OJS Kader Bangsa University
Not a member yet
461 research outputs found
Sort by
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Empat Lawang Agro Perkasa (ELAP) Di Kabupaten Empat Lawang
Get PDFHal terpenting dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan memperhatikan faktor disekelilingnya agar tetap optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh fasilitas terhadap kinerja karyawan, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, dan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi penelitian ini adalah karyawan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Empat Lawang Agro Perkasa. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner, Sampel pada penelitian ini dengan teknik Probability Sampling yang berjumlah 87 responden pada karyawan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Empat Lawang Agro Perkasa. Variabel Independent dalam penelitian ini adalah fasilitas (X1), Motivasi kerja (X2), dan Disiplin Kerja (X3), variabel dependent adalah kinerja karyawan (Y). Teknik analisis data menggunakan Analisis Linier Berganda, dengan Uji T dan Uji F untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fasilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan
ANALISIS YURIDIS KESULITAN AHLI WARIS MELAKUKAN KLAIM ASURANSI JIWA DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA DISEBABKAN COVID-19
Get PDFLife insurance is a form of self-protection for the future when something unexpected happens. Based on the law, credit can also fall on heirs if the debtor dies before paying off the remaining credit. However, the Covid-19 period is often used as an excuse by insurers as a form of disease, not an epidemic. This is what makes the heirs unable to claim the insurance. This study aims to analyze the legal consequences of credit agreements for debtors who have died as a result of Covid-19. This study uses normative research methods with constitution and conceptual approaches. The results of the study show that the legal consequences of the credit agreement in the event that the debtor dies there are 2 possibilities, namely: the credit goes to the heirs as stipulated in Article 833 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) or the guarantee is executed by the leasing party, and the second possibility is the credit is written off due to a life insurance clause or life insurance agreement. This means that here the insurer must be responsible for paying off the remaining debts of the debtor who died according to the terms and conditions in the policy, otherwise the interested party can submit a subpoena to sue the insurer. Because considering that Covid-19 is an epidemic/pandemic that was never predicted and thought about, it is not a disease that has long existed in the debtor's body. From this, it can be concluded that the parties must fully understand the contents of the credit agreement made, so that later if this risk occurs, the insurance can be disbursed.
Keywords: Insurance; Debtor; Heir; Covid-19; Agreement;Asuransi jiwa merupakan bentuk perlindungan diri seseorang untuk masa depan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berdasarkan hukum, kredit juga dapat jatuh kepada ahli waris jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi sisa kreditnya. Namun, masa covid-19 sering dijadikan pihak asuransi alasan sebagai bentuk penyakit bukan wabah. Hal tersebut yang membuat ahli waris tidak bisa mengklaim asuransi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akibat hukum Perjanjian Kredit terhadap debitur yang meninggal dunia akibat covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat hukum perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia ada 2 kemungkinan yaitu : kredit jatuh ke ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 833 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) atau jaminannya dieksekusi pihak leasing, serta kemungkinan kedua adalah kredit hapus karena adanya klausula asuransi jiwa atau perjanjian asuransi jiwa. Artinya disini pihak asuransi harus bertanggung jawab melunasi sisa utang debitur yang meninggal sesuai syarat dan ketentuan dalam polis, jika tidak maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan somasi hingga menggugat pihak asuransi. Karena mengingat covid-19 merupakan suatu wabah/pandemi yang tidak pernah terkira dan terfikirkan, bukanlah suatu penyakit yang telah lama ada didalam tubuh debitur tersebut. Dari hal tersebut, simpulannya para pihak haruslah memahami betul isi dari perjanjian kredit yang dibuat, sehingga nantinya jika terjadi risiko tersebut, maka dapat dilakukan pencairan asuransi tersebut.
Kata Kunci : Asuransi; Debitur; Ahli Waris; Covid-19; Perjanjian
Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris/PPAT Dalam Transaksi Jual Beli Rumah Di Kabupaten Pesawaran
Get PDFNotary/PPAT is a public official who has the authority from the State to assist the public in making the required authentic deed. Deeds are written agreements made before a Notary/PPAT. In carrying out their duties and authorities, a Notary/PPAT must always comply with all existing laws and regulations and uphold the dignity of a Notary/PPAT and adhere to the professional code of ethics. As a public official who has the authority to make authentic deeds, a Notary/PPAT has an important role for the community. As workers who work in the field of law, notaries/PPATs are not only required to understand how the mechanism for making authentic deeds, but notaries/PPATs must be trustworthy, wise and professional in carrying out their functions as public officials with authority. The results of this study indicate that there are still many loopholes that can be exploited by irresponsible notaries to gain profits in a fraudulent way, and it can be noted that there is a need for updates or additions to laws and codes of ethics governing the Notary/PPAT profession. so that there is no fraud that harms the community because of the ignorance of the community itself.Notaris/PPAT adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan dari Negara untuk membantu masyarakat dalam membuat akta autentik yang dibutuhkan. Akta adalah kesepakatan-perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Notaris/PPAT harus selalu mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang ada dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai Notaris/PPAT serta mentaati kode etik profesinya. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentk Notaris/PPAT memiliki peran penting bagi masyarakat.Sebagai perkerjaan yang berprofesi dibidang hukum Notaris/PPAT tidak hanya di tutut untuk mengerti bagaimana mekanisme pembuatan akta autentik, tetapi Notaris/PPAT harus memiliki sifat yang amanah, bijaksana dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan
SISTEM PEMERINTAHAN DALAM MASA BANI UMAYYAH
Get PDFThe Umayyads or the Umaiyah Caliphate was the first Islamic caliphate after the Rashidun Caliphate, which ruled from 661-750 AD in the Arabian peninsula centered in Damascus, Syria, and from 756-1031 in Cordoba-Andalusia, Spain. The period of the Umayyad Caliphate was only 90 years old, starting during the reign of Muawiyah bin Abi Sufyan, where the Islamic government turned into a hereditary kingdom. Namely after Al-Hasan bin 'Ali bin Abi Talib handed over the caliphate to Muawwiyah in order to reconcile the Muslims who at that time were being hit by slander due to the killing of Uthman bin Affan, namely during the Jamal war and the betrayal of the Khawarij and Shia people. This research approach is a juridical-normative research approach. The source of this research data was taken from several existing literature in offline and digital libraries.Bani Umayyah atau kekhalifahan Umaiyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661-750 M di jazirah Arab yang berpusat di Damaskus, Syiria, serta dari 756-1031 di Cordoba-Andalusia, Spanyol. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, dimana pemerintahan yang bersifat Islamiyyah berubah menjadi kerajaan turun-temurun. Yaitu setelah Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawwiyah dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada saat itu sedang dilanda fitnah akibat terbunuhnya Utsman bin Affan yakni pada peristiwa perang Jamal dan penghianatan dari orang-orang Khawarij dan Syi’ah. Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan penelitian Yuridis-Normatif. Sumber data penelitian ini diambil dari beberapa literatur yang ada di Perpustakaan offline maupun digital
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Prabumulih Timur Tahun 2022
Get PDFThe nutritional status of children under five can be influenced by various factors including:mother's education level, family income, knowledge, family environment, co-morbidities,consumption of nutrients, parenting style, number of family members, socio-culture. The aim of thestudy was to determine the factors that influence the nutritional status of toddlers in the workingarea of the East Prabumulih Health Center. This type of research is descriptive analytic with crosssectional approach. The number of samples in this study were 91 respondents who were taken byaccidental sampling technique, then interviewed and filled out questionnaires by parents and thenmeasured nutritional status with anthropometry weight/age and compared with the Z-scoreWHO_NCHS. Data analysis was performed with univariate analysis and bivariate analysis. Basedon the results of the study, it was found that variables that were statistically significant related tothe nutritional status of children under five were parents' education (p-value = 0.044), familyincome (p-value = 0.043), parental knowledge (p-value = 0.043) and family environment (p-value= 0.018). Thus it can be concluded that the four factors, namely parents' education, parentalincome, parental knowledge and family environment, have a significant relationship with thenutritional status of toddlers at East Prabumulih Health Center. It is expected that officers willincrease regular monitoring and provide counseling about the nutritional status of toddlers and theimportance of paying attention to toddler health.Status gizi balita dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: tingkat pendidikan ibu,pendapatan keluarga, pengetahuan, lingkungan keluarga, penyakit penyerta, konsumsi zat gizi, polaasuh, jumlah anggota keluarga, sosial budaya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Prabumulih Timur. Jenispenelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel padapenelitian ini adalah 91 responden yang di ambil dengan tehnik acicdental sampling, kemudiandilakukan wawancara dan pengisian kuesioner oleh orang tua lalu di lakukan pengukuran statusgizi dengan antropometri BB/U dan di bandingkan dengan nilai Z-score WHO_NCHS. Analisisdata di lakukan dengan analisis univariat dan analisis bivariat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel yang berhubungan secara statistik bermakna dengan status gizi balitayang berhubungan adalah pendidikan orang tua (p-value = 0.044), pendapatan keluarga (p-value =0,043), pengetahuan orang tua (p-value = 0,043) dan lingkungan keluarga (p-value = 0,018).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ke empat faktor yaitu pendidikan orang tua,pendapatan orang tua, pengetahuan orang tua dan lingkungan keluarga memiliki hubunganbermakna dengan status gizi balita di Puskesmas Prabumulih Timur. Diharapkan bagi petugasuntuk meningkatkan monitoring secara berkala dan memberikan penyuluhan tentang status gizibalita dan pentingnya memperhatikan kesehatan balita
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN TROTOAR DI JALAN ZA PAGAR ALAM KOTA BANDAR LAMPUNG
Get PDFPemerintahan Republik Indonesia telah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan, hal tersebut tertuang dalam pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi“Pemerintah daerah propinsi daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus asas otonomi dan tugas pembantuan”. Otonomi daerah memberikan kebebasan suatu daerah dalam kegiatan pemerintahan termasuk memelihara sekaligus memperbaiki infrastruktur suatudaerah demi kenyamanan bagi penduduk daerah tersebut. Ketersediaan infrastruktur transportasi sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan berbagai kegiatan sektoral.Jalan sebagai jaringan transportasi darat merupakan elemen penting dalam jaringan transportasi darat. Dengan adanya jalan maka mobilitas masyarakat yang ada di suatu daerahmaupun dengan daerah lain akan terhubung. Terhubungnya antar individu dalam satu wilayah serta masyarakat suatu daerah dengan daerah lain sangat berpengaruh terhadap perkembangan daerah tersebut. Peran serta pemerintah dalam pembangunan pemeliharaan serta pengawasan jalan sangatlah dibutuhkan demi terciptanya efektivitas jalan bagi masyarakat Trotoar merupakan salah satu fasilitas pentingbagi pejalan kaki. Akan teteapi selalu saja ada yang menggangu penertiban akses jalan bagi pejalan kaki seperti penyalah gunaan fungsi trotoar yang merupakan hak dari pejalan kaki yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya seperti digunakan untuk lahan parkir, berdagang padagang kaki lima, dan lintasan kendaraan bermotor ketika mereka mengalami kemacetan di jalan lalulintas, oleh sebab itu tujuan penulis membuat tulisan untuk bahan pembelajarn terhadap masyarakat lingkungan sekitar mengenai upaya penanggulangan trotoar dan saksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaranya
EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH TINGKAT SATU SECARA ELEKTRONIK
Get PDFAt the beginning of 2019, COVID-19 caused various negative impacts that changed the life patterns of the community, such as the imposition of restrictions on social and physical interaction (social and physical distancing). Due to the existence of the restriction on the activities of businessmen (PPKM) requiring face-to-face becoming online, this situation led the Supreme Court to issue SEMA No. 1 Year 2020 on the Guidelines for the Implementation of Duties During the Prevention of the Spread of COVID-19 in the Environment of the High Court and the Judicial Body below it as a platform for law enforcement officials to conduct online trials in order to enforce justice. Through PERMA No. 4 of 2020 on the Administration and Trial of Criminal Matters in Courts Electronically. This is also the case in the jurisdiction of the state prosecution in Indonesia, where, through INSJA Republic of Indonesia No. 5 Year 2020 on the Policy of Implementation of Duties and Handling of Matters During the Prevention of the Spread of COVID-19 in the Environment of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesian as well as INSA Republic of Indonesia No. 2 Year 2020 about the Adaptation of the System of Work of Officers in the Effort of Preventing the spread of Coronavirus Disease (COVID-19) in the environs of the prosecutor’s office of the Republik of Indonesia and also the Letter of the Attorney General of Indonesia Number B- 49/A/SUJA/03/2020 on the Optimisation of the Execution of duties, Functions, and Authority in the Intermediate Effort to Prevent the Spreading of Covid-19 becomes the basis for the judiciary to conduct an online trial in order to carry out the proof in which the public prosecutors will conduct the examination of witnesses and accused online. How is the practice of the proof system in criminal cases that are tried electronically in the District of Prosecution Law of Prabumulih? How can proof practice on criminal matters filed electronically or online at the Prabumulih State Prosecutor's Office meet the basis of justice quickly, simply, and cheaply? The research method used is legal research in a juridically normative way, using legal material. Law as a tool of social engineering, where law is created in order to drive change within society in various fields through legislative regulations Legislative regulations can be used as a means of stabilization. The position of KUHAP as a criminal legal guideline can be dismissed by issuing PERMA No. 4 2020 and referring to the PERMA as the Lex Specialis for the COVID-19 pandemic situation. However, this breakthrough is at least temporary and was only used at the time of the COVID-19 pandemic to adjust to the enforcement of the restriction of the activity of the masayarakat (PPKM). Then, when the implementation of the restraint of the activities of the Masayarakat (PPKM) has been lifted, should PERMA No. 4/2020 be lifted, because the position of PERMA No. 4/2020 as the lex specialis of the situation of COVID-19 has been lost because the situation has returned to normal with the lifting of the limitation of activities (PPKM).Pada awal tahun 2019 COVID-19 menyebabkan berbagai dampak negative yang merubah pola hidup masyarakat seperti diberlakukanya pembatasan interaksi sosial/fisik (social/physical distancing), karena adanya pembatasan kegiatan masayarakat (PPKM) yang mengharuskan tatap muka menjadi online, situasi ini membuat Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai landasan untuk para penegak hukum melaksanakan persidangan secara online dalam rangka menegakan keadilan. Melalui PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Berlaku juga di wilayah hukum kejaksaan negeri di Indonesia, dimana dengan melalui INSJA Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia serta SEJA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B- 49/A/SUJA/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19 menjadi landasan untuk wilayah hukum kejaksaan melakukan sidang secara online dalam rangka melakukan pembuktian yang mana penuntut umum akan melakukan pemeriksaan saksi maupun terdakwa secara online. Bagaimana praktek sistem pembuktian pada perkara pidana yang di sidangkan secara elektronik di Wilayah Hukum Kejaksaan Prabumulih ? Bagaimana Praktek pembuktian pada perkara pidana yang disidangkan secara elektronik/online di Kejaksaan Negeri Prabumulih dapat memenuhi asas peradilan dengan cepat, sederhana dan biaya murah ? Metode penelitian digunakan ialah metode penelitian hukum secara yuridis normative, menggunakan bahan hukum. law as a tool social engineering, dimana hukum diciptakan dalam rangka untuk mendorong perubahan di dalam masyarakat dalam berbagai bidang melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai sarana stabilisasi. Kedudukan KUHAP sebagai pedoman beracara perkara pidana dapat dikesampingkan oleh dikeluarkannya PERMA No 4 Tahun 2020 dengan merujuk bahwa PERMA tersebut sebagai Lex Specialis untuk situasi Pandemi Covid 19. Namun terobosan ini setidaknya bersifat sementara hanya digunakan pada masa pandemi Covid 19 menyesuaikan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masayarakat (PPKM). Maka ketika pemberlakuan pembatasan kegiatan masayarakat (PPKM) sudah dicabut seharusnya PERMA No 4/ 2020 harus dicabut, dikarenakan kedudukan PERMA No 4/2020 sebagai lex specialis terhadap situasi Covid 19 sudah hilang di karenakan situasi sudah kembali normal dengan dicabutnya pembatasan kegiatan masayarakat(PPKM
SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PASCA UU CIPTA KERJA
Get PDFIndeed, the Indonesian state prioritizes the placement of domestic workers over foreign workers in accordance with the mandate of the Constitution Article 27 paragraph (2). In fact, the existence of foreign workers is still needed related to investment in various sectors that require special technology and expertise that have not been fulfilled by Indonesian workers. The problem is, foreign workers enter sectors that do not require special skills, even though many unskilled workers are unemployed. The Job Creation Law cuts down the licensing process for the use of foreign workers and removes some criminal sanctions and/or replaces them with administrative sanctions for violations of the norms for the use of foreign workers. The purpose of this paper is to describe the legislative ratio of changes in legal sanctions for the use of foreign workers in Indonesia after the Job Creation Act. This research is normative legal research, with a statutory approach and a conceptual approach. The stages of the research were carried out by examining the laws and regulations, namely the Employment Creation Act for the labour cluster and the Manpower Act as well as the implementing regulations related to foreign workers, then analysed provisions of legal sanctions and drawn conclusions. The results of the study, the Job Creation Law revoked the imprisonment and fines for employers who did not have an IMTA, by removing Article 42 paragraph (1) of the Manpower Law, previously a criminal offense in accordance with Article 185 paragraph (1). After the Employment Creation Law, it is sufficient for employers to only have RPTKA Ratification, and violators are subject to administrative sanctions in the form of fines, even though the function of IMTA is the same as RPTKA. The Job Creation Law abolishes criminal sanctions for violations of Article 44 paragraph (1) concerning positions and standards of competence (expertise), replacing them with administrative sanctions in the form of revocation of RPTKA Ratification. The ratio legis the elimination of criminal sanctions and/or replacing them with administrative sanctions in the Manpower Act by the Job Creation Act shows a decrease in the protection of the constitutional rights of Indonesian workers to work opportunities and decent income for humanity and is more pro-investment.Sejatinya Negara Indonesia mengutamakan penempatan tenaga kerja dalam negeri dari pada TKA sesuai amanat Konstitusi Pasal 27 ayat (2). Faktanya, keberadaan TKA masih dibutuhkan berkaitan dengan investasi di berbagai sektor yang memerlukan teknologi dan keahlian khusus yang belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Problematikanya, TKA masuk ke sektor-sektor yang tidak membutuhkan keahlian khusus, padahal banyak unskill workers menganggur. UU Cipta Kerja memangkas proses perijinan penggunaan TKA dan menghapus beberapa sanksi pidana dan/atau menggantinya dengan sanksi administratif atas pelanggaran norma penggunaan TKA. Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan ratio legis perubahan sanksi hukum penggunaan TKA di Indonesia pasca UU Cipta Kerja. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Tahapan penelitian dilakukan dengan memeriksa peraturan perundang-undangan yakni UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dan UU Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksananya terkait TKA, kemudian dianalisis ketentuan sanksi hukum dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian, UU Cipta Kerja mencabut sanksi pidana penjara dan denda kepada Pemberi kerja yang tidak mempunyai IMTA, dengan menghapus Pasal 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. sebelumnya merupakan tindak pidana kejahatan sesuai Pasal 185 ayat (1). Pasca UU Cipta Kerja Pemberi Kerja cukup hanya memiliki pengesahan RPTKA, dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi administratif berupa denda, padahal fungsi IMTA sama dengan RPTKA. UU Cipta Kerja menghapus sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 44 ayat (1) tentang jabatan dan standar kompetensi (keahlian), menggantinya dengan sanksi administratif berupa pencabutan Pengesahan RPTKA. Ratio legis penghapusan sanksi pidana dan/atau menggantikannya dengan sanksi administratif dalam UU Ketenagakerjaan oleh UU Cipta Kerja menunjukkan menurunnya perlindungan hak konstitusional tenaga kerja Indonseia terhadap kesempatan bekerja dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan dan lebih pro investasi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI PERBANKAN BERBASIS MOBILE APPLICATION (ANDROID DAN IOS) YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI PERBANKAN (STUDI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG)
Get PDFThe presence of e-banking has now provided simplicity in transactions for customers, this is one form of bank motivation towards technological developments. Today's modern customers coexist with a variety of technological conveniences, simultaneously coexisting with risks that can occur at any time. Risks must be in line with legal certainty regarding the use of the rights of all Indonesian citizens which must be upheld and fought for in order to implement Article 28D of the 1945 Constitution. Therefore, this study aims to analyze regulatory protection arrangements for bank customers in conducting e-banking service transactions and to discuss the responsibility of the bank's rules for customers who are disadvantaged in conducting e-banking service transactions. This research uses a normative method using a statutory & conceptual approach. Sources of research rules consist of primary, secondary and tertiary sources using recording and documenting techniques as data collection techniques. The results of this study describe that bank customers carrying out e-banking transactions have not been supported by a special regulation, permanent customers are given preventive as well as repressive protection. The responsibility of the bank's rules for customers who lose in e-banking transactions will be compensated if the customer is able to show that it is true that the loss occurred as a result of the bank's mistake. Complaints to the bank both verbally and in writing can be carried out by customers. Concurrency settlement can be done through litigation, non-litigation or LAPS in the financial services sector.Kehadiran e-banking sekarang sudah menaruh kesederhanaan bertransaksi bagi nasabah, hal ini adalah keliru satu bentuk motivasi bank terhadap perkembangan teknologi. Nasabah terkini dewasa ini sangat berdampingan menggunakan majemuk kemudahan teknologi, secara bersamaan turut berdampingan jua menggunakan risiko yg bisa terjadi sewaktuwaktu. Risiko wajib sejalan menggunakan kepastian aturan berkaitan menggunakan hak semua warga Indonesia yg wajib ditegakkan & diperjuangkan demi mengamalkan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Olehkarenya, penelitian ini bertujuan buat menganalisis pengaturan proteksi aturan bagi nasabah bank pada melakukan transaksi layanan e-banking & buat membahas tanggung jawab aturan bank terhadap nasabah yg dirugikan pada melakukan transaksi layanan e-banking. Penelitian ini memakai metode normatif menggunakan pendekatan undang-undang & konseptual. Sumber aturan penelitian ini terdiri menurut asal primer, sekunder & tersier menggunakan memakai teknik mencatat dan mendokumentasi menjadi teknik pengumpulan datanya. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa nasabah bank melaksanakan transaksi e-banking belum pada dukung sang satu peraturan khusus, nasabah permanen diberikan proteksi preventif juga represif. Tanggung jawab aturan bank bagi nasabah yg rugi pada bertransaksi e-banking akan diberikan ganti kerugian bila nasabah mampu pertanda bahwa memang sahih kerugian terjadi dampak menurutkesalahan bank. Pengaduan pada bank baik secara verbal juga tertulis bisa dilaksanakan nasabah. Penyelesaian konkurensi mampu dilakukan melalui litigasi, non litigasi atau LAPS pada sektor jasa keuangan.
 
STUDY HUKUM TENTANG PERILAKU JUDI KARTU REMI DI MASYRAKAT KAMPUNG BANDAR KASIH KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Dampak perjudian kartu remi di kalangan masyarakat kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dan Apa faktor pendorong para pelaku di kampung Bandar Kasih Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan melakukan perjudian kartu remi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang terjadi pada para pelaku yang melakuakn judi kartu remi ini yaitu bersikap adiksi (kecanduan) dan menjadi pesta miras karena hasil kemenangan yang mereka dapatkan kebanyakan akan digunakan untuk berpesta minuman keras. Selain itu, ada juga faktor yang menyebabkan para pelaku tersebut melakukan judi kartu remi yaitu terdapat 4 faktor:1) faktor belajar, 2) faktor sosial dan ekonomi, 3) faktor lingkungan , dan 4) faktor lapangan kerja