OJS Kader Bangsa University
Not a member yet
461 research outputs found
Sort by
TANGGUNG JAWAB TERBATAS INDUK PERUSAHAAN BUMN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019 TAHUN 2019
Get PDFStatus of BUMN Subsidiaries in Supreme Court Decision No. 21 / HUM / 2017 states that the status of BUMN subsidiaries is BUMN. However, with the Constitutional Court Decision Number 01 / PHPU-PRES / XVII / 2019 which confirms that BUMN subsidiaries do not have BUMN status resulting in a mismatch between das sein (in fact) and das sollen (should be), where in fact from the operational point of view the subsidiary is still very reflects the involvement of its parent company as a BUMN, and this will also affect the parent company accountability system for BUMN subsidiaries in the concept of Limited Liabilities. This research uses a normative legal research method with a normative - empirical approach, and in carrying out the analysis not only normative-qualitative, but first makes an effort to establish criteria for identification, classification and systematization and comes to legal discovery whether in the form of legal interpretation or construction. law to give birth to a legal argumentStatus Anak Perusahaan BUMN dalam Putusan Mahkamah Agung No. 21/HUM/2017 menyebutkan bahwa status anak Perusahaan BUMN adalah BUMN. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN tidak berstatus BUMN mengakibatkan ketidaksesuaian antara das sein (senyatanya) dengan das sollen (seyogyanya), dimana pada kenyataannya dari segi operasional anak perusahaan masih sangat mencerminkan keterlibatan induk perusahaannya sebagai BUMN, dan hal tersebut juga akan mempengaruhi sistem pertanggung jawaban korporasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan BUMN dalam konsep Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liabilities). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif - empiris, dan dalam melakukan analisa tidak hanya secara normatif-kualitatif saja, akan tetapi terlebih dahulu melakukan upaya penetapan kriteria identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi serta sampai pada upaya penemuan hukum apakah berupa interpretasi hukum ataukah konstruksi hukum untuk melahirkan suatu argumentasi huku
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYEMBUHAN PENYAKIT TB PARU DI PUSKESMAS SEI BAUNG KOTA PALEMBANG TAHUN 2020
Get PDFLung TB is a contagious infectious disease caused by Mycobactrium Tubeculosis. The government has implemented a strategy of treating tuberculosis for 6-8 months to eradicate this disease. However, there are factors associated with curing pulmonary TB, including: education, knowledge, social status, economy, nutritional status, population density, and distance from health centers. Based on data and observations from pulmonary TB patients actively seeking treatment at the Sei Baung Health Center in Palembang in 2022, there were 40 patients in the treatment phase last year. The purpose of this study was to determine the factors linked to the cure from pulmonary tuberculosis at the Sei Baung Health Center in Palembang in 2022. The place of this research was done at Sai Baung Health Center in Palembang City. The design of this research is to be an analytical survey with a cross-sectional approach, in which the independent and dependent variables are collected simultaneously with a total sample of 40 people with the general population. The data was collected through questionnaires, interviews and medical records from the health center. The results showed that there was a significant association between the attitude variable (p-value: 0.004) and knowledge (p-value: 0.03) about the cure for pulmonary tuberculosis at the Sei Baung Health Center in Palembang in 2022. The conclusion of this study is that there is a significant relationship between There is a significant relationship between attitudes and pulmonary TB disease and there is a significant relationship between knowledge and pulmonary TB disease. This research suggests that in providing quality health services, it is better to improve the provision of information and there is hope that access to health services can be improved, especially with regard to pulmonary TB diseases.TB paru adalah penyakit infeksi menular yang di sebabkan oleh Mycobactrium Tubeculosis. Pemerintah telah menjalankan strategi pengobatan TBC selama 6-8 bulan untuk menberantas penyakit ini. Namun, terdapat faktor-faktor yang berhubungan dengan penyembuhan penyakit TB paru diantaranya: pendidikan, pengetahuan, status sosial, ekonomi, status gizi, kepadatan penduduk dan jarak tempuh dengan pusat pelayanan kesehatan. Berdasarkan data dan observasi terhadap penderita TB paru yang aktif berobat di Puskesmas Sei Baung Kota Palembang pada tahun 2022, dalam 1 tahun terakhir pada tahap pengobatan berjumlah 40 pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor yang berhubungan dengan penyembuhan penyakit TB Paru di Puskesmas Sei Baung Kota Palembang Tahun 2022. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Sai Baung Kota Palembang. Desain penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatan Cross sectional di mana variabel independen dan variabel dependen dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan dengan jumlah sample 40 orang dengan total populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara, dan data rekam medis dari puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan bermakna antara variabel Sikap (p-value: 0.004), dan Pengetahuan (p-value: 0,03) terhadap penyembuhan penyakit TB Paru di Puskesmas Sei Baung Kota Palembang tahun 2022. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan penyakit TB paru dan ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan penyakit TB paru. Saran dari penelitian ini adalah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sebaiknya ditingkatkan lagi dalam memberikan informasi dan diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatahan khususnya tentang penyakit TB paru.  
DAMPAK NAPI ASIMILASI TERHADAP NAIKNYA ANGKA KRIMINALITAS NASIONAL DI MASA PANDEMI
Get PDFAt first was when the government released pp no. 21 years 2020 about large scale social restrictions ( psbb ) to accelerate the handling of covid-19. So implicates to weak economic community , and increasing pressure life of the need for helplessness them before the plague this global pandemic. In order to cut chain for the transmission of covid-19, the directorate general of correctional institution until early may have spent 39.273 inmates and children through the provision of assimilation and integration. There are 93 people ( 0.23 percent ) is among those who issued in the un back berulah and caught for a criminal offense again. This concern writer through writing this time to make the incident as a criminal highlight the unusual. With the approach of juridical, normative writer mengelaborasi tried to us about a factor all that make prisoner at assimilation is back in the criminal deeds, pandemic and how to tackle the phenomenon of the indonesian police crimePada awalnya adalah ketika Pemerintah menerbitkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Sehingga berimplikasi kepada pelemahan ekonomi masyarakat, dan semakin tingginya desakan kebutuhan hidup masyarakat disebabkan ketidakberdayaan mereka di hadapan wabah pandemi global ini. Dengan dalih memutus rantai penyebaran Covid-19, Ditjen Pemasyarakatan hingga awal Mei telah mengeluarkan 39.273 narapidana dan anak melalui pemberian asimilasi dan integrasi. Terdapat 93 orang (0,23 persen) diantaranya yang dikeluarkan itu ternyata kembali berulah dan tertangkap karena melakukan tindak pidana lagi. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis melalui tulisan kali ini untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai sebuah highlight peristiwa pidana yang tidak biasa. Dengan metode pendekatan yuridis normatif, penulis mencoba mengelaborasi kira-kira faktor apa saja yang membuat Napi Asimilasi ini kembali melakukan perbuatan kriminal di era pandemi, dan bagaimana Kepolisian RI menanggulangi fenomena kriminalitas tersebu
PENENTUAN HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang- undang Perkawinan dan bagaimanakah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap agama tidak mensahkan perkawinan beda agama, karena semua agama menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang seagama. Karena semua agama mensyaratkan calon suami isteri harus satu agama maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah. Perkawinan beda agama adalah perkawinan di mana kedua calon suami isteri tidak seiman pada saat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah dan Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan orang tuanya bukan perkawinan yang sah. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja hal ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini juga terkait masalah kewarisan dimana si anak tidak mendapatkan hak mewaris dari ayahnya tetapi hanya dengan ibunya saja
EKSISTENSI PRANATA HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Get PDFThe interaction between the nations has influenced the pattern of life and new demands which have never been obtained. However, among the impacts that arise, it turns out that there are more negative impacts on the order of life of the Indonesian nation. The pattern of social life has shifted to individualism, deliberation has shifted to voting and controversy, and consumptive life has become the preferred choice. Changes in the pattern and order of life have broad consequences, including, corruption seems to be a common thing, violent conflict becomes a model for problem solving, and discipline and obedience to regulations are weak. The problem in this study is the existence of legal institutions in the life of the nation and state and legal culture in the institutions of national and state life. The research method in this study is a normative juridical approach in which the literature used is to use legislation, as well as books. The conclusion in this study is that the existence of local wisdom-based institutions is very important because it has been integrated into the order of community life. The substance is implicit in the Pancasila Grundnorm and the 1945 Basic Law, but in the legislation it has not yet got its proper place, causing behavior that deviates from the system of national and state life. The concept of local wisdom in the life of the nation and state as described above, if understood, lived and implemented, will realize its main goal, namely a harmonious and cultured life order between the leaders and the people, as well as law enforcement and justice so that a prosperous life order can be achieved, just and prosperous for all the people of the Republic of IndonesiaInteraksi di antara bangsa-bangsa telah mempengaruhi pola hidup dan tuntutan-tuntutan baru yang selama ini tidak pernah diperolehnya. Namun demikian diantara dampak yang timbul, ternyata lebih banyak dampak negatifnya bagi tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Pola kehidupan bermasyarakat beralih ke induvidualis, kehidupan musyawarah beralih ke tata cara voting dan kontroversi, kehidupan konsumtif menjadi pilihan lebih utama. Perubahan pola dan tatanan kehidupan ini berakibat luas, diantaranya, korupsi seakan menjadi hal yang biasa, konflik dengan kekerasan menjadi model penyelesaian masalah, serta disiplin dan ketaatan terhadap peraturan menjadi lemah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah eksistensi pranata hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta budaya hukum dalam pranata kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana literature yang dipakai ialah menggunakan perundang- undangan, serta buku- buku. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Eksistensi pranata berbasis kearifan lokal menjadi sangat penting karena telah menyatu dalam tata kehidupan masyarakat. Substansinya tersirat di dalam Grundnorm Pancasila dan Undang-Undang Dsar 1945, namun di dalam peraturan perundang-undangan belum mendapat tempat yang semestinya sehingga menimbulkan perilaku yang menyimpang dari tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep kearifan lokal di dalam pranata kehidupan berbangsa dan bernegara seperti diuraikan di atas, apabila dipahami, dihayati dan dilaksanakan akan terwujud tujuan utamanya yaitu tata kehidupan yang harmonis dan berbudaya antara para pemimpin dan rakyatnya, serta penegakan hukum dan keadilan sehingga tercapai tata kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi seluruh bangsa Negara Republik Indonesi
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui mengenai bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., serta sumber lain yang berupa buku-buku dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan metode penafsiran atau interprestasi, teknik analisis data ini dilakukan melalui penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran dengan teologi atau sosiologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa bentuk-bentuk tindak pidana pencemaran nama baik yaitu menista secara lisan (smaad), menista dengan surat/tertulis (smaadschrift), memfitnah (laster), penghinaan ringan (eenvoudige belediging), mengadu dengan fitnah (lasterlijke aanklacht), fitnah dengan perbuatan (lasterlijke verdachtmaking), penistaan terhadap orang yang sudah meninggal, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik, dan melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sistem pengaturan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana adalah secara umum tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP sebagai payung hukum pidana, secara khusus dalam kaitannya dengan media yang digunakan yaitu media internet yang digunakan untuk tindak pidana pencemaran nama baik, maka juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
PERLINDUNGAN PEKERJA/ BURUH DALAM PERJANJIAN WAKTU TERTENTU (PKWT) SEJAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pemberian perlindungan pekerja/buruh dan bagaimana solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada dasarnya dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, mengingat masih sering terjadi pelanggaran, dikarenakan oleh ketidakjelasan aturan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan kendala yang dihadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pemberian perlindungan pekerja/buruh diantaranya adalah kendala yang berkaitan dengan peraturan, selain itu juga ada kendala yang berkaitan dengan pembuatan/atau bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Penjatuhan pidana kepada anak-anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Anak-anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut dan dalam kenyataan hidup sehari – hari ternyata ada kalanya seorang anak harus diadili di Pengadilan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Tata cara pemeriksaan anak di depan Pengadilan Anak sebelum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012. Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN PHILIPPE NONET AND PHILIP SELZNICK MENGENAI HUKUM KONSERVATIF
Get PDFAn omnibus law from early to serious debate with the community and interest groups , in the end are passed by the house of representatives through a meeting quickly. The meeting quickly led to rejection 2 factions in the house of representatives against the law no. 11 years 2020 about copyright, work the Democrat Faction and FKPS. Community groups concerned with this law also launch a wave of protests and rejected the law firm. One of the evidence is a process of discussion and the adoption of the law are not transparent and accountable, also did not involve elements of society. Depart from the reality, later writers try collaboration these phenomena in perspective thought phillippe nonet and philip selznick, conservative of the law in the process, it is not transparent, and accountable if there are involving public in his discussion, but only. formality. By using the method normative juridical based on a source of reference contextual , the author concluded that related to endorsement ciptaker this law that the government too rash that disregarded asean legislation regulation should transparent , accountable , prudence , and participatory .As stipulated in law no. 15 years 2019 revision of the law no. 12 years 2011 on the establishment of legislation regulationOmnibus law yang dari awal menjadi perdebatan serius dikalangan masyarakat dan kelompok kepentingan, pada akhirnya benar-benar disahkan oleh DPR RI melalui sebuah rapat yang sangat kilat. Rapat kilat tersebut berujung pada penolakan 2 Fraksi di DPR RI terhadap pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yakni Fraksi Demokrat dan FPKS. Kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan UU tersebut juga melancarkan gelombang protes dan menolak tegas UU tersebut. Salah satu dalilnya adalah proses pembahasan dan pengesahan UU tersebut dianggap tidak transparan dan akuntabel, juga tidak melibatkan elemen masyarakat. Berangkat dari realitas tersebut, penulis kemudian mencoba mengelaborasikan fenomena tersebut dalam perspektif pemikiran Phillippe Nonet dan Philip Selznick mengenai hukum konservatif, yang dalam prosesnya, memang tidak transparan, akuntabel dan kalaupun ada pelibatan publik dalam pembahasannya, hanyalah formalitas semata. Dengan menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan sumber referensi yang kontekstual, Penulis menyimpulkan bahwa terkait pengesahan UU Ciptaker ini bahwa Pemerintah terlalu terburu-buru sehingga mengabaikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya transparan, akuntabel, prudence, dan partisipatif. Sebagaimana diatur di dalam UU No. 15 tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Hubungan Pola Makan Dan Tingkat Stress Dengan Penyakit Gastritis Di Wilayah Kerja Puskesmas Balai Agung Tahun 2020
No full textGastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung.Peradangan ini dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung. Desain penelitian ini adalah Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini merupakan semua pasien Puskesmas Balai Agung dan pengambilan sampel dengan simple random sampling yang berjumlah 92. Analisis hasil penelitian menggunakan Chi-Square (bivariat) dengan tingkat kemaknaan α=0,05. Hasil penelitian dBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: Ada hubungan yang bermakna Pola Makan dan Tingkat stress secara simultan dengan kejadian Gastritis di Puskesmas Balai Agung. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai cerminan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja program yang ada terkait penyakit Gastritis di wilayah kerja Puskesmas.Sehingga nantinya dapat meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang pencegahan Gastritis melalui program – program tersebutGastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung.Peradangan ini dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung. Desain penelitian ini adalah Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini merupakan semua pasien Puskesmas Balai Agung dan pengambilan sampel dengan simple random sampling yang berjumlah 92. Analisis hasil penelitian menggunakan Chi-Square (bivariat) dengan tingkat kemaknaan α=0,05. Hasil penelitian dBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: Ada hubungan yang bermakna Pola Makan dan Tingkat stress secara simultan dengan kejadian Gastritis di Puskesmas Balai Agung. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai cerminan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja program yang ada terkait penyakit Gastritis di wilayah kerja Puskesmas.Sehingga nantinya dapat meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang pencegahan Gastritis melalui program – program tersebu