E-Journal Unismuh Palu - Universitas Muhammadiyah Palu
Not a member yet
4676 research outputs found
Sort by
Hubungan Pengetahuan dan Sikap Perawat Dengan Pencegahan Risiko Jatuh Pada Pasien di Ruangan Stroke Center Dan Ruangan Bedah RSUD Dr. M.M Dunda Limboto: Relationship between Nurses' Knowledge and Attitudes with Prevention of Fall Risk in Patients in the Stroke Center Room and Surgery Room of Dr. M.M Dunda Limboto Regional Hospital
Pasien jatuh merupakan salah satu insiden di rumah sakit sangat mengkhawatirkan yang dapat memiliki dampak pada cidera pasien bahkan kematian. Memberikan keselamatan kepada pasien merupakan hal penting, untuk mewujudkannya langkah awal yang diperlukan adalah pencegahan yang didasari pengetahuan dan sikap terutama perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling lama dan sering berinteraksi dengan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan pengetahuan dan sikap perawat dengan pencegahan risiko jatuh pada pasien di ruangan stroke center dan ruangan bedah RSUD Dr. M.M Dunda Limboto. Populasi dalam penelitian ini yaitu 38 perawat, dan sampel jumlah keseluruhan menggunakan teknik total sampling karena jumlah populasi kurang dari 100.
Hasil penelitian menunjukkan dari 38 responden, sebanyak 30 responden (78,9%) memiliki pengetahuan baik, 8 responden (21,1%) memiliki pengetahuan cukup. Sebagian besar responden, yaitu 33 orang (86,8%), memiliki sikap positif, sedangkan 5 responden (13,2%) memiliki sikap negatif. Dalam pencegahan risiko jatuh, sebagian besar responden, yaitu 24 orang (63,2%), memiliki tingkat pencegahan tinggi, sementara 14 responden (36,8%) memiliki tingkat pencegahan sedang. Berdasarkan uji Spearman Rho diperoleh nilai p=0,011, menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dengan pencegahan risiko jatuh (p-value <0,05), serta nilai p sebesar 0,032, menunjukkan adanya hubungan signifikan antara sikap dengan pencegahan risiko jatuh (p-value <0,05). Kesimpulanya pengetahuan dan sikap perawat berperan penting dalam pencegahan risiko jatuh
KEPASTIAN HUKUM STATUS DOSEN PNS YANG BOLEH MENJADI ADVOKAT DALAM PURUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024
Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang membawa perubahan signifikan dalam praktik profesi advokat di Indonesia, khususnya bagi dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa larangan bagi PNS untuk menjadi advokat, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak berlaku bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan pendekatan kasus. Tujuannya adalah untuk menganalisis kepastian hukum bagi dosen PNS yang menjalankan profesi advokat dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, serta meninjau sinkronisasi dan harmonisasi antara putusan Mahkamah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK memberikan ruang partisipasi dosen PNS dalam pemberian bantuan hukum, terdapat disharmonisasi normatif terutama terkait keanggotaan dalam organisasi advokat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut agar putusan Mahkamah dapat diimplementasikan secara konsisten tanpa menimbulkan konflik antar peraturan. Putusan MK ini mencerminkan pendekatan progresif terhadap pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin, sekaligus pengakuan terhadap potensi kontribusi akademisi dalam sistem hukum nasional.
 
PEMBUKTIAN KONSEP PEMBUATAN PEMAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang hadir sebagai respons negara terhadap kebutuhan regulasi yang lebih inklusif dan berpihak kepada korban. Salah satu pasal krusial dalam undang-undang ini adalah Pasal 4 ayat (1) yang merinci lima bentuk kekerasan seksual, yaitu: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan pemaksaan perkawinan. Unsur "pemaksaan" menjadi penentu utama dalam mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana dalam konteks ini. Namun, tidak adanya definisi eksplisit mengenai unsur pemaksaan dalam undang-undang tersebut menimbulkan tantangan dalam proses pembuktian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah undang-undang, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa ketidakjelasan konsep pemaksaan menyebabkan disparitas putusan dan hambatan dalam penyidikan serta penuntutan perkara kekerasan seksual. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penafsiran progresif dan kontekstual oleh aparat penegak hukum serta penguatan peraturan teknis pembuktian berbasis pendekatan viktim-sentris dan perlindungan hak asasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperjelas unsur normatif pemaksaan serta mendorong reformasi sistem pembuktian perkara kekerasan seksual di Indonesia.
 
Analisis Strategi Komunikasi Dan Negosiasi Untuk Meningkatkan Kesuksesan Bisnis pada UMKM Kota Palu: Analysis of Communication and Negotiation Strategies to Increase Business Success in UMKM in Palu City
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk di Kota Palu. Namun, tantangan dalam pengelolaan komunikasi dan keterampilan negosiasi kerap menjadi hambatan dalam mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dan negosiasi yang diterapkan oleh pelaku UMKM di Kota Palu serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja usaha. Dengan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam, studi ini menemukan bahwa komunikasi interpersonal yang terbuka, pemahaman konteks budaya lokal, serta pendekatan win-win dalam negosiasi menjadi faktor kunci dalam membangun relasi bisnis yang kuat dan meningkatkan kepercayaan mitra usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas komunikasi dan negosiasi berdampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha, loyalitas pelanggan, dan keberhasilan kerja sama bisnis. Oleh karena itu, penguatan strategi komunikasi dan pelatihan negosiasi menjadi kebutuhan mendesak bagi pengembangan UMKM di Kota Palu.  
Sustainability Analysis of Coffee Agribusiness in Indonesia: Environmental, Economic, and Social Perspectives
Sustainable coffee agribusiness is an approach to coffee cultivation, processing, and marketing that considers environmental, economic, and social aspects. This research aims to assess the sustainability of coffee agribusiness by focusing on these three aspects to ensure the coffee industry continues to grow without damaging the ecosystem, improving farmers' welfare, and strengthening economic stability. The research method used is literature review by collecting data from relevant journals, scientific articles, and previous research in the last five years. The results showed that the environmental aspects of coffee agribusiness can be maintained through the implementation of agroforestry systems, reduced use of hazardous chemicals, and better waste management. From an economic perspective, the main challenges faced by farmers are fluctuating coffee prices and high production costs. Solutions include strengthening cooperatives, diversifying processed coffee products, and accessing fair trade certification schemes. Meanwhile, the social aspects of coffee agribusiness sustainability include farmer welfare, women's empowerment, and increased involvement of the younger generation in the sector. Support from the government, private sector, and non-governmental organizations is needed to create policies that support the sustainability of coffee agribusiness. By applying the principles of sustainable agriculture, the coffee agribusines
History and Policy Challenges for Counter Radicalization Policy in Central Sulawesi
Central Sulawesi is one of the former conflict areas and terrorism bases in Indonesia. The government continues to prevent the community especially the youth community from becoming radicalized. This research aims to find the right policy to prevent terrorism in the future. The data analysis technique used is Soft System Methodology (SSM). The method used is descriptive qualitative, by conducting interviews with the government, community and non-profit organizations. The research findings showed that the Integrated Action Plan program for Managing Social Conflict in the Poso Regency implemented dominated by a military sience 15 years ago but unable to prevent radicalization. A deliberative approach must be used to handle long-term radicalization, involving non-governmental actors as policy agents. The deliberative approach used the power of social capital, discussions with the citizen and involving the community in decision-making
Analysis of User Experience (UX) and User Interface (UI) on Digital Banking Applications to Increase Customer Satisfaction in Banten Province
Digital transformation in the banking sector has brought convenience to financial transactions through mobile banking applications. However, the quality of User Experience (UX) and User Interface (UI) is still a challenge, especially for people with low digital literacy. This service activity aims to improve the understanding and skills of the community in Banten Province in using digital banking applications effectively and safely. The implementation method includes an initial survey, simulation-based training, focus group discussions (FGDs), pre-post test evaluations, and the formation of village digital communities. The participants consisted of MSME players, housewives, and students, with a total of 120 people. The results of the activity showed a significant improvement in the digital literacy aspect, where the participants' understanding score rose from 52.3% to 83.7%. As many as 88% of participants were able to complete digital transactions independently after the training. The focus on digital security also increased user trust in the app. FGD findings indicated the need for improvement in application design, particularly interface navigation, icon size, and language simplification. Community-based UX/UI recommendations have been compiled and submitted to partner banks. The outputs of the activity include scientific articles, service reports, and the formation of a digital community forum for banking application users. This activity proves that an educative and participatory approach is able to answer the challenges of banking digitalization in real terms. This program is expected to become a replication model in an effort to increase digital financial inclusion based on local needs
Community Empowerment in Strengthening Coastal Ecosystems Based on Ocean Guardian Village in Realizing an Eco-Friendly Village in Paluh Manan Village
The serious challenges faced by coastal areas are coastal ecosystem degradation due to exploitation of marine resources, abrasion and lack of public awareness of coastal area conservation. This study aims to analyze community empowerment strategies in strengthening coastal ecosystem resilience through Ocean Guardian Village, a community-based development model that emphasizes collaboration between local knowledge, community participation and the principles of sustainable marine ecology. The method used in this study is a qualitative approach with thematic analysis. The results of the study indicate that community empowerment through ecoliteracy training, strengthening local institutions, and integration of village programs with multi-stakeholder support is able to increase the role of residents in protecting mangrove areas, managing coastal waste and utilizing marine resources sustainably. The Ocean Guardian Village concept has proven to be relevant as an adaptive action framework in responding to climate change and environmental crises in coastal areas including in Paluh Manan Village in realizing an environmentally friendly village
OPTIMALISASI SISTEM DRAINASE PADA KAWASAN PERUMAHAN DI WILAYAH SAMPANG MADURA
Wilayah perkotaan di Kecamatan Sampang kerap mengalami banjir dengan skala yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah hulu Sungai Kemoning serta menurunnya kapasitas tampung sungai tersebut. Selain itu, kondisi fisik saluran drainase yang mengalami kerusakan, buruknya kualitas dan kinerja sistem drainase akibat penumpukan sampah, serta belum meratanya ketersediaan saluran di seluruh area turut memperburuk kondisi tersebut, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan jalannya fungsi kota. Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis, antara lain: analisis distribusi frekuensi dan overlay untuk menentukan klasifikasi tipologi wilayah berdasarkan tingkat bahaya banjir. Selanjutnya dilakukan metode Delphi untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi kualitas pelayanan drainase. Setelah itu, pendekatan Expert Judgement digunakan untuk merumuskan arahan strategis berdasarkan variabel-variabel yang relevan terhadap masing-masing tipologi kawasan rawan banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi tingkat bahaya banjir, yaitu: sangat berbahaya, berbahaya, dan cukup berbahaya. Sejumlah variabel yang terbukti berpengaruh terhadap pelayanan sistem drainase antara lain: tingkat kepadatan lahan terbangun, kelengkapan fasilitas pengelolaan sampah, elevasi kontur wilayah, volume sampah yang menyumbat saluran, ketersediaan dan kondisi bozem, kondisi serta keberadaan sistem pintu air dan pompa, alokasi dana rutin untuk pemeliharaan drainase, anggaran modal untuk pembangunan saluran baru, tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan drainase, keberadaan regulasi serta prosedur standar, dan efektivitas institusi pengelola sistem drainase
Manajemen Pendidikan Pra-Nikah dalam Membina Kesiapan Calon Pengantin: Pre-Marital Education Management in Fostering the Readiness of Prospective Brides and Grooms
Bimbingan perkawinan pranikah yang awalnya disebut kursus calon pengantin (suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adapun tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sak?nah mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.Tujuan penelitian ini Untuk mengkaji manajemen pendidikan pelaksanaan bimbingan pra-nikah di Kecamatan Baolan dalam membina kesiapan calon pengantin, dan Untuk mendeskripsikan teknis pelaksanaan bimbingan pra-nikah di Kecamatan Baolan, serta untuk mengidentifikasi dampak dari pelaksanaan bimbingan pra-nikah terhadap kesiapan calon pengantin.Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan Dokumentasi.Hasil penelitian tentang pengorganisasian manajemen pendidikan pelaksanaan bimbingan pra-nikah di Kecamatan Baolan menunjukkan pentingnya penyelenggaraan program ini sebagai bagian dari upaya membina kesiapan calon pengantin.Kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli sudah berjalan lancar.Banyak materi yang disampaikan oleh pihak KUA mulai dari materi tentang perkawinan, fiqih munakahat, keluarga berencana dan kesehatan.Berdasarkan hasil angket dan wawancara mendalam dengan peserta bimbingan perkawinan bahwasanya bimbingan perkawinan ini sangat berdampak positif terhadap kesiapan menikah calon pengantin, karena adanya bimbingan perkawinan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh para peserta bimbingan perkawinan di Kecamatan Baolan. Meskipun dianggap cukup baik namun terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan seperti kurangnya kesadaran peserta bimbingan akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan pranikah in