E-Journal Unismuh Palu - Universitas Muhammadiyah Palu
Not a member yet
4676 research outputs found
Sort by
Pengaruh Intensitas Waktu Penggunaan Tiktok Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa UPI Di Purwakarta: The Influence of Time Intensity of TikTok Usage on UPI Students' Learning Outcomes in Purwakarta
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas waktu penggunaan aplikasi TikTok terhadap hasil belajar mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Purwakarta. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan metode survei melalui angket daring yang diisi oleh 50 responden mahasiswa aktif. Variabel utama yang dianalisis adalah durasi penggunaan TikTok per hari dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir sebagai indikator hasil belajar. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara intensitas penggunaan TikTok dan hasil belajar mahasiswa dengan nilai korelasi sebesar 0,645. Uji t menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara durasi penggunaan TikTok dan capaian akademik mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan TikTok, apabila dikelola secara bijak dan diarahkan pada konten edukatif, dapat memberikan dampak positif terhadap hasil belajar. Namun, hasil ini tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat secara langsung, karena faktor lain seperti manajemen waktu, jenis konten yang dikonsumsi, dan kedisiplinan belajar juga sangat memengaruhi. Penelitian ini menekankan pentingnya literasi digital dan pemanfaatan media sosial secara cerdas dalam mendukung proses pembelajaran di era digital
Analisis Hukum terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia: Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: Legal Analysis of Consumer Protection in Digital Transactions in Indonesia: A Review of Law Number 8 of 1999
No full textPerkembangan transaksi digital telah menciptakan peluang dan tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum utama belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan dalam konteks digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan implementasi UUPK dalam menjawab permasalahan konsumen di era digital, serta mengkaji harmonisasi regulasi dengan UU ITE. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta studi kasus pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPK masih bersifat umum dan belum mengatur isu-isu digital secara spesifik, seperti perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban platform. Implementasi di lapangan juga masih lemah karena keterbatasan kelembagaan, rendahnya literasi konsumen, dan absennya mekanisme penyelesaian sengketa digital yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi, penguatan lembaga pengawasan, serta integrasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi sebagai upaya perlindungan konsumen yang komprehensif di era digital
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam: Domestic Violence in the Review of Positive Law and Islamic Law
No full textBetapa banyak isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri, wajahnya disiram air keras oleh suaminya. Fenomena kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga ini, tentunya bagaikan fenomena gunung es, oleh karena sangat sedikit masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mampu dikuak oleh perempuan. Perempuan lebih suka menyimpan kekerasan yang dialaminya, dari pada menceritakan atau melaporkan tindak pidana yang dialaminya ke kantor polisi, karena perempuan menganggap itu adalah aib keluarga yang tak boleh seorangpun mengetahuinya, terkecuali dia dan suaminya, anak-anaknyapun ia posisikan untuk tidak mengetahui kekerasan yang telah dialaminya.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah mencatat kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah tindakan kriminal yang layak untuk dipertanggung jawabkan dan dipidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004. Pasal 1 Udang-Undang tersebut menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan (penderitaan) secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, namun juga psikis, ekonomi dan seksual. Pasal 6 UU PKDRT menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Terhadap kekerasan dimaksud UU menjerat pelaku dengan pidana penjara 5 tahun atau denda 15 juta rupiah, namun apabila luka yang ditimbulkan berat maka dijerat dengan pidana penjara 10 tahun atau denda 30 juta rupiah (pasal 44 UU-PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut pasal 7 UU tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakberdayaan dan atau penderitaan psikis berat. Terhadap pelaku kekerasan psikis dijerat dengan pidana penjara 3 tahun atau denda 9 juta rupiah (pasal 45 UU-PKDRT). Adapun kekerasan seksual menurut pasal 8 UU PKDRT adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal serumah baik untuk diri sendiri maupun untuk tujuan komersil. Pelakunya dijerat dengan pidana penjara 20 tahun atau denda 500 juta rupiah (pasal 48 UU-PKDRT). Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi menurut pasal 9 UU tersebut adalah menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, padahal ia berkewajiban atas kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang tersebut. Pelaku kekerasan ekonomi ini dijerat dengan pidana penjara selama 3 tahun atau denda 15 Juta rupiah (pasal 49 UU-PKDRT).
Sedangkan dari sisi hukum Islam, Islam melarang suami melakukan kekerasan fisik kepada isterinya, sebagaimana sebuah hadist riwayat Abu Dawud dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab, Nabi melarang para suami memukul isterinya. Islam juga melarang umatnya melkaukan kekerasan psikis sebagaimana Quran Surat al-Thalaq ayat 6 : ”Tempatkanlah isterimu dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk kemudian menyempitkan hati mereka”. Dalam hal kekerasan ekonomi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 mewajibkan suami untuk menafkahi isteri dan anaknya Dan kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada ibu anaknya dengan cara yang baik. Sedangkan dalam hal kekerasan seksual, Islam mewajibkan umatnya menggauli isteri dengan cara yang maruf, sebagaimana Dalam hadist Nabi riwayat Abu Dawud dan Imam Turmudzi disebutkan :adalah terlaknat, suami yang mendatangi isterinya lewat anus.Janganlah kalian mendatangi isteri kalian lewat anus
Analisis Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Alas Hak Dalam Balik Nama Sertifikat Tanah: Legal analysis of the transfer of land rights without a deed from the official who made the land deed as the basis for the rights behind the name of the land certificate
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Alas Hak Dalam Balik Nama Sertifikat Tanah. Perjanjian jual beli tanah di bawah tangan selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) maka perjanjian itu sah dan mengikat orang yang melakukan perjanjian, namun tidak bisa digunakan sebagai alas hak untuk balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengharuskan peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus didaftarkan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya PP No. 24 tahun 1997 maka peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus didaftarkan dengan akta yang dibuat oleh PPAT karena merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya kua
Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif pada Sektor Riil (Studi Kasus Baitulmaal Muamalat perwakilan Jawa Timur): Effectiveness of Productive Waqf Management in the Real Sector (Case Study of Baitulmaal Muamalat, East Java Representative)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan wakaf produktif pada sektor riil dengan fokus pada kemitraan antara Badan Wakaf Manajemen (BMM) dan Ayam Bakar Pak D outlet Kartini Sidoarjo. Studi kasus pada kemitraan BMM dengan gerai ayam bakar Pak D di Sidoarjo digunakan untuk mendalami mekanisme pengelolaan, pembagian keuntungan, pengelolaan risiko, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Data primer dari penelitian ini merupakan data keuangan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Baitulmaal Muamalat Perwakilan Jawa Timur pada Ayam Bakar Pak D outlet Kartini Sidoarjo dari tahun 2022-2024 dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pengurus BMM, perwakilan UMKM, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kemitraan antara BMM dan UMKM merupakan inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif. Mekanisme pembagian keuntungan yang jelas dan transparan, serta pengelolaan risiko yang baik, telah berkontribusi pada keberhasilan program ini. Dalam pengelolaannya ditemukan bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah dinilai efektif. Selain itu, investasi wakaf produktif pada sektor riil terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi maupun sosial. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi, seperti risiko bisnis, pergantian personel, dan perubahan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif
Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menanggulangi Sengketa Antara Penyedia Jasa Tour Travel Haji Dan Umroh Dengan Konsumen: Analysis of Sharia Economic Law in Resolving Disputes Between Hajj and Umrah Tour Travel Service Providers and Consumers
No full textPerselisihan antara konsumen dan penyelenggara jasa perjalanan ibadah haji dan umroh menjadi fenomena yang kerap muncul dalam praktik ekonomi syariah modern. Sumber sengketa ini umumnya berasal dari wanprestasi, minimnya keterbukaan informasi, penyimpangan pengelolaan dana, hingga pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, hukum ekonomi syariah hadir tidak hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga membawa nilai-nilai luhur seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam di antaranya akad (ijab qabul), kejujuran (shidq), keadilan (‘adl), serta tanggung jawab (mas’uliyyah) dalam penyelesaian konflik antara jamaah dan pihak penyedia jasa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap berbagai rujukan hukum Islam, fatwa DSN-MUI, dan perundang-undangan nasional. Temuan menunjukkan bahwa penyelesaian berbasis prinsip syariah, seperti musyawarah dan perdamaian (sulh), berkontribusi dalam meredam konflik serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari. Penerapan hukum ekonomi syariah secara tepat dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara travel dan membentuk sistem perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan
KAJIAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM HUKUM PERUSAHAAN
No full textDireksi mempunyai kewenangan yang diberikan Undang - undang dan Anggaran dasar dalam menjalankan Perseroan sesuai kepengurusan dan perwakilan. Apabila direksi dalam pengambilan keputusan menimbulkan kerugian di Perseroan, maka direksi tidak dapat dimintakan pertangung jawaban secara pribadi berdasarkan Doktrin Businees Judgment Rule, yang dapat dijadikan sebagai suatu bentuk perlidungan hukum bagi Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertangung jawabkan atas kerugian sebagaimana di maksud pada ayat (3). Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 5 huruf (b) UUPT, Direksi wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab mengurus Perseroan, Aspek yang menjadi fokus kajian disini adalah bagaimana standar itikad baik dalam menjalankan prinsip itikad baik oleh direksi. Apakah itikad baik direksi dapat diukur atau tidak, Tentunya permasalahan ini memerlukan standar berdasarkan hukum agar menjamin kepastian hukum. Iktikad baik yang harus dimiliki seorang anggota Direksi, iktikad baik pula yang menjadi sumber kasus hukum dalam pengurusan PT. Prinsip itikad baik anggota direksi akan terwujudkan jika di dalam pengelolaan perusahaan dapat melaksanakan kewajiban, kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan etika jabatan anggota Direksi itu sendiri. Dengan adanya perlindungan hukum dari business judgement rule, seorang direksi diharapkan dapat lebih leluasa dan berani dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko, namun juga tetap berhati-hati dan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban terbatas tersebut tidak mutlak dikarenakan adanya prinsip piercing the corporate veil. Tindakan ultra vires berlaku jika Direksi melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar PT serta setiap perbuatan ultra vires demi hukum batal bila terdapat pihak ketiga yang merasa merugi terhadap hal itu pihak Direksilah yang harus mengganti kerugian atas kerugian PT hingga menggunakan harta kekayaan pribadi
Pengaruh Rasio Pasar dan Rasio Profitabilitas terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia: The Influence of Market Ratio and Profitability Ratio on Stock Returns in Manufacturing Companies in the Consumer Goods Sub-Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Rasio Pasar Dan Rasio Profitabilitas Terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 27 perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2019-2023. Adapun teknik analisis Regresi Linear Berganda versi 23. Berdasarkan hasil analisis secara simultan, PER dan ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Model regresi hanya mampu menjelaskan sebesar 0.7% variasi return saham, yang berarti sebagian besar variasi dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Secara parsial, PER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pasar ini belum menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam menentukan nilai saham pada subsektor barang konsumsi. ROA juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan belum cukup memengaruhi minat investor terhadap saham perusahaan tersebut. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa rasio keuangan seperti PER dan ROA tidak selalu mampu memprediksi return saham secara kuat, terutama pada sektor barang konsumsi yang sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar dan faktor eksternal
The Validity of Electronic Agreements in the Perspective of Indonesian Civil Law
No full textThe advancement of digital technology has led to significant transformations across various sectors, including the legal field. One such change is the rise of electronic contracts (e-contracts), which allow business transactions to be conducted electronically without the need for the physical presence of the parties involved. E-contracts have become a vital alternative in many transactions within the digital age. This article aims to explore the validity of electronic contracts from the standpoint of civil law in Indonesia. It covers the legal framework governing electronic contracts, the requirements for their validity, and the challenges and issues encountered in their implementation in Indonesia. Through an analysis of existing legal provisions and a comparison with international practices, this article seeks to provide a clearer understanding of the legal standing of electronic contracts in Indonesia’s legal system
The Role of Local Governments in Spatial and Building Regulations: A Review of State Administrative Law
No full textLocal governments are pivotal in spatial planning and building regulations, ensuring organized and sustainable territorial governance. Within administrative law, these regulations are key in managing land use to address social, economic, and environmental demands. This article aims to explore the role of local governments in spatial planning and building regulations through the lens of administrative law. The focus is on evaluating the responsibilities and powers of local authorities in policy formulation, alongside the challenges encountered in implementing spatial planning and building policies at the local level