E-Journal Unismuh Palu - Universitas Muhammadiyah Palu
Not a member yet
4676 research outputs found
Sort by
Structural Model for Preparing Safe and Hygienic Complementary Food in Indonesia
No full textIntroduction: Early childhood nutrition is a fundamental determinant of optimal growth and development. The study aimed to evaluate how mothers provide complementary feeding (CF) to infants and young children aged 6–23 months. It explored factors influencing the adoption of safe and hygienic CF practices recommended by the WHO and Infant and Child Feeding Guidelines.
Methods: A non-experimental quantitative approach surveyed 1125 mothers across 28 districts/cities. Reliability was assessed using composite reliability (?_c), ensuring reliability threshold (?0.7) was met. Although most constructs comprised single items, they were deemed reliable.
Results: Findings indicated that being the first child didn't significantly impact maternal understanding of CF (?=0.034, p=0.215) or adherence to safe CF practices (?=-0.001, p=0.307). Maternal employment status also showed no significant influence on CF knowledge (?=0.022, p=0.492) or safe CF practices (?=-0.01, p=0.568). However, maternal education significantly affected CF knowledge (?=0.060, p<.001) and safe CF practices (?=-0.030, p=0.004).
Conclusion: In essence, higher maternal education levels correlated with better understanding of CF, thereby indirectly promoting safe and hygienic CF preparation
ANALISIS YURIDIS KONSEP OMNIBUS LAW DALAM HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
No full textIndonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan mulai pusat sampai daerah. Dampaknya banyak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.Untuk menata peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih diperlukan adanya harmonisasi. Konsep omnibus law telah berhasil diterapkan di beberapa negara yang kebanyakan menganut sistem common law, namun Indonesia yang menganut sistem hukum civil law masih baru mengenal istilah ini. Dengan demikian permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimna konsep omnibus law dalam membangun harmonisasi perundangan dan apa saja hambatan yang dialami apabila konsep ini diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kemudian dilakukan analisis terhadap semua bahan dengan metode deskriptif. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi perundang-undangan sangat penting dilakukan untuk pembangunan hukum dan demi terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Namun untuk membuat Undang-Undang dengan konsep omnibus law memerlukan kajian mendalam dan melibatkan banyak pihak demi transparansi pembentukannya dupaya tidak menimbulkan permasalahan- permasalahan dan merugikan publik
KONTEKSTUALISASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
No full textLaw Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is an important legal instrument in the aspect of environmental protection and management which is then manifested by the Batam City Government and related policy stakeholders in the form of legal products, namely Batam City Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Protection and Management of the Environment and Batam City Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning the Implementation of Regional Health which is the commitment of the Batam City Government and related policy makers to protect, protect and preserve the environment so that it can become a good and healthy. For research in this writing, using normative research methods, which are based on written regulations, literature study that examines aspects of theory, as well as legal explanations. And the results of this study indicate that Regional Regulations related to Environmental Protection and Management as well as Health Implementation This community can encourage the achievement of the Suistainable Development Goals (SDGs)
Identification of Risk Factors for Work Stress Field Workers in Oil and Gas Industry: Literature Review
No full textBackground: Work-related stress is a significant issue in the oil and gas industry, where workers often face high-risk environments and heavy workloads. Factors such as age, length of service, type of work, and interpersonal conflicts frequently cause stress, which can affect workers' mental health and performance.
Objective: This study aims to identify and analyze the risk factors of work-related stress in the oil and gas sector and provide recommendations for improved stress management.
Method: This research was conducted using a literature review method, analyzing previous studies related to work-related stress among oil and gas workers. Data were collected from relevant quantitative and cross-sectional studies, involving variables such as age, length of service, workload, role conflict, and leadership.
Results: The literature review shows that age, length of service, type of work, workload, and interpersonal conflict significantly relate to workers' stress levels. Interpersonal conflict is the most influential factor, while organizational support, good leadership, and work-life balance policies help reduce stress levels.
Conclusion: Effective interventions in stress management, such as employee wellness programs, improved workplace safety, and work-life balance policies, are essential in this sector. Early detection of stress sources is also crucial to maintaining workers' mental health and increasing productivity in the oil and gas industry
Analisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat Kota Medan Sumatera Utara: Analysis Of Smoke-Free Area Policy To Support Healthy Lifestyle Patterns In Medan City Community, North Sumatera
No full textKebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk asap rokok. Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, telah mengimplementasikan kebijakan ini dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi KTR di Kota Medan serta dampaknya terhadap pola hidup sehat masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, observasi langsung di lapangan, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan KTR telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang lemah. Banyak masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya KTR dan lokasi-lokasi yang termasuk dalam kawasan tersebut. Selain itu, resistensi dari pelaku bisnis dan beberapa kelompok masyarakat juga menjadi hambatan. Namun demikian, kebijakan KTR telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan berkurangnya aktivitas merokok di tempat-tempat umum yang ditetapkan sebagai KTR. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan sosialisasi, penegakan hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung keberhasilan kebijakan KTR. Rekomendasi disampaikan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dan pengembangan infrastruktur pendukung guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat di Kota Medan
Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pemberdayaan Karang Taruna Berbasis Media Sosial : Early Marriage Prevention Through Social Media-Based Youth Organization Empowerment
No full textPernikahan dini adalah permasalahan sosial yang mendesak di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir. Data menunjukkan angka pernikahan usia anak yang tinggi di daerah dengan akses pendidikan terbatas. Artikel ini membahas upaya pencegahan pernikahan dini melalui pemberdayaan Karang Taruna dan pemanfaatan media sosial sebagai alat edukasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi koordinasi dengan aparat desa, penguatan kapasitas Karang Taruna, sosialisasi pencegahan pernikahan dini di sekolah, dan pembuatan video edukasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman anggota Karang Taruna dan siswa tentang bahaya pernikahan dini. Dengan keterlibatan pemuda dalam pembuatan konten dan kampanye, diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan dini di Desa Wonggarasi Tengah. Keberlanjutan program pencegahan memerlukan dukungan dari semua pihak untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan dan meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang
Fulfillment of Children's Post-Divorce Supporting Obligations from an Islamic Law Perspective in Polewali Mandar Regency
No full textThe rights of children after divorce, both in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, are that children have the right to continue to receive maintenance, care and education from their parents. In terms of financing the maintenance and education of children after divorce, it is the responsibility of the father, which in the Compilation of Islamic Law is known as hadhanah living. This is a form of parental responsibility in carrying out their obligations for the realization of children's rights as regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, mothers also help in managing the household and maintaining the welfare and happiness of the family. Therefore, father and mother both have an important role in the family, and the integrity of both is highly expected in a family in order to achieve a happy family.
This type of research is field research. According to Dedy Mulyana, field research is a type of research that studies phenomena in their natural environment. For this reason, primary data is data that comes from the field. So that the data obtained truly corresponds to the reality regarding the phenomena that exist at the research location.
Based on the results of the interview with Mr Syamsul, he explained that he was still able to work but did not carry out his responsibilities regarding child support rights after divorce based on the results of court decision Number 65/Pdt.G/2023/PA.Pwl which sentenced the applicant to provide child support for 3 (three) children in the amount of Rp. 2,000,000 (two million rupiah) per month until the child is an adult or 21 years old with an additional 10% each year excluding education and health costs.
Based on the results that the researcher has obtained, it can be concluded that the father's fulfillment of child support rights post-divorce in Polewali Mandar Regency based on the results of court decision Number 65/Pdt.G/2023/PA.Pwl has not been fully carried out by the father. This is caused by various factors, ranging from economic incompetence, indifference, to a lack of effective law enforcement mechanism
An Analysis of English Teachers’ Problems in Implementing the Independent Curriculum at Junior High School
No full textThis research aims to identify inhibiting factors in the implementation of the Merdeka Belajar curriculum. The study was conducted at Upt Smp 1 Mattiro Bulu, Upt Smp 2 Mattiro Bulu, Upt Smp 3 Mattiro Bulu, Upt Smp 1 Suppa, and Upt Smp 4 Suppa. The research problem revolves around the issues faced by English teachers in implementing the Merdeka curriculum.
Data were collected through questionnaires, employing a quantitative approach. The research focused on: 1) Internal Factors: Student Motivation, Student Attitude, and Student Interest. 2) External Factors: Parental Support, School Leadership, School Facilities, Learning Systems, Learning Materials, Teacher Competence, and Time.
The results indicate that the identified inhibiting factors include Internal Factors such as Student Motivation, Student Attitude, and Student Interest. However, the highest contributing factor is Student Motivation. External inhibiting factors include Parental Support, School Leadership, School Facilities, Learning Systems, Learning Materials, Teacher Competence, and Time. The most significant factor here is Learning Materials. According to the findings, teachers do not face issues related to Parental Support and School Leadership. This research also indicates that inhibiting factors in implementing the Merdeka Belajar curriculum vary across schools based on their specific conditions. The identification of inhibiting factors provides recommendations to the Ministry of Education and Culture as the regulator and policymakers in Junior High Schools
The Role of Criminal Law in Handling Cyber Crimes: Challenges and Solutions
No full textCybercrime includes various illegal acts committed via the internet or digital technology. With the rapid development of information technology, criminal law is faced with new challenges in dealing with this crime. Cybercrime is any unlawful act carried out via a computer, network or digital device that can harm individuals or society as a whole. Among the forms of cybercrime are online fraud, identity theft, malware and ransomware, hacking and also cyberbullying. In this crime, criminal law has a vital role in dealing with cybercrime through law enforcement, crime prevention, victim protection, increasing law enforcement capabilities, and international cooperation. Continuous efforts are needed to ensure the law can keep up with technological developments and the changing dynamics of crime. Even though it also faces various challenges, it can take appropriate solution steps, such as strengthening regulations, international cooperation, and increasing awareness, so that it can be more effective in fighting cybercrime and protecting society in general
Feasibility of Banana Chips Agroindustry Business IKM Banua Pagatta in Lolu Village Sigi Biromaru District, Sigi Regency Sulawesi Tngah
No full textKepok banana chip is one of the processed banana products used as daily snack, especially for the people of Sigi Regency. It has even been marketed to several areas around Sigi Regency. The banana chips business produced by IKM Banua Pagatta has started to actively manage its business again three years ago. However, how much profit and feasibility have been obtained so far and to what extent can this business return the invested capital and what products are sold in what forms generate the highest income. The purpose of this study was to determine the level of financial feasibility of the banana chip business which was carried out from November 2022 to January 2023. The selection of respondents was carried out purposively with 2 persons, namely the owner IKM Banua Pagatta business. The data analysis method used is financial feasibility analysis, with several criteria, namely: Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP). The results show that the Financial Feasibility of the Kepok Banana chips business of IKM Banua Pagatta used 4 calculation criteria: For production in bulk form/Kg, the NPV was Rp. 20,801,153; Net B/C of 1.22; IRR of 17.31% and PP for 2 years 2 days. As for production in the form of packaging, the NPV is 10,801,153, Net B/C is 1.10, IRR is 16.23% and PP 2 years 1 month and both of them are said to be feasible to run