e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)
e-Journal PKN STAN (Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)Not a member yet
1348 research outputs found
Sort by
Mengkaji dan Mengidentifikasi Penyebab BHPRD (Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah) Tidak Tersalurkan Maksimal: Studi Kasus Desa Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan
Full text linkDesa yang maju merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Anggaran yang dialokasikan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas suatu desa. Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) merupakan salah satu bentuk pemberian dana kepada desa dan menjadi salah satu sumber pendapatan desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa. Namun, dengan anggaran yang besar belum tentu dapat digunakan secara maksimal oleh desa. Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan mengindentifikasi penyebab tidak maksimalnya realisasi/penyaluran BHPRD pada suatu desa dengan menggunakan Desa Sebong Lagoi sebagai sampel dalam studi kasus ini. Studi ini didasarkan pada pagu dan realisasi BHPRD Desa Sebang Lagoi sejak tahun 2020 – 2024 dengan menggunakan pendekatan berupa pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara kepada pihak terkait untuk memberikan hasil lebih mendalam. Studi ini menemukan bahwa terdapat perbedaan perhitungan dalam pemberian alokasi anggaran dari tahun 2020-2021 dengan 2022 – 2024, perubahan besaran persentase penyaluran, dan perbedaan pemahaman terhadap ruang lingkup penggunaan BHPRD. Diberikan juga tiga rekomendasi terkait hal tersebut yaitu: Evaluasi atas Peraturan dan Ketentuan Mengenai Penyaluran BHPRD, Peningkatan Pembinaan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dan Penguatan Kapasitas Kompetensi dan Koordinasi Aparat Desa Secara Mandir
Efektivitas Mandatory Spending Tagging Pendidikan terhadap Pembangunan SDM di Kalimantan Barat
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas dari belanja fungsi pendidikan di Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan regresi data panel yang datanya bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap APM. Penelitian ini menyarankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memformulasikan kembali dan mengevaluasi besaran anggaran Belanja Modal yang telah disalurkan yang mana justru memiliki korelasi negative terhadap APM
Problematika Sistem Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sekoter Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia: Studi di Kota Malang
No full textPenerapan tarif progresif dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bertujuan meningkatkan keadilan fiskal. Namun, skema tarif bertingkat yang digunakan saat ini berpotensi menimbulkan lonjakan pajak yang tidak proporsional, terutama ketika Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melewati batas antar layer tarif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan tarif PBB-P2 di Kota Malang terhadap beban pajak masyarakat, khususnya pada kelompok rumah sederhana. Berdasarkan simulasi perhitungan terhadap harga properti terkini, ditemukan bahwa objek rumah sederhana berada dalam posisi rentan terhadap lonjakan PBB-P2 akibat perpindahan layer tarif. Temuan ini menunjukkan perlunya evaluasi mekanisme perhitungan tarif agar lebih adil dan tidak menciptakan kesenjangan. Alternatif kebijakan yang diusulkan meliputi penerapan tarif tunggal atau sistem tarif berjenjang seperti pada Pajak Penghasilan
Menilik Manfaat Ekonomi dan Dampak Sosial Infrastruktur: Studi pada Proyek Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek
No full textThis research aims to identify the costs, economic benefits and social impacts of constructing Bagong Dam and determine the economic and social feasibility of building the dam. This research applies a mixed approach (quantitative-qualitative). The data collection method is carried out through literature review technique. This research shows that the construction of the Bagong Dam is economically feasible and will have an economic impact in the form of additional output, employment and increased workers' wages. The Bagong Dam also has social impacts, namely increasing community welfare, growth of the tourism sector in Trenggalek Regency, and reducing flood intensity. This research is expected to provide recommendations to the government in determining the economic and social feasibility of building Bagong Dam
DAMPAK BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN DI INDONESIA
No full textThis research aims to examine the influence of the safeguard policy, exchange rates, and market share on the import volume of fabric products. The study uses monthly data from January 2019 to November 2022, covering the period before the safeguard policy until its completion. The regression model used is General Least Square with Panel-Corrected Standard Errors (PCSE) scheme. The results show that the safeguard policy and exchange rates have a significant negative effect on import volume, while market share has a significant positive effect on import volume. The implementation of the safeguard policy raises suspicions of trade diversion and circumvention in the importation of fabric products. The implication of this research is that the government can utilize the safeguard policy to protect domestic industries from the influx of imported goods while still encouraging domestic industrialization in that sector.
Keywords : Safeguard. Fabric, Policy, IndustrializationPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan BMTP, kurs dan pangsa pasar terhadap volume importasi produk kain. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Januari 2019 hingga November 2022 yang menunjukkan periode sebelum kebijakan BMTP hingga periode kebijakan BMTP selesai. Model regresi yang digunakan adalah General Leeast Square dengan skema Panel-Corrected Standard Errors (PCSE). Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan BMTP dan kurs berpengaruh signifikan negatif terhadap volume impor sedangkan pangsa pasar memiliki pengaruh signifikan positif terhadap volume impor. Adanya kebijakan BMTP memunculkan dugaan adanya trade diversion dan circumvention dalam importasi produk kain. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan BMTP untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan barang impor dengan tetap mendorong industrialisasi dalam negeri sektor tersebut.
Kata Kunci : BMTP, Kain, Kebijakan, Industrialisas
STRATEGI PENINGKATAN EFEKTIVITAS PUSAT LOGISTIK BERIKAT MELALUI PENDEKATAN SWOT
No full textThe Bonded Logistics Center (PLB) has been a strategic government policy since 2016 aimed at reducing logistics costs and accelerating dwelling time. Although it has shown positive impacts—such as improved delivery efficiency and reduced logistics expenses—Indonesia still faces significant national logistics challenges. The country’s logistics cost ratio stands at 23.5% of GDP, far higher than that of Malaysia and Singapore. Additionally, Indonesia's Logistics Performance Index (LPI) dropped from 46th in 2018 to 63rd out of 139 countries in 2023. This study aims to identify internal and external factors affecting PLB performance and to formulate efficiency enhancement strategies using SWOT analysis. The method employed is qualitative bibliometric analysis, focusing on regulations, infrastructure, facilities, and operational aspects of PLB. The results indicate that while PLB contributes to national logistics efficiency, further optimization is necessary. Recommended strategies include the utilization of AI and Big Data technologies, development of Cold Chain and Halal Logistics services, integration of the CEISA 4.0 system, and streamlining of cross-sector regulations. All proposed strategies align with the Strategic Plan of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) 2020–2024, which targets the strengthening of a digital-based logistics system and the positioning of PLB as a competitive regional distribution hub.Penelitian ini menganalisis strategi peningkatan efektivitas Pusat Logistik Berikat (PLB) di Indonesia menggunakan pendekatan SWOT. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja PLB serta merumuskan strategi optimal untuk meningkatkan efisiensinya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis SWOT terhadap regulasi, infrastruktur, fasilitas, dan operasional PLB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLB berkontribusi pada efisiensi logistik melalui pengurangan biaya, percepatan dwelling time, serta insentif fiskal. Namun, tantangan seperti regulasi yang belum sinkron, keterbatasan infrastruktur, dan lokasi PLB yang kurang strategis masih menjadi hambatan utama. Strategi yang disarankan meliputi pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Big Data, optimalisasi jalur logistik, serta penyederhanaan regulasi dan administrasi. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan juga diperlukan agar PLB dapat lebih efektif dalam mendukung daya saing industri nasional dan dunia
Analisis Intensifikasi Retribusi Bangunan Nonpermanen pada Tanah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
No full textRetribusi penggunaan tanah untuk bangunan nonpermanen di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp12.500,00/m²/tahun belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan retribusi dan menganalisis struktur serta tarif ideal untuk meningkatkan PAD. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis peraturan daerah serta laporan penilaian aset, ditemukan bahwa retribusi belum diimplementasikan secara optimal karena kurangnya inventarisasi subjek retribusi, belum adanya OPD khusus pengelola, dan tarif yang rendah. Dibandingkan daerah lain, tarif Bojonegoro jauh lebih rendah dari Kabupaten Tuban (Rp84.000) dan Lamongan (Rp48.000). Jika menggunakan nilai sewa wajar sebesar Rp42.700/m²/tahun, potensi PAD mencapai Rp70,9 juta. Oleh karena itu, penyesuaian tarif retribusi menjadi Rp42.700/m²/tahun perlu dilakukan agar sebanding dengan kabupaten lain
ANALISIS PENGARUH KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM TERHADAP DAMPAK KINERJA PENGGUNA
No full textThis study analyzes the use of Knowledge Management System used in the Ministry of Finance by looking at the factors that influence the performance of its users through the use of variables in the information system success model (Delone and McLean Model). The population of this study were users of Knowledge Management System in the Ministry of Finance units other than the Financial Education and Training Agency. The technique used in collecting samples was incidental sampling through the distribution of online questionnaires by obtaining 91 respondents. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics with the Structural Equation Modeling technique using the SMARTPLS 4 application. Five of the six hypotheses stated were accepted at a significance of 0.05 while one hypothesis was accepted at a significance of 0.1. In general, it can be stated that the implementation of Knowledge Management System has been running well because it has a positive impact on user performance.
Keywords: KMS State Finance; User Performance; Delone and McleanPenelitian ini menganalisis penggunaan Knowledge Management System yang digunakan di Kementerian Keuangan dengan melihat faktor yang memengaruhi kinerja penggunanya melalui penggunaan variabel pada model kesuksesan sistem informasi (Delone and McLean Model). Populasi penelitian ini merupakan pengguna Knowledge Management System di unit Kementerian Keuangan selain Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan sampel adalah insidental sampling melalui penyebaran kuesioner secara online dengan memperoleh 91 responden. Data dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif dan statistika Inferensial dengan teknik Structural Equation Modeling dengan menggunakan aplikasi SMARTPLS 4. Lima dari enam hipotesis yang dinyatakan diterima pada signifikasi 0.05 sedangkan satu hipotesis diterima pada signifikasi 0.1. Secara umum dapat dinyatakan bahwa implementasi Knowledge Management System sudah berjalan baik karena memberikan dampak positif terhadap kinerja pengguna.
Kata Kunci: KMS Keuangan Negara; Kinerja Pengguna; Delone and Mclea
Desain Laporan Keuangan UMKM Berbasis Microsoft Excel
Full text linkProgram pengabdian kepada masyarakat yang diadakan pada UMKM Toko Kami berhasil meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan, di mana kompetensi mereka mengalami kemajuan signifikan, dan rata-rata skor ujian pasca-pelatihan menunjukkan peningkatan yang baik; setelah mengikuti pelatihan, banyak peserta yang dapat menyusun laporan sesuai standar dan merasa lebih percaya diri. Implikasi jangka panjang dari program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, daya saing pasar, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan laporan keuangan, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan usaha mereka
ANALISIS KLASIFIKASI BARANG EKSPOR PRODUK SAMPINGAN DAN LIMBAH PABRIK MINYAK SAWIT
No full textPalm oil processing factories that produce Crude Palm Oil (CPO) and its derivatives also generate by-products. Although these by-products are categorized as waste, they still possess potential nutritional value and added economic value that can be optimized. One notable by-product is liquid waste known as Palm Oil Mill Effluent (POME). CPO and several of its derivatives are export commodities subject to Export Duty (Bea Keluar/BK) and/or levies imposed by the Public Service Agency of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS), referred to as Export Levy (Pungutan Ekspor/PE). The classification of CPO by-products may lead to disagreements between the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) and exporters, which can escalate into formal objections to DGCE decisions or appeals to the Tax Court. This research aims to analyze the product classification of CPO-derived by-products that have undergone specific treatments and to evaluate the BK and PE tariffs applied to both on-grade and off-grade CPO. A qualitative research method is employed, supported by secondary quantitative data from 2021 to 2024, including BK and PE tariff data, as well as records of objections and appeals. Qualitative data are gathered from literature reviews and case studies of CPO exports. The analysis reveals that the Harmonized System (HS) classification stated in regulations issued by the Ministry of Industry, BPDPKS levy provisions, and BK regulations do not fully comply with HS classification principles. In some cases, the classification of CPO by-products in BPDPKS regulations is inconsistent with those in BK regulations. Moreover, the current ad valorem PE tariffs fail to ensure fairness, as both high-quality and low-quality CPO are subject to the same levy despite considerable differences in international market prices.Pabrik yang mengolah kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya akan menghasilkan produk sampingan (by product). Produk samping sekalipun sudah menjadi limbah, masih memiliki potensi nilai nutrisi maupun nilai tambah yang bisa dioptimalkan. Salah satu produk sampingan yaitu limbah cair berupa Palm Oil Mill Effluent (POME). CPO dan beberapa produk turunannya merupakan komoditi ekspor yang terkena Bea Keluar (BK) dan/atau pungutan layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) atau Pungutan Ekspor (PE). Komoditi by product CPO berpotensi menimbulkan ketidaksepakatan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan eksportir yang berujung kepada proses keberatan atas penetapan pejabat DJBC maupun proses banding ke Pengadilan Pajak. Penelitian bertujuan menganalisis klasifikasi barang atas turunan CPO berupa by product yang telah melalui perlakuan khusus dan menganalisis tarif BK dan tarif PE antara produk on grade dan off grade CPO. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder bersifat kuantitatif periode 2021 s.d. 2024 yaitu data tarif BK, tarif PE, serta keberatan dan banding. Data kualitatif study literature dan case study ekspor CPO. Hasil analisis menyimpulkan klasifikasi Harmonized System (HS) yang dituangkan dalam Permenperin, PMK Layanan Pungutan BPDPKS dan PMK Bea Keluar belum sesuai dengan prinsip-prinsip klasifikasi sesuai HS Code. Untuk barang-barang tertentu, klasifikasi barang turunan CPO yang tertuang dalam PMK Layanan Pungutan BPDPKS belum sesuai dengan PMK Bea Keluar. Tarif advalorem untuk pemungutan PE belum mencerminkan keadilan karena baik CPO kualitas bagus maupun CPO kualitas jelek, dikenakan PE yang sama padahal harga internasional kedua komoditi ini relatif jauh