OJS Kader Bangsa University
Not a member yet
461 research outputs found
Sort by
PENGARUH MEDIA VIDEO TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN PADA IBU HAMIL ANEMIA
Get PDFBackground:The maternal mortality rate (AKI) from 181 countries in the world which ranks first is Indonesia and 28% of the main causes of maternal death are bleeding. One of the main causes of bleeding is anemia. Objective: To determine the use of video media to increase knowledge in anemic pregnant women ibu. Methods: This type of research is quasi-experimental with pre-test and post-test designs with control group design. The population in this study were 87 pregnant women and the sample obtained using the Lemesshow formula to 39 people consisting of two experimental and control groups using accidental sampling research sampling techniques. The research instrument used a questionnaire, video media and leaflet media. Data analysis using paired samples t-test and independent t-test. Results: The results showed that there was an increase in maternal knowledge before and after the intervention of anemia in the experimental group and the control group. For the knowledge of the experimental group with an increase in difference of 36.99 and the control group with an increase in the difference of 13.26 with a p-value of 0.001 (p <0.05).Conclusion: There is an effect of using video media on increasing knowledge of anemic pregnant women.
Key words:Video media, knowledge, pregnant women and anemi
DISKRESI PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DI SELESAIKAN DILUAR PENGADILAN
Get PDFIn certain situations, a police officer must be able to make the right decision or better known as discretion. The quick and precise decision is of course based on a consideration and is accompanied by accountability. The implementation is also relatively more from the subjective opinion of the police officer, however, the background of its use must of course be of a larger and broader interest. Investigators in carrying out investigative activities have discretionary authority which is protected by law, to avoid imprisonment. To find a solution to the settlement of cases of children as perpetrators of criminal acts, especially theft in the family by using Police Discretion, Restorative Justice and Diversion, so that they can be resolved without a judicial process and the sanctions applied do not absolutely have to be in the form of imprisonment. In this study to examine the implementation and effectiveness of Police Discretion in solving the problem of criminal acts outside the Court, especially theft by children in the family and how the legal arrangements regarding criminal acts outside the Court, especially theft by children in the family. This research is a normative research. The legal materials studied include primary materials consisting of statutory regulations, and secondary legal materials sourced from legal books (text books), legal journals, papers or views of legal experts contained in the mass media, dictionaries and encyclopedias, and Internet. The results of this study indicate that this authority is needed by the National Police to resolve cases that are light in nature, simple and the economic loss is relatively small. Although there is already a Supreme Court regulation Number 2 of 2012 concerning Adjusting the Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code, minor theft crimes cannot necessarily be resolved by Restorative Justice, because Perma Number 2 of 2012 only regulates the adjustment of the limits on the value of losses and compensation. Minor criminal offenses and the Perma are only applicable internally to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.Pada situasi-situasi tertentu, seorang polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah Diskresi. Keputusan yang cepat dan tepat itu tentu saja dilatarbelakangi atas sebuah pertimbangan serta disertai dengan adanya pertanggungjawaban. Pelaksanaannya pun relatif lebih berasal dari subjektif petugas polisi tersebut, namun demikian latar belakang penggunaanya tentu harus atas kepentingan yang lebih besar dan lebih luas. Penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan memiliki kewenangan diskresi yang dilindungi undang-undang, untuk menghindari sanksi pidana penjara. Untuk mencari solusi terhadap penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya pencurian dalam keluarga dengan menggunakan Diskresi Kepolisian, Restorative Justice dan Diversi, agar dapat diselesaikan tanpa proses peradilan dan sanksi yang diterapkan tidak mutlak harus berupa sanksi pidana penjara. Dalam penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan dan efektifitas Diskresi Kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana diluar Pengadilan khususnya pencurian oleh anak dalam keluarga dan Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana diluar Pengadilan khususnya pencurian oleh anak dalam keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahan hukum yang diteliti meliputi bahan primer yang terdiri peraturan perundang - undangan, dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku hukum (text book), jurnaljurnal hukum, karya tulis atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedia, dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wewenang ini diperlukan Polri untuk menyelesaikan perkara- perkara yang sifatnya ringan, sederhana dan kerugian secara ekonomis relatif kecil. walaupun sudah terdapat peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, tindak pidana pencurian ringan tidak serta merta dapat diselesaikan dengan Restorative Justice, karena Perma Nomor 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan dan Perma tersebut hanya berlaku di internal Mahkamah Agung RI
OPTIMALISASI FUNGSI SATUAN INTELIJEN KEAMANAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI
Get PDFThere are several members or personnel who abuse narcotics. This is evidenced by the large number of information reports reported by the Intelligence and Security Unit (Sat Intelkam) of the Pagar Alam Police. Investigations carried out by the Intelligence and Security unit (Sat Intelkam) of the Pagar Alam Police often encounter various obstacles, this is mainly because the perpetrators are also members of the police themselves. The existence of a sense of loyalty among fellow members is one of the obstacles in the investigation process. The problem in this research is how to optimize the function of intelligence in the investigation of narcotics crimes by members of the Pagar Alam Resort Police and how the obstacles faced by police intelligence in investigating narcotics crimes are carried out. Member of the Pagar Alam Resort Police. In this study using empirical normative legal research methods with approaches to legislation (Statute Approach) and conceptual approach (conceptual approach). The data collection in this study was carried out by means of library research on the relevant laws and regulations and analyzing the data qualitatively. The results of this research concluded that the function of the National Police Intelligence in investigating members of the Police who commit narcotics crimes is to seek, explore, and collect data as complete as possible from various sources, both open and closed sources through activities that are also open or closed, then the data is processed into intelligence products, namely information that is ready to be used as the basis for making decisions or actions. These constraints are law enforcement factors that result in delays in law enforcement against narcotics crimes committed by the police. The Police must take action against their members who commit crimes, not to protect their members who are involved in narcotics crimesAdanya beberapa orang anggota atau personil yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Dengan dibuktikan banyaknya laporan informasi yang dilaporkan oleh Satuan Intelijen dan keamanan (Sat Intelkam) Polres pagar alam. Penyelidikan yang dilakukan oleh satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Pagar alam sering menemui berbagai kendala hal ini terutama karena pelaku juga anggota kepolisian sendiri. Adanya rasa setia kawan sesama anggota menjadi salah satu kendala dalam proses penyelidikan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Optimalisasi Fungsi Intelejen dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian Resor Pagar alam dan Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Resor Pagar alam. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative empiris dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dan menganalisa data secara kualitatif. Hasil penlitian ini didapat diambil kesimpulan bahwa Fungsi Intelejen Polri dalam penyelidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika adalah dengan mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan. Kendala-Kendala tersebut adalah faktor penegak hukum yang mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi. Polri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkotik
MONEY POLITIK PADA KEPEMILUAN DI INDONESIA
Get PDFAbstract:
Money politics is the biggest scourge in every political recruitment, including in regional head elections (pilkada). Through the elections, it is hoped that qualified regional leaders will be elected in accordance with the will of the people, but in its implementation, one of the "democracy parties" is exhibiting fraudulent behavior, dishonesty, lies in the campaign and even fooling the public by giving money or goods before the election so that voters choose certain candidates known as money politics (money politics). The approach in this research is the Juridical Empirical approach. This research will be conducted in Palembang City, South Sumatra Province, which is the object and main focus of researchers in viewing and analyzing Money Politics in Elections in Indonesia.
Keywords : Money Politic, Election , and Law Enforcement.Abstrak :
Politik uang merupakan momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Melalui pilkada diharapkan terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat, namun dalam pelaksanaannya, salah satu “pesta demokrasi” ini dipertontonkannya perilaku- perilaku kecurangan, ketidakjujuran, kebohongan-kebohongan dalam kampanye bahkan membodohi masyarakat dengan memberikan uang atau barang menjelang pencoblosan agar pemilih memilih calon tertentu yang dikenal dengan istilah money politics (politik uang). Pendekatan dalam penelitian ini ialah Pendekatan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi objek dan fokus utama peneliti dalam melihat dan menganalisis Politik Uang pada Kepemiluan di Indonesia.
Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu, dan Penegakan Hukum
PENGELOLAAN PERUSAHAAN PERSERO BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH NEGARA UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Get PDFThis journal is entitled "The Role of the State in Managing State Owned Enterprises to Advance People's Welfare". The background of this thesis was the number of state-owned companies that were not optimal and causing losses to the state, even though the role of the state was very comprehensive in managing state-owned enterprises. On the other hand, the optimality of state-owned enterprises' function boiled down to the welfare of the people, so that the lack of optimality of state-owned enterprises also affected the people's welfare. There are several problems that arose from this condition which must be analyzed, namely: (1) what is the role of the state in the management of state-owned enterprises (2) how is the positive legal regulation of the role of the state in managing state-owned enterprises (3) what is the legal concept that should be carried out by the state in managing Limited Liability Companies to advance people's welfare. The method used in this research was normative juridical. The results of the research showed that the state played a major role in terms of regulation, governance management, and capital financing to state-owned enterprises. Legal arrangements and regulating dynamics on state-owned enterprises had started since the era of independence, the old order, the new order, towards reformation until post-reformation. The future legal concept that can be carried out by the state is by regulating the separation of BUMN assets strictly, encouraging the implementation of the principles of good corporate governance in the governance of state-owned companies, and affirming the position of BUMN not to be entered and intervened by politicsJurnal ini berjudul “Peran Negara Dalam Pengelolaan Perusahan Persero Badan Usaha Milik Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat”. Penulisan tesis ini di latar belakangi banyaknya perusahaan persero Badan Usaha Milik Negara yang tidak optimal dan menyebabkan kerugian bagi negara, padahal peran negara sangat komprehensif dalam pengelolaan BUMN perusahaan persero, disisi lain Optimalitas fungsi BUMN Persero bermuara kepada kesejahteraan rakyat, sehingga ketidakoptimalan perusahaan persero BUMN juga mempengaruhi kesejahteraan rakyat, dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu : (1) apa peran negara dalam pengelolaan perusahan persero BUMN (2) bagaimana pengaturan hukum positif peran negara dalam pengelolaan perusahaan persero BUMN (3) bagaimana konsep hukum yang seharusnya dilakukan negara dalam pengelolaan Perusahaan Persero untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, negara berperan besar dari segi pengaturan, manajemen tata kelola, dan pembiayaan modal kepada BUMN Perusahaan Persero. Pengaturan hukum dan dinamika pengaturan atas BUMN telah dimulai sejak era kemerdekaan, orde lama, orde baru, menuju reformasi hingga pasca reformasi. Konsep hukum kedepan yang dapat dilakukan negara adalah dengan mengatur pemisahan harta kekayaan BUMN secara tegas, mendorong implementasi prinsip good corporate governance dalam tata kelola BUMN perusahaan persero dan menegaskan posisi BUMN untuk tidak dapat dimasuki dan diintervensi oleh politik
HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN IBU, STIMULASI, DAN STATUS GIZI DENGAN PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK USIA 4 -5 TAHUN
Get PDFPreschool age is the most important period in the formation of personality as the foundation for good physical health, if this is ignored will cause the child difficult to catch up. The purpose of this study is to find out the relationship of maternal education level, stimulation, and nutritional status with motoric develompment of children aged 4-5.This research is observational analytics with cross sectional design. The population in this study are mothers who had children aged 4-5 years. Sample was collected by using total sampling technique..The results of this study was obtained 27 (58.7%) mothers had a low level of education, 30 (65.2%) mother does not provide stimulation to her child, 31 (67.4%) children had normal nutritional status, and 28 (60.9%) children had age-appropriate development. Based on the chi-square statistical test there are relationship of maternal education level (p-value 0.032 ; OR = 0.255), stimulation (p-value 0.013 ; OR = 8,000), and nutritional status (p-value 0.000 ; OR = 94,000) with the motoric development of children aged 4-5 years. Advice for health workers who are health centre in order to improve health care programs, especially in early detection of children development andencourage mothers who have toddlers in order to provide good stimulation for them.
Key Words: Education, Motoric development, Nutritional Status, Stimulatio
HUBUNGAN MENARCHE USIA DINI DAN MENOPOUSE USIA LANJUT DENGAN KEJADIAN PENYAKIT KANKER PAYUDARA
Get PDFCancer is a disease of cell growth, resulting from damage to genes that regulate cell growth and differentiation. One of the causes of such damage is gene mutation. Sometimes it grows uncontrollably and forms a lump, when the abnormal lump continues to grow and become malignant. One of the most common cancers affecting women is breast cancer. Breast cancer can actually attack men, but this is rare. Women are a hundred times more likely to get breast cancer than men. This research is a quantitative research with an analytical survey with a cross sectional approach. The population in this study were all mothers with cancer, totaling 273 people. The sample of this research used systematic random sampling method. The sample of this study amounted to 73 respondents. Data analysis was carried out in two stages, namely univariate analysis and bivariate analysis with Chi-square statistical test. The results of the bivariate analysis showed that there was a relationship between early menarche (p value = 0.03) and there was a relationship between early breast cancer (p value = 0.03) and early menopause. The advice given is input to further improve facilities, especially the midwifery department in providing standardized care for mothers with breast cancer and health monitoring, especially for mothers who have risk factors.
Keywords: Breast Cance
HUBUNGAN PENGETAHUAN BIDAN, SIKAP BIDAN DAN FASILITAS KESEHATAN DENGAN PELAKSANAAN 10T PADA IBU HAMIL
Get PDFOne of them is in some areas the minimum standard of midwifery care examination is no longer "7T" but becomes "10T", including weighing and measuring height, measuring blood pressure, measuring upper arm circumference (nutritional status value), measuring uterine fundal height, determining presentation. fetus and fetal heart rate (DJJ), screening for tetanus immunization status and giving immunizations (TT) if necessary, giving iron tablets of at least 90 tablets during pregnancy, laboratory tests, case management, consultation (counseling) including planning for delivery and prevention of complications (P4K). ) and postnatal family planning. Research objective: to determine the relationship between knowledge, attitudes, and health facilities with the application of 10T in pregnant women. This research is a quantitative research with an analytical survey with a cross sectional approach. The population in this study were all 382 mothers who underwent prenatal care. The sample of this research used simple random sampling method. The sample of this study amounted to 95 respondents. Data analysis was carried out in two stages, namely univariate analysis and bivariate analysis with Chi-square statistical test. The results of the bivariate analysis found that there was a relationship between knowledge (p value = 0.006), attitude (p value = 0.000), and there was a relationship between health facilities (p value = 0.000) and the application of 10T for pregnant women. These suggestions are expected to be taken into consideration in decision making, can improve the quality of services, especially regarding the implementation of 10T in pregnant women.
Keywords: knowledge, attitude of midwives, implementation of pregnant women 10
KADAR KOLESTEROL DAN TRIGLISERIDA PADA PEROKOK AKTIF DI LINGKUNGAN VILLA MAS GARDEN BEKASI
Get PDFKolesterol adalah lemak yang di produksi oleh hati dan sangat diperlukan oleh tubuh. Kolesterol berlebihan dalam darah akan menimbulkan masalah terutama pada pembuluh darah jantung dan otak. Trigliserida digunakan dalam tubuh untuk menyediakan energi bagi berbagai metabolisme, fungsi lipid ini mempunyai peranan yang hampir sama dengan karbohidrat. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Villa Mas Garden Bekasi. Populasi penelitian adalah semua perokok aktif di lingkungan Villa Mas Garden sejumlah 90 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar kolesterol total dan trigliserida secara umum berada dalam kondisi normal, hanya responden yang berusia 45 ahun keatas dan pensiunan yang memiliki kadar kolesterol tinggi dan PNS memiliki kadar trigliserida tinggi.kesimpulan penelitian ini diketahui bahwa perokok aktif pada rentang usia lebih muda (18 - 43 Tahun) cenderung memiliki kadar kolesterol yang normal. Usia lebih tua memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Hanya PNS yang memiliki kadar trigliserida tinggi dan pensiunan yang memiliki kadar kolesterol tingg
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
Get PDFThis research aims to find out and analyze the forms of legal protection for abandoned children. To find out and analyze the forms of criminal responsibility for the crime of child neglect. The research used is normative legal research. This research was carried out by studying and analyzing approval of medical procedures in medical practice. The results of this research show that the government is aware of the importance of providing legal protection for abandoned children. The form of legal protection for neglected children is in the form of providing basic needs in the form of clothing, food, housing, education, as well as health and morals which must be re-developed. In this case, legal protection is not only intended for the government but also for the community, local social institutions, families and individuals who can provide a decent life for abandoned children. And positive law never justifies the actions of parents who deliberately neglect their children. Criminal liability for parents who abandon their children is contained in article 76B of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection as the sanctions are contained in article 77B and also contained in articles 304 and 305 of the Criminal Code. The recommendation of this research is that in the future it is hoped that all parents will be more appreciative and care for the existence of a child who has been gifted by God Almighty. There are various factors that can influence child neglect, but currently there are also many social services and social institutions that can provide assistance and solutions that can prevent child neglect from occurring.Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang diterlantarkan. Untuk mengetahui dan menganalisis bagimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji serta menganalisis persetujuan tindakan medis dalam praktik kedokteran.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pemerintah menyadari akan pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang diterlantarkan. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar ialah berupa penyediaan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan juga kesehatan serta moral yang harus kembali di bina. Dalam hal ini perlindungan hukum bukan hanya diperuntukkan bagi pemerintah akan tetapi juga terhadap masyakarat, lembaga sosial setempat, keluarga, serta perorangan yang dapat memberikan kehidupan yang layak terhadap anak yang diterlantarkan. Dan Hukum positif tidak pernah membenarkan tindakan orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya tertuang pada pasal 76B Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana sanksinya tertuang pada pasal 77B dan juga tertuang pada pasal 304 dan 305 KUHP. Rekomendasi penelitian ini adalah Diharapkan kedepannya kepada seluruh orang tua untuk lebih menghargai dan menjaga atas keberadaan seorang anak yang telah dikaruniakan oleh Tuhan yang maha ESA. Tercatat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penelantaran anak, akan tetapi untuk sekarang ini tercatat pula ada begitu banyak dinas sosial dan lembaga sosial yang dapat memberikan bantuan serta solusi yang dapat mencegah terjadinya tindakan penelantaran ana