Universitas Hasanuddin: e-Journals
Not a member yet
10100 research outputs found
Sort by
ANALISIS PENERAPAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI ANGGOTA MILITER DI INDONESIA
Full text linkFenomena perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) semakin meningkat seiring perkembangan globalisasi yang memperluas interaksi sosial dan mobilitas antarnegara. Kondisi ini menuntut adanya pengaturan hukum yang komprehensif guna menjembatani perbedaan sistem hukum nasional dan prinsip hukum internasional dalam pengaturan hukum bidang perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan dinamika perkawinan campuran bagi anggota militer dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, serta mengkaji pergeseran paradigma pengaturannya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan perkawinan bagi anggota TNI, khususnya terhadap pasangan WNA, tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga disiplin, loyalitas, serta kerahasiaan militer yang berkaitan langsung dengan keamanan negara. Namun, pembatasan tersebut berpotensi membatasi hak konstitusional prajurit untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B UUD NRI 1945, sehingga menimbulkan pertentangan norma antara hak individu dan kepentingan institusional militer. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi dualisme norma hukum antara hukum perdata dan hukum militer yang berdampak pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi hukum antara hukum nasional, hukum militer, dan prinsip HPI guna mewujudkan kepastian hukum yang adil sekaligus menjaga stabilitas dan integritas pertahanan negara.Fenomena perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) semakin meningkat seiring perkembangan globalisasi yang memperluas interaksi sosial dan mobilitas antarnegara. Kondisi ini menuntut adanya pengaturan hukum yang komprehensif guna menjembatani perbedaan sistem hukum nasional dan prinsip hukum internasional dalam pengaturan hukum bidang perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan dinamika perkawinan campuran bagi anggota militer dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, serta mengkaji pergeseran paradigma pengaturannya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan perkawinan bagi anggota TNI, khususnya terhadap pasangan WNA, tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga disiplin, loyalitas, serta kerahasiaan militer yang berkaitan langsung dengan keamanan negara. Namun, pembatasan tersebut berpotensi membatasi hak konstitusional prajurit untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B UUD NRI 1945, sehingga menimbulkan pertentangan norma antara hak individu dan kepentingan institusional militer. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi dualisme norma hukum antara hukum perdata dan hukum militer yang berdampak pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi hukum antara hukum nasional, hukum militer, dan prinsip HPI guna mewujudkan kepastian hukum yang adil sekaligus menjaga stabilitas dan integritas pertahanan negara
TINJAUAN HUKUM PEMILU TERHADAP MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA DPR DI INDONESIA
No full textThis study analyzes legal issues in legislative elections in Indonesia by highlighting three main interrelated issues, namely the crisis of meritocracy in political recruitment, high political costs, and the application of electoral thresholds. From a constitutional law perspective, elections are a constitutional instrument for realizing people\u27s sovereignty as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. However, this study shows that the implementation of election regulations does not fully reflect the fundamental principles of honest, fair, open elections that provide equal opportunities as emphasized in Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Using a normative legal approach with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach, this study evaluates the relationship between electoral regulation design and the political behavior of actors. The analysis shows that the mechanism for recruiting legislative candidates still relies on personal loyalty and financial capacity, which contradicts the principles of meritocracy and justice in electoral law. High-cost politics also narrows political access for non-elite groups, weakens election integrity, and creates dependence on external funding. Meanwhile, the 4% electoral threshold, which aims to simplify the party system, has implications for reduced political representation and the emergence of tensions between political system efficiency and the protection of citizens\u27 political rights. This study concludes that the combination of these three factors has shaped a procedural democracy that lacks the substance of representative democracy. These findings contribute theoretically through the integration of legal and electoral policy analysis to assess the quality of democracy in Indonesia.Kajian ini menganalisis problematika hukum dalam pemilu legislatif di Indonesia dengan menyoroti tiga isu utama yang saling berkaitan, yakni krisis meritokrasi dalam rekrutmen politik, tingginya biaya politik, dan penerapan ambang batas elektoral. Dalam perspektif hukum tata negara, pemilu merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi pemilu belum sepenuhnya mencerminkan asas-asas fundamental pemilu yang jujur, adil, terbuka, dan memberikan kesempatan setara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach, penelitian ini mengevaluasi hubungan antara desain regulasi elektoral dan perilaku politik aktor. Analisis menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen calon legislatif masih bertumpu pada loyalitas personal dan kapasitas finansial, sehingga bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan asas keadilan dalam hukum pemilu. Politik berbiaya tinggi turut mempersempit akses politik bagi kelompok non-elite, memperlemah integritas pemilu, dan menimbulkan ketergantungan pada pendanaan eksternal. Sementara itu, ambang batas elektoral sebesar 4% yang bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian berimplikasi pada berkurangnya representasi politik dan munculnya ketegangan antara efisiensi sistem politik dan perlindungan hak politik warga negara.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi ketiga faktor tersebut telah membentuk konfigurasi demokrasi yang bersifat prosedural tetapi kurang mencerminkan substansi demokrasi representatif. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi analisis hukum dan kebijakan pemilu untuk menilai kualitas demokrasi di Indonesia.
Nonlinear Robust Sliding Mode Control for Measles with Parameter Uncertainties
Full text linkMeasles is a highly contagious viral disease that persists as a global threat following its resurgence in 2018–2019. The SVEIR epidemic model is considered to represent the dynamics of measles. Various factors affecting the spread of measles result in uncertainties and imprecision in the modelling of measles, thereby a robust control strategy is required to eradicate the disease. The aim of the study is to design a nonlinear robust sliding mode control to drive the number of individuals exposed to or infected with measles to zero through a targetted tracking scheme, despite uncertainties in measles dynamics. This is achieved by administering treatments to exposed and infected individuals while maintaining the existing levels of vaccination. The proposed control strategies have been proven to achieve the tracking objective analytically by employing Lyapunov\u27s stability theorem and Barbalat\u27s Lemma. Employing an adaptive switching gain that is updated online during the design process eliminates the necessity of prior information on the bounds of model uncertainties. Numerical simulations of different cases involving parameter uncertainty and diminishing rates were carried out to evaluate control performance. Using a saturation function and a tangent hyperbolic function instead of a sign function in the controllers and adjusting the rate of switching gain updating can reduce chattering incidents arising from the implementation of sliding mode control. Within the nine cases of parameter uncertainties considered, the robust sliding mode control strategy is effective in eradicating the disease, with average reductions in the number of exposed and infected individuals of 80.82–81.57% and 81.01–84.18%, respectively
Karakterisasi Beberapa Benih Tanaman Pangan: Characterization Of Several Food Crop Seeds
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari empat jenis benih tanaman pangan. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium benih di Polbangtan Yoma. Metode yang digunakan adalah uji RKLT dengan lima ulangan. Jenis-jenis benih yang diuji kualitasnya terdiri dari empat jenis yaitu padi, jagung, kedelai dan kacang panjang. Parameter yang diamati antara lain panang benih, diamater benih, kuran benih, bobot 1000 butir, uji kemurnian benih, ukuran benih dan karakteristik benih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik benih yang diamati pada benih padi, jagung, kedelai dan kacang panjang antara lain termasuk benih tanaman pangan dan hortikultura, dengan ukuran benih sedang hingga besar. Dari segi mutu fisiknya terlihat bahwa benih memiliki tingkat kemurnaian yang cukup baik dan ukuran panjang dan diameter benih yang berbeda-beda
UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN UPDATE SKRINING DAN TATALAKSANA PREEKLAMSIA CEGAH EKLAMSIA PADA IBU HAMIL DAN KADER DI PUSKESMAS SUDIANG MAKASSAR
Full text linkHypertension in pregnancy is one of the most common problems and causes one in three maternal deaths in the world. In Indonesia, preeclampsia causes 30-40% of maternal deaths and 30-50% of perinatal deaths. To reduce the morbidity and mortality rates associated with preeclampsia, a moral contribution is made in the form of health education at the Community Health Center, which is expected to be able to increase the level of knowledge and attitudes of the community, especially pregnant women and cadres, towards efforts to screen for and manage preeclampsia to prevent the occurrence of eclampsia. This activity was carried out by counseling 50 people at the Sudiang Makassar Community Health Center on May 30, 2024. An initial questionnaire was completed before the counseling and a questionnaire was completed after the counseling. Data from the questionnaire were processed using the SPSS program. The results of this activity were that the activity was carried out well, and participants were active in the question and answer session. Statistically, there was an increase in the value of the questionnaire before and after counseling with a p-value of 0.000. From this activity, it can be concluded that there has been an increase in the knowledge of pregnant women and cadres in the Sudiang Community Health Center area regarding preeclampsia screening and management efforts to prevent eclampsia which can be seen based on the statistical results of filling out the questionnaire. --- Hipertensi dalam kehamilan merupakan salah satu masalah tersering sebagai penyebab satu dari tiga mortalitas ibu di dunia. Di Indonesia preeklamsia menyebabkan 30- 40% kematian maternal dan 30- 50% kematian perinatal. Dalam upaya mengurangi angka morbiditas dan mortalitas yang terkait dengan preeklampsia, maka dilakukan kontribusi moril berupa penyuluhan kesehatan di Puskesmas, diharapkan mampu meningkatkan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat khususnya ibu hamil dan kader terhadap upaya skrining dan tatalaksana preeklamsia untuk mencegah terjadinya eklamsia. Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyuluhan kepada 50 orang di Puskesmas Sudiang Makassar pada tanggal 30 Mei 2024. Dilakukan pengisian kuesioner awal sebelum penyuluhan dan pengisian kuesioner setelah penyuluhan. Data hasil kuesioner diolah dengan program SPSS. Hasil dari kegiatan ini yaitu kegiatan terlaksana dengan baik, peserta aktif dalam kegiatan sesi tanya jawab. Secara statistik didapatkan peningkatan nilai kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan dengan nilai p sebesar 0,000. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan terjadi peningkatan pengetahuan ibu hamil dan kader di wilayah Puskesmas Sudiang tentang upaya skrining dan tatalaksana preeklamsia untuk mencegah eklamsia dimana terlihat berdasarkan hasil statistik pengisian kuesioner
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI LINGKUNGAN DESA PURWOREJO KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
Full text linkMarriage is referred to as a social contract between a man and a woman in a legal bond. A legal marriage is a marriage registered in the country as regulated in the Marriage Law. The minimum age limit for marriage for women and men is 19 years. Even though it has been strictly regulated, the number of child marriages is still high. In this empowerment activity, it was discovered that there were quite a lot of requests for marriage dispensation in court, especially in the Kajen Religious Court which is the jurisdiction of the area where this service is carried out. The aim of this empowerment is to increase understanding and impacts related to child marriage. The research method used is empowerment outreach and free legal consultation service posts in efforts to prevent child marriage. Initially, the participants thought it was normal regarding the practice of child marriage as long as the bride and groom mutually agreed. After carrying out this activity, participants understand and know that the practice of child marriage can have legal impacts. Apart from that, underage marriage has an impact on mental health, physical health, and even education level. The level of success of this activity is that the participants understand the legal threats that can ensnare parents who support child marriage. The participants suggest to the service implementation team that this kind of service be held with the target of regular youth posyadu so that teenagers understand the impact of child marriage. --- Perkawinan disebut sebagai kontrak sosial antara laki – laki dan perempuan dalam ikatan yang sah. Perkawinan sah adalah perkawinan yang tercatat di negara sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Perkawinan. Batas usia minimal perkawinan perempuan dan laki-laki, yaitu 19 tahun. Meskipun sudah diatur secara tegas, tetapi angka perkawinan di bawah umur masih banyak. Pada kegiatan pemberdayaan ini telah ditemukan fakta bahwa permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan cukup banyak, terutama di Pengadilan Agama Kajen yang menjadi yurisdiksi dari wilayah tempat pelaksanaan pengabdian ini. Tujuan pemberdayaan ini, yaitu meningkatkan pemahaman dan dampak terkait perkawinan di bawah umur. Metode Penelitian yang digunakan adalah sosialisasi pemberdayaan dan pos pelayanan konsultasi hukum gratis dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Semula peserta mengira biasa saja terkait praktik perkawinan di bawah umur asalkan saling sepakat antara pihak mempelai. Setelah dilakukan kegiatan ini, peserta paham dan mengetahui bahwa praktik perkawinan di bawah umur dapat berdampak hukum. Selain itu, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak terhadap kesehatan mental, kesehatan fisik, bahkan tingkat pendidikan. Tingkat keberhasilan dari kegiatan ini, yaitu peserta menjadi paham terkait ancaman hukum yang dapat menjerat orangtua yang mendukung terjadinya perkawinan di bawah umur, peserta menyarankan kepada tim pelaksana pengabdian u ntuk diadakan pengabdian seperti ini dengan sasaran posyadu remaja secara rutin agar remaja menjadi paham terkait dampak dari perkawinan di bawah umur
SINERGI PENTAHELIX DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN EKONOMI UMKM DISABILITAS TUNA NETRA DI KOTA DENPASAR
Full text linkThis community service activity aims to promote the economic independence of blind disability MSME actors in Denpasar City through the Pentahelix model approach. This model involves five key elements: academia, business actors, the community, government, and media. The activity was conducted at the Teratai SME for the Blind Disability, using methods such as pre-surveys, field surveys, program implementation, and evaluation. The findings revealed that the main challenges faced by the SME partners include unstructured financial record-keeping, insufficient promotion, and limited market access. Academics played a role in developing an accounting application based on Microsoft Access for transaction recording in accordance with SAK EMKM standards. Businesses were supported through training and the creation of an online catalog to expand market reach. The community, through KUBE Gantari Jaya, facilitated training and product bazaars. The Denpasar City Government provided support through the provision of facilities and legalization of the disability-owned SME community. Pusaka Denpasar is a collaboration platform involving the government, partners, cooperatives, and SMEs to advance cooperatives and SMEs in the city of Denpasar. The Cooperative and SME Agency acts as a facilitator in providing legal and administrative documents, while collaboration partners play a role in mentoring through various cooperation programs. Social media and mass media are also used as promotional tools to increase product visibility. Evaluation of the activities shows an increase in knowledge and confidence among visually impaired SME operators in managing their businesses more independently and professionally. Synergy among the elements in the Pentahelix model has proven effective in supporting the development of SMEs for persons with disabilities toward sustainable economic independence. --- Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi pelaku UMKM disabilitas netra di Kota Denpasar melalui pendekatan model Pentahelix. Model ini melibatkan lima unsur utama yaitu akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Kegiatan ini dilaksanakan di UMKM Disabilitas Teratai, dengan metode berupa pra-survei, survey lapangan, pelaksanaan program, hingga evaluasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi mitra UMKM antara lain pencatatan keuangan yang belum terstruktur, kurangnya promosi, serta keterbatasan akses pasar. Akademisi berperan dalam penyusunan aplikasi akuntansi berbasis Microsoft Access untuk pencatatan transaksi sesuai standar SAK EMKM. Bisnis didorong melalui pelatihan dan pembuatan katalog online guna memperluas jangkauan pasar. Komunitas, melalui KUBE Gantari Jaya, memfasilitasi pelatihan dan bazzar produk. Pemerintah Kota Denpasar mendukung dengan penyediaan fasilitas dan legalisasi komunitas UMKM disabilitas. Pusaka Denpasar adalah platform kolaborasi yang melibatkan pemerintah, mitra, koperasi, dan UMKM untuk memajukan koperasi dan UMKM di kota Denpasar. Dinas Koperasi dan UMKM berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan dokumen legal dan administrasi, sementara mitra kolaborasi berperan dalam pembinaan melalui berbagai program kerjasama. Media sosial dan media massa juga digunakan sebagai alat promosi untuk meningkatkan visibilitas produk. Evaluasi kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri pelaku UMKM disabilitas netra dalam mengelola usahanya secara lebih mandiri dan profesional. Sinergi antar unsur dalam model Pentahelix terbukti efektif mendukung pengembangan UMKM disabilitas menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan
Peran Diaspora Arab di Indonesia: Jejak Perdagangan, Islamisasi, Pendidikan, dan Budaya di Gresik Sejak Abad XIX
Full text linkThe purpose of this study is to explain the contributions made by the Arab diaspora in Gresik, Indonesia, over the years in various fields, including trade, Islamization, education, and culture. Gresik, a major trading center on the north coast of Java, attracted an Arab community, which contributed significantly to the region\u27s social and economic progress. This article uses archival sources and historical research with a literature review approach to demonstrate that the Arab diaspora not only strengthened global trade networks but also contributed to the spread of Islam by building mosques and educational institutions. Furthermore, the Arab presence in Gresik also left a deep impression on the area\u27s social and cultural landscape, as seen in art, architecture, and customs. This study demonstrates that the contribution of the Arab diaspora has been a significant factor in shaping Gresik\u27s distinctive local identity, which remains to this day
Differences in the Effect of Sacroiliac Joint Mobilization and Joint Stretches on Lumbar Range of Motion in Sacroiliac Joint Dysfunction–Related Low Back Pain
Full text linkAims: This study aimed to determine the difference in the effects of Sacroiliac Joint Mobilization and Sacroiliac Joint Stretches on improving lumbar ROM in low back pain caused by sacroiliac joint dysfunction. This quasi-experimental research used a randomized pre-test-post-test two-group design.
Methods: The study involved 20 participants, randomly allocated into two groups: 10 participants in Group 1 receiving Sacroiliac Joint Mobilization and 10 participants in Group 2 receiving Sacroiliac Joint Stretches. Data were collected by measuring lumbar ROM during flexion and extension in both the pre-test and post-test phases.
Results: Paired sample t-test analysis showed significant improvements in ROM for both groups with p = 0.000. Furthermore, the independent sample t-test revealed a significant difference between the two groups, with p = 0.034 for flexion (mean difference: 15.2 in Group 2 > 9.6 in Group 1) and p = 0.001 for extension (mean difference: 14.7 in Group 2 > 10.2 in Group 1).
Conclusion: These findings indicate that Sacroiliac Joint Stretches provide a greater improvement in both lumbar flexion and extension ROM compared to Sacroiliac Joint Mobilization in patients with low back pain caused by sacroiliac joint dysfunction
Positive Aspects of Dementia Caregiving: Caregivers\u27 Lived Experiences
Full text linkAims: This study aims to qualitatively explore the positive experiences of caregivers for people with dementia (PwD.
Methods: A descriptive phenomenological design was employed with purposive sampling. This study was conducted in Indonesia by the Alzheimer’s Indonesia organization. Participants were selected using purposive sampling methods. The study involved 11 caregivers, including paid caregivers and family members, including children, grandchildren, spouses, siblings, and other close relatives, who had provided care for at least one year. Data were collected through in-depth interviews conducted face-to-face or via Zoom in 2022. Colaizzi’s method guided the data analysis to extract significant statements, formulate their meanings, and identify emerging themes. Rigor was ensured through data triangulation, peer checking, and participant validation.
Results: The study identified four main themes reflecting the positive experiences of caregivers of persons with dementia: (1) Personal Growth and Development, including increased patience, empathy, and caregiving competence; (2) improved relationships and connections, characterized by stronger emotional bonds and supportive family dynamics; (3) Search for Meaning and Role Satisfaction, where caregiving was seen as a purposeful, spiritually meaningful role; and (4) Positive Psychological Outcomes, such as reduced stress, greater emotional resilience, and enhanced well-being.
Conclusion: Despite the challenges, caregiving for individuals with dementia can lead to personal growth, stronger relationships, a sense of meaning, and emotional resilience. These positive experiences highlight the importance of supporting caregivers and recognizing their strengths