e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
DAMPAK KEBIJAKAN QUANTITATIVE EASING DAN TAPERING OFF TERHADAP PERPAJAKAN INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR
Analysis of the impact of Quantitative Easing (QE) by the US Federal Reserve and the Tapering Off policy on developing countries including Indonesia, it is known that QE affects capital flows, currency exchange rates and financial markets in developing countries. The impact involves changes in fiscal policy, incentives, and changes in tax rates to address changes in capital flows and the effects of QE. Additionally, changes in the money supply affect local currency depreciation, production costs, and inflation. In the Indonesian context, investment capital withdrawals and Bank Indonesia policies play an important role in dealing with the impact of QE. Therefore, policy recommendations involve balancing monetary and fiscal policies, and considering fiscal variables in economic policy making. Policy measures including fiscal incentives, changes in tax rates, and consideration of fiscal variables in policy making reflect the important role of tax in managing the economic impact of QE and Tapering Off policies, especially in the context of developing countries such as Indonesia. Fiscal policy, including changes in tax rates, is used as an instrument to address changes in capital flows, exchange rates, and financial flows. It shows how taxes can be used as a policy tool to offset changes in the volatile global economic situation.Analisis dampak Quantitative Easing (QE) oleh Federal Reserve AS dan kebijakan Tapering Off terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia, diketahui bahwa QE memengaruhi aliran modal, nilai tukar mata uang, dan pasar keuangan negara berkembang. Dampaknya melibatkan perubahan dalam kebijakan fiskal, insentif, dan perubahan tarif pajak untuk mengatasi perubahan dalam arus modal dan pengaruh QE. Selain itu, perubahan dalam jumlah uang beredar memengaruhi depresiasi mata uang lokal, biaya produksi, dan inflasi. Dalam konteks Indonesia, penarikan modal investasi dan kebijakan Bank Indonesia memainkan peran penting dalam menangani dampak QE. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan melibatkan perimbangan kebijakan moneter dan fiskal, dan pertimbangan variabel fiskal dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Langkah-langkah kebijakan termasuk insentif fiskal, perubahan tarif pajak, dan pertimbangan variabel fiskal dalam pengambilan kebijakan mencerminkan pentingnya peran pajak dalam mengelola dampak ekonomi dari kebijakan QE dan Tapering Off, terutama dalam konteks negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan fiskal, termasuk perubahan tarif pajak, digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi perubahan dalam aliran modal, nilai tukar, dan arus keuangan. Ini menunjukkan bagaimana pajak dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk mengimbangi perubahan dalam situasi ekonomi global yang bergejolak
Skema IVE Model sebagai Stimulus Perekonomian Indonesia untuk Lolos dari Jebakan Pendapatan Menengah
UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah. Salah satu masalah yang krusial adalah ketidakmampuan UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Gagasan IVE-Model muncul untuk menjawab permasalahan ini. IVE-Model adalah skema sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah bagi UMKM agar mampu menyusun laporan keuangan. Keberhasilan IVE-Model juga ditentukan oleh keterlibatan dari berbagai pihak. Skema ini diharapkan dapat mendorong UMKM agar mau dan mampu menyusun laporan keuangannya. Oleh karena itu, UMKM sebagai tonggak besar perekonomian Indonesia dapat menjadi harapan besar bagi tercapainya visi Indonesia emas 2045.UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah. Salah satu masalah yang krusial adalah ketidakmampuan UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Gagasan IVE-Model muncul untuk menjawab permasalahan ini. IVE-Model adalah skema sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah bagi UMKM agar mampu menyusun laporan keuangan. Keberhasilan IVE-Model juga ditentukan oleh keterlibatan dari berbagai pihak. Skema ini diharapkan dapat mendorong UMKM agar mau dan mampu menyusun laporan keuangannya. Oleh karena itu, UMKM sebagai tonggak besar perekonomian Indonesia dapat menjadi harapan besar bagi tercapainya visi Indonesia emas 2045
An Investigation On The Supporting And Inhibiting Factors In The Implementation Of Balanced Scorecard As A Performance Measuring Tool At The SSB Primary Taxes Office
Although the balanced scorecard has existed in Indonesia for more than a decade, there exists still relative limited research on how the process, challenges, or results of implementing the balanced scorecard in the public sector, especially at the operational level. This study aims to understand the factors supporting and inhibiting the implementation of the balanced scorecard in the SSB Primary Tax Office (KPP SSB). This study uses a qualitative method with a case study approach. Sources of data come from interviews and the results of literature studies on related documents and regulations. This study found 4 (four) factors supporting success namely officers/employees’ participation, the roles of the superior, communication/cooperation, and facilities and infrastructure. It is also found 5 (five) inhibiting factors for implementing the balanced scorecard namely constraints around the key performance indicator (KPI), not-supportive-yet computer systems/applications, non-KPI assignments, difficulties in finding the replacement of employees, and the existence of joint/shared KPI
Penganggaran Berbasis Kinerja: Antara Indonesia dan Korea Selatan
The implementation of Performance Based Budgeting (PBB) in Indonesia has not been directly integrated into the planning and budgeting process. In order to obtain a more comprehensive description, a study is needed regarding the implementation of PBB in South Korea. The South Korea was chosen as a comparison because it has a high-Performance Budgeting Index. The aims of this research are: 1) To analyze the strengths and the weaknesses of PBB implementation in Indonesia and South Korea; 2) Providing alternative policies related to the implementation of PBB in Indonesia to be more constructive. The research method was carried out through a descriptive qualitative approach. The results of the study show that the main advantage of PBB implementation in South Korea is the relationship between performance evaluation and budget allocation, but the weakness is that the review process is relatively long. The main advantage of PBB implementation in Indonesia is that there is a cost implementation standard at the initial stage of its implementation, but the weakness is that the performance evaluation results have not been integrated into the budget preparation process. Recommendations that need to be considered, namely the need for synchronization between the data from the results of the performance evaluation with the data needed at the time of preparing the budget. Further research is needed to formulate and describe how the format/layout of the data resulting from the performance evaluation can be in sync with the data in the budget preparation document
Penilaian Kinerja Keuangan Emiten Melalui Analisis Common Size: Studi Kasus Pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan common size pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ditinjau dari laporan keuangan periode 2016 – 2020.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai basis analisisnya. Sumber data penelitian berasal dari situs Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk periode 2016–2020 yang sudah dipublikasikan secara luas, kemudian dianalisis menggunakan metode common size yang dilihat dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.
Temuan Penelitian: Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa proses menentukan kinerja keuangan emiten yang dilakukan dengan menggunakan analisis common size memiliki manfaat yang cukup besar untuk penilaian kinerja keuangan perusahaan. Manfaatnya adalah untuk memberikan gambaran keberhasilan emiten sehingga mampu diketahui dengan cepat pencapaian target kinerja perusahaan.
Impikasi Praktis: Penelitian ini berkontribusi bagi investor dalam menilai kinerja keuangan emiten secara cepat dan praktis sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Analisis Kewajaran Usaha Sawit Sesuai SE-27/PJ/2017
Tax disputes as a result of tax assessments issued by the Directorate General of Taxes (DGT) are currently relatively increasing, especially in the palm oil business sector. In several cases of tax disputes over tax assessments issued based on an Appraisal Report made by the DGT Appraisal Team according to the technical guidelines in the Director General of Taxes Circular Letter Number SE-27/PJ/2017, there have been variations in appeal decisions. This research uses a normative-empirical analysis approach. The results of the study show that tax assessments issued immediately are only based on the results of the DGT Appraisal Team according to SE-27/PJ/2017 in tax audit activities, namely the Panel of Judges wins the DGT in the event that the Taxpayer is uncooperative in lending documents/if the bookkeeping is declared invalid by The DGT Audit Team cannot be used to calculate the tax payable. While the decision in favor of the taxpayer is if the taxpayer has been cooperative and provided all the data requested by the DGT during the audit, but the DGT cannot prove the link between the results of the Assessment by the DGT Appraisal Team and the books/data provided by the taxpayer. Therefore, the need for proper application by DGT's internal ranks of the guidelines in SE-27/PJ/2017 in order to optimize state revenue.Pemeriksaan sektor usaha sawit dapat dilakukan berdasarkan Laporan Penilaian Tim Penilai Pajak seusai SE-27/PJ/2017. Dalam beberapa kasus sengketa pajak atas SKPKB yang didasari Laporan Penilaian tersebut, terjadi variasi putusan banding. Penelitian menggunakan perbandingan peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan analisis normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan serta-merta hasil penilaian Tim Penilai Pajak sesuai SE-27/PJ/2017 dalam kegiatan pemeriksaan pajak yaitu dipertahankan majelis hakim bila Wajib Pajak tidak kooperatif dalam meminjamkan dokumen/bila pembukuan dinyakatan invalid oleh Tim Pemeriksa Pajak sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung pajak terutang. Oleh karena itu perlunya pemahaman pengaplikasian terbaik oleh stakeholder atas panduan dalam SE-27/PJ/2017 tersebut demi mengoptimalkan penerimaan negara
CONSIDERING STRATEGIC FORMULATION FOR TAX REVENUE ENHANCEMENT IN DIRECTORATE GENERAL OF TAXES
The Directorate General of Taxes (DGT) as a large organization certainly has directions and goals to be achieved. The main objective of the DGT is to achieve the tax revenue target. This main objective is set by the DGT to support the national development priority agenda. To achieve the main objective of DGT, a strategic formulation was considered out. This study aims to consider the importance of strategic formulations for DGT to increase tax revenue. This research is based on qualitative methods and descriptive analysis based on the actualization of strategic planning at DGT. The results of the study indicate that the strategic formulation is important for DGT to increase tax revenue, by: a). considering environmental realities, available resources and capacities; b) setting overall strategic objectives; c). identify the organization's mandate, clarify the vision, mission and values of the organization; d). assessing the external and internal environment; e) identify problems facing the organization, formulate and select strategies; and f) reassessing the strategy and strategic planning process.The Directorate General of Taxes (DGT) as a large organization certainly has directions and goals to be achieved. The main objective of the DGT is to achieve the tax revenue target. This main objective is set by the DGT to support the national development priority agenda. To achieve the main objective of DGT, a strategic formulation was carried out. This study aims to consider the importance of strategic formulations for DGT to increase tax revenue. This research is based on qualitative methods and descriptive analysis based on the actualization of strategic planning at DGT. The results of the study indicate that the strategic formulation is important for DGT to increase tax revenue, by: a). considering environmental realities, available resources and capacities; b) setting overall strategic objectives; c). identify the organization's mandate, clarify the vision, mission and values of the organization; d). assessing the external and internal environment; e) identify problems facing the organization, formulate and select strategies; and f) reassessing the strategy and strategic planning process.
 
MANIFESTASI SLOGAN “GLOBAL HOME OF BATIK†SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN EKSPOR BATIK INDONESIA
Pada tahun 2009 Batik Indonesia disahkan UNESCO sebagai The Intangible Cultural Heritage of Humanity. Momentum ini telah mendorong pertumbuhan industri batik di berbagai daerah di Indonesia, dari 27 propinsi di Indonesia diperkirakan jumlah industri batik mencapai 6.120 unit dengan tenaga kerja sebanyak 37.093 orang. Kondisi ini tidak cukup hanya menjadi kebanggaan semata, Indonesia mempunyai tugas untuk mempertahankan warisan budaya pada generasi mendatang. Lebih jauh, agar batik tidak diklaim oleh negara lain di kemudian hari serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu kiranya Pemerintah membuat perencanaan strategis dalam promosi ekspor yang masif dan terintegrasi, melibatkan semua pihak terkait, dari pengusaha, pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor pembiayaan, sektor industri TPT dan pengolahan, kedutaan, teknologi, transportasi, pariwisata, sektor perdagangan. Penulis menggunakan metode analisis TOWS untuk merumuskan usulan strategi peningkatan ekspor batik Indonesia. Dari hasil analisis TOWS tersebut, penulis mengusulkan penguatan program “Global Home for Batikâ€, yaitu strategi pemasaran ekspor produk batik yang mengkonsolidasikan berbagai kepentingan untuk tujuan “National Interest†yang lebih besar
DAMPAK KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) SEI MANGKEI TERHADAP PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN
Hasil laporan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus oleh Sekjendenas KEK (2021), menunjukkan bahwa kinerja KEK Sei Mangkei dikategorikan optimal, namun performa dalam segi realisasi investasi dan rasio realisasi investasi terhadap luas wilayah belum sebaik KEK lain khususnya KEK Galang Batang yang operasionalnya lebih akhir dibandingkan KEK Sei Mangkei. Sementara berdasarkan hasil perbandingan manfaat dan biaya pengembangan KEK Sei Mangkei sebesar 0,52, terindikasi bahwa manfaat yang ditimbulkan KEK Sei Mangkei masih relatif kecil (Yanuar & Muhammad, 2021)
Untuk melengkapi penelitian sebelumnya terkait KEK Sei Mangkei yang masih terbatas, maka penelitian ini melakukan evaluasi dampak KEK terhadap perekonomian Kabupaten Simalungun, dengan metode regresi linear difference in difference (DiD) pada tingkat kecamatan, dengan Kota Pematang Siantar sebagai control group
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat dampak yang signifikan dari beroperasinya KEK Sei Mangkei terhadap pertumbuhan PDRB kecamatan di Kabupaten Simalungun. Pertumbuhan PDRB per kapita di kecamatan di Kabupaten Simalungun tempat KEK Sei Mangkei beroperasi lebih tinggi sebesar 0,06 poin persentase dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di Kota Pematang Siantar yang tidak memiliki KEK, pada periode setelah KEK beroperasi. Namun, dampak terhadap kenaikan pertumbuhan PDRB tergolong kecil
Mengelola Potensi Desa Sebagai Modal Bisnis Badan Usaha Milik Gampong Bakau Hulu
Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan di Gampong Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan metode pendampingan dengan tahapan diskusi kelompok terarah dan pendampingan. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan bantuan dalam memperbaiki berkas-berkas kelembagaan, khususnya berkas pendirian, membuat analisa kelayakan usaha untuk rencana usaha baru, dan menyusun laporan keuangan sesuai kemampuan. Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Gampong Bakau Hulu adalah dari segi Sumber Daya Manusia yang masih terbatas mengakibatkan berkas kelembagaan tidak rapi, perencanaan bisnis belum menggunakan analisis kelayakan sehingga sangat riskan. dalam pelaksanaannya, serta pengelolaan keuangan yang masih manual. Dampak dari kegiatan pengabdian ini adalah tersusunnya berkas-berkas kelembagaan BUMG serta tersusunnya analisis kelayakan bisnis BUMG sehingga pengelolaan BUMG lebih terarah