OJS Kader Bangsa University
Not a member yet
461 research outputs found
Sort by
Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia
No full textPerjudian online merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang mengalami perkembangan signifikan di era digital. Perbuatan ini telah diatur dan dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, serta Undang-Undang ITE dan KUHP Nasional terbaru. Namun demikian, pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif belum sepenuhnya menjawab akar persoalan, khususnya terkait pelaku yang mengalami gangguan judi (gambling disorder) dan berasal dari kelompok rentan. Tulisan ini mengkaji alternatif penanganan melalui pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat. Dalam konteks perjudian online, yang dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban, pendekatan restoratif memungkinkan penghentian penuntutan terhadap pelaku yang pertama kali dengan catatan adanya itikad baik untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatan. Proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, dengan mempertimbangkan nilai sosial dan moral masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah pengaturan hukum dan mengaitkannya dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Hasil analisis menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku perjudian online dapat menjadi kebijakan hukum yang lebih humanis dan progresif, selama tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat luas dari dampak negatif perjudian
Kontribusi Pedagang Kaki Lima Bagi Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pajak Dan Retribusi Dikota Palembang
No full textThis study aims to analyze the contribution of Street Vendors (PKL) to the Regional Original Income (PAD) in Palembang City through the optimization of taxes and levies. As part of the informal sector, street vendors play a strategic role in the local economy, especially in the provision of goods and services and employment absorption. However, the fiscal contribution of this sector has not been optimally utilized. This study uses a normative legal approach and literature study to examine the legal basis and relevant regional policies, including Palembang Mayor Regulation Number 37 of 2017 and Regional Regulation Number 4 of 2023. The results of the study show that although regulations are available, implementation in the field still faces various obstacles, such as lack of valid data, street vendor resistance to levies, and weak supervision. Therefore, an inclusive and participatory approach is needed, including remapping of street vendors, digitalization of the collection system, and empowerment of street vendor communities. Thus, street vendors can be integrated fairly and sustainably into the regional fiscal system as strategic partners for development.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Sebagai bagian dari sektor informal, PKL memainkan peran strategis dalam perekonomian lokal terutama dalam penyediaan barang dan jasa serta penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, kontribusi fiskal dari sektor ini belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan untuk mengkaji landasan yuridis serta kebijakan daerah yang relevan, termasuk Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya data yang valid, resistensi PKL terhadap pungutan, dan lemahnya pengawasan. Maka dibutuhkan pendekatan inklusif dan partisipatif, termasuk pemetaan ulang PKL, digitalisasi sistem pemungutan, serta pemberdayaan komunitas PKL. Dengan demikian, PKL dapat diintegrasikan secara adil dan berkelanjutan ke dalam sistem fiskal daerah sebagai mitra strategis pembangunan
Pemberian Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
No full textClean and Healthy Living Behavior (PHBS) is the embodiment of a health-oriented lifestyle within the culture of people, families, and communities, with the objective of enhancing, preserving, and safeguarding their physical, mental, spiritual, and social well-being. Gunung Menang Village confronts issues pertaining to environmental hygiene and the effects of both environmental and personal sanitation. This research seeks to analyze the many educational initiatives implemented to mitigate these issues in this town. This research employs a health education approach including counseling and collaborative activities. The study's results demonstrate that education including the roles of families and communities significantly enhances knowledge about the necessity of health and hygiene maintenance. This research advocates for a better organized and collaborative educational program among schools and communities in Gunung Menang VillagePerilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan perwujudan pola hidup sehat dalam budaya masyarakat, keluarga, dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan menjaga kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial. “Desa Gunung Menang menghadapi berbagai permasalahan terkait kebersihan lingkungan dan dampak sanitasi lingkungan dan sanitasi perorangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai upaya pendidikan yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut di desa ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendidikan kesehatan yang meliputi penyuluhan dan kegiatan kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang meliputi peran keluarga dan masyarakat secara signifikan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Penelitian ini mengadvokasi program pendidikan yang lebih terorganisasi dan kolaboratif di antara sekolah dan masyarakat di Desa Gunung Menang
Identifikasi Kandungan Karbohidrat dalam Bahan Pangan menggunakan Metode Uji Benedict dan Lugol
No full textCarbohydrate content in food has nutritional content as the main source of energy that is needed by the body in carrying out metabolism. The purpose of this experiment is to qualitatively analyze the carbohydrate content in various foodstuffs through the Benedict and Lugol tests. The food materials identified were bananas, potatoes, honey, cassava, milk, green beans, corn, apple cider, rice and white bread. The results of the experiment showed that all food ingredients showed positive results for reducing sugar in the Benedict test. While positive results in the Lugol (iodine) test were found in bananas, potatoes, cassava, green beans, corn, and bread. The Benedict test aims to identify the presence of sugars that can reduce aldehyde and ketone groups while the Lugol (iodine) test aims to identify the presence of polysaccharides (complex carbohydrates).Kandungan karbohidrat dalam bahan pangan memiliki kandungan gizi sebagai sumber energi utama yang sangat diperlukan oleh tubuh dalam melakukan metabolisme. Tujuan dari percobaan ini yaitu menganalisis kandungan karbohidrat dalam berbagai bahan pangan secara kualitatif melalui uji Benedict dan Lugol. Bahan pangan yang diidentifikasi berupa pisang, kentang, madu, singkong, susu, kacang hijau, jagung, sari buah apel, beras dan roti tawar. Hasil percobaan memperlihatkan keseluruhan bahan pangan menunjukkan hasil positif terdapat gula pereduksi pada uji Benedict. Sedangkan hasil positif pada uji Lugol (iodin) terdapat pada pisang, kentang, singkong, kacang hijau, jagung, dan roti. Uji Benedict bertujuan untuk mengidentifikasi adanya jenis gula yang dapat mereduksi gugus aldehid dan keton sedangkan uji Lugol (iodin) bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan polisakarida (karbohdirat kompleks)
Edukasi Pencegahan Kegawatdaruratan Hipertensi Pada Lansia
No full textHigh blood pressure is a disease in which the pressure in the blood vessels increases permanently. Clinically, hypertension can be defined as an increase in blood pressure above the limits set in a guideline. Older people are at high risk of developing high blood pressure because hormonal and biochemical factors play an important role in the development of high blood pressure. Hormonal changes can increase relative androgen levels, increase renin, plasma endothelin, salt sensitivity and insulin resistance, sympathetic activity, body weight, and ultimately hypertension. The goal of this charitable activity is to expand the knowledge of older people so that they can prevent high blood pressure emergencies and maintain their health. The PKM implementation method is based on a community-based research approach that actively involves the elderly, health cadres and sub-district personnel in the prevention, implementation and evaluation of health promotion programs. The results of this activity show that the community-based health promotion approach succeeded in increasing knowledge and changing the attitudes of older people and residents towards the prevention of hypertension emergencies. This improvement was achieved through an approach in the teaching material provided that made the program more relevant and interesting for participants and excited them to take part in the activities.Hipertensi merupakan keadaan medis dimana kondisi pembuluh darah mengalami peningkatan tekanan yang persisten. Secara klinis hipertensi dapat didefenisikan sebagai keadaan peningkatan tekanan darah di atas batas yang telah ditetapkan oleh suatu panduan. Usia lansia memiliki resiko tinggi menderita hipertensi karena faktor hormonal dan biokimiawi berperan penting terhadap terjadinya hipertensi. Perubahan hormone dapat meningkatkan kadar androgen relative, meningkatkan renin, plasma endothelin, sensitivitas garam dan resistensi insulin, aktivitas simpatik, berat badan, dan akhirnya terjadi hipertensi. Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan lansia, sehingga mereka dapat mencegah terjadinya kegawatdaruratan pada hipertensi dan menjaga kesehatan. Metode pelaksanaan PKM ini menggunakan pendekatan penelitian berbasis komunitas, yang melibatkan lansia, kader Kesehatan dan staf kelurahan secara aktif dalam pencegahan, pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan kesehatan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan promosi kesehatan berbasis komunitas berhasil meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap lansia dan warga setempat terhadap pencegahan terjadinya kegawatdaruratan penyakit hipertensi. Peningkatan ini dicapai melalui pendekatan dalam materi edukasi yang disampaikan, yang membuat program lebih relevan dan menarik bagi peserta dan menjadi bersemangat dalam mengikuti kegiatan
Kematian Hukum dan Lahirnya Hukum Progresif: dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia
No full textLaw enforcement in Indonesia continues to face fundamental challenges, particularly when the law is applied strictly based on formal rules without considering the values of justice that live within society. This condition gives rise to the phenomenon of the "death of law," where the law loses its function as a means to achieve social justice. This study aims to examine the relevance of progressive law as an alternative approach in building a more responsive and humanistic legal enforcement system. The research employs a qualitative method through literature review of Satjipto Rahardjo’s works, legal analysis of statutory regulations, and case studies of court decisions that reflect a progressive legal approach. The findings indicate that progressive law can restore the role of law as a tool for protecting vulnerable groups by emphasizing substantive justice, human values, and social context. The main conclusion of this study is that the application of progressive law is highly relevant to reforming legal enforcement in Indonesia, as it shifts the orientation of law from rigid normative compliance to a more empathetic, just, and contextual practicePenegakan hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar ketika hukum diterapkan semata-mata berdasarkan aturan formal tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini memunculkan fenomena "kematian hukum", yakni saat hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana mencapai keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi hukum progresif sebagai pendekatan alternatif dalam membangun sistem penegakan hukum yang lebih responsif dan humanistik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap karya-karya Satjipto Rahardjo, analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, serta telaah terhadap beberapa putusan pengadilan yang mencerminkan pendekatan progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif mampu mengembalikan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan terhadap kelompok rentan, dengan menekankan keadilan substantif, nilai kemanusiaan, dan konteks sosial. Simpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum progresif sangat relevan dalam mereformasi penegakan hukum di Indonesia, karena mampu menggeser orientasi hukum dari kepatuhan normatif yang kaku menuju praktik hukum yang lebih empatik, adil, dan kontekstual
Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Qris Yang Dinyatakan Berhasil Namun Dana Tidak Diterima Oleh Merchant
No full textQRIS makes transactions easier, where with QRIS consumers do not need to carry cash. The implementation of QRIS facilitates non-cash payments for MSMEs and consumers who rely on digital services, and is considered to improve transaction efficiency, financial access, and equitable distribution of national financial services. Although it has been regulated and supervised by Bank Indonesia, in practice there are still legal problems, such as the failure of the transfer of funds where the transaction is declared successful by the system from the consumer or payment side, but the funds are not received by the merchant or the receiving party. The purpose of this study is to find out the responsibility in QRIS transactions that are declared successful from the payer's side but the funds do not reach the merchant, as well as to find out the form of legal protection provided to consumers based on the applicable laws and regulations. This research uses a normative legal research method with a statute approach. The results in this study are that overall, the responsibility is directed to PJSP. However, if the cause comes from other parties such as Switching, Aggregators, consumers, or the merchant itself, then each is responsible according to its role and faults. In consumer legal protection, it is preventive and repressive (litigation and non-litigation). Consumers who are aggrieved by the failure of QRIS transactions can complain first to PJSP. If it is not satisfactory, the complaint can be forwarded to Bank Indonesia or LAPS-SJK which provides mediation and arbitration with the principles of win-win solution, efficiency, and protection of consumer rights.QRIS mempermudah transaksi, dimana dengan QRIS konsumen tak perlu membawa uang tunai. Implementasi QRIS mempermudah pembayaran non-tunai bagi UMKM dan konsumen yang mengandalkan layanan digital, serta dinilai meningkatkan efisiensi transaksi, akses keuangan, dan pemerataan layanan keuangan nasional. Meski telah diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, dalam praktiknya masih ditemukan masalah hukum, seperti kegagalan transfer dana dimana transaksi dinyatakan berhasil oleh sistem dari sisi konsumen atau pihak pembayar, tetapi dana tersebut tidak diterima oleh merchant atau pihak penerima. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab dalam transaksi QRIS yang dinyatakan berhasil dari sisi pembayar namun dana tidak sampai ke merchant, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dalam penelitian ini adalah secara keseluruhan, tanggung jawab diarahkan pada PJSP. Namun, jika penyebabnya berasal dari pihak lain seperti Switching, Aggregator, konsumen, atau merchant sendiri, maka masing-masing bertanggung jawab sesuai peran dan kesalahannya. Dalam Perlindungan hukum konsumennya, bersifat preventif dan represif (litigasi dan non litigasi). Konsumen yang dirugikan akibat kegagalan transaksi QRIS dapat mengadu terlebih dahulu ke PJSP. Jika tidak memuaskan, pengaduan dapat diteruskan ke Bank Indonesia atau LAPS-SJK yang menyediakan mediasi dan arbitrase dengan prinsip win-win solution, efisiensi, dan perlindungan hak konsume
Edukasi Dan Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pada Masyarakat Desa Suka Raja
No full textEducation and socialization of clean and healthy living behavior (PHBS) is one of the important efforts to maintain environmental cleanliness and health. One behavior that needs serious attention is the habit of littering. The purpose of this counseling activity (PHBS) is to encourage the community to dispose of waste in its place which is carried out through direct communication in the Sukaraja Village community. The data processing method used in this activity is SPSS software, to make it easier to detect the data. Based on the results of data processing, it was found that 67.5% of respondents still burned waste because the community did not know how to properly manage waste while 12% of respondents said that they littered because there was no landfill, and 8.4% of respondents disposed of waste by piling it up because the community did not know how to properly manage waste and 4.8% of respondents threw waste in the river. Based on the data obtained, it can be concluded that the community still burns waste because the landfill has not been provided, but we can take this from this counseling and education activity to encourage the community to change healthy behavior such as disposing of waste in its place.Edukasi dan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan salah satu upaya penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan. Salah satu perilaku yang perlu mendapat perhatian serius adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan. Tujuan kegiatan penyuluhan (PHBS) ini adalah untuk mendorong Masyarakat untuk membuang sampah pada Tempatnya yang dilakukan melalui komunikasi secara langsung di masyarakat Desa Sukaraja. Metode pengelolahan data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah software SPSS, agar lebih muda mendeteksi data tersebut. Berdasarkan hasil dari pengolahan data, yang ditemukan adalah 67,5% responden yang masih membakar sampah dikarenakan masyarakat tidak mengetahui cara pengelolahan sampah yang baik sementara 12% responden mengungkapkan bahwa mereka membuang sampah sembarangan dikarena tidak ada tempat pembuangan, serta 8,4% responden membuang sampah dengan cara ditimbun dikarenakan Masyarakat belum mengetahui bagaimana pengolaan sampah dengan benar dan 4.8% responden yang membuang sampah disungai . Berdasarkan data yang di peroleh dapat diambil bahwa Masyarakat masih membakar sampah dikarenakan tempat pembuangan sampahnya belum disediakan, namun hal ini dapat kita ambil dari kegiatan penyuluhan dan edukasi ini untuk mendorong Masyarakat untuk merubah perilaku yang sehat seperti membuang sampah pada tempatnya
Rekonstruksi Keadilan Ekologis Berbasis Rights of Nature dalam Perspektif FIlsafat Hukum Lingkungan
No full textThe global environmental crisis reveals the failure of anthropocentric legal approaches in providing fair and sustainable protection for nature. Approaches that place humans at the center of law have led to the exploitation of natural resources without considering the ecological rights of other living beings or ecosystems as a whole. This study reconstructs the concept of ecological justice by integrating the principle of rights of nature into Indonesia’s legal framework as an alternative, more ecocentric environmental law paradigm. The method employed is a normative juridical approach combined with philosophical analysis of ecological justice and legal recognition of nature as a subject with inherent rights. The findings show that rights of nature offer a transformative opportunity within the legal system by legitimizing direct protection for nature without intermediaries of human interests. The novelty of this research lies in systematically combining philosophical and juridical analyses to develop a new legal paradigm that recognizes nature as a legal subject in Indonesia, distinct from previous approaches still focused on human interests. This reconstruction of ecological justice provides a new normative foundation to regulate a balanced relationship between humans and nature, representing a crucial step toward achieving true ecological justice and addressing environmental sustainability challenges progressively
Analisis Logam Timbal (Pb) Pada lipstik yang Beredar di Kecamatan Kemuning Kota Palembang
No full textTimbal merupakan logam beracun alami yang berasal dari kerak bumi, paparan terhadap manusia merupakan masalah kesehatan bagi masyarakat yang sangat signifikan beredar di belahan dunia. Logam berat timbal ditambahkan ke dalam campuran bahan dasar lipstik oleh produsen dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan produk. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya timbal pada lipsik yang diperjual belikan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang dengan Metode Uji Warna. Didapatkan hasil dari ke 5 sampel, 4 diantaranya positif timbal saat di uji menggunakan uji kualitatif metode uji warna dengan ditandai endapan putih halus yang menandakan positif dengan konsentrasi rendah. Hal ini bisa terjadi ketika larutan sampel deberi HCL dan NaOH larutan bereaksi dan menghasilkan endapan berwarna putih yang menunjukan adanya timbal pada sampel tersebut. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak lipstik mengandung timbal dengan harga yang sangat terjangkau terjual bebas di pasar KM 5 Kota Palembang