OJS Kader Bangsa University
Not a member yet
461 research outputs found
Sort by
Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan dan Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS Pada Remaja di Wilayah Kerja Puskesmas Prabumulih Timur Tahun 2022
Get PDFAcquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is a collection of symptoms of immune system damage.HIV-AIDS is a global health problem in both developed and developing countries. The number of HIVAIDS cases in adolescents in Indonesia has increased. Knowledge of how HIV-AIDS is transmitted isvery important in efforts to prevent HIV-AIDS in adolescents. families in efforts to prevent HIV-AIDSin adolescents. The purpose of this study was to determine the relationship between the level ofknowledge and the role of the family with HIV-AIDS prevention efforts in adolescents at the EastPrabumulih Health Center. This research is quantitative by using a descriptive correlation design witha cross sectional approach. The sampling technique uses non-probability random sampling withaccidental sampling. The research location was in the East Prabumulih Health Center area on August20 - September 10 2022. The population in this study were all adolescents in the East PrabumulihHealth Center work area, both men and women aged 13-21 years and for a sample of 177 respondents.The results obtained based on the chi square test showed that there was a relationship between the levelof knowledge and efforts to prevent HIV-AIDS in adolescents with a P-value of 0.000, and there was arelationship between the role of the family and efforts to prevent HIV-AIDS in adolescents with a Pvalue of 0.001.Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah suatu kumpulan gejala penyakit kerusakansystem kekebalan tubuh. Penyakit HIV-AIDS menjadi masalah kesehatan global baik negara majumaupun negara berkembang jumlah kasus HIV-AIDS pada remaja di Indonesia mengalamipeningkatan, pengetahuan cara penularan HIV-AIDS sangat penting dalam upaya pencegahan HIVAIDs pada remaja selain tingkat pengetahuan tidak kalah penting yaitu peran keluarga dalam upayapencegahan HIV-AIDS pada remaja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara tingkatpengetahuan dan peran keluarga dengan upaya pencegahan HIV-AIDS pada remaja dipuskesmasPrabumulih timur. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan desain deskriptif kerolasidengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel mengunakan non Probality randomSampling dengan Accidential sampling. Tempat penelitian diwilayah puskesmas Prabumulih Timurpada tanggal 20 Agustus -10 September 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah semua remaja yangada diwilayah kerja Puskesmas Prabumulih timur Baik laki- laki maupun Perempuan berusia 13-21tahun dan untuk sampel 177 responden. Hasil penelitian didapatkan berdasarkan uji chi Square adahubungan antara tingkat pengetahuan dengan upaya pencegahan HIV-AIDS pada remaja dengan nilaiP- value 0,000, dan ada hubungan peran keluarga dengan upaya pencegahan HIV-AIDS pada remajadengan nilai P-value 0,001
Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Keberhasilan Kader dalam Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis di Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2021
No full textFilariasis (penyakit kaki gajah) adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, Armigeres. Cacing tersebut hidup di saluran dan kelenjar getah bening dengan manifestasi klinik akut berupa demam berulang, peradangan saluran dan saluran kelenjar getah bening. Pada stadium lanjut dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, Upaya penemuan penderita filariasis Tahun 2004 di Indonesia diperkirakan 6 juta orang terinfeksi filariasis dan dilaporkan lebih dari 8.000 orang di antaranya menderita kronis filariasis terutama di pedesaan. Kriteria kabupaten/ kota endemis filaria bila Mf. Rate ≥ 1% disalah satu atau lebih lokasi survei maka kabupaten / kota tersebut ditetapkan sebagai daerah endemis yang harus dilaksakan pengobatan massal, Jenis penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan Cross Sectional untuk mengetahui hubungan penegetahuan, sikap, pendidikan serta tindakan, dengan sampel 77 orang yang diambil secara systimatic random sampling. Data diambil dengan cara wawancara pada responden dan instrumennya menggunakan lembar kuesioner, hasil penelitian ini diolah atau dianalisis secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara penegathuan (p value, 0,004), sikap (p value, 0,007), pendidikan (p value, 0,002), dan tindakan (p value, 0,005). dengan keberhasilan kader dalam pemberian obat filariasis di Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2021. Saran Pihak Puskesmas Talang Kelapa, perlu melakukan penyuluhan secara teratur tentang filariasis guna meningkatkan pengetahuan kader maupun masyarakat untuk tercapaian program POP
Gambaran Gizi pada Balita di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2007-2018
Get PDFNegara Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat diperlukan asupan gizi yang cukup. Masalah gizi kurang pada balita masih menjadi masalah mendasar di dunia. Penderita kurang gizi mencapai 104 juta anak di dunia. Masalah balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi balita kesehatan. Kebutuhan gizi untuk anak pada awal masa kehidupannya merupakan hal yang sangat penting. Kekurangan gizi dapat memberikan konsekuensi buruk yang tidak bisa dihindari, dimana manifestasi terburuk dapat menyebabkan kematian. Balita yang gizinya kurang itu yang paling banyak pada tahun 2010. Gizi baik meningkat pada tahun 2018. Gizi lebih paling tinggi pada tahun 2013. Perlu di analisis apa saja faktor yang berhubungan dengan keladian gizi buruk di Sumatera Selatan.
Kata kunci: gizi balita, gizi buruk, sumatera selatan, riskesda
Pengaruh Citra Diri dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai Sekertariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir
Get PDFTerdapat pengaruh yang signifikan positif dari Citra Diri (X1) dan Kompetensi (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Fhitung menunjukkan angka 7,803 yang artinya Fhitung > Ftabel 2,72 dan nilai signifikansi dari Fhitung sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa H0 ditolak, yang berarti variabel-variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat Kinerja Pegawai
KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
Get PDFThis study discusses the role of women in the legislature, especially in the Regional House of Representatives of Province. Women in Indonesia are formally strong enough because there are many provisions in various laws and other regulations that provide juridical protection for women. The representation of women in the dissertation legislature is actively involved in the legislative decision-making process, budgeting and supervision will produce gender-responsive government and development policies as strategic instruments to realize gender justice and equality in various aspects of development. However, the role of women as members of the legislature is still undervalued, including members of the legislature in the Regional House of Representatives of Province. In this case, analyze the problem by using an institutional approach. The institutional approach is one that explains what should be, not what it really is. The main idea of institutional theory is that organizations are shaped by the institutional environment that surrounds them. There are four concepts from the institutionalism approach, namely Categorical Adjustments, Structural Adjustments, Procedural Adjustments and Personnel Adjustments.Penelitian ini membahas mengenai peran perempuan di bangku legislatif khususnya di DPRD Provinsi. Perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis pada perempuan. Keterwakilan perempuan di legislatif disertasi turut aktifnya dalam proses pengambilan keputusan legislasi, budgeting dan pengawasan akan melahirkan kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender sebagai instrumen strategis guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan. Namun, peran perempuan sebagai anggota legislatif masih ternilai rendah, termasuk anggota-anggota legislatif di DPRD Provinsi. Dalam hal ini menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan institusional. Pendekatan institusional adalah pendekatan yang menjelaskan apa yang seharusnya, bukan sebenarnya. Ide pokok teori institusional adalah bahwa organisasi dibentuk oleh lingkungan institusional yang mengitarinya. Konsep dari pendekatan institusionalisme ada empat yaitu Penyesuaian Kategorial, Penyesuaian Struktural, Penyesuaian Prosedural dan Penyesuaian Personil
Identifikasi Telur Cacing Ascaris lumbricoides Pada Sumber Air Di Madang Dalam, Sekip Jaya
Get PDFAscaris lumbricoides is a roundworm that belongs to the class of intestinal nematodes that are mostly found in tropical and subtropical areas where the local conditions are suitable for breeding. The prevalence of worm egg infection is generally transmitted through food, drink and water sources that are always used for daily needs such as water for drinking, washing, cooking and bathing. This study aims to identify Ascaris Lumbricoides worm eggs in water sources with samples obtained from several water sources in Madang Dalam. Experimental research method with qualitative laboratory examination with Flotation method to identify worm eggs. The population of all water sources in Madang Dalam, Sekip Jaya. Primary data is data generated from samples of water sources. The results of the research conducted showed negative results containing worm eggs, so the water source was safe to use.
Keywords: Ascaris lumbricoides, Water sources, Worm eggsAscaris lumbricoides adalah cacing gelang yang masuk kedalam kelas nematode usus yang banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis dimana kondisi daerahnya cocok untuk berkembang biak. Prevalensi infeksi telur cacing umumnya ditularkan melalui makanan, minuman dan sumber air yang selalu digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti air untuk minum, mencuci, memasak dan juga mandi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi telur cacing Ascaris Lumbricoides pada sumber air dengan sampel yang diperoleh dari beberapa sumber air di Madang Dalam. Metode penelitian eksperimen dengan pemeriksaan laboratorium secara kualitatif dengan metode Flotasi untuk mengidentifikasi telur cacing. Populasi semua sumber air yang berada di Madang Dalam, Sekip Jaya. Data primer data yang dihasilkan dari sampel sumber air. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan hasil negatif mengandung telur cacing, sehingga sumber air aman untuk digunakan.
Kata kunci: Ascaris lumbricoides, Sumber Air, Telur cacin
PERANAN MASYARAKAT DALAM MENYIKAPI PRO KONTRA WACANA PENUNDAAN PEMILU 2024
Get PDFElection is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representatives Council, the President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which are conducted directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. There is no provision regarding the postponement of the 2024 election, but further elections and follow-up elections could occur due to riots, natural disasters, security disturbances and other disturbances. The method used in this research is to use a descriptive qualitative writing method to describe the situation that will be observed in the field. Efforts that need to be made are confirmation from the government to provide clarity on the schedule and transparency regarding the election agenda itself. If indeed the discourse of postponement needs to be realized, then we must look in the mirror with the guidance of the Constitution, so that what is the basis of the constitution does not conflict in democratic life.Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tak ada ketentuan mengenai penundaan pemilu 2024 , melainkan pemilu lanjutan dan pemilu susulan yang dapat terjadi karena kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan dan gangguan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penulisan kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan. Upaya yang perlu dilakukan adalah penegasan dari pemerintah untuk memberikan kejelasan mengenai jadwal dan transparansi mengenai agenda pemilu itu sendiri. Jika memang wacana penundaan perlu direalisasikan maka kita harus berkaca dengan berpedoman UUD, agar apa yang menjadi dasar konstitusi tidak bertentangan dalam kehidupan berdemokrasi
PENERAPAN MODEL ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI JALAN PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Get PDFThe current perspective on eradicating corruption still prioritizes corporal punishment or imprisonment for perpetrators of corruption instead of using the perspective of returning state finances, this perspective is based on the view of retributive justice theory which is the legal basis for eradicating corruption, the theory of retributive justice is irrelevant to the main goal of corruption eradication law in Indonesia which was built with the spirit of recovering state financial losses, this is far more important than prioritizing imprisonment for perpetrators of corruption, namely the recovery of state financial losses. justice to maximize state financial returns in criminalizing corruptors in Indonesia through asset confiscation using both criminal and civil channels. By using normative juridical research methods. This study concludes that the concept of restorative justice in sentencing perpetrators of corruption can be implemented in the form of strengthening norms for recovering state losses without prejudice to the deprivation of independence of perpetrators which aims to provide a deterrent effect on perpetrators of corruption crimes and confiscating assets against perpetrators of corruption both through criminal and civil channelsPrespektif pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini masih mengedepankan pidana badan atau penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada menggunakan prespektif pengembalian keuangan Negara, prespektif tersebut didasari pandangan teori retributif justice yang menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, teori retributif justice tersebut menjadi tidak relevan dengan tujuan utama hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yang dibangun dengan semangat untuk memulihkan kerugian keuangan Negara hal ini yang jauh lebih penting dari mengedepankan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu pemulihan kerugian keuangan Negara,mKajian terfokus pada penerapan model alternative penegakan hukum kejahatan korupsi berupa konsep restoratif justice untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam pemidanaan pelaku korupsi di Indonesia melalui perampasan asset baik dengan menggunakan jalur pidana maupun perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. kajian ini menyimpulkan bahwa konsep restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian Negara tanpa mengesampingkan perampasan kemerdekaan pelaku yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kejahatan korupsi dan melakukan perampasan asset tehadap pelaku tindak pidana korupsi baik itu melalui jalur pidana maupun jalur perdat
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Get PDFABSTRAK
Sanksi pidana bagi pelaku yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika di tinjau dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan hal yang patut di ketahui oleh seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan kewajiban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana dan peranserta masyarakat untuk memberantas dan mencegah tindak pidana narkotika di lingkungannya. Masalah yang akan di bahas adalah sanksi bagi seseorang yang melakukan pembiaran tindak pidana narkotika. Metode yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena terdapat kekaburan norma di dalam Pasal 131 UU.No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai kondisi/kategori dimana seseorang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana narkotika. Analisis dilakukan dengan cara interpretasi yang di perkuat oleh pendapat ahli hukum. Kesimpulan yang di dapat adalah kondisi/kategori seseorang di anggap melakukan pembiaran tindak pidana narkotika ketika seseorang tersebut melihat secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajiblah yang dapat di kategorikan melakukan pembiaran tindak pidana dan dapat di jerat dengan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DI TERIMA OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA SEWA MENYEWA RUMAH (Studi Putusan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PN Tjk)
Get PDFABSTRAK
Piagam Madinah merupakan sebuah catatan sejarah yang tidak akan pernah hilang dari memori kejayaan Islam. Karena piagam ini merupakan bukti nyata bahwa Islam bukan hanya sekedar agama yang mengatur dalam kegiatan yang bersifat religius saja tetapi merupakan agama yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk masalah ketatanegaraan. Rasulullah telah memberikan contohnya kepada kita semua bagaimana hidup bermasyarakat, berbangsa, beragama, dan bernegara, rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni Bagaimana Piagam Madinah dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Islam, metode penelitian menggunakan data yang berasal dari kepustakaan, sehingga hasil penelitian ini adalah Dalam Piagam Madinah sebagaimana telah diuraiakan di atas terdapat ketetapan mengenai dasar-dasar negara untuk mengatur suatu umat dan membentuk suatu masyarakat serta menegakkan suatu pemerintahan. Oleh karenanya para pakar tentang piagam Madinah sependapat bahwa Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi pertama dalam Islam yang sangat penting dan memiliki nilai dan posisi strategis dalam mengantarkan misi Nabi saw untuk mempersatukan penduduk Madinah yang heterogen dan multi dimensi dalam ikatan persaudaraan kebersamaan dalam satu negera. Dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa semua manusia sama tanpa harus membedakan suku, warna, kulit, dan agama. Siapa saja yang melanggar baik dari golongan sendiri harus dikenakan sanksi. Dengan demikian Piagam Madinah mengadung nilai-nilai atau prinsip persamaan, dan prinsip ini pun sangat penting dalam sistem perundang-undangan dan politik modern