E-Journal Unismuh Palu - Universitas Muhammadiyah Palu
Not a member yet
4676 research outputs found
Sort by
Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan: Legal Policy on the Transfer of Mining Licensing Authority
Pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas dan implikasi politik hukum dari kebijakan pengalihan tersebut dalam konteks otonomi daerah, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong investasi yang lebih baik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti berkurangnya peran dan pendapatan asli daerah, lemahnya pengawasan lingkungan, dan potensi ketidaksesuaian dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformulasi kebijakan agar keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal dapat terjaga secara adil dan berkelanjutan
Eksistensi dan Implikasi Hukum Perda Tentang Larangan Penahanan Ijazah Karyawan dalam Sistem Hukum Tata Negara: The Existence and Legal Implications of Regional Regulations on the Prohibition of Withholding Employee Diplomas in the Constitutional Law System
Fenomena penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan masih menjadi persoalan hukum yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dokumen ijazah, yang merupakan bukti resmi atas kualifikasi dan hak milik pribadi seseorang, kerap dijadikan jaminan kerja oleh pihak pemberi kerja, meskipun praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiadaan regulasi nasional yang secara eksplisit melarang tindakan ini mengakibatkan munculnya kekosongan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Merespons situasi ini, sejumlah pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas melarang praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Kehadiran Perda tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang lebih pasti di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Perda tersebut dalam sistem hukum tata negara Indonesia serta menganalisis dampak hukumnya terhadap jaminan hak pekerja. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa Perda merupakan bentuk implementasi prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus alat untuk menegaskan hak konstitusional warga negara atas rasa aman dan kepemilikan dokumen pribadi. Kendati demikian, efektivitas Perda ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pelaksanaan di lapangan dan sinkronisasi dengan peraturan nasional. Oleh karena itu, Perda ini dapat menjadi pijakan awal bagi reformasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kemanusiaan
Kontrak Terapeutik antara Dokter dan pasien menurut Pasal 1320 KUHPerdata: Therapeutic Contract between Doctor and Patient according to Article 1320 of the Civil Code
Penelitian ini menganalisis kontrak terapeutik antara dokter dan pasien dalam konteks hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada penerapan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Kontrak terapeutik dalam pendidikan kedokteran melibatkan pengajaran dokter sekaligus pemberian layanan medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi literatur untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat ahli. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrak terapeutik antara dokter dan pasien sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dengan syarat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang halal, dan sebab yang halal. Dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis yang sesuai standar, sementara pasien berkewajiban memberikan informasi akurat dan mengikuti instruksi medis. Penelitian ini juga membahas isu hukum yang muncul, seperti ketidaksepakatan atau pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai kontrak terapeutik, penyuluhan hukum bagi dokter dan pasien, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pendidikan kedokteran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak pasien dan kewajiban dokter, serta meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran yang aman dan profesional
Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa SMKN 7 Surabaya Menggunakan Model PBL pada Pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan: Enhancing Student Engagement and Achievement through the Problem-Based Learning (PBL) Model in Road and Bridge Construction at SMKN 7 Surabaya
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan di SMKN 7 Surabaya melalui penerapan model Problem-Based Learning (PBL). Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar observasi dan tes pada akhir setiap siklus. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keaktifan siswa, dari 58% pada siklus I menjadi 85% pada siklus II. Demikian pula, persentase siswa yang mencapai ketuntasan belajar meningkat dari 39% menjadi 85%, disertai kenaikan rata-rata nilai kelas dari 70,67 menjadi 81,36. Peningkatan ini didukung oleh pelaksanaan diskusi kelompok yang lebih terstruktur, asesmen yang interaktif, serta meningkatnya partisipasi siswa dalam tanya jawab di kelas. Penelitian ini menunjukkan bahwa model PBL efektif dalam menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan partisipatif. Penerapan model ini mampu mendorong keterlibatan siswa secara lebih mendalam dalam proses pembelajaran serta membantu pencapaian hasil belajar yang lebih baik
Tinjauan Komprehensif Mastitis pada Ternak Perah: Analisis Etiologi, Strategi Pencegahan, serta Implikasinya terhadap Produktivitas Susu dan Ekonomi Peternak: A Comprehensive Review of Mastitis in Dairy Cattle: Etiological Analysis, Prevention Strategies, and Implications for Milk Productivity and Farmer Economy
The dairy industry plays a strategic role in providing animal food, especially milk and its processed products. However, the sustainability of this industry is faced with the challenge of disease, one of which is mastitis inflammation of the udder which is generally caused by bacterial infections such as Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, and Escherichia coli. Mastitis is divided into clinical and subclinical forms, with significant impacts on livestock health, animal welfare, decreased milk production and quality, and economic losses for farmers. This study aims to examine the causes of mastitis, its risk factors, and prevention and control strategies at the farm level. The method used is a literature study of various scientific sources and current publications. The results of the study indicate that controlling mastitis requires a holistic approach through hygienic milking practices, good barn management, application of dry cow therapy, chronic culling of dairy cattle, vaccination, and regular monitoring of udder health. Implementation of sustainable prevention strategies, accompanied by increased farmer awareness and policy support, is key to reducing the prevalence of mastitis and strengthening the resilience of dairy farming businesses
Kesehatan Remaja Kota Palu: Tantangan dan Upaya Mewujudkan Generasi Sehat: Palu City Adolescent Health: Challenges and Efforts to Create a Healthy Generation
Masa remaja merupakan fase penting dalam kehidupan yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Di Kota Palu, berbagai tantangan kesehatan remaja masih menjadi perhatian, seperti kurangnya kesadaran akan pola hidup sehat, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental akibat tekanan lingkungan dan perkembangan teknologi. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi remaja Kota Palu dalam aspek kesehatan fisik, mental, dan sosial. Selain itu, dibahas pula upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, lembaga kesehatan, dan pemerintah daerah, dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan remaja yang sehat. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, tulisan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi aktual dan strategi yang perlu diperkuat guna mewujudkan generasi muda yang sehat, produktif, dan berdaya saing di masa depan
Analisis Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan di CV. Data Technic Palu: Analysis of Recording and Preparation of Financial Reports at CV. Data Technic Palu
Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis Pencatatan Dan Penyusunan Laporan Keuangan pada CV. Data Technic Palu dan penyesuaian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik di CV. Data Technic, yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi no. 58A Kota Palu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta penyesuaian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan CV. Data Technic Palu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Berdasarkan analisis data, hasil penelitian menunjukan bahwa CV. Data Technic sudah menerapkan akuntansi tetapi pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan masih belum mengikuti ketentuan yang ada di SAK ETAP
Diplomasi Public Relations Telkomsel dalam Meningkatkan Reputasi Bisnis Telekomunikasi di Indonesia: Telkomsel's Public Relations Diplomacy in Improving the Reputation of Telecommunication Business in Indonesia
Diplomasi Public Relations (PR) Telkomsel berperan penting dalam membangun dan memelihara reputasi perusahaan sebagai pemimpin industri telekomunikasi di Indonesia. Sebagai bentuk komunikasi satu arah yang strategis, diplomasi PR digunakan Telkomsel untuk menyampaikan pesan-pesan kunci yang mencerminkan inovasi teknologi, seperti jaringan 5G, dan kontribusi sosial melalui program Telkomsel Peduli dan Internet Baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diplomasi PR Telkomsel dirancang untuk membangun persepsi positif publik dan memperkuat citra perusahaan sebagai mitra terpercaya pemerintah dalam transformasi digital Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen, wawancara, dan laporan program sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi PR Telkomsel berhasil menyampaikan nilai-nilai perusahaan secara efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung posisi Telkomsel sebagai aktor utama dalam transformasi digital di Indonesia. Studi ini menyoroti pentingnya komunikasi satu arah yang terarah dan konsisten dalam menciptakan reputasi yang kuat dan berkelanjutan
KEABSAHAN PUTUSAN ELEKTRONIK DAN MEKANISME PENGAWASANNYA DALAM SISTEM E-COURT
Indonesia sebagai negara hukum mengedepankan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, sistem peradilan Indonesia mengalami transformasi melalui penerapan e-Court dan e-Litigation untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan peradilan. Namun, implementasi putusan elektronik masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait perbedaan isi antara salinan putusan elektronik dengan fisik yang berpotensi menimbulkan sengketa baru dan merusak legitimasi peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan putusan elektronik serta mekanisme pengawasannya dalam sistem e-Court. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan kekaburan norma dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 yang belum mengatur secara rinci mekanisme verifikasi dan pengawasan atas keakuratan isi putusan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan terintegrasi guna menjamin legitimasi dan akurasi putusan elektronik dalam sistem peradilan modern
EFISIENSI ADMINISTRASI KESEHATAN SEBAGAI DAMPAK PENGGUNAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI PUSKESMAS KOTA TENGAH KOTA GORONTALO
Rekam Medis Elektronik merupakan sistem elektronik yang digunakan pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi pada pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi administrasi kesehatan sebagai dampak penggunaan rekam medis elektronik di Puskesmas Kota Tengah Kota Gorontalo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif untuk menggambarkan fenomena, gejala atau keadaan. Informan kunci penanggung jawab rekam medis, informan biasa tiga orang petugas rekam medis, dan informan penunjang dua orang yaitu kepala tata usaha dan tenaga administrasi. Penelitian iini dilaksanakan di Puskesmas Kota Tengah. Waktu penelitian pada bulan Februari 2025. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Rekam Medis Elektronik dapat meningkatkan efisiensi administrasi di Puskesmas Kota Tengah. Hal ini dilihat dari penurunan waktu proses administrasi, penurunan biaya yang digunakan dan peningkata produktivitas tenaga kerja. Perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi petugas untuk memaksimalkan penggunaan Rekam Medis Elektronik yang lebih terintegrasi