e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
Review Of Value Added Tax On Palm Kernel Expeller After The Supreme Court Decision (Putusan Mahkamah Agung) Number 70P/HUM/2013
Get PDFPalm Kernel Expeller (PKE) is a by-product of the secondary processing of fresh fruit bunches (FFB). The problem related to VAT arises when there are differences in interpretation of the regulations relating to the transaction of PKE, whether transcation of PKE is subject to VAT which is subject to tax invoice code or transcation which receives facilities of the exemption from VAT which are subject to tax invoice code 08. This research uses a normative-empirical approach by using main documents in the form of supreme court decision on judicial review of PKE case. The research results show that the judge concludes that the implementing regulations for the transaction of PKE used for animal feed must be in line with Supreme Court Decisions Number 70P/HUM/2013 and SE-24/PJ/2014. Second, both tax authorities and taxpayers must find out information about PKE’s buyers because PKE has other benefits besides being used for animal feed. If it is used for other things, then the transaction is contrary to the aim and purpose of providing VAT facilities in the form of exemption
Impact Analysis of Law No. 9 of 2018 in Administration of Tariff Service Non-Tax Revenue in Indonesia
Get PDFThe enactment of Law 9 of 2018 marked a significant shift in the management of non-tax revenue in Indonesia, replacing a two-decade-old law. This study delves into the implications of this legal transformation on non-tax revenue tariffs, focusing on the effects of tariff simplification and process enhancements. Employing a qualitative method, the research draws on archival records from periods before and after the law's implementation. The findings underscore the pivotal role of Law 9 of 2018 in structuring regulations, streamlining tariff administration, and enhancing revenue management practices. The simplified tariff structure is anticipated to bolster compliance and efficiency, ultimately leading to improved revenue collection. A more refined regulatory framework not only facilitates revenue generation but also fosters a conducive environment for effective revenue management. The study reveals that the legislative changes brought about by Law 9 of 2018 have ushered in transformative effects on non-tax revenue management. This emphasizes the necessity of combining qualitative insights with quantitative data for a comprehensive understanding of the multifaceted impacts of regulatory shifts. In essence, the new legal framework has laid the groundwork for a more efficient and strategically guided non-tax revenue administration in Indonesia
STUDI PAJAK KARBON UU HPP BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEBERMANFAATAN
Get PDFPenelitian ini, dengan tujuan menjawab pertanyaan "Apakah Pajak Karbon sebagai produk hukum dapat menurunkan emisi secara efektif, dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan," dilakukan melalui metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, serta analisis literatur dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa Pajak Karbon telah berhasil dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan, sejalan dengan asas kepastian hukum yang kuat dalam regulasinya. Meskipun Pajak Karbon memiliki sifat regresif, upaya kompensasi dan redistribusi telah diterapkan untuk memastikan keadilan sosial. Implikasi dari temuan ini adalah Pajak Karbon berperan sebagai instrumen kebijakan yang efektif dalam mendorong perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya pengurangan emisi karbon tanpa mengorbankan keadilan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pembaca dengan memperkuat pemahaman tentang bagaimana Pajak Karbon dapat beroperasi sebagai produk hukum yang efektif dalam mengatasi perubahan iklim, dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan manfaatnya. Informasi ini dapat membantu pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.Bumi tempat tinggal satu-satunya sedang mengalami pemanasan global. Pemanasan global yang terus meningkat, pada suatu titik, tidak dapat dikembalikan seperti semula. Maka dari itu, berbagai negara berkumpul untuk bersama-sama memerangi pemanasan global ini, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia bersama negara lain melalui Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2oC dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya membatasinya hingga di bawah 1,5oC. Indonesia melalui National Determined Contributions akan mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi. Salah satu bentuk komitmen ini adalah adanya regulasi Pajak Karbon yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak Karbon ini adalah regulasi yang baru sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam agar efektif saat diberlakukan.
 
KAJIAN KEBIJAKAN HILIRISASI INDUSTRI PADA PERIZINAN KAWASAN BERIKAT
Get PDFSejalan dengan kebijakan hilirisasi industri, DJBC yang memiliki fungsi industrial assistance dan trade facilitator mendukung kebijakan tersebut melalui pemberian fasilitas Kawasan Berikat. Izin Kawasan Berikat salah satunya diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan barang untuk mendukung hilirisasi, sehingga fasilitas hanya dapat diberikan kepada kelompok industri antara dan industri hilir. Akan teteapi, regulasi yang mengatur mengenai Kawasan Berikat tidak memberikan definisi dan paramater yang objektif dan terukur atas suatu produk hilirisasi agar perusahaan dapat memperoleh fasilitas Kawasan Berikat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan terkait pemberian perizinan yang dapat berakibat pada hilangnya potensi ekspor industri pengolahan dalam negeri. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk merumuskan definisi dan parameter dari hilirisasi industri yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan pemberian fasilitas Kawasan Berikat yang terstandar dan seragam. Metodologi penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis konten dan studi literatur. Hasil kajian ini merekomendasikan agar dapat dilakukan penyesuaian regulasi terkait pemberian fasilitas Kawasan Berikat, khususnya mengenai parameter hilirisasi industri yang menjadi salah satu syarat agar perusahaan yang berorientasi ekspor dapat memperoleh izin Kawasan Berikat
LESSON LEARNED IMPLEMENTASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDONESIA: Study Kasus: KEK Kendal, Tanjung Lesung dan Mandalika
No full textKawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas tertentu yang mendapatkan fasilitas dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa. Namun, dari 14 KEK pada tahun 2021 hanya 28.57% KEK yang berkinerja optimal (4 KEK). Penelitian ini bertujuan menganalisis ekosistem dalam KEK, dampak adanya KEK, keuntungan maupun hambatan dalam KEK sehingga dapat meningkatkan kinerja KEK. Penelitian menggunakan mixed methods, yaitu kuantitatif deskriptif dan kualitatif interpretatif denganmenggunakan data primer dan sekunder. Data primer melalui kuesioner, wawancara, serta observasi tahun 2022, sedangkan data sekunder bersumber dari badan usaha, pelaku usaha dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sampai dengan tahun 2021. Sampel penelitian berdasarkan jenis KEK dan kinerja KEK. Hasil penelitian yaitu badan usaha tertarik untuk investasi membangun KEK, pelaku usaha tertarik untuk investasi dalam KEK, jenis investasi yang masuk ke KEK berupa PMA dan PMDN (swasta maupun pemerintah), KEK memerlukan dukungan infrastruktur transportasi serta kelancaran arus barang dan/atau orang di pelabuhan ataupun bandara. Hambatan dalam KEK yaitu belum optimalnya dewan kawasan dan administrator, perlunya dukungan sarana dan prasarana, serta masih banyak fasilitas KEK yang belum didapatkan/dipergunakan. KEK memberikan dampak positif terhadap jumlah pelaku usaha, jumlah investasi, daya tarik investasi (daya saing investasi), jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Saran penelitian ini ialah perlunya pembentukan dewan kawasan dan administrator KEK sesuai ketentuan.KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu yang mendapatkan fasilitas dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa. Namun kinerja KEK tahun 2021 hanya 28.57% yang Optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi KEK sehingga dapat memberikan gambaran atas ekosistem dalam KEK yang diharapkan memberikan dampak pada kinerja KEK. Menggunakan mixed methods, yaitu deskripsi kuantitatif dan kualitatif interpretatif. Data sekunder bersumber dari Badan Usaha, Pelaku Usaha dan DJBC sampai dengan Tahun 2021 sedangkan Data primer tahun 2022 melalui kuesioner, wawancara, serta observasi langsung. Sample penelitian berdasarkan jenis dan kinerja KEK. Hasil penelitian yaitu KEK menarik Badan Usaha untuk mengusulkan membangun KEK, menarik investasi PMA dan PMDN (Swasta dan Pemerintah). Jarak KEK terhadap ibukota Provinsi/ Pelabuhan/Bandar Udara Internasional berkorelasi terhadap kinerja KEK. Namun hal ini dapat dimitigasi dengan adanya infrastruktur transportasi serta kelancaran arus barang dan/atau orang di Pelabuhan ataupun Bandara. Setiap KEK memiliki keunggulan produk masing-masing. Hambatan dalam KEK, yaitu Dewan Kawasan & Administrator belum optimal, sarana dan prasarana. Pembangunan KEK memberikan dampak positif terhadap jumlah pelaku usaha, jumlah investasi, daya tarik investasi (daya saing investasi), jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Fasilitas dalam KEK sudah dimanfaatkan namun masih banyak fasilitas KEK yang belum didapatkan/dipergunakan oleh KEK
Sosialisasi dan Pendampingan Bagi Orang Tua dan Guru Sebagai Solusi Meningkatkan Kemampuan Membaca pada Anak
Get PDFPermendikbud No. 1 tahun 2021 pasal 31 ayat 3 menyatakan dihapusnya tes baca, tulis, dan hitung dalam syarat penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SD/MI. Namun beberapa sekolah masih menerapkan syarat ini khususnya pada kemampuan anak membaca karena dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar. Guru dan orang tua belum memiliki strategi yang tepat dalam membimbing proses pembelajaran membaca bagi anak. Tujuan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah sosialisasi dan pendampingan bagi guru dan orang tua sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan anak membaca dengan menggunakan media cerita bergambar di Lembaga Bimbingan Belajar (Bimbel) Ilman Nafi' Kabupaten Kudus. Metode pengabdian ini berupa sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi berupa penyuluhan mengenai strategi mengajarkan membaca melalui media cerita bergambar (pictorial story) kepada guru dan orang tua. Pendampingan yang dilakukan berupa praktek guru dan orang tua mengajarkan anak membaca dengan media cerita bergambar (pictorial story). Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi kunjungan lapangan, wawancara, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diperoleh peningkatan pengetahuan mengenai strategi cara membimbing anak membaca dengan menggunakan media cerita bergambar (pictorial story) bagi guru dan orang tua. Hal ini terlihat dari sebelum sosialisasi materi dengan angket skor 15% meningkat menjadi 80% pada angket setelah diberikan materi.
Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi bagi Guru SMK untuk Mempersiapkan Mata Pelajaran Pilihan pada Kurikulum Merdeka
Get PDFKeberadaan koperasi sekolah tidak hanya semata-mata melaksanakan kegiatan ekonomi namun juga berperan sebagai wadah praktik bagi siswa khususnya pada SMK Bisnis dan Manajemen. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia menjadi permasalahan utama dalam penyusunan laporan keuangan koperasi, sangat disayangkan hal ini juga terjadi pada koperasi sekolah yang ada di SMK Bisnis dan Manajemen meskipun telah memiliki guru dengan kompetensi akuntansi. Hal ini disebabkan karena akuntansi koperasi berbeda dengan akuntansi swasta yang diajarkan dan dipahami guru akuntansi selama ini. Akuntansi koperasi belum pernah diajarkan sebagai mata pelajaran di SMK Bisnis dan Manajemen sehingga guru jarang meng-update kemampuan terkait bidang ini. Diterapkannya Kurikulum Merdeka di SMK memberikan kebebasan bagi sekolah dalam menyusun kurikulum yang dibutuhkan oleh sekolah, untuk kedepannya diharapkan akuntansi koperasi dapat dijadikan mata pelajaran pilihan mengingat pentingnya keberadaan koperasi baik di sekolah maupun diluar sekolah. Oleh karena ini PKM ini dirancang untuk memberikan pelatihan penyusunan keuangan bagi guru SMK yang terlibat sebagai pengelola koperasi dan mereka diharapkan dapat merancang modul ajar untuk menjadikan akuntansi koperasi sebagai mata Pelajaran pilihan. Hasil PKM ini menunjukkan bahwa melalui kegiatan ini guru SMK telah mendapatkan materi yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi baik secara manual maupun terkomputerisasi dan dirancang draft modul ajar yang dapat dijadikan referensi dalam mempersiapkan akuntansi koperasi sebagai mata pelajaran pilihan dalam kurikulum merdeka di SMK
Reveal The Bugis Culture Of MSME Tax Compliance In Maros District In The New Normal Era
Get PDFThis research is motivated by the phenomenon of community disobedience, especially MSME actors in carrying out their tax obligations. This study aims to examine the role of local wisdom, namely the culture of ada’tongeng, lempu, getteng and pamali which is a new form of innovation in supporting the tax compliance of MSME actors. In order to explore the tax compliance of MSME actors from the perspective of local culture, phenomenology is used as a methodology with an interpretive paradigm as an umbrella of research. In carrying out tax obligations there are Buginese values called interpreted and in the application, which in this study tax compliance there is ada tongeng, lempu, getteng a short get at TKPALG. Pamali culture has not been implemented so that pamali culture is only knowledge.
Â
Factors Affecting Firm Value With Profitability As A Mediating Variable In Consumer Cyclicals Sector Companies
Get PDFWith profitability as a mediating variable, this research aims to empirically investigate the effect of investment and financing policies on firm value. The financial reports and annual reports in 2018-2021 from the cyclicals sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) were used in obtaining research data. There were 228 research samples obtained through purposive sampling. This study uses path analysis to test the research results. The research results show that profitability is influenced by investment policies and financing policies. Firm value is not influenced by financing policy and investment policy through profitability. Firm value is significantly influenced by investment policies, profitability, and financing policies through profitability. It can be concluded that profitability is influenced by aggressive investment policies and aggressive financing policies, firm value is also influenced by aggressive investment policies
MENGUKUR TINGKAT KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP LAYANAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR
Get PDFThis research was conducted with the aim of measuring the quality of tax services at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar with an emphasis on the level of satisfaction of taxpayers in obtaining tax services. The research method was carried out through a survey of 516 taxpayers who registered at the KPP Madya Denpasar and carried out in the first quarter, starting from January to March 2023. The research results were grouped into 5 (five) dimensions of service quality, tangibles (satisfaction with supporting facilities and infrastructure), reliability (employee reliability in providing services), responsiveness (speed of providing services), assurance (politeness and friendliness of employees), and empathy (handling service user complaints). This research is carried out periodically to maintain quality and improve tax services that are not yet optimal. This is in line with the commitment of KPP Madya Denpasar in maintaining the quality of tax services in a sustainable manner and it can give an impact on taxpayer compliance in fulfilling tax obligations.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kualitas layanan perpajakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar yang dititikberatkan pada tingkat kepuasan Wajib Pajak (WP) dalam memperoleh layanan perpajakan. Metode penelitian dilakukan melalui survei kepada 516 WP terdaftar di KPP Madya Denpasar dan dilaksanakan pada Triwulan I yaitu mulai bulan Januari hingga bulan Maret 2023. Hasil penelitian dikelompokkan menjadi 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan yaitu tangibles (kepuasan terhadap sarana dan prasarana pendukung), reliability (kehandalan pegawai dalam memberikan layanan), responsiveness (kecepatan memberikan layanan), assurance (kesopanan dan keramahan pegawai) dan emphaty (penanganan pengaduan pengguna layanan). Penelitian ini perlu dilaksakaan secara berkala guna mempertahankan kualitas dan memperbaiki layanan perpajakan yang belum optimal. Hal ini sejalan dengan komitmen KPP Madya Denpasar dalam menjaga kualitas layanan perpajakan secara berkelanjutan dan nantinya akan dapat memberikan dampak pada kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan