OJS Kader Bangsa University
Not a member yet
461 research outputs found
Sort by
Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaat Air Bersih Di Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat
Get PDFLatar Belakang: Air merupakan salah satu sumber daya alam sebagai modal dasar serta faktor utama pembangunan guna memajukan kesejahteraan umum, yang berfungsi sangat penting bagi kehidupan manusia ( Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, pendapatan, dan sikap dalam pemanfaat air bersih di Desa Supat Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat survey analitik serta menggunakan pendekatan cross-sectional yang dilakukan dengan melihat dan mencatat data kepala keluarga di Desa Supat Barat. Populasi ini adalah semua kepala keluarga yang ada di Desa Supat Barat tahun 2021, dan sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili. Hasil ini di dapatkan bahwa 86 responden yang memilih pemanfaat air bersih berjumlah 58 responden (67,4%) dan yang tidak memilih pemanfaat air bersih berjumlah 28 responden (32,6%), pengetahuan baik berjumlah 33 responden (38,4%) dan kurang berjumlah 53 responden (61,4%), pendapatan lebih dari UMK berjumlah 47 responden (54,7%) dan kurang dari UMK berjumlah 39 responden (45,3%), sikap setuju berjumlah 45 responden (52,3%) dan kurang setuju berjumlah 41 responden (47,7%). Dari hasil chi-square kesimpulan secara simultan bahwa ada hubungan pengetahuan dengan pemanfaat air bersih dimana.
Kata Kunci :Pengetahuan, Pendapatan, Sikap, Pemanfaat Air Bersi
ANALISIS KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH DENGAN KEJADIAN TUBERKULOSIS DI DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR
Get PDFThe World Health Organization (WHO) states Tubercullosis (TB) is a very important and serious public health problem worldwide. The purpose of this study was to analyze the occurrence of tuberculosis (TB). This research was conducted in Tanjung Seteko Village, Indralaya District, Ogan Ilir Regency from September 2020 to February 2021. This type of research used an analytical survey with a cross sectional approach. The sample in this study was the people of Tanjung Seteko Village, Indralaya District, Ogan Ilir Regency and the sample was taken by simple random sampling totaling 142 respondents. Statistical test on bivariate using chi-square test and multiple logistic regression with confidence level =95%. The results showed that there was a significant relationship between temperature, humidity, ventilation, occupancy density, type of house floor, type of house wall, ceiling height and the incidence of Tuberculosis (TB) in Tanjung Seteko Village, Indralaya District, Ogan Ilir Regency in 2021 and the dominant one was ventilation. Suggestion In an effort to reduce the incidence of Tuberculosis (TB) in the village, it is necessary to carry out socialization in the form of counseling to families which aims to increase knowledge, attitudes and behavior of the community in preventing the incidence of Tuberculosis (TB). Conducted outreach to the community about maintaining a good temperature for the prevention of Tuberculosis (TB).
 
KEDUDUKAN OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Get PDFAn omnibus law into a new diskursus among all these observer , academics , politician , some groups obtained to having an interest to the product of law ( especially in the act of copyright with their new working been ratified by parliament. As a concept that is basically having no roots historical , theoretical , as well as practical in the indonesian legal system , the application of law is considered an omnibus would bring them to various kinds of serious debate if it is associated with the act of regarding the formation of legislation. For, known as, the bill does not set a clause on the concept of an omnibus, law in practice accommodate berbagaimacam kinds of topics and problems into one product, legislation for the legislation we are just following the principle of single, one the act of one particular subject / certain problems. Writer willing to this by asking problems up the theme and 1 ).Why government to use the law to an omnibus who are not known in the indonesian legal system. and 2) How a omnibus law in the indonesian legal system; normative juridical by using the method. Writers strove colaboration these problems and place into normative logic that is in the formation and regulations in indonesia. Writer came to the conclusion that the government should in perform the process transplant new law into the system our laws , should be seen a legal framework of us who have been raw , and how benefit the concept of these foreign to the needs of the people.Omnibus law menjadi sebuah diskursus baru dikalangan pengamat, akademisi, politisi, hingga golongan masyarakat tertentu yang memiliki kepentingan dengan produk hukum tersebut (khususnya pada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh Parlemen. Sebagai sebuah konsep yang pada dasarnya tidak memiliki akar historis, teoritis, serta praktis di dalam sistem hukum Indonesia, penerapan Omnibus law dipandang akan memunculkan berbagai macam perdebatan serius jika dikaitkan dengan Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebab, sebagaimana yang diketahui, Undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur klausul menyangkut konsep Omnibus law yang pada praktiknya, mengakomodir berbagaimacam jenis topik dan permasalahan ke dalam satu produk perundang-undangan, sebab sejatinya perundang-undangan kita hanya menganut asas tunggal, satu undang-undang untuk satu topik tertentu/permasalahan tertentu. Penulis berkeinginan untuk mengangkat tema ini dengan mengajukan permasalahan yakni 1). Mengapa Pemerintah berkepentingan untuk menggunakan konsep omnibus law yang notabenenya tidak dikenal dalam sistem hukum indonesia; dan 2). Bagaimanakah kedudukan omnibus law dalam sistem hukum di indonesia; dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penulis berusaha mengolaborasi permasalahan tersebut dan kendudukkannya ke dalam logika normatif yang ada di dalam kerangka pembentukan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Penulis berkesimpulan bahwa Pemerintah seharusnya dalam melakukan proses transplantasi hukum baru ke dalam sistem hukum kita, mesti memperhatikan kerangka hukum kita yang sudah baku, dan seberapa benefit konsep asing tersebut kepada kebutuhan masyarakat
ANALISIS KETERLIBATAN WANITA DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA PADA MASA PADEMI COVID-19
Get PDFDrug trafficking remains a major threat in Indonesia amid the Covid-19 pandemic. The drug dealer that destroys the future of the Indonesian nation continues to carry out its activities, the mode of carrying out its actions is constantly being updated, in order to trick the law enforcement apparatus into carrying out crimes successfully. Drug abuse in the midst of the Covid-19 pandemic will become a new problem because the spread of Covid 19 cannot make peace with anyone, so a solution must be found. In the current pandemic situation, the National Police is not standing still, but still supervises and protects the younger generation from the dangers of drugs. It has been predicted that drug trafficking during Covid-19 will be mostly through cyberspace (online). Likewise, with the closure of entertainment venues, drugs will target from house to house. The involvement of women in narcotics networks during the Covid-19 pandemic was due to loss of jobs and income. By using the juridical normative writing method, the author tries to parse what factors cause women to participate in narcotics trafficking and what are the forms of prevention and control of narcotics circulation during the Covid-19 period. The hope is that this paper can contribute constructively to both government agencies, police and BNNPeredaran narkoba tetap menjadi ancaman utama di Indonesia di tengah pandemi covid-19. Bandar narkoba penghancur masa depan bangsa Indonesia terus menjalankan aktivitasnya, modus dalam menjalankan aksinya terus diupdate,guna mengelabui aparat penegak huum agar dapat menjalankan kejahatan dengan sukses. Penyalahgunaan narkoba di tengah pandemi covid-19 akan menjadi masalah baru karena penyebaran covid 19 tidak dapat berdamai dengan siapapun, sehingga harus dicarikan solusinya. Dalam situasi pandemi saat ini, Polri tidak berdiam diri, tetapi tetap mengawasi dan menjaga generasi muda dari bahaya narkoba. Sudah diprediksikan peredaran narkoba selama covid- 19 bakal lebih banyak melalui dunia maya (online). Begitu pula dengan ditutupnya tempat-tempat hiburan, narkoba akan menyasar dari rumah ke rumah. Terlibatnya wanita kedalam jaringan narkotika di masa pademi covid-19 ini dikarena kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif, penulis berusaha untuk mengurai kira-kira apa saja faktor yang menjadi penyebab wanita ikut dalam peredaran narkotika dan bagaimana bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika di masa pademi covid-19. Harapannya agar tulisan ini bisa berkontribusi secara konstruktif bagi intansi baik dari pemerintah, kepolisian dan BN
PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit dan 2. Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanakan eksekusi jaminan fidusia
IMPLIKASI PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA
Get PDFThe main topic of discussion in this journal is the application of the parliamentary threshold policy in the political system in Indonesia. The Parliamentary threshold is a minimum vote acquisition threshold that must be met by political parties participating in the elections to be able to place their legislative candidates in parliament. The juridical empirical research method is used for discussion, which includes the effectiveness and impact of the law. This study also aims to provide input or contribution of ideas to the central government in implementing the parliamentary threshold policy on political parties, so as to produce good governance (good governance) that is stable, effective and efficient. Based on the research results, it can be seen that there is a parliamentary threshold debate in the political system in the country regarding the threshold for national vote acquisition for political parties to be included in the calculation and distribution of DPR seats. In formal juridical terms, the parliamentary threshold debate in the party system in Indonesia is conducted based on the law on political parties and democratic principles. The application of the parliamentary threshold in the national political system is expected to be simplified. Simplifying the number of political parties in Indonesia needs to be done as an effort to improve the quality of political parties so that they can make better contributions to the development of national politics. In addition, party simplification is also carried out in order to facilitate political governance in parliament and to increase the effectiveness and efficiency of democratic and political processes both in parliament and in government. Therefore, simplifying the party is an alternative solution in improving the quality of democracy and government stability, which in the end is for the welfare of the people.Pokok pembahasan dalam Jurnal ini mengenai penerapan kebijakan parliamentary threshold dalam sistem politik di Indonesia. Parliamentary threshold merupakan ketentuan batas minimal perolehan suara yang harus dipenuhi Partai politik peserta pemilu untuk bisa menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Untuk pembahasannya digunakan metode penelitian yuridis empiris, yang meliputi efektifitas dan dampak hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukkan atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan parliamentary threshold terhadap partai-partai politik, sehingga dapat menghasilkan pemerintahan yang baik (good governance) yang stabil, efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui adanya perdebatan parliamentary threshold dalam sistem politik di tanah air mengenai ambang batas perolehan suara nasional bagi partai politik untuk dapat diikutkan dalam penghitungan dan pembagian kursi DPR. Secara yuridis formal, perdebatan parliamentary threshold dalam sistem kepartaian di Indonesia dilakukan berdasarkan undang undang partai politik dan prinsip demokrasi. Penerapan parliamentary threshold dalam sistem politik ditanah air diharapkan adannya penyederhanaan. Penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia perlu dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas partai politik sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perkembangan politik nasional. Disamping itu pula penyederhanaan partai dilakukan dalam rangka mempermudah tata kelola politik di parlemen dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses demokrasi dan politik baik di parlemen maupun di pemerintahan. Oleh karena itu, penyederhaan partai menjadi solusi alternatif dalam peningkatan kualitas demokrasi dan stabilitas pemerintahan, yang pada akhirnya untuk mensejahterakan rakya
PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum tehadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan dan bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan merupakan suatau tindak pidana yang cukup kompleks. Cukup komplesk yang dimaksudkan oleh penulis ialah banyak aspek yang diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi di Indonesia. Perlu diperhatikan aspek histortis yang panjang sebelum melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang dan dalam menijau dan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindak pidana pencucian uang. Penulis berpendapat bahwa BI melakukan peran yang cukup penting dalam melakukan pencegahan (preventif) Tindak Pidana Pencucian Uang dalam transaksi Perbankan. Peran yang cukup penting itu dapat dilihat mulai dari dibentuknya Unit Kerja Khusus sebelum efektifnya PPATK dalam melakukan pengawasan TPPU di Indonesia hingga dikeluarkanya peraturan OJK mengenai system KYC (Knowing Your Costumer) dan mewajibkan setiap PJK Bank untuk menerapkan system tersebut sebagai upaya pencegahan TPPU di bidang Perbankan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen dan bagaimana aturan hukum tentang penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak dan perangkat pengaturan prosedur penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara tertulis telah memadai. Tetapi dalam implementasinya yang semula undangundang ini diharapkan dapat menjadi alat bagi konsumen pencari keadilan untuk memperoleh hak-haknya, ternyata tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya UUPK ini
IMPLEMENTASI KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN TANAH
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah dikaitkan dengan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah dan apa Saja Faktor dan Peran Pendaftaran Tanah dalam memberikan Kepastian Hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, Sertipikat hak atas tanah adalah sebagai bukti hak yang merupakan perwujudan dari proses pendaftaran tanah yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegangnya dan ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat dalam peraturan pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan penyajian data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum
PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN BERAS BULOG DI KABUPATEN LAHAT OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA SELATAN
Get PDFThe investigation conducted by the Special Crime Directorate, South Sumatra Regional Police conducted on Tuesday July 18, 2017, related to the reproses of rice is not good quality and contrary to Article 1 paragraph 4 of Law No. 18 of 2012 which basically rice must be good quality. Good quality in terms of decreased quality of rice (yellow, dusty, dull, lice, smelly). The objective of this research is to know the investigation of Bulog Rice. This study uses normative research research methods, namely legal research that focuses on the analysis of legislation. The results of the investigation of the Criminal Investigation of the Coppers occurred on Subdivre Lahat has fulfilled the requirements as required in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure, both the requirements of witness testimony and expert information on the quality down rice have met the requirements. so the investigation does not find evidence of criminal incidents as prescribed in Article 62 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (1) a, (2) and (3) of Law no. It is not proven because the reprocessing rice has not been distributed, therefore the investigator issues the SP3 on the grounds that there is insufficient evidence. The investigator's of rice quality drops is basically absent, but there is a mistake in the focus of the investigation of the criminal incident according to Article 62 paragraph (1) jo Article 8 paragraph (1) a, (2) and (3) of Law no. 8 Year 1999.Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus, Polda Sumatera Selatan dilakukan pada pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, terkait dengan reproses beras tidak berkualitas baik dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No . 18 Tahun 2012 yang pada dasarnya beras harus bermutu baik. Mutu baik dalam arti penurunan kualitas beras (berwarna kuning, berdebu, kusam, kutu, berbau). Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pengoplosan Beras Bulog. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian Penyidikan Tindak Pidana Pengoplosan terjadi pada Subdivre Lahat telah memenuhi persyaratan yang telah dipersyaratkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP baik itu persyaratan keterangan saksi maupun keterangan ahli terhadap beras turun mutu.Penyidik menerbitkan SP3 dengan alasan tidak diperoleh bukti cukup.Kendala penyidik dalam penyidikan terdapat kekeliruan dalam fokus penyidikan terhadap terjadinya peristiwa pidana menurut Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, (2) dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999