Universitas Hasanuddin: e-Journals
Not a member yet
10100 research outputs found
Sort by
PENGARUH PENGELOLAAN SUKU CADANG TERHADAP KELANCARAN OPERASIONAL PADA PT PELAYARAN SAMUDERA RIZQI : Bahasa Indonesia
Get PDFThis study aims to describe the condition of spare parts management and operational smoothness, as well as to analyze the influence of spare parts management on operational smoothness at PT Pelayaran Samudera Rizqi. The research employed a descriptive quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to 60 respondents who are active employees of the company. The descriptive analysis results show that the average score for spare parts management is 4.08 and for operational smoothness is 4.03, both of which fall into the "good" category. Simple regression analysis yielded a t-value of 8.369, which is greater than the t-table value of 1.671, with a significance level of 0.001. This indicates a significant influence of spare parts management on operational smoothness. The coefficient of determination (R Square) is 0.547, suggesting that 54.7% of the variation in operational smoothness is explained by spare parts management, while the remaining 45.3% is influenced by other factors outside the scope of this study. The resulting regression equation model is Y = 11.695 + 0.805X. These findings emphasize that effective spare parts management plays a crucial role in supporting the smooth operation of shipping company activities.
Keywords: spare parts management, shipping, operational smoothnessPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pengelolaan suku cadang dan kelancaran operasional serta menganalisis pengaruh pengelolaan suku cadang terhadap kelancaran operasional pada PT Pelayaran Samudera Rizqi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 60 responden yang merupakan karyawan aktif perusahaan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengelolaan suku cadang memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,08 dan kelancaran operasional sebesar 4,03, yang keduanya termasuk dalam kategori baik. Analisis regresi sederhana menghasilkan nilai t hitung sebesar 8,369 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,671 dengan tingkat signifikansi 0,001, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengelolaan suku cadang terhadap kelancaran operasional. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,547 menunjukkan bahwa 54,7% variasi kelancaran operasional dapat dijelaskan oleh pengelolaan suku cadang, sedangkan 45,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Model persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y = 11,695 + 0,805X. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan suku cadang yang efektif berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan pelayaran.
Kata Kunci: pengelolaan suku cadang, pelayaran, kelancaran operasiona
indonesia Analisa Bentuk Komunikasi Dan Standar Bahasa Inggris SMCP Dalam Dunia Maritim Untuk Menunjang Keselamatan Pelayaran Internasional Di MT. Tonda Source
No full textEffective communication and structured language standards are key elements in ensuring the safety of international shipping. This article discusses the process between ships and related parties, such as control vessels, as well as between on the high seas, with a focus on the importance of using STANDARD MARITIME COMMUNICATION PHRASES (SMCP) developed by the INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO). SMCP is designed to reduce misunderstandings in emergency and operational situations. This study explores the implementation of SMCP in various scenarios, such as port maneuvers, communication in bad weather, and emergency evacuation, using case studies and simulations. The results of the analysis indicate that obstacles such as cultural differences, accents, and training incompatibilities can affect communication effectiveness. Thus, recommendations are given to improve seafarer training and the integration of modern communication technology to support global shipping safety. The research framework is that all ship operational activities have a very important thing, especially the operation of communication and navigation equipment on board, so it is necessary to conduct an analysis in this study. One effort to improve the understanding of ship watch officers about the operation of communication and navigation equipment above is to conduct routine checks and evaluations of the training. so that the watch officers can understand the importance of safety when sailing on the high seas.Komunikasi yang efektif dan standar bahasa yang terstruktur merupakan elemen kunci dalam menjamin keselamatan pelayaran internasional. artikel ini membahas proses antar kapal dan pihak terkait, seperti port kontrol, serta antara kapal dilaut lepas, dengan fokus pada pentingnya penggunaan STANDARD MARITIME COMMUNICATION PHRASES (SMCP) yang dikembangkan oleh INTERNASIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO). SMCP dirancang untuk mengurangi kesalahpahaman linguistik dalam situasi darurat maupun operasional. penelitian ini mengekplorasi implementasi SMCP dalam berbagai skenario, seperti manuver dipelabuhan, komunikasi pada cuaca buruk, dan evakuasi darurat, menggunakan studi kasus dan simulasi. hasil analisis menunjukan bahwa kendala seperti perbedaan budaya, aksen, ketidaksuaian pelatihan dapat memengaruhi efektifitas komunikasi. dengan demikian, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan pelatihan pelaut dan integrasi teknologi komunikasi modern guna mendukung keselamatan pelayaran global. Adapun kerangka penelitian adalah bahwa seluruh aktivitas operasional kapal memiliki hal yang sangat penting terutama pengoperasian alat komunikasi dan navigasi diatas kapal sehingga perlu dilakukan analisis pada penelitian ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman officer jaga kapal tentang pengoperasian alat komunikasi dan navigasi diatas kapal adalah dengan diadakan pengecekan rutin dan evaluasi dari pelatihan tersebut. sehingga officer jaga dapat memahami pentingnya keselamatan pada saat berlayar dilaut lepas
Optimalisasi Program Maintenance Dan Peningkatan Kinerja Wire Crane Dengan Mitigasi Risiko Proses Bongkar Muat Kapal M.V Hanglima
Get PDFWire cranes play a crucial role in the loading and unloading process on ships, especially in ports lacking land-based crane facilities. However, several problems were encountered on the MV Hanglima, including wire rope damage, overloading, and poor operational risk mitigation. This study aims to analyze wire crane maintenance, optimize its performance, and identify mitigation strategies for potential damage and accidents. The study employed a case study approach with thematic analysis, through observation, interviews, and documentation on board the MV Hanglima. The results indicate that the frequency of wire crane maintenance depends on the intensity of use and the working environment. Lifting loads exceeding safe limits can accelerate wire rope damage and reduce crane operational efficiency. Furthermore, lack of operator training, negligence in the use of personal protective equipment, and weak communication systems contribute to the increased risk of workplace accidents. Effective mitigation strategies include regular inspections, the use of load sensors, routine lubrication, and the implementation of emergency response standard operating procedures (SOPs). In conclusion, optimizing maintenance programs and integrated risk mitigation can improve wire crane performance and support the smooth and safe loading and unloading process on board.Wire crane memiliki peranan penting dalam proses bongkar muat di kapal, terutama di pelabuhan yang tidak memiliki fasilitas crane darat. Namun, pada Kapal MV Hanglima ditemukan beberapa permasalahan seperti kerusakan wire rope, kelebihan beban (overloading), serta lemahnya mitigasi terhadap risiko operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perawatan wire crane, mengoptimalkan kinerjanya, serta mengidentifikasi strategi mitigasi terhadap potensi kerusakan dan kecelakaan. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode analisis tematik, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di atas Kapal MV Hanglima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi perawatan wire crane bergantung pada intensitas penggunaan dan lingkungan kerja. Beban angkat yang melebihi batas aman dapat mempercepat kerusakan wire rope dan menurunkan efisiensi operasional crane. Selain itu, kurangnya pelatihan operator, kelalaian dalam penggunaan alat pelindung diri, serta lemahnya sistem komunikasi menjadi penyebab meningkatnya risiko kecelakaan kerja. Strategi mitigasi yang efektif meliputi inspeksi berkala, penggunaan sensor beban, pelumasan rutin, serta penerapan SOP penanganan darurat. Kesimpulannya, optimalisasi program maintenance dan mitigasi risiko secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja wire crane serta mendukung kelancaran dan keselamatan proses bongkar muat di atas kapal
Determinan Kinerja Keuangan BUMN: Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, dan Ukuran Perusahaan
Get PDFPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2022. Kinerja lingkungan diukur menggunakan indeks pengungkapan GRI Standards 2021 (seri 300), biaya lingkungan diukur berdasarkan total pengeluaran terkait lingkungan, dan ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural total aset. Kinerja keuangan diproksikan dengan Return on Assets (ROA). Sampel penelitian terdiri dari 12 BUMN dengan annual report dan sustainability report yang lengkap sehingga menghasilkan 60 observasi tahunan. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan ukuran perusahaan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik, alokasi biaya lingkungan yang memadai, serta skala perusahaan yang besar berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan BUMN
Indigenous Inclusion in Global Trade: New Zealand’s CPTPP Strategy for Māori (2019–2023)
Get PDFThis study aims to analyze how New Zealand achieves Māori inclusion in trade through the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). New Zealand\u27s policy is crucial for addressing three main challenges: the need for adaptation and a deep understanding of cultural, political, and trade practices aligned with the CPTPP. The methods used in this study include document analysis, policy analysis, and a literature review to understand the relationship between New Zealand and the Māori in cooperating under a free trade agreement. The research findings indicate that during the 2019–2023 period, New Zealand undertook several policy initiatives to achieve inclusive trade for Māori through the CPTPP. These policies include the establishment of the official board TFAAB, which functions to provide recommendations and critiques regarding decisions and policies made by the Crown related to inclusive trade in the CPTPP. New Zealand also established institutions and support communities that specifically act as Māori representatives in addressing provisions to be agreed upon in the CPTPP, such as Te Taumata, Ngā Toki Whakarururanga, FOMA, and the National Iwi Chairs Forum. During this period, New Zealand also offered solutions to address claims raised by the Māori, such as the revision of the Plant Variety Act and matters related to digital trade
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXI/2024 : REFORMASI LEGISLASI BIDANG KEPEMILUAN DI INDONESIA: LEGAL IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 135/PUU-XXI/2024: LEGISLATIVE REFORM IN THE FIELD OF ELECTIONS IN INDONESIA
No full textGeneral elections are a manifestation of the people\u27s sovereignty as stipulated in Article 22E, paragraph (1) of the 1945 Constitution. However, the Constitutional Court\u27s Decision No. 135/PUU-XXI/2024 revises the understanding of simultaneous elections, which was previously interpreted as the conduct of all elections at once, into a model of clustering between National and Local Elections. This study aims to analyze the legal implications of this decision on the implementation of elections in Indonesia. Using a normative juridical approach, the analysis indicates that the separation of election schedules may result in vacancies in regional head and regional parliament positions in 2029 and create inconsistencies with the five-year election cycle stipulated in the 1945 Constitution. Therefore, this research proposes legislative reforms in the electoral field, emphasizing the importance of synchronization between national and local election stages to ensure government continuity and the stability of representative democracy in Indonesia.Pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024 mengubah tafsir keserentakan Pemilu yang selama ini dipahami sebagai penyelenggaraan seluruh pemilihan dalam satu waktu, menjadi model klasterisasi antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum putusan tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif, hasil analisis menunjukkan bahwa pemisahan jadwal Pemilu berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD pada tahun 2029, serta berimplikasi pada ketidaksesuaian periodisasi lima tahunan dalam UUD 1945. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konseptual terhadap transisi sistem Pemilu serentak menuju model klasterisasi dalam perspektif living constitution. Kesimpulannya, diperlukan rekonstruksi hukum Pemilu agar pelaksanaan putusan MK tetap selaras dengan asas kedaulatan rakyat, kesinambungan pemerintahan, dan stabilitas demokrasi konstitusional
AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS HAKIM DALAM MENJAMIN PERADILAN YANG BERKEADABAN PUBLIK: -
Get PDFThe profession of judge plays a central role in law enforcement and justice under the Indonesian Judiciary. In addition to legal expertise, this profession demands high moral integrity, including honesty, courage, and independence. The independence of the judiciary must be balanced with accountability to create dignified judges. This study aims to examine the urgency of strengthening the integrity and accountability of judges through a legal literature study approach. The study found that perceptions of justice are often influenced by social position, even though the principle of equality before the law is guaranteed by Article 28D(1) of the 1945 Constitution. The novelty of this study lies in the idea of harmonising justice in three dimensions law, morality, and social justice as well as the assertion that justice must be the top priority over human rights issues or legalistic aspects alone. The conclusion shows that integrity and accountability are the main foundations for building a fair and dignified judiciary that effectively protects the rights of citizensProfesi hakim memegang peran sentral dalam penegakan hukum dan keadilan di bawah Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Selain keahlian hukum, profesi ini menuntut integritas moral yang tinggi, mencakup kejujuran, keberanian, dan kemandirian. Kemandirian lembaga peradilan harus diimbangi dengan akuntabilitas untuk mewujudkan hakim yang bermartabat. Studi ini bertujuan mengkaji urgensi penguatan integritas dan akuntabilitas hakim melalui pendekatan studi literatur hukum. Penelitian menemukan bahwa persepsi keadilan kerap dipengaruhi posisi sosial, meskipun asas equality before the law dijamin dalam Pasal 28D(1) UUD 1945. Kebaruan studi ini terletak pada gagasan harmonisasi keadilan dalam tiga dimensi hukum, moralitas, dan keadilan sosial serta penegasan bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama dibanding isu HAM atau aspek legalistik semata. Simpulan menunjukkan bahwa integritas dan akuntabilitas adalah fondasi utama untuk membangun peradilan yang adil, bermartabat, dan efektif melindungi hak warga negara.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Integritas Hakim, Kekuasaan Kehakima
ENVIRONMENTAL CRISIS COMMUNICATION IN URBAN WASTE MANAGEMENT: DISCOURSE ANALYSIS OF BANJARMASIN GOVERNMENT’S STRATEGY
Get PDFThe waste crisis in Banjarmasin City, triggered by the closure of the Basirih Final Disposal Site in February 2025 has posed significant challenges in environmental management and public communication. The Government, through various statements and media, has communicated its crisis communication strategy to solve this problem and has invited the public for their active participation. The purpose of this research is to analyze the environmental crisis communication strategy used by the Banjarmasin city government and to study how discourse is formed in conveying public messages. Using a qualitative approach with discourse critical analysis method by Norman Fairclough, data is obtained by media documentation, official statement, and interview with related parties. Result of this research shows that the government framed the crisis as a collective responsibility, using collaborative narrative and moral calls to raise public awareness. This strategy serves as a form of legitimacy for emergency policy as well as a means of building public trust. This research has contributed in understanding environmental crisis communication practice and the importance of discourse construction in forming opinion and public participation
DIGITAL SELF-PRESENTATION: PERSONAL BRANDING STRATEGIES ON SOCIAL MEDIA AMONG STUDENTS IN INDONESIA AND THE PHILIPPINES
Get PDFThis qualitative study, grounded in Personal Branding Theory, examines how cultural contexts shape digital self-presentation and personal branding strategies among college students in Indonesia and the Philippines. The study focused exclusively on Instagram and Facebook as the primary social media platforms. Semi-structured interviews were conducted with 20 participants, consisting of 10 students from Camarines Sur Polytechnic Colleges (Philippines) and 10 students from Politeknik Negeri Padang (Indonesia), along with a review of their publicly accessible profiles. The findings reveal that Indonesian students are more focused on curating aesthetic aspects of their social media feeds, maintaining consistent visual styles to reflect professionalism and cultural expectations of modesty. In addition, they frequently use “dummy” or secondary Instagram accounts to communicate more freely with close friends, allowing them to segment their audiences and preserve a controlled public image. Conversely, Filipino students adopt a more open and expressive approach, using Facebook to highlight academic accomplishments, share personal narratives, and incorporate religious or motivational themes, consistent with cultural values of community belonging and faith. These contrasting strategies illustrate how personal branding practices are negotiated within culturally rooted understandings of self-presentation. The study underscores the significance of culturally sensitive digital literacy education to help students balance global personal branding practices with local values
STRATEGI KOMUNIKASI OPINION LEADER MEMBANGUN KETAHANAN PEDAGANG MEBEL DI MASA KETIDAKPASTIAN EKONOMI
Get PDFKajian ini bertujuan mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis strategi komunikasi opinion leader,dalam jaringan komunikasi , yang di bangun pedagang mebel sehingga mereka mampu beradaptasi di masa ketidakpastian ekonomi. Target khusus dalam penelitian ini, adalah menemukan strategi Komunikasi opinion leader, proses pembentukan jaringan komunikasi yang terjadi. Sehingga temuan ini bisa dijadikan acuan membentuk pedagang mebel yang tangguh dan unggul dalam situasi Krisis.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan depth Interview. Melalui teknik dokumentasi diperoleh data data sekunder tentang gambaran lokus penelitian. Melalui teknik observasi lapangan diperoleh data data primer melalui pengamatan, bagaimana proses pembuatan mebel, kegiatan pemasaran yang mereka lakukan sehari hari, serta veryfikasi data data yang diperoleh dari teknik dokumentasi dan teknik depth interview. Sedangkan melalui depth interview diperoleh data data primer yang penting yaitu Strategi komunikasi yang dimainkan opinion leader, proses pembentukan jaringan komunikasi, serta pemanfaatannya. Data data kualitatif dari informan baik dari opinion leader, pedagang mebel, akan di elaborasi dalam kegiatan FGD. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman. Penelitian yang dilakukan target unggulannya adalah mencetak sumber daya manusia unggul dalam bidang lingkungan lahan basah, menemukan ilmu yang membumi sesuai dengan lingkungan lahan basah, serta kemampuan yang unggul dalam mengelola lahan dilingkungan lahan basah. Penelitian ini berhasil menemukan Strategi komunikasi opinion leader yang sangat penting ditengah ketidakpastian ekonomi. Strategi komunikasi dari opinion leader tersebut adalah menerapkan manajemen komunikasi, Komunikai persuasi serta komunikasi koersi. Dengan strategi ini melalui jaringan komunikasi opinion leader berhasil mengurangi permasalahan pedagang mebel. Melalui pelanggannya yang merekrut pekerja meubelnya, pekerja yang berubah menjadi pedagang meubel, terbentuk jaringan komunikasi dan usaha sampai ke kota kota di luar amuntai, yang meliputi provinsi Kalimantan selatan, tengah dan timur. Pedagang kecil mebel kaca khususnya yang mengalami kesulitan parah di masa ketidakpastian ekonomi, bahkan kesulitan tersebut ada yang membawa mereka gulung tikar alias bangkrut. Pada umumnyamereka berharap bisa melakukan peminjaman di bank. Tetapi procedure, persyaratan( seperti harus ada anggunan), sistem yang kurang sreg bagi mereka (dianggap mengandung riba) akhirnya keinginan meminjam di bank di urungkan. Selanjutnya mereka berharap agar masalah yang mereka hadapi bisa dibantu pemecahannya oleh pemerintah, ternyata instansi terkait belum punya program, bantuan, pelatihan yang mampu menolong mereka