e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
INTELLECTUAL CAPITAL AND INTERNAL AUDIT PERFORMANCE: THE MINISTRY OF FINANCE'S INSPECTORATE GENERAL AUDITOR CASE
Get PDFThis research aims to determine the influence of intellectual capital, which comprises public human capital, public organizational capital, and relational public capital, on internal auditor performance. It follows a quantitative research approach where data was collected from questionnaire surveys to 40 Inspectorate General of the Ministry of Finance auditors. Structural Equation Modeling (SEM) was employed to test the hypothesis. This research concludes that public human capital and relational public capital are positively associated with internal auditor performance. Meanwhile, public organizational capital is not associated with internal auditor performance. This research offers valuable insights into the role of intellectual capital in enhancing performance within public sector organizations.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modal intelektual yang terdiri dari modal manusia publik, modal organisasi publik, dan modal publik relasional terhadap kinerja auditor internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dimana data dikumpulkan melalui survei kuesioner kepada 40 auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa modal manusia publik dan modal publik relasional berhubungan positif dengan kinerja auditor internal. Sedangkan modal organisasi publik tidak berhubungan dengan kinerja auditor internal. Penelitian ini menawarkan referensi yang penting mengenai peran modal intelektual dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik.
 
The Location-Based Tax Incentives in Indonesia: Special Economic Zones
Get PDFTax incentive policies can be seen as a two-sided coin that has costs and benefits. Many countries adopt location-based policies to address economic disparities between regions in their countries. This essay will discuss the implementation of location-based tax incentives in the form of Special Economic Zones (SEZs) in Indonesia. This paper examines the relevant literature and provisions underlying location-based tax incentives, particularly special economic zones (KEK). SEZ development in Indonesia began in 2009 with the aim of attracting investment, spurring economic growth, and contributing to economic development in the region and the country. However, after more than a decade of its launching, SEZs in Indonesia have not developed optimally. Several problems discourage investors from investing in SEZs, such as infrastructure and land acquisition. Fiscal incentives provided in SEZs are also not very effective in attracting investors.Kebijakan insentif pajak dapat dilihat sebagai mata uang dua sisi yang memiliki sisi biaya dan manfaat. Banyak negara mengadopsi kebijakan berbasis lokasi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar wilayah di negara mereka. Esai ini akan membahas implementasi insentif pajak berbasis lokasi berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Makalah ini mengkaji literatur relevan dan ketentuan yang mendasari insentif pajak berbasis lokasi, khususnya kawasan ekonomi khusus (KEK). Pengembangan KEK di Indonesia dimulai pada tahun 2009 dengan tujuan untuk menarik investasi, memacu pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi di daerah dan negara. Namun, setelah lebih dari satu dekade diluncurkan, KEK di Indonesia belum berkembang secara optimal. Beberapa masalah membuat investor enggan berinvestasi di KEK, seperti infrastruktur dan pembebasan lahan. Insentif fiskal yang diberikan di KEK juga tidak terlalu efektif menarik investor
Analisis Tarif Optimum Cukai Rokok
Get PDFThis study aims to analyze the optimum excise tariff for cigarettes and create tariff and consumption simulations to facilitate policymakers in determining top priorities, both health and income. The method used is quantitative method with the maximum tax revenue equation, with the research data being machine-rolled Kretek cigarettes class I from 2010 to 2022. The test results show that the squared variable of the excise rate has a negative coefficient and a significant result with a p-value of 0.0025. This shows that the excise tariff satisfies the maximum tax equation and based on the model, the optimum excise tax revenue is obtained when the tariff is Rp. 1,100.-. Based on the optimum rate, the simulation results show that when the excise rate is increased above 5% of the optimum rate, it can cause cigarette consumption to fall more than the rate increase, and when the rate is lowered above 5%, the increase in consumption is smaller than the decrease in the rate.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tarif optimum cukai rokok dan membuat simulasi tarif dan konsumsi untuk memudahkan pengambil kebijakan dalam menentukan prioritas utama, baik kesehatan maupun penerimaan. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan persamaan penerimaan pajak maksimum, dengan data penelitian adalah rokok jenis sigaret kretek mesin golongan I dari tahun 2010 sampai dengan 2022. Hasil uji menunjukkan variabel kuadrat dari tarif cukai mempunyai koefisien negatif dan hasil signifikan dengan nilai p-value 0,0025. Hal ini menunjukkan bahwa tarif cukai memenuhi persamaan pajak maksimum dan berdasarkan model, tarif optimum penerimaan cukai diperoleh pada saat tarif sebesar Rp 1.100,-. Berdasarkan tarif optimum tersebut, hasil simulasi menunjukkan bahwa ketika tarif cukai dinaikkan diatas 5% dari tarif optimumnya, maka dapat menyebabkan konsumsi rokok turun lebih besar dari kenaikan tarifnya, dan ketika tarif diturunkan diatas 5%, maka kenaikan konsumsi lebih kecil dari penurunan tarifnya. Saran untuk pengambil kebijakan adalah ketika akan memprioritaskan penerimaan dapat memilih tarif rokok yang optimum, sedangkan ketika memprioritaskan kesehatan, maka tarif cukai rokok dapat di naikkan diatas 5% dari tarif optimumnya
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB "IMPOR BORONGAN" DAN POTENSI PENGGELAPAN PAJAK DI INDONESIA
No full textImpor borongan, di mana pihak ketiga mengimpor barang atas nama pemiliknya, telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena adanya potensi besar penghindaran pajak dan bea masuk. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, namun belum sepenuhnya berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik penggelapan pajak dalam kegiatan impor borongan serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik dan menggunakan koding data diskusi kelompok terarah (FGD) dengan informan para pejabat yang berpengalaman menangani masalah ini. Penelitian ini menemukan bahwa definisi impor borongan masih belum jelas, dan Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak menggunakan berbagai pendekatan untuk mendeteksi penghindaran pajak dalam impor borongan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik impor borongan termasuk aturan persyaratan impor yang rumit, motivasi ekonomi, dan moral hazard importir. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan untuk memperjelas definisi, meningkatkan kerja sama di antara otoritas terkait, memberlakukan sanksi yang lebih ketat, pelatihan bagi petugas Bea dan Cukai, kerja sama internasional, mengevaluasi peraturan perpajakan, memonitor aktivitas importir, meningkatkan transparansi, mengidentifikasi importir yang berisiko tinggi, dan mendorong pemilik untuk memberikan informasi yang akurat dalam pemberitahuan impor barang. Impor borongan adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif untuk melindungi pendapatan negara dan mendorong praktik perdagangan yang lebih adil.Abstrak
Impor borongan, di mana pihak ketiga mengimpor barang atas nama pemiliknya, telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena adanya potensi besar penghindaran pajak dan bea masuk. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, namun belum sepenuhnya berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan ini dan mengusulkan solusi yang efektif untuk mengatasi penggelapan pajak dalam kegiatan impor borongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik dan diskusi kelompok terfokus dengan para pejabat yang menangani masalah ini. Penelitian ini menemukan bahwa definisi impor borongan masih belum jelas, dan petugas Bea Cukai dan Pajak menggunakan berbagai pendekatan untuk mendeteksi penghindaran pajak dalam impor borongan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik impor borongan termasuk aturan persyaratan impor yang rumit, motivasi ekonomi, dan moral hazard importir. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan untuk memperjelas definisi, meningkatkan kerja sama di antara otoritas terkait, memberlakukan sanksi yang lebih ketat, pelatihan bagi petugas Bea dan Cukai, kerja sama internasional, mengevaluasi peraturan perpajakan, memonitor aktivitas importir, meningkatkan transparansi, mengidentifikasi importir yang berisiko tinggi, dan mendorong pemilik untuk memberikan informasi yang akurat dalam pemberitahuan impor barang. Impor borongan adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif untuk melindungi pendapatan negara dan mendorong praktik perdagangan yang lebih adil.
Kata kunci : aktivitas impor, risiko tinggi, penggelapan pajak, motivasi, faktor, regulas
Literasi dan Inklusi Keuangan pada Gen Z guna Mendukung Agenda SDG’s di Indonesia
Get PDFPemahaman literasi dan inklusi keuangan bagi Generasi Z (Gen Z) memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi Gen Z di lingkungan SMK yang berlokasi di Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam program ini adalah Community-Based Participant Research (CBPR) yang dimulai dengan observasi permasalahan mitra, sosialisasi serta melakukan seminar yang meliputi tema pemanfaatan uang, pengenalan OJK, industri jasa keuangan mulai dari bank sampai dengan financial technology P2P Lending. Guna mengetahui tingkat efektivitas program ini, maka dilakukan pretest dan posttest terhadap semua peserta seminar. Hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman siswa sebesar 50% setelah mendapatkan materi oleh narasumber. Nilai ini diambil dari 59 siswa, sebelum pretest siswa yang memiliki nilai di range 70-100 hanya sebesar 49,2%. Sementara presentasi posttest pada range nilai yang sama mengalami peningkatan sebesar 88,3%. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi Tim PKM FEB UHAMKA untuk melanjutkan upaya serupa di berbagai sekolah menengah kejuruan di wilayah Jabodetabek agar semua siswa teredukasi literasi keuangan dan tidak terjebak dengan masalah finansial di masa yang akan datang
Indonesia`s Perspective On World Trade Organization (WTO) Moratorium On Customs Duties On Electronic Transmission: A Brief Review Of Literature
Get PDFIn 1998, the World Trade Organization (WTO) has announced a moratorium on customs duties on electronic transmissions, which has led to lengthy debates about whether to include electronically transmitted content. This study was carried out to ellaborate and emphasize the Indonesian Government persepective on the moratorium customs duty. This descriptive qualitative study conducted in several methods such as literature review, meeting informants in the field, and conducting interviews and observations mainly in the Directorate General Customs and Excise of the Republic of Indonesia. Currently, Indonesian Customs Law has stipulated that “digital goods†are objects of the Customs Law and Indonesia has been imposing most favoured nation (MFN) tariff of zero percent (0%) on software and other digital goods (HS 99.01). The rationales of imposing customs duties on digital goods are not solely about the state revenue, but there are several rationales, namely recording data statistic, creating level of playing field, encouraging local SMEs, providing business certainty, and assessing digital goods risks. In conclusion, Indonesia Government suggested that WTO Members consider to analyze this moratorium implementation from a holistic perspective and also need to be equipped with crucial elements, such as a multilaterally- agreed scope, definition, and impact of the moratorium. Therefore, the discussion regarding the moratorium should be intensively conducted in the WTO Work Programme of E-Commerce
The Impact Of CSR, Institutional Ownership, Tax Avoidance, And Leverage On Firm Value That Moderated By Profitability
Get PDFThis study aims to identify the impact of influence CSR, Institutional Ownership, Tax Avoidance, Leverage and Profitability on Firm Value as well as Profitability to be moderated variable. This study used annual report and financial statement from website IDX and each firm that use in this study. Total sample of this study is 60 that consist of 12 firm property, real estate, and building construction listing on IDX 2017 until 2021. This study used regression data panel and Moderated Regression Analysis (MRA). The results indicated that Institutional Ownership, Leverage, and Profitability has impact on firm value meanwhile CSR and Tax Avoidance does not has impact on firm value. In moderating, Profitability can increase the effect of Institutional Ownership on Firm Value and can reduce the effect of Tax Avoidance and Leverage on Firm Value. However, Profitability cannot moderate CSR on Company Value. In this study there is still a research gap. The limitations of this study only use samples of property, real estate and building construction
ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT OF THE SOUTH SULAWESI PROVINCIAL GOVERNMENT BASED ON THE VALUE FOR MONEY PRINCIPLE
No full textMeasuring the public sector performance is an important matter to be implemented to assess the success of local financial management and promote public accountability. This research was conducted to review the Province of South Sulawesi's financial performance, which is the research object for 2017 to 2021. The method applied in this study is a quantitative approach using a mathematical ratio, namely value for money (VFM), or the 3E concept, namely economic, efficiency, and effectiveness. Meanwhile, this research utilizes secondary data from the local government budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD) data published by the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance. The study results show that the Provincial Government of South Sulawesi's financial performance still needs to be more economical and efficient. However, it has effectively managed its local government budget
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bumdesa Mitra Cibogo Sejahtera di Desa Cibogo
Get PDFPengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan pendampingan penyusunan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, mengidentifikasi masalah yang ada dan memberikan pemecahan masalah (solusi) terkait pembukuan dan penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mitra Cibogo Sejahtera (MCS) yang terletak di Desa Cibogo Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendampingan (asistensi) dalam pembukuan dan penyusunan laporan keuangan BUMDesa termasuk dalam pelaporan aspek perpajakan. Proses pendampingan didahului dengan kegiatan identifikasi permasalahan yang ada pada Mitra. Kegiatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan. Dari hasil asistensi tersebut menunjukkan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDesa adalah kurang memadainya Sumber Daya Manusia (SDM)/ Aparatur Pemerintah Desa yaitu kompetensinya dalam bidang pembukuan dan akuntansi serta pemahaman terkait aturan perpajakan, SDM yang sering berganti serta pembukuan tidak lengkap. Selanjutnya atas permasalahan yang ada diberikan bimbingan mengenai pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan aturan perpajakan sampai dengan pendampingan pelaporan perpajakan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan SDM mitra terkait dengan pembukuan, penyusunan laporan keuangan termasuk aspek perpajakan terkait dan mampu mengoperasikan aplikasi sederhana untuk proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan
CENTRAL GOVERNMENT REPORTING QUALITY IN LHOKSEUMAWE KPPN PARTNERS WORKING UNIT
Get PDFThis study aims to examine determinants of financial statements quality of central government institutions. There was a change in the implementation of full accrual-based accounting in the Indonesian government in 2015, with an impact on the quality of government financial reporting. This study is a development of previous research using four exogenous determinants, namely organizational commitments, human resources competencies, internal control systems, and the implementation of accrual-based accounting. The testing method employed in this research is quantitative. This research uses a questionnaire as a tool to collect data from respondents. The population in this study was the partner institutions in the State Treasury Office (KPPN) Lhokseumawe. The sample that can be used in this research is 93 respondents. The partial Least Square (PLS) technique was used to analyze data processed using Smart PLS 3.0. The results show that organizational commitment, internal control systems, and the implementation of accrual-based accounting have positive and significant impacts on the financial statements quality of central government institutions. Meanwhile, human resources competencies does not affect government reporting qualit