil studi literatur dan studi kasus menunjukkan bahwa dampak negatif minuman berenergi antara lain apabila dikonsumsi secara bersamaan dan berlebihan dalam jangka panjang dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan menyebabkan penyakit seperti gagal ginjal kronik, diabetes, dan jantung. Hal ini bertolak belakang dengan persepsi dan preferensi masyarakat bahwa minuman berenergi merupakan suplemen kesehatan. Dampak negatif lainnya minuman berenergi adalah campuran yang paling banyak digunakan dalam membuat minuman keras oplosan, yang telah mengakibatkan kematian. Dampak negatif tersebut menghasilkan eksternalitas negatif bagi kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan Pemerintah. Penetapan minuman berenergi sebagai BKC dapat mengimbangi eksternalitas negatif tersebut. Hasil analisis menunjukkan minuman berenergi memenuhi lima aspek policy test penetapan BKC yaitu aspek legal, filosofis, sosial ekonomi, referensi, dan operasional. Minuman berenergi memiliki potensi menjadi BKC dinilai dari fungsi regulerend dan fungsi budgetair (potensi penerimaan cukai Rp554,5 miliar dari minuman berenergi berbentuk cairan, dan Rp14,25 triliun dari satu merk minuman berenergi berbentuk konsentrat)
PENGARUH EKSPOR, PENANAMAN MODAL ASING, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN REGIONAL
Get PDFPertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekspor, penanaman modal asing, dan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan produk domestik bruto sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk variabel ekspor, penanaman modal dan dana perimbangan digunakan nilai nominal dari kegiatan tersebut agar lebih mudah dipahami. Data penelitian menggunakan data tahun 2015 – 2019 untuk 34 provinsi yang ada di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan model fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ekspor, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi begitu juga dengan dana alokasi khusus yang mempunyai efek negatif
Impact Of Foreign Direct Investment Of Indonesia Investment Authority On Economic Growth: Strengthening National Economic Recovery to Overcome Global Recession In 2023
Get PDFThis research aimed to examine the impact of Foreign Direct Investment (FDI) of the Indonesia Investment Authority (INA) on the economic growth of Indonesia to reinforce the national economic recovery to face the global recession in 2023. This paper is crucial since Indonesia needs to overcome the challenge of a huge recession in the distressed condition due to the Covid-19 impact. Meanwhile, the previous studies were not purposed to solve a global recession. We employ quantitative methodology with various econometric methods, such as Ordinary Least Squares (OLS) and robustness tests. The data that we use is secondary data from 1981 until 2020 on a yearly basis. The result of this paper is that the FDI of INA has a positive effect on Indonesia´s economic growth and it is statistically significant. Furthermore, the model is robust, so it is consistently accurate from unforeseen causes and avoided potential bias in the results. It implies that Indonesia may employ FDI from INA to boost the economy and conquer the nearing massive recession
MENAKAR KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PAD KOTA BATU DI MASA PANDEMI
Get PDFThis study aims to measure the contribution of local tax revenue in the tourism sector to Batu City's Local Revenue during the Covid 19 pandemic. The data used in this study was sourced from the Batu City Government Budget Realization Report for the 2015-2020 Fiscal Year and interview results. This study uses a quantitative and qualitative approach. This study concludes that based on the results of the T-test, all components of local taxes in the tourism sector have a significant effect on the Batu City Government's PAD. During the pandemic, the realization of PAD and local taxes in the tourism sector exceeded the estimated revenue set, but experienced a decrease compared to the realization before the Covid 19 pandemic.Penelitian ini bertujuan untuk menakar kontribusi pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu di masa pandemi Covid 19. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2015-2020 dan hasil wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil Uji T, seluruh komponen pajak daerah di sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap PAD Pemerintah Kota Batu. Di masa pandemi realisasi PAD dan pajak daerah di sektor pariwisata melebihi estimasi pendapatan yang ditetapkan, akan tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi sebelum pandemi Covid 19.
 
MENJAGA DAERAH PABEAN INDONESIA DARI KEGIATAN PENYELUNDUPAN EKSPOR BENIH LOBSTER ILEGAL DENGAN TEKNIK ASESMEN RISIKO
Get PDFPerdagangan Benih Lobster (BL) merupakan bisnis yang menggiurkan karena dapat mendatangkan keuntungan besar dalam waktu cepat. Lamanya budidaya lobster hingga dewasa dan adanya permintaan yang tinggi terhadap BL membuat beberapa pihak mencoba melakukan bisnis ilegal berupa penyelundupan melalui ekspor BL. Benih Lobster digolongkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor dalam bentuk benih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas ekspor komoditas ilegal dari daerah pabean Indonesia. Kegiatan penyelundupan ekspor BL ilegal merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan lintas negara, adanya pencucian uang, pemicu perilaku koruptif, menimbulkan eksternalitas negatif, mengakibatkan kegagalan sistem pasar, membahayakan lingkungan, dan bersifat merugikan bagi penerimaan negara. Penelitian ini berfokus pada penerapan teknik asesmen risiko bagi kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, yang dilakukan oleh DJBC atas komoditi BL. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara dan analisis hasil asesmen risiko. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknik asesmen risiko dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan BL, yang dilakukan DJBC
DAMPAK KONSUMSI ROKOK KONVENSIONAL DAN ROKOK ELEKTRIK TERHADAP KESEHATAN, PENERIMAAN NEGARA
Get PDFRokok elektrik mulai digemari oleh generasi muda dan tren ini dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah penderita penyakit stroke dan berdampak juga kepada penerimaan negara. Penelitian bertujuan untuk memberika menganalisis dampak prevalensi rokok elektrik terhadap persentase penyakit stroke, dan dampak shifting rokok elektrik dari rokok konventional disatu sisi dan dampak shifting rokok elektrik terhadap penerimaan hasil tembakau disisi yang lain. Studi ini menggunakan analisis kuantitatif data sekunder Riskesdas 2013 dan 2018, mengunakan data hasil agregasi propinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dan analisis regresi linear berganda data time series. Hasil penelitian membutktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari prevalensi konsumsi rokok konvensional namun tidak pada rokok elektrik untuk kemungkinan terjadinya penyakit stroke di Indonesia. Sedangkan shifting dari rokok konvensional kepada rokok elektrik belum dapat dibuktikan signifikan terhadap penerimaan hasil cukai secara keseluruhan
Blue Sukuk: Strategi Dan Konsep Pembiayaan
Get PDFBlue economy has substantial correlation with one of the sustainable development goals pillar, ocean ecosystem. Indonesia that is the biggest archipelago country in the world which has the second longest coastline has opportunity to escape from the middle-income trap by using blue economy. Projects that have important role in developing the ocean ecosystem need to be financed, and one of the financing instruments is sukuk (Islamic bond). Sukuk that used to finance ocean ecosystem projects is known as blue sukuk. This study aims to analyze alternative projects that can be financed using the instrument and strategy to make blue sukuk can be accepted globally. This research is using a qualitative method. Data that is used in this research is secondary data obtained from DJPPR, IDX, SDGs National Secretary, and related journals. Research is performed using descriptive study. This study finds that financing concepts with blue sukuk can be implemented to all projects in ocean ecosystem SDGs. Moreover, modified ijarah structure in blue sukuk and fully independent SPV is a strategy to make this instrument acceptable for all mazhab