OJS Kader Bangsa University
Not a member yet
461 research outputs found
Sort by
Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Dan Kepribadian Karyawan Terhadap Kinerja Manajerial Pada CV. Sarana Banindo Palembang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi dan kepribadian karyawan terhadap kinerja manajerial pada CV. Sarana Banindo Palembang. Perusahaan ini bergerak dalam bidang distributor ban mobil. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 32 responden. Teknik analisis data menggunakan pengujian melalui statistik deskriptif, uji validitas dan reabilitas data, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas), dan uji hipotesis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan, secara parsial pengetahuan akuntansi dan kepribadian karyawan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial dan secara simultan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja manajerial pada CV. Sarana Banindo Palembang. Diharapkan juga direktur perusahaan melakukan pelatihan akuntansi dan melakukan hal yang dapat meningkatkan kepribadian karyawan baik untuk perusahaan atau sesama karyawan agar kinerja manajerial dapat berjalan dengan baik
TINJAUAN TENTANG KEABSAHAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl)
Get PDFABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan, untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam keabsahan surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan pada (Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implikasi yuridis perjanjian jual beli tanah adat melalui kesepakatan dibawah tangan menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 adalah jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan (tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah) tetaplah sah, karena sudah terpenuhinya syarat sahnya jual beli menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu syarat materiil yang bersifat tunai, terang dan riil. Selain itu juga jual beli tersebut sudah memenuhi syarat jual beli menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian. Tetapi untuk memperoleh pemindahan hak atas tanah dan balik nama harus memiliki akta yang dibuat oleh PPAT karena pemindahan hak atas tanah melalui jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, dan eksepsi gugatan Penggugat terkait kualifikasi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan ganti kerugian memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memeriksa dan menguji alat-alat bukti yang diajukan sehingga hal tersebut menyangkut atau meru pakan bagian dari materi pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak
KEBERADAAN SISTEM HAKIM KOMISARIS SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI SISTEM PRAPERADILAN UNTUK MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
Get PDFThe Judge Commissioner system has the authority to decide or determine the validity of an arrest, detention, confiscation, termination of an investigation, termination of a prosecution which is not based on the principle of opportunity, and also to determine whether or not there is a need for detention, compensation or rehabilitation for a suspect or defendant who has been imprisoned illegally. legitimate. Another authority possessed by the Commissioner Judge is the determination of exceeding the time limit for an investigation or prosecution, and whether or not an examination of a suspect or defendant can be carried out without being accompanied by legal counsel. However, it is possible that the establishment of the Judge Commissioner system to replace the Pretrial system in the Criminal Procedure Code can create new problems. In this study, the author examines how the existence of the Judge Commissioner system as an alternative to the Pretrial system to provide justice and legal certainty for the community, how the provisions regarding the Commissioner Judge in the Bill on Criminal Procedure Law and what are the advantages and disadvantages compared to the Pretrial System. the author uses normative legal research or doctrinal legal research with a legal inventory approach, namely collecting norms that have been identified as legal norms. As a normative legal research, the data sources used are secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative analysis of research data, namely comparing or applying applicable laws and regulations, opinions of scholars (doctrine) and other legal theories. The conclusion obtained in this writing is that with the existence of a Judge Commissioner system in the Draft Criminal Procedure Code in 2008 as a substitute for the Pretrial system, the presence of a Commissioner Judge is more effective than the Pretrial system which has many weaknesses and does not have a broader and detailed authority as contained in the Judge Commissioner system in Draft Criminal Procedure Code of 2008. The establishment of the Judge Commissioner system which has broad and more detailed duties and authorities is a refinement of Pretrial. So that with the Judge Commissioner system, the future Criminal Procedure Code can fulfill expectations to become a protector as well as a humanist (humane), transparent, and accountable (accountable) legal instrument or provide legal certainty, justice, and benefits for the community.Sistem Hakim Komisaris berwenang memutuskan atau menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas, dan juga menentukan perlu atau ada tidaknya sebuah penahanan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah. Kewenangan lain yang dimiliki Hakim Komisaris adalah penentuan pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris untuk mengganti sistem Praperadilan dalam KUHAP dapat menimbulkan permasalahan baru. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Bagaimanakah keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai alternatif pengganti sistem Praperadilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, Bagaimana ketentuan mengenai Hakim Komisaris dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana dan Apa kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan Sistem Praperadilan. Penulis menggunakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum. Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data penelitian secara secara kualitatif, yakni membandingkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya. Kesimpulan yang didapat dalam penulisan ini dengan adanya sistem Hakim Komisaris RUU KUHAP tahun 2008 sebagai pengganti sistem Praperadilan, keberadaan Hakim Komisaris lebih efektif dibandingkan dengan sistem Praperadilan yang memiliki banyak kelemahan dan tidak memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci seperti yang terdapat dalam sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2008. Dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap Praperadilan. Sehingga dengan adanya sistem Hakim Komisaris menjadikan KUHAP yang akan datang bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat
Pengaruh Leverage, Liquiditas, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris Pengaruh Leverage, Liquiditas, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di berbagai sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019. Variabel terikat adalah nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. Variabel bebasnya adalah struktur modal yang diukur dengan DER dan Firm Size yang diukur dengan ln (total aset). Variabel Liquidity mengunakan ukuran Current Ratio, Profitabilitas sebagai variabel diukur dengan ROA. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan 27 perusahaan publik. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, liquiditas, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan untuk firm size berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaanTujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris Pengaruh Leverage, Liquiditas, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di berbagai sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019. Variabel terikat adalah nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. Variabel bebasnya adalah struktur modal yang diukur dengan DER dan Firm Size yang diukur dengan ln (total aset). Variabel Liquidity mengunakan ukuran Current Ratio, Profitabilitas sebagai variabel diukur dengan ROA. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan 27 perusahaan publik. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, liquiditas, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan untuk firm size berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaa
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PENYAKIT HIPERTENSI PADA LANSIA DI PUSKESMAS PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH
Get PDFHealth development aims to increase awareness, willingness, and ability to live healthy for everyone in order to realize the highest degree of public health, as an investment for the development of socially and economically productive human resources. Increasing life expectancy. The purpose of this study was to determine the relationship between genetics, smoking habits and stress with the incidence of hypertension. The design of this research is Cross Sectional. The population in this study were all respondents who visited the Prabumulih Timur Health Center, Prabumulih City, totaling 137 patients, with a sample of 58 respondents, the sampling technique was Acidental sampling. Analysis of the results of the study using Chi-Square (bivariate) with = 0.05, this study concluded that there is a significant relationship between genetics, smoking habits, stress, simultaneously with the incidence of hypertension in the elderly at Prabumulih Timur Health Center, Prabumulih City. Suggestions for this research are expected to always improve health services so that they can provide quality services, especially to be further improved in providing information to family members and providing counseling about prevention in patients with hypertension
ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA
Get PDFWhereas the establishment of an alternative institution for dispute resolution in the financial services sector seems to want to reduce BPSK's authority by reinforcing the boundaries between banking/non-banking consumers and other consumers that BPSK had not previously distinguished in resolving submitted disputes. However, the existence of this LAPS creates dualism in consumer dispute resolution. Moreover, the regulation regarding the LAW ERA NO.2/TH.16/OCTOBER 2016: CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT BY THE CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY (BPSK) AND ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT AGENCY IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR (LAPS-SJK) 197 absolute authority/competence for settlement the dispute is not explicitly regulated. Until now, there are still many consumers who prefer BPSK as dispute resolution because the procedure is considered clearer and provides more protection, one of which is the application of a tiered dispute resolution mechanism. Likewise, business actors are reluctant to choose LAPS-SJK as an alternative for consumer dispute resolution and prefer to settle disputes by consensus/family deliberation. If consensus/peace is not reached, dispute resolution through the district court is the last option that will be taken by business actors to resolve disputes with consumers because it is more certainBahwa dibentuknya lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan seolah-olah ingin mengurangi kewenangan BPSK dengan mempertegas batasan antara konsumen perbankan/non-perbankan dan konsumen lainnya yang sebelumnya tidak dibedakan oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan. Namun keberadaan LAPS ini menimbulkan dualisme dalam penyelesaian sengketa konsumen. Apalagi peraturan mengenai ERA HUKUM NO.2/ TH.16/ OKTOBER 2016: PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS-SJK) 197 kewenangan/kompentensi absolut dari kedua alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak diatur secara tegas. Sampai saat ini, masih banyak konsumen yang lebih memilih BPSK sebagai penyelesaian sengketa karena prosedurnya dianggap lebih jelas dan lebih memberikan perlindungan, salah satunya dengan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang. Begitu pula dengan pelaku usaha yang enggan memilih LAPS-SJK sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen dan lebih memilih penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat/kekeluargaan lebih baik. Apabila tidak tercapai mufakat/perdamaian, penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri menjadi pilihan terakhir yang akan ditempuh oleh pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa dengan konsumen karena lebih past
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
Get PDFPeople with disabilities still find it difficult to find and find work because they are considered less productive and unable to work. However, every human being has human rights including the right to get a job. According to the ASN Law Article 61 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus explains that because every Indonesian citizen has the same opportunity to apply to become a Civil Servant (PNS) after fulfilling the requirements. This study uses a normative study with qualitative descriptive analysis focused on library research and analysis of the preparation of written data. The author finds that the government's role is through policies and program realizations whose direction is not only supervision in sanctioning employers but also developing the quality and placement of workers with disabilities, opening up a special labor market and promoting all stakeholders to provide recruitment. Nevertheless, the role of the central government in realizing the obligations of international and national human rights legal instruments has not complied with the provisions comprehensively because special regulations relating to employment still have discrimination provisions, the absence of government technical regulations on employment disability, lack of regulations and policy measures to encourage private sector employmentPenyandang disabilitas masih kesulitan mencari dan memperoleh bekerja karena dianggap kurang produktif dan tidak mampu bekerja. Namun, setiap manusia memiliki manusia hak-hak termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan. Menurut Undang-Undang ASN Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa karena setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah memenuhi persyaratan. Penelitian ini menggunakan studi normatif dengan analisis deskriptif kualitatif yang difokuskan pada penelitian kepustakaan dan analisis penyusunan data tertulis. Penulis menemukan bahwa peran pemerintah melalui kebijakan dan realisasi program yang arahnya tidak hanya pengawasan dalam sanksi kepada majikan tetapi juga mengembangkan kualitas dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas, membuka pasar tenaga kerja khusus dan promosi kepada semua pemangku kepentingan untuk menyediakan pengerahan. Meskipun demikian, peran pemerintah pusat dalam mewujudkan kewajiban dari instrumen hukum hak asasi manusia baik internasional maupun nasional masih belum memenuhi secara komprehensif dengan ketentuan karena peraturan khusus yang berkaitan dengan ketenagakerjaan masih memiliki ketentuan diskriminasi, tidak adanya peraturan teknis pemerintah tentang disabilitas lapangan kerja, kurangnya peraturan dan langkah-langkah kebijakan untuk mendorong sektor swasta untuk dipekerjakan
STATUS HUKUM PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH DALAM POLA HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BUMD
Get PDFThis study discusses regional employees who have different legal positions and statuses from one another. The purpose of this study was to find out the legal status of regional company employees in the working relationship of the regional government and Regional Owned Enterprises (BUMD). The research method used is normative juridical which focuses on the application of regulations regarding BUMD and local governments in determining the legal status of employees. A regional company greatly determines the implementation of regional companies through determining the legal status in the form of PKWT and PKWTT based on the laws and regulations governing the legal status of employees in regional companies. The position and legal status of each regional employee will determine the rights and obligations that will be received by regional company employees.Penelitian ini membahas tentang pegawai daerah yang memiliki kedudukan dan status hukum yang berbeda satu sama lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum pegawai perusahaan daerah dalam hubungan kerja pemerintah daerah dengan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang fokus kepada penerapan peraturan berkenaan dengan BUMD dan Pemerintah Daerah dalam menentukan status hukum pegawai. Suatu perusahaan daerah sangat menentukan pelakasanaan perusahaan daerah melalui penetuan status hukum berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan pada hukum ketentuan peraturan yang mengatur status hukum pegawai pada perusahaan daerah. Kedudukan dan status hukum setiap pegawai daerah inilah yang akan menentukan hak dan kewajiban yang akan diterima oleh pegawai perusahaan daerah
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI WILAYAH RT 26 RW 06 KELURAHAN SIALANG KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG
No full textDi dunia, osteoarthritis merupakan penyakit muskuloskeletal yang paling sering terjadi. Prevalensi osteoarthritis lutut di dunia yaitu sebesar 3,8% dan osteoarthritis pinggul sebesar 0,85%. Sementara, prevalensi Rheumatoid arthritis di dunia yaitu sebesar 0,24%. Di Amerika Serikat, prevalensi penyakit Rheumatoid arthritis yang tersering disebabkan oleh osteoarthritis sekitar 27 juta penduduk Amerika Serikat dan meningkat setiap tahunnya yaitu berjumlah sekitar 21 juta. Mengetahui Hubungan makanan, riwayat trauma, dan jenis kelamin dengan kejadian Rheumatoid arthritis pada lansia di wilayah kerja UPTD Puskesmas Lumpatan MUBA tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan Cross Sectional yang bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan reumatik. Hasil hipotesis ada hubungan antara Hubungan makanan, riwayat trauma, dan jenis kelamin dengan kejadian Rheumatoid arthritisDi dunia, osteoarthritis merupakan penyakit muskuloskeletal yang paling sering terjadi. Prevalensi osteoarthritis lutut di dunia yaitu sebesar 3,8% dan osteoarthritis pinggul sebesar 0,85%. Sementara, prevalensi Rheumatoid arthritis di dunia yaitu sebesar 0,24%. Di Amerika Serikat, prevalensi penyakit Rheumatoid arthritis yang tersering disebabkan oleh osteoarthritis sekitar 27 juta penduduk Amerika Serikat dan meningkat setiap tahunnya yaitu berjumlah sekitar 21 juta. Mengetahui Hubungan makanan, riwayat trauma, dan jenis kelamin dengan kejadian Rheumatoid arthritis pada lansia di wilayah kerja UPTD Puskesmas Lumpatan MUBA tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan Cross Sectional yang bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan reumatik. Hasil hipotesis ada hubungan antara Hubungan makanan, riwayat trauma, dan jenis kelamin dengan kejadian Rheumatoid arthriti
HUBUNGAN LAMA SAKIT DAN PENGETAHUAN TENTANG HIPERTENSI DENGAN KEPATUHAN BEROBAT PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS MULYAGUNA KABUPATEN OKI
No full textHipertensi adalah keadaan seseorang yang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal sehingga mengakibatkan peningkatan angka morbiditas maupun mortalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lama sakit dan pengetahuan tentang hipertensi secara simultan dengan kepatuhan berobat penderita hipertensi di Desa Mulyaguna wilayah kerja Puskesmas Mulyaguna Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rancangan metode penelitian ini adalah dengan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei analitik melalui pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien penderita hipertensi yang telah melakukan pengobatan pada bulan Januari-Maret 2017 yang berjumlah 169 orang yang bertempat tinggal di Desa Mulyaguna wilayah kerja Puskesmas Mulyaguna Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengambilan sampel dilakukan dengan accidental sampling. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan menggunakan pengisian kuesioner kepada penderita hipertensi yang berusia minimal 30 tahun (populasi at risk) yang berobat ke Puskesmas Mulyaguna selama penelitian berlangsung. Data sekunder diperoleh melalui observasi data medical record penderita hipertensi dan profil Puskesmas Mulyaguna tahun 2017. Rancangan uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Chi Square, karena baik variabel independen maupun variabel dependen merupakan variabel kategorik. Batas kemaknaan yang digunakan adalah 0,05. Pengambilan keputusan statistik dilakukan dengan membandingkan nilai p (p value)dengan nilai α (0, 05.)Hipertensi adalah keadaan seseorang yang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal sehingga mengakibatkan peningkatan angka morbiditas maupun mortalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lama sakit dan pengetahuan tentang hipertensi secara simultan dengan kepatuhan berobat penderita hipertensi di Desa Mulyaguna wilayah kerja Puskesmas Mulyaguna Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rancangan metode penelitian ini adalah dengan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei analitik melalui pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien penderita hipertensi yang telah melakukan pengobatan pada bulan Januari-Maret 2017 yang berjumlah 169 orang yang bertempat tinggal di Desa Mulyaguna wilayah kerja Puskesmas Mulyaguna Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengambilan sampel dilakukan dengan accidental sampling. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan menggunakan pengisian kuesioner kepada penderita hipertensi yang berusia minimal 30 tahun (populasi at risk) yang berobat ke Puskesmas Mulyaguna selama penelitian berlangsung. Data sekunder diperoleh melalui observasi data medical record penderita hipertensi dan profil Puskesmas Mulyaguna tahun 2017. Rancangan uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Chi Square, karena baik variabel independen maupun variabel dependen merupakan variabel kategorik. Batas kemaknaan yang digunakan adalah 0,05. Pengambilan keputusan statistik dilakukan dengan membandingkan nilai p (p value)dengan nilai α (0, 05.