OJS Kader Bangsa University
Not a member yet
461 research outputs found
Sort by
Analisis Tingkat Kebisingan Terhadap Kejadian Gangguan Pendengaran Di Ruang Produksi Pt. Remco Palembang Tahun 2021
No full textLatar Belakang: Salah satu faktor fisik yang perlu mendapatkan pengawasan ditempat kerja adalah masalah kebisingan. Kebisingan merupakan bunyi atau suara yang tidak dikehendaki yang bersifat menggnggu pendengaran dan bahkan dapat menurunkan daya dengar seseorang yang terpapar. Menurut survei pendahuluan yang penulis lakukan bahwa telah dilakukan pengukuran tingkat kebisingan di suatu di PT daerah Palembang dimana hasil pengukuranya adalah ruang Breaker 82 dBA, ruang Hammer Mill 88 dBA, ruang Creeper 83 dBA, ruang Cutter 88 dBA dan ruang Dryer 75 Dba Tujuan: Untuk mengetahui hubungan tingkat kebisingan terhadap kejadian gangguan pendengaran. Metode: penelitian ini studi analitik dengan desain cross sectional dengan sampel 110 responden. Hasil: didapatkan hasil bahwa hubungan antara tingkat kebisingan secara parsial p-value 0,003, ada hubungan jarak pajanan p-value 0,007, dan ada hubungan lama pajanan p-value 0,002 dengan gangguan pendengaran. Saran: meningkatkan upaya-upaya promotif, dan preventif terhadap penyakit diare pada balita Perlunya melakukan pengurangan tingkat kebisingan yang dapat dilakukan dengan pemeliharaan mesin secara rutin, memperbaiki serta mengganti suku cadang yang rusak , Perlunya penyuluhan-penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja secara rutin dan terpadu agar pengetahuan dan kesadaran tenaga kerja dalam menggunakan alat pelindung telinga dapat di tingkatka
Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue (Dbd) Di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Jaya Tahun 2020
No full textPenyakit Malaria, Tuberculosis, Diare, Demam Berdarah masih banyak dilaporkan dari Rumah Sakit maupun Puskesmas-Puskesmas di seluruh Indonesia, baik yang berada di daerah pedesaan maupun perkotaan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pencegahan penyakit DBD antara lain pengetahuan, sikap, peran tenaga kesehatan. perilaku hudup bersih sehat (PHBS), pendidikan, pengetahuan, sikap, motivasi dan lingkungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan 3M plus yaitu mengubur, menguras, dan memberi bubuk abate serta membakar sisa-sisa sampah. Namun pada kenyataannya masih sering ditemui kesadaran dan pengetahuan keluarga yang rendah tentang hal tersebut, sehingga sangat diharapkan adanya peran serta petugas P2 DBD dalam membantu menyelesaikan masalah ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir merilis data pengamatan dari setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, bahwa adalah salah satu wilayah yang terkena DBD cukup tinggi. Berikut data kasus DBD setiap Puskesmas di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Jaya tahun 2020. Penelitian ini merupakan studi analitik kuantitatif non eksperimen dengan pendekatan penelitian cross sectional, dimana penelitian dilakukan dengan mengukur variabel independen dan variabel dependen dalam waktu bersamaan, dan melalui studi ini diharapkan akan diperoleh hubungan pengetahuan, sikap, peran tenaga kesehatan terhadap pencegahan penyakit DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Jaya tahun 2020. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Jaya tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Jaya tahun 2020 yang berjumlah 51 orang. Ada hubungan pengetahuan, sikap, peran tenaga kesehatan secara simultan terhadap kejadian DB
Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Tegal Binangun Kota Palembang 2021
Get PDFAnemia is a condition in women with hemogobin levels below 11 g% in the first trimester and the third trimester, or levels < 10,5% in the second trimester. Anemia in pregnancy can be dangerous for mother and fetus, when it occurs early in pregnancy can lead to premature delivery. The pupose of this research is to know the correlation of birth spacing, compiliance of Fe tablet and education with the incidence of anemia in pregnant mother in Working Area of Puskesmas Tegal Binangun Palembang City Year 2021. This reseacrh use analytic survey method with Cross Sectional approach with 70 respondents. The result of the research showed that 51 respondents had anemia (74,3%), birth spacing 48 respondents (69%), did not comply with Fe 45 respondents (72,9) and low education 51 respondents (72,9%). Result of bivariate analysis there is correlation between birth spacing, compliance of Fe tablet comsumption and education with anemia incidence in pregnant mother (<0,005). Suggested health workers play an active role in providing information such as counseling to pregnant women about the dangers of anemia and its prevention.
Keywords: Anemia, Distance Pregnancy, Compliance Consuming Fe,, EducationAnemia adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin dibawah 11 gr% pada trimestser I dan trimester III. Atau kadar < 10,5 gr % pada trimester II. Anemia dalam kehamilan dapat membahayakan bagi ibu dan janin, bila terjadi sejak awal kehamilan dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan jarak kelahiran, kepatuhan mengkonsumsi tabelt Fe dan pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Tegal Binangun Kota Palembang Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode survey analitik dengan pendekatan Cross Sectional dengan jumlah responden sebanyak 70 ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 70 responden yang mengalami anemia ada 52 orang (74,3%), jarak kelahiran beresiko 48 orang (69%), tidak patuh mengkonsumsi tablet 45 orang (64,3%) dan pendidikan rendah ada 51 orang (72,9%). Hasil analisis bivariat ada hubungan antara jarak kelahiran, kepatuhan konsumsi tablet Fe dan pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil (< 0,005). Disarankan agar tenaga kesehatan berperan atif dalam memberikan informasi seperti penyuluhan dan konseling kepada ibu hamil tentang bahaya anemia dan cara pencegahannya.
Kata kunci: Anemia, Jarak Kehamilan, Kepatuhan Konsumsi Fe, Pendidika
Masalah Pengembangan SDM Kesehatan di Klinik “X” Palembang
Get PDFBackground: health services in a health care place are required to have quality health workers, so that in the end it will form a good impression for the health service place. Methods: This observational descriptive study was conducted in 2020-2021 with a population of health human resources at “X” clinic Palembang with a total sampling technique and data were collected using observation and interview methods as well as documentation studies. Results: Health human resources development activities at “X” clinic Palembang such as seminars were conducted several times by general practitioners, dentists, nurses, and pharmacists to increase competence with independent funds. Activities in the form of workshops are only attended by nurses 3 times per year for the benefit of increasing competence and clinical interests using independent funds and clinic funds, respectively. Training activities are carried out once per year by general practitioners and midwives for clinical purposes using clinical funds and 2 times per year by dentists for competency improvement using independent funds. The development of health human resources in the clinic has not been maximized.
Keywords: Clinic, Development, Health Human ResourcesPelayanan kesehatan di suatu tempat pelayanan kesehatan dituntut memiliki tenaga kesehatan yang bermutu, sehingga pada akhirnya akan membentuk kesan yang baik bagi tempat pelayanan kesehatan tersebut. Penelitian deskriptif observasional ini dilakukan pada tahun 2020-2021 dengan populasi SDM kesehatan di Klinik “X” Palembang dengan teknik total sampling dan data diambil dengan metode observasi dan wawancara serta studi dokumentasi. Kegiatan pengembangan SDM Kesehatan di Klinik “X” Palembang seperti seminar dilakukan beberapa kali oleh dokter umum, dokter gigi, perawat, dan apoteker untuk peningkatan kompetensi dengan dana mandiri. Kegiatan berupa workshop hanya diikuti perawat sebanyak 3 kali per tahun untuk kepentingan peningkatan kompetensi dan kepentingan klinik menggunakan masing-masing dana mandiri dan dana klinik. Kegiatan pelatihan dilakukan 1 kali per tahun oleh dokter umum dan bidan untuk kepentingan klinik menggunakan dana klinik dan 2 kali per tahun oleh dokter gigi untuk peningkatan kompetensi menggunakan dana mandiri. Pengembangan SDM kesehatan di klinik belum maksimal.
Kata kunci: Klinik, Pengembangan, SDM Kesehata
Identifikasi Pembuangan Sampah di Anak Sungai Musi Kelurahan 9/10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang
Get PDFMasalah sampah di Indonesia menjadi masalah yang kompleks karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Faktor lain yang menyebabkan permasalahan sampah di Indonesia semakin rumit adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan pengetahuan dan partisipasi masyarakat untuk memelihara kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kendala pada TPA berakibat pada terganggunya pengangkutan sampah setiap harinya yang terdapat di daerah pinggiran kota, dimana oleh masyarakat ada yang dibakar, ditimbun, dan tidak sedikit dibuang ke sungai dan selokan. Seperti pada masyarakat di Kelurahan 9/10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, dari hasil observasi dan wawancara dengan 10 kepala keluarga, mereka biasa membuang sampah rumah tangga berupa sampah organik dan anorganik pada malam hari ke anak sungai musi dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai akibat pembuangan sampah ke anak sungai, belum disediakannya tempat pembuangan sampah di depan rumah mereka, dan dikenakannya biaya pengangkutan sampah dari rumah ke TPS kepada mereka
Persepsi Minat Penggunaan E-Commerce Bagi Penjual Sapi Potong di Desa Sambi, Kabupaten Boyolali
Get PDFPopulasi dalam penelitian ini adalah peternak sapi potong di Desa Sambi Kabupaten Boyolali. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan cara convenience sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah peternak sapi potong di Desa Sambi Kabupaten Boyolali yang berjumlah 150 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari jawaban responden atas beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dan dijawab oleh responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tersebut membuktikan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap sikap menggunakan E-Commerce. Variabel persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi penggunaan E-Commerce. Variabel persepsi sikap berpengaruh positif terhadap persepsi penggunaan E-Commerce. Variabel behavioral intention berpengaruh positif terhadap persepsi penggunaan E-CommercePopulasi dalam penelitian ini adalah peternak sapi potong di Desa Sambi Kabupaten Boyolali. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan cara convenience sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah peternak sapi potong di Desa Sambi Kabupaten Boyolali yang berjumlah 150 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari jawaban responden atas beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti dan dijawab oleh responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tersebut membuktikan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap sikap menggunakan E-Commerce. Variabel persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi penggunaan E-Commerce. Variabel persepsi sikap berpengaruh positif terhadap persepsi penggunaan E-Commerce. Variabel behavioral intention berpengaruh positif terhadap persepsi penggunaan E-Commerc
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG YANG BERBASIS ONLINE (FINTECH) DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN KONVENSIONAL
Get PDFThis research will discuss the legal position of online-based lending and borrowing agreements (Fintech) from the perspective of conventional agreements. This online-based lending and borrowing activity must be accompanied by a legal umbrella that is fair and with permanent legal certainty, in order to create healthy competition and provide convenience for creditors and debtors in this online-based lending and borrowing activity. The convenience in question is that the debtor gets a guarantee related to the confidentiality of personal data and all forms of guarantees because it is spread in public very easily through online media. Likewise, creditors must feel calm and safe in running their business, because the online-based borrowing process is not done face-to-face, so the process of checking or checking guarantees and the ability to pay becomes a very difficult thing to analyze. The research method used is a normative research method that comes from primary and secondary legal data. From the results of research conducted can obtain results, namely: 1). The legal position of information technology-based lending and borrowing agreements is an underhand deed which, if you want to use it, you have to go through the courts, 2). There must be arrangements regarding interest rates, protection of the identity of the parties, and regarding witnesses.Penelitian ini akan memabahas tentang Kedudukan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Berbasis Online (Fintech) Dalam Perspektif Perjanjian Konvensional. Pada kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum tetap, agar dapat menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur didalam kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses pinjam meminjam berbasis online tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, sehingga proses pengecekan ataupun pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk di analisis. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif yang berseumber dari data-data hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memperoleh hasil yaitu : 1). Kedudukan hukum perjanjian pinjam meminjam yang berbasis teknologi informasi merupakan akta dibawah tangan yang mana apabila ingin menggunakannya harus melalui pengadilan, 2). Harus adanya pengaturan mengenai suku bunga, perlindungan identitas para pihak, dan mengenai saksi
Effect of Competency and Work Placement on Employee Performance at PT Adhya Avia Prima
Get PDFThe purpose of this study was to determine and analyze the effect of Competence and Work Placement on Employee Performance at PT Adhya Avia Prima at Halim Perdanakusuma Airport, East Jakarta in 2021. The method used was quantitative method, and used data analysis techniques, namely linear regression analysis and correlation analysis. With a population of 103 employees and a sample of 82 employees of PT Adhya Avia Prima at Halim Perdanakusuma Airport, East Jakarta. PT Adhya Avia Prima at Halim Perdanakusuma Airport, East Jakarta is a company engaged in aircraft transportation services for the transportation of goods. The results of the joint competency analysis and work placement on the performance of PT Adhya Avia Prima employees at Halim Perdanakusuma Airport in East Jakarta are shown by the multiple regression equation Y = 13.692 + 0.429 X1 + 0.238 X2. The regression equation shows a correlation if the competence and work placement together increase, the employee's performance will also increase. The strength of the relationship between competence and job placement on employee performance is positive and is at a relatively strong level as indicated by the multiple correlation coefficient Ry12 = 0.464. The contribution of competence and work placement to employee performance is 21.54%, which means that Dermage utilization is determined by competence and work placement together.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi dan Penempatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Adhya Avia Prima di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur Tahun 2021 dengan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, serta menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi linear dan analisis korelasi. Dengan jumlah populasi 103 karyawan dan sampel 82 rensponden pada karyawan PT Adhya Avia Prima di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur. PT Adhya Avia Prima di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa sewa angkutan pesawat untuk angkutan barang. Hasil analisis pengaruh kompetensi dan penempatan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT Adhya Avia Prima di Bandara Halim Perdanakusuma di jakarta Timur ditunjukkan oleh persamaan regresi berganda Y = 13,692 + 0,429 X1 + 0,238 X2. Persamaan regresi tersebut menunjukkan terdapat korelasi apabila kompetensi dan penempatan kerja secara bersama-sama meningkat maka kinerja karyawan akan meningkat juga. Kekuatan hubungan diantara kompetensi dan penempatan kerja terhadap kinerja karyawan bersifat positif dan berada di tingkat relatif kuat yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi berganda Ry12 = 0,464. Kontribusi kompetensi dan penempatan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 21,54%, yang artinya Utilisasi Dermage ditentukan oleh kompetensi dan penempatan kerja secara bersama-sama.
 
LANDASAN PENGATURAN GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Get PDFCriminal acts through gratuities are considered part of the acts of corruption regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes which are referred to as Corruption Crimes of Civil Servants Who Receive Gratifications which are regulated in Article 12B jo. Article 12C of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. However, there is no clarity regarding the law that regulates gratuities/gifts originating from a cultural context. This then sparked a debate about the regulation of gratifications in the current Corruption Eradication Law, the weaknesses that arise in the regulation of gratuities when linked to the culture that is developing in Indonesian society, and the need for reconstruction of the gratification regulations in the Law. Eradicating Corruption Crimes is based on the value of dignified justice. Reconstruction of gratification regulations in criminal acts of corruption based on the value of dignified justice. There are at least six components that must be clarified in more depth, namely the first is that the articles must be changed in concrete form to adapt to developments in cultural realities that occur in the midst of social life. Second, to reduce the entrenched spirit of feudalism, tougher penalties must be applied to the anti-corruption law, especially for office holders and law enforcement officers who are proven to have accepted bribes and gratuities. Third, Law no. 20 of 2001 must specifically regulate gratification offenses according to their fields. This is important so that the handling of gratification issues has justice and dignity. Fourth, ethically, the exception element in Law no. 20 of 2001 Article 12 C paragraph (1) there must be an exception with the confirmation that giving gifts that do not bend authority is not an act of corruption. Fifth, Law no. 20 of 2001 must contain types of acts of corruption as a distinction between colossal (large) and small corruption. Sixth, the spirit of the articles in Law no. 20 of 2001, has not yet been seen and there are still many people who do not understandTindak pidana melalui gratifikasi dianggap sebagai bagian dari tindakan korupsi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri yangMenerima Gratifikasi sudah diatur di dalam Pasal 12B jo. Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, belum ada kejelasan tentang undang-undang yang mengatur bahwa gratifikasi/pemberian yang berasal dari konteks budaya. Hal ini kemudian memicu perdebatan tentang pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini, adanya kelemahan-kelemahan yang muncul dalam pengaturan pemberian gratifikasi apabila dikaitkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, dan dibutuhkan rekonstruksi pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Setidaknya terdapat enam komponen yang harus diperjelas lebih mendalam, yaitu pertama adalah pasal-pasal harus diubah dalam bentuk konkret dengan menyesuaikan perkembangan realitas budaya yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kedua, untuk memangkas jiwa feodalisme yang membudaya, pemberatan hukuman harus diterapkan pada undang-undang tipikor khususnya bagi pemangku jabatan dan aparat penegak hukum yang terbukti menerima suap dan gratifikasi. Ketiga, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 harus mengatur secara khusus delik gratifikasi menurut bidangnya. Hal ini penting agar penangaan masalah gratifikasi memiliki nilai keadilan dan bermartabat. Keempat, Secara etika unsur pengecualian pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) harus ada pengecualian dengan penegasan bahwa pemberian hadiah yang tidak membengkokkan otoritas maka itu bukan tindak korupsi. Kelima, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 harus memuat jenis-jenis tindakan korupsi sebagai pembeda antara korupsi yang dilakukan secara kolosal (besar) dan yang kecil. Keenam, semangat pada pasal-pasal di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001, belum tampak dan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami
PENDAMPINGAN IBU HAMIL DENGAN RESIKO TINGGI MELALUI COC DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN NURACHMI SST. M.Kes KOTA PALEMBANG 2022
Get PDFKehamilan resiko tinggi adalah suatu proses kehamilan yang memiliki risiko lebih tinggi dan lebih besar dari kehamilan normal, baik bagi ibu maupun janin yang di kandungnya, selama masa kehamilan, melahirkan ataupun nifas bila dibandingkan dengan kehamilan, persalinan dan nifas normal. Sehingga dapat terjadi penyakit ataupun kematian sebelum maupun sesudah persalinan. Berdasarkan data dari buku laporan PMB Nurachmi pada tahun 2020 kunjungan ibu hamil yang melakukan ANC sebanyak 1087 orang, ibu hamil dengan resiko tinggi sebanyak 150 orang, ibu bersalin 187 orang, bayi baru lahir sebanyak 187 orang, ibu nifas sebanyak 187 orang, dan akseptor KB sebanyak 1526 orang. tahun 2021 kunjungan ibu hamil untuk melakukan ANC sebanyak 1137 orang, ibu hamil dengan resiko tinggi sebanyak 190 orang, orang ibu bersalin sebanyak 237 orang, bayi baru lahir sebanyak 237 orang ibu nifas sebanyak 237 orang, dan ibu akseptor KB sebanyak 1576 orang, Pada tahun 2022 bulan Januari – Juni kunjungan ibu hamil untuk ANC sebanyak 228 orang, ibu hamil dengan resiko tinggi sebanyak 90 orang, ibu bersalin sebanyak 34 orang, bayi baru lahir sebanyak 34 orang, ibu nifas sebanyak 34 orang, dan akseptor KB sebanyak 576 orang. Ibu hamil yang mempunyai risiko perlu mendapat pengawasan yang lebih intensif dan perlu dibawa ketempat pelayanan kesehatan sehingga resikonya dapat dikendalikan