Al-Maiyyah - Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan (E-Journal)
Not a member yet
168 research outputs found
Sort by
Work-Family Climate and Work-Family Conflict on Medical Representative
Full text linkWork climate organization is one of the reasons why work-family conflict occurs. Although research on work-family climate and work-family conflict has been widely carried out in Europe and America, there are still few studies that examine the relationship between the two in Asia, especially in Indonesia. This study aims to examine the relationship between work-family climate and work-family conflict at medical representatives. The method used is quantitative by collecting data through purposive sampling technique and using 105 medical representative respondents who are married and have children. Using Kossek's work-family climate scale and Carlson's standard work-family conflict scale adapted by Artiawati. Data were analyzed using regression analysis. The results of the study simultaneously obtained F = 5.487 p <0.021, which means that there is a relationship between work-family climate and family work conflicts at medical representatives in Indonesia. This result further strengthens that the work-family climate has a relationship with work-family conflict in medical representatives in Indonesia, but partially the work climate has no correlation with work-family conflict. This study concludes that if work-family claims share concerns and make sacrifices well, it can reduce work-family conflict for medical representatives.Iklim kerja organisasi merupakan salah satu penyebab mengapa konflik kerja-keluarga itu terjadi. Meskipun penelitian tentang iklim kerja-keluarga dan konflik kerja-keluarga sudah banyak dilakukan di Eropa dan Amerika, masih sedikit penelitian yang mengkaji hubungan antarkeduanya di Asia, terutama di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara iklim kerja-keluarga dan konflik kerja-keluarga pada medical representative. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling serta menggunakan 105 responden medical representative yang sudah menikah dan memiliki anak. Analisis data menggunakan konsep skala iklim kerja-keluarga Kossek dan skala konflik kerja-keluarga Carlson yang diadaptasi Artiawati Data juga dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian secara simultan diperoleh F = 5,487 p < 0,021 yang artinya ada hubungan antara iklim kerja-keluarga dengan konflik kerja keluarga pada medical representative di Indonesia, namun secara parsial iklim kerja tidak memiliki korelasi dengan konflik kerja-keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila klim kerja-keluarga berbagi keprihatinan dan membuat pengorbanan berjalan dengan baik maka hal tersebut dapat menurunkan konflik kerja-keluarga pada medical representative
Marriage Readiness for Late Adolescence in South Sulawesi
Full text linkThis study aims to analyze indicators of marriage readiness for late adolescents in South Sulawesi. This study used a survey research design using a questionnaire. The research subjects were 860 adolescents aged 15-20 years who came from various levels of education, namely SMA (46.1%) SMK (4%) and undergraduate students (45.5%). The results showed that there are several indicators of marriage readiness in late adolescence. They are (1) economic stability by 51% (2) high education by 22.5%, (3) character adjustment with a partner by 35.6%, (4) parental consent by 26%. In terms of readiness for marriage, about 65.6% of adolescents stated they were not ready to marry, 23.6% were less ready to marry, 5.5% were quite ready, 5.1% were ready, and only 2.5% of them stated they were very ready to marry. In terms of the preparation needed to live a harmonious marriage, (1) communication skills by 59.9%, (2) skills in educating and caring for children 47.9%, (3) work 46.7%, and (4) emotional management 34.5%. While the things that concern adolescents from marriage are 67.5% infidelity, 60.9% being abused, dumped/ignored 45.3%, economically pressured 40.1%, and 29.8% not getting freedom. The implication of this study is to increase the knowledge of related parties, both parents, the community, and the government regarding the description of marriage readiness in late adolescence as material for providing premarital preparation/premarital education to adolescents so that late teens can prepare themselves to fulfill early adult development, namely choosing a partner and marry.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator kesiapan menikah pada remaja akhir di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei dengan menggunakan kuesioner. Subjek penelitian adalah 860 remaja berusia 15-20 tahun yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan yaitu SMA (46,1%) SMK (4%) dan mahasiswa S1 (45,5%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator kesiapan menikah pada remaja akhir, yaitu (1) kemapanan ekonomi sebesar 51% (2) pendidikan yang tinggi sebesar 22,5%, (3) penyesuaian karakter dengan pasangan sebesar 35,6%, (4) persetujuan orang tua sebesar 26%. Dari segi kesiapan menikah, sekitar 65,6% remaja menyatakan tidak siap untuk menikah, 23,6% kurang siap menikah, cukup siap 5,5%, siap 5,1%, dan hanya 2,5% remaja yang menyatakan sangat siap menikah. Dalam hal persiapan yang diperlukan untuk menjalani pernikahan yang harmonis, (1) keterampilan berkomunikasi sebesar 59,9%, (2) keterampilan mendidik dan merawat anak 47,9%, (3) pekerjaan 46,7%, dan (4) pengelolaan emosi 34,5%, sedangkan hal yang menjadi kekhawatiran remaja dari pernikahan adalah 67,5% perselingkuhan, 60,9% diperlakukan kasar, dicampakkan/diabaikan 45,3%, ditekan secara ekonomi 40,1%, dan 29,8% tidak mendapat kebebasan. Implikasi penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan pihak terkait baik orangtua, masyarakat, maupun pemerintah mengenai gambaran kesiapan menikah pada remaja akhir sebagai bahan untuk memberikan premarital preparation/edukasi pranikah pada remaja agar remaja akhir mampu mempersiapkan diri untuk memenuhi tugas perkembangan dewasa awal yakni memilih pasangan dan menikah.  
Parenting Patterns with Development of Social Adaptation for Toddler Age Children
Full text linkParenting patterns are a description of the attitudes and behavior of parents and children in interacting and communicating during parenting activities. The purpose of this study was to determine the relationship between democratic, authoritarian, permissive parenting with the development of adaptation for toddlers at the Posyandu in the working area of the Bojo Baru Health Center, Barru Regency. This research is an analytic survey research with an observational study with a cross-sectional study design. The data analyzed using the chi-square test (x2) with a significant level of = 0.05. There are 67 respondents who met the research criteria. The chi-square test (x²) showed that there was a relationship between democratic parenting (p = 0.02), authoritarian (p = 0.01), permissive (p = 0.03) with the development of adaptation of toddler age children at the Posyandu in the working area of the Bojo Baru Health Center, Barru Regency. Based on the results of the study, we concluded that there was a relationship between democratic, authoritarian, permissive parenting with the development of social adaptation of toddler age children at the Posyandu in the working area of the Bojo Baru Health Center, Barru Regency.Pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui hubungan pola asuh demokratis, otoriter, permisif dengan perkembangan adaptasi anak usia toddler di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Bojo Baru Kabupaten Barru. Penelitian ini adalah penelitian survei analitik dengan studi observasional dengan rancangan study cross sectional. Data dianalisis dengan menggunakan uji chi square (x2) dengan tingkat signifikan α = 0,05. Sebanyak 67 responden yang memenuhi criteria penelitian. Uji chi-square (x²) menunjukkan bahwa ada hubungan pola asuh demokratis (p = 0,02), otoriter (p = 0,01), permisif (p = 0,03) dengan perkembangan adaptasi anak usia toddler di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Bojo Baru Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa ada hubungan pola asuh demokratis, otoriter, permisif dengan perkembangan adaptasi social anak usia toddler di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Bojo Baru Kabupaten Barru
Misunderstanding of Polygamy Verses in the Qur’an
Full text linkLots of misunderstandings in addressing the current practice of polygamy, including faults in interpreting the verses of polygamy in the Qur’anic and misunderstandings in addressing the practice of polygamy by the Prophet Muhammad. This study examines the Qur’anic verses about polygamy and their respective interpretations, and how they relate to the current practice of polygamy. In addition, it also equipped this article with a discussion of the views of Islamic law and positive Indonesian law on polygamy, as well as the impact of polygamy on social life. The results of the study show that the principle of marriage in the concept of the Qur’anic and positive law in Indonesia is to adhere to a monogamous marriage system. The permissibility of polygamy is an obligation that is complicated and tightened and only for people who really need it in a very emergency and accompanied by the condition that they can do justice between wives. Prophet Mohammad Saw. did polygamy not because of sexual motivation, but because of religious, social, and humanitarian motivations. There are two wisdoms behind the Prophet Saw. practicing polygamy, namely to support the widows of war victims and as one of the Prophet’s political strategies to unite dispersed and hostile groups.Banyak kesalahpahaman dalam menyikapi praktik poligami saat ini, antara lain kekeliruan dalam menafsirkan ayat-ayat poligami dalam Al-Qur’an dan kesalahpahaman dalam menyikapi praktik poligami yang dilakukan Rasulullah Saw. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an tentang poligami beserta penafsirannya masing-masing dan bagaimana hubungannya dengan praktik poligami yang dianut saat ini. Selain itu, artikel ini juga dilengkapi dengan pembahasan tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap persoalan poligami, serta bagaimana dampak poligami dalam kehidupan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip pernikahan dalam konsep Al-Qur’an dan hukum positif di Indonesia adalah menganut sistem perkawinan monogami. Kebolehan berpoligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat dan hanya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan dalam situasi yang sangat darurat dan disertai dengan syarat mampu berbuat adil di antara para istri. Nabi Saw berpoligami bukan karena motivasi seks, tetapi karena motivasi agama, sosial dan kemanusiaan. Ada dua hikmah yang melatarbelakangi Nabi Saw. melakukan poligami, yaitu untuk menyantuni para janda korban peperangan dan sebagai salah satu strategi politik Nabi saw untuk menyatukan golongan yang bercerai-berai dan bermusuhan
Divorce Decision for Women: In Terms of Biopsychosocial
Full text linkThe purpose of this study is to explain the divorce decision-making process in women in terms of a biopsychosocial approach. This study uses a qualitative case study method with in-depth interview techniques. Respondent is a 32-year-old woman who was divorced from her husband due to economic dishonesty and infidelity. The results showed that even though the decision to divorce was made on its own initiative and with a strong determination to file for divorce, it still had an impact on the biopsychosocial aspect. The dominance of the problem is in the social aspect which is has an impact on the biological and psychological aspects. Subject always think about the status of widows and also the response of the family who blamed the subject for the occurrence of divorce. By the social response to, it causes biological impacts including insomnia and decreased appetite, resulting in significant weight loss. Psychological aspects that arise are cognitive, affective, and behavioral symptoms. The coping stress used is self-control, positive and realistic thinking and using strategic planning, so that it will no longer sink in the future.Tujuan dari penelitian menjelaskan proses pengambilan keputusan perceraian pada perempuan ditinjau dari pendekatan biopsikososial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan teknik in depth interview. Responden penelitian adalah perempuan usia 32 tahun yang telah bercerai dari suami karena ketidakjujuran ekonomi dan perselingkuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pengambilan keputusan perceraian dilakukan atas inisiatif sendiri dan sudah dengan tekad yang kuat untuk mengajukan gugat cerai, tetapi ternyata tetap berdampak pada aspek biopsikososial. Dominansi problem ada pada aspek sosial yang selanjutnya berdampak pada aspek biologis dan psikologis. Subjek selalu memikirkan kekhawatiran dengan status janda dan juga tanggapan keluarga yang menyalahkan subjek atas terjadinya perceraian. Dengan respon sosial ini menimbulkan dampak biologis di antaranya insomnia dan nafsu makan menurun, sehingga kehilangan berat badan secara signifikan. Aspek psikologis yang muncul adalah gejala kognitif, afektif, dan perilaku. Copingstress yang digunakan adalah mengontrol diri, berpikir positif dan realistis serta menggunakan strategic planning, agar tidak lagi terpuruk di masa depan
Requestioning Pregnant Women Again Out of Wedlock in Bugis Community in the Modern Era: Perspective of Human Rights and Islamic Law
Full text linkThis study aims to discuss the issue of pregnant women out of wedlock in Bugis community in the modern era in relation to the shift in the value of customary sanctions from the perspective of human rights and Islamic law. This study consists of two problems, namely the application of customary sanctions against women who are pregnant out of wedlock and the shift in the value of customary sanctions against women who are pregnant out of wedlock in the modern era from the perspective of human rights and Islamic law. The research methodology was carried out using a qualitative-descriptive field research approach. Data collection by way of observation, interviews, documentation. Sources of data are from the Bugis community, both academics and traditional leaders. Data processing is carried out with data related to the study and data analysis carried out by the theory of legal change and the theory of human rights. The results of the study show that 1) The application of customary sanctions against pregnant women out of wedlock in Bugis community is seen as a disgrace and shame so that customary sanctions called dipaoppangi tana apply, namely women are considered dead and the lineage from their family is erased, unless men are willing marrying a woman who causes her to become pregnant, or it can be with another man who is commonly known as pattongko siri, and 2) Traditional sanctions against women who become pregnant out of wedlock have experienced a shift in values both in the system of norms after being studied in Islamic law and human rights.Kajian ini bertujuan untuk membahas menyoal kembali perempuan hamil luar nikah dalam masyarakat Bugis di era modern kaitannya dengan pergeseran nilai sanksi adat perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam. Kajian ini terdiri dari dua permasalahan adalah penerapan sanksi adat terhadap perempuan hamil di luar nikah dan pergeseran nilai sanksi adat terhadap perempuan hamil di luar nikah di era modern perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. Metodologi penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan pendekatan kualitatif- deskriptif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data dari kalangan masyarakat Bugis baik akademisi maupun tokoh adat. Pengolahan data dilakukan dengan data yang berkaitan dengan kajian dan analisis data dilakukan teori perubahan hukum dan teori hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa 1) Penerapan sanksi adat terhadap perempuan hamil di luar nikah dalam masyarakat Bugis adalah dipandang sebagai aib dan memalukan sehingga berlaku sanksi adat yang disebut dipaoppangi tana yakni perempuan sudah dianggap mati dan dihapus garis keturunan dari keluarganya, selain dengan laki-laki bersedia menikahi perempuan yang menyebabkan hamil, atau dapat dengan laki-laki lain yang lazim dikenal pattongko siri, dan 2) Sanksi adat terhadap perempuan hamil di luar nikah telah mengalami pergeseran nilai baik dalam sistem norma setelah dikaji dalam hukum Islam dan Hak Asasi Manusia
The differences of Premarital Sexual Behavior between Teenage Girls in Public and Islamic Schools
Full text linkThis study aims to measure adolescent premarital sex using a questionnaire based on scalogram analysis and compiled using the Guttman scale. Teenagers from public and Islamic schools have different sexual and religious knowledge. It may affect how they behave when undergoing a relationship (dating) with the opposite sex. This study involved students aged 13-19 years attending school in South Tangerang, had or currently involved in a dating relationship with the opposite sex, and at least had one premarital sexual behavior with a boyfriend. Based on low to high levels of intimacy (touching, kissing, petting, sexual intercourse), the results show that there are differences in sexual behavior between adolescent girls in public schools and Islamic schools, although not significantly. We can conclude that basically both teenagers from public and Islamic schools can have courtship relationships to the highest pre-sexual stage.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seksual pranikah remaja menggunakan kuesioner yang berdasarkan analisis skalogram dan disusun menggunakan skala Guttman. Remaja yang berasal dari sekolah umum dan Islam memiliki pengetahuan seksual dan agama yang berbeda sehingga memengaruhi sikap mereka ketika menjalani sebuah hubungan (pacaran) dengan lawan jenisnya. Penelitian ini melibatkan siswi berusia 13-19 tahun bersekolah di Tangerang Selatan, pernah atau sedang terlibat dalam hubungan berpacaran dengan lawan jenis dan minimal pernah melakukan satu perilaku seksual pranikah bersama pacar. Berdasarkan derajat keintiman yang rendah hingga tinggi (touching, kissing, petting, sexual intercourse). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku seksual antara remaja perempuan di sekolah umum dan sekolah Islam walaupun tidak secara signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya baik remaja siswi di sekolah umum maupun Islam dapat melakukan hubungan pacaran hingga tahap praseksual paling tinggi
Aurat dan Pakaian Perempuan
Full text linkThe issue of nakedness and clothing is a contextual-historical problem. This means that the limits of genitalia and how to dress is a matter of local culture. The development of a culture also influences the conception of values in the actions and interaction patterns of each of its members. Various problems actually arise in society that give rise to pro and contra opinions related to the issue of genitalia and women's clothing, especially the issue of limitation of genitalia on women and the law to close it, clothing or clothing criteria used to cover it. Regarding women's clothing, there are a number of provisions. Firstly, a woman must not reveal her nakedness (large nakedness) except in front of her husband. Secondly, the minimum limitation of women's clothing that generally applies is to close the upper intimate area, namely the breast and underarm area, and cover the lower intimate area. This form of dress is not something that should be treated in social interaction in society, but is demanded to dress in accordance with the ethics, morals, and customs of the community. Thirdly, the Qur'an and Sunnah definitely prohibit all activities, both passive and active, if someone is suspected can cause sexual arousal to the opposite sex. Fourth, QS. An-Nur verses 31 and QS. Al-Ahzab verse 59 is an ethical and moral guidance in dressing for women so that they avoid social disturbances when they leave the house to meet their needs.Isu aurat dan pakaian adalah masalah kontekstual-historis. Ini berarti bahwa batas aurat dan bagaimana tatacara berpakaian adalah masalah budaya lokal. Perkembangan budaya juga mempengaruhi konsepsi nilai dalam tindakan dan pola interaksi masing-masing anggota masyarakat. Berbagai masalah justru bermunculan di masyarakat yang memunculkan opini pro dan kontra terkait dengan masalah alat aurat dan pakaian wanita, khususnya masalah pembatasan aurat pada wanita dan hukum untuk menutupnya, kriteria pakaian atau pakaian yang digunakan untuk menutupinya. Terkait dengan aurat dan pakaian perempuan terdapat beberapa ketentuan, yaitu, pertama, seorang perempuan tidak boleh menampakkan auratnya (aurat besar) kecuali di hadapan suaminya; kedua,batasan minimal pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup aurat bagian atas (al-juyub al-‘ulwiyyah), yaitu daerah payudara dan bawah ketiak, dan menutup aurat bagian bawah (al-juyub as-sufliyah), bentuk berpakaian semacam ini bukan yang harus diperlakukan dalam melakukan interaksi sosial dalam masyarakat, tetapi dituntut untuk berpakaian sopan sesuai dengan etika, moral, dan adat masyarakat setempat; ketiga, Alqur’an dan sunnah secara pasti melarang segala aktivitas baik pasif maupun aktif yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan ransangan birahi kepada lawan jenisnya. Keempat, QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59 merupakan tuntunan etika dan moral dalam berpakaian bagi perempuan agar mereka terhindar dari gangguan sosial ketika mereka keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya
Keluarga Nelayan dan Budaya Sibaliparri’: Menyingkap Relasi Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Mandar
Full text linkThis study aims to explain the relation of gender equality in distributing of role between man and woman in the cultural Siballiparri’ of fishing families in Mandar community. This type research is a qualitative decriptive which takes place in Campalagian, Polewali Mandar West Sulawesi Indonesia. Data collection techniques are observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study indicate that there were mutual awareness between the husband and wife where they develop mutual understanding, sympathy, respect and help each other in fulfilling the need of their family life. Siballiparri’ is understood and created on the basis of an agreement, partnership or equality, between men and women to meet the economic needs of a household. They understand their roles and responsibilities regarding both material and spiritual needs for the unity of a household.Penelitian ini bertujuan mengungkap relasi kesetaraan gender dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam budaya Siballiparri’ masyarakat Mandar. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mengambil tempat di Campalagian, Polewali Mandar Sulawesi Barat. Tehnik Pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesadaran bersama antara pihak suami dan istri dalam keluarga nelayan di mana antara seorang suami maupun istri menumbuh kembangkan sifat saling mengerti, simpati, menghargai, membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Siballiparri’ dipahami dan diciptakan atas dasar adanya kesepakatan, kemitrasejajaran atau kesetaraan, antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi sebuah rumah tangga. Mereka memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, baik yang menyangkut kebutuhan materil maupun spiritual demi kelanggengan sebuah rumah tangga
Analisis Kesetaraan Gender terhadap Dakwah Rasulullah SAW (Kajian Sejarah Islam)
Full text linkGender issues are being discussed, especially regarding the roles of men and women in domestic and public sectors. How about the issue of gender equality during the da’wah period of the Prophet. This paper discusses gender equality in the da’wah of the Prophet Muhammad. Qira'ah Mubadalah (a progressive interpretation of gender equality in Islam) is the main source of literature research with a historical approach used to analyze gender equality during the time of da’wah by Prophet Muhammad. This research aims to provide a picture to society about the application of gender equality in modern era. Since the inception of Islam, Rasulullah SAW. has provided an understanding of equality for men and women. The da’wah of Rasulullah SAW. regarding equality is evident from the roles of men and women who both took allegiance, migrated, and were involved in Islamic wars. It can be said that there is gender equality in the preaching of the Prophet Muhammad. Besides that, women also do various jobs that at that time are in the public sector. This indicates that women are not only bound by domestic roles, as well as men who are not only bound by public roles. Gender equality is no longer a polemic to get a position for men and women because each has the opportunity and the role to be involved in public and domestic activities.Isu tentang gender marak diperbincangkan khususnya mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam sektor domestik maupun publik. Bagaimana isu kesetaraan gender pada masa dakwah Rasulullah. Tulisan ini membahas tentang kesetaraan gender terhadap dakwah Rasulullah SAW. Qira’ah Mubadalah (tafsir progresif untuk kesetaraan gender dalam islam) menjadi sumber utama pada penelitian pustaka dengan pendekatan historis yang digunakan untuk menganalisis kesetaraan gender pada masa Rasulullah SAW yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pengaplikasikan kesetaraan gender di masa modern. Sejak awal lahirnya Islam, Rasulullah SAW telah memberikan pemahaman tentang persamaan derajat bagi laki-laki dengan perempuan. Dakwah Rasulullah SAW mengenai persamaan derajat itu terbukti dari peran laki-laki dan perempuan yang sama-sama ikut berbaiat, hijrah, serta terlibat dalam peperangan Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi kesetaraan gender terhadap dakwah Rasulullah SAW. Disamping itu, perempuan juga melakukan berbagai pekerjaan yang pada saat itu berada di ruang publik. Itu menandakan bahwa perempuan tidak hanya terikat oleh peran domestik saja, begitu pula dengan laki-laki yang tidak hanya terikat oleh peran publik saja. Kesetaraan gender tidak lagi menjadi suatu polemik untuk mendapatkan kedudukan bagi laki-laki dan perempuan karena masing-masing memiliki kesempatan dan peran untuk bersama-sama terlibat dalam kegiatan publik dan domestik