E-Journal Unismuh Palu - Universitas Muhammadiyah Palu
Not a member yet
4676 research outputs found
Sort by
Strategi Komunikasi Digital Melalui Produksi Konten Video Oleh Content Creator di Redaksi Suara.com: Digital Communication Strategy Through Video Content Production by Content Creators at Suara.com Editorial Team
No full textPenelitian ini merupakan studi tentang strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh Suara.com dalam produksi dan distribusi konten video. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk memahami proses pengelolaan konten, strategi distribusi, serta upaya meningkatkan engagement audiens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi tersebut bergantung pada kualitas konten video yang menarik dan relevan, penggunaan platform media sosial secara efektif, serta evaluasi rutin dan analisis data untuk menyesuaikan strategi. Pembahasan menegaskan bahwa pengembangan konten berkualitas tinggi, kolaborasi dengan influencer, serta pengelolaan distribusi yang strategis menjadi faktor utama dalam meningkatkan jangkauan dan interaksi audiens. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi digital dan praktik media daring, khususnya dalam konteks media digital yang kompetitif
Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: Urgency of Ratification of the Rome Statute as a Solution to Resolving Serious Human Rights Violations
No full textPenelitian ini mengkaji urgensi ratifikasi Statuta Roma oleh Indonesia dalam rangka memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat. Statuta Roma yang menjadi dasar Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menawarkan prinsip complementarity yang memungkinkan intervensi internasional jika sistem hukum nasional tidak mampu atau tidak bersedia mengadili pelaku kejahatan berat secara adil. Namun, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia hanya mengadopsi sebagian yurisdiksi ICC, tanpa mencakup kejahatan perang dan agresi. Penelitian ini menyoroti kelemahan sistem hukum nasional dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, seperti penghilangan paksa tahun 1998, serta menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional untuk mencegah impunitas dan meningkatkan akuntabilitas. Kajian ini merekomendasikan ratifikasi Statuta Roma sebagai langkah strategis dalam reformasi hukum dan perlindungan HAM di Indonesia
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK MERATUS DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi serta kendala dalam proses pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun keberadaan masyarakat adat tersebut telah teridentifikasi secara sosiologis dan antropologis, namun hingga saat ini belum terdapat produk hukum berupa Peraturan Daerah yang secara resmi mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik serta studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengakuan dan perlindungan tersebut berasal dari aspek hukum, sosial, dan budaya. Secara hukum, keterlambatan ini disebabkan oleh ketidaksinambungan kepemimpinan daerah dan lemahnya implementasi regulasi yang ada. Secara sosial dan budaya, masyarakat adat mengalami tekanan modernisasi dan mulai kehilangan ketertarikan generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Penelitian ini merekomendasikan percepatan legislasi daerah serta penguatan kelembagaan adat untuk mendukung perlindungan hak-hak masyarakat adat secara berkelanjuta
Kajian Literatur : Senyawa Volatil Pembentuk Flavor Terasi: Literature Review : Volatile Compounds Forming Terasi Flavor
No full textTerasi merupakan produk fermentasi tradisional berbahan dasar udang yang memiliki peran penting dalam kuliner Indonesia, terutama sebagai penyedap dengan cita rasa dan aroma khas. Ciri utama dari flavor terasi terbentuk melalui fermentasi spontan yang melibatkan aktivitas mikroorganisme halofilik dan enzim yang memecah protein dan lipid menjadi senyawa volatil. Senyawa-senyawa ini, seperti alkohol, aldehida, keton, ester, asam organik, senyawa sulfur, dan nitrogen, memberikan aroma kompleks dan karakteristik yang khas pada terasi. Proses pembentukan senyawa volatil ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti jenis bahan baku, kadar garam, suhu, kelembaban, dan lama fermentasi. Perbedaan waktu fermentasi, yang bervariasi antara beberapa minggu hingga beberapa tahun di berbagai negara, turut menentukan komposisi dan intensitas senyawa volatil yang terbentuk. Senyawa sulfur dan aldehida umumnya bertanggung jawab atas aroma tajam dan menyengat, sedangkan ester dan keton menyumbang aroma yang lebih lembut dan kompleks. Pemahaman terhadap jalur biokimia dan interaksi mikroorganisme selama fermentasi menjadi krusial dalam mengontrol dan mengoptimalkan pembentukan flavor khas terasi. Ulasan ini disusun menggunakan metode literature review naratif, dengan menekankan pada peran senyawa volatil dalam pembentukan flavor dan biogenesis senyawa volatil terasi
Analisis Hukum Perdata terhadap Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan: Civil Law Analysis of the Withholding of Employee Diplomas by Companies
No full textPraktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan merupakan fenomena yang masih jamak terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Ijazah, sebagai dokumen pribadi yang bersifat vital, kerap dijadikan alat tekanan agar karyawan bertahan dalam masa kerja tertentu atau tidak mengundurkan diri secara sepihak. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, praktik ini menimbulkan persoalan hukum dari sudut pandang hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah legalitas tindakan tersebut dengan mengkaji asas-asas dasar hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, syarat sahnya perjanjian, dan konsep perbuatan melawan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi, artikel ini menemukan bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan tanpa adanya persetujuan yang sah dan dasar hukum yang kuat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik pribadi dan melanggar prinsip keadilan dalam hubungan hukum. Selain itu, tindakan ini berpotensi mengakibatkan kerugian secara hukum dan sosial bagi karyawan, serta membuka ruang untuk gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata
Pemberdayaan Kader Posyandu Dalam Stimulasi, Deteksi Dan Intervensi Tumbuh Kembang (Sdidtk) Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Toaya Kabupaten Donggala: Empowerment of Posyandu Cadres in Stimulation, Detection and Intervention of Growth and Development (Sdidtk) in Toddlers in the Working Area of ??Toaya Health Center, Donggala Regency
No full textPemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga Negara termasuk anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang tertuang dalam no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal BidangKesehatan. Pelayanan Kesehatan Balita di dalamnya meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan. Kesehatan anak merupakan salah satu aspek atau bagian dari kesehatan masyarakat yang di dalamnya termasuk tumbuh kembang anak balita dan keterampilan dalam melakukan deteksi secara dini adanya disfungsional tumbuh kembang anak balita. Bayi di bawah lima tahun atau Balita dianggap sebagai usia yang rentan dan kritis. Hal ini terjadi akibat dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan stimulasi kurang baik akan berdampak ke fisik dan mental anak. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak balita akan memiliki pengaruh yang besar pada kualitas anak tersebut saat dewasa. Kader Posyandu adalah anggota masayarakat yang dipilih untuk membantu pelayanan di Posyandu yang berada di dalam desa Toaya, Palu. Para kader ini adalah potensi terbesar sebagai kelompok yang tanggap terhadap skrining masalah tumbuh kembang anak. Untuk dapat menjadi kelompok yang tanggap terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak, para kader perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya. Sasaran dari pengabdian masyarakat ini adalah anggota Kader Posyandu Desa Toaya Palu, yang berjumlah 170 orang. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu pemberian edukasi dan pelatihan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Pada Balita. Luaran yang akan dicapai dalam kegaiatan pengabdian pada masyarakat ini antara lain: publikasi hasil kegiatan berupa Modul dan Video yang di HAKI kan, publikasi pada jurnal terkareditasi.
 
Juridical Analysis of Cyberbullying as a Criminal Offense
No full textCyberbullying refers to any actions aimed at hurting or intimidating someone through information technology, particularly the internet. This form of bullying can take various shapes, such as threats, the spread of harmful personal information, or defamation. With the advancement of technology and the increasing accessibility of the internet, cyberbullying has become an increasingly urgent issue to address. Indonesian law covers several aspects related to cyberbullying, but its implementation still faces challenges. This article will analyze the regulations governing cyberbullying, the obstacles encountered in law enforcement, and the legal protection available to victims in Indonesia. The analysis aims to provide a deeper understanding of how Indonesian law addresses cyberbullying as a criminal offense and to strengthen efforts in preventing and combating this issue
Legal Review: Doctor's Responsibility from a Civil Law Perspective in Fulfilling Patient's Rights
No full textThis study aims to analyze the responsibility of doctors in the context of civil law, especially related to the relationship between doctors and patients and the legal implications arising from medical negligence. Using a normative legal approach, this study examines the provisions of applicable civil law, including Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata) concerning unlawful acts, as well as relevant court decisions. The results of the study indicate that the responsibility of doctors in civil law is objective, where doctors can be held accountable if there is negligence that causes harm to patients. This study also highlights the importance of the aspect of medical ethics in reducing the risk of legal disputes and as a fulfillment of patient rights. In conclusion, a comprehensive understanding of the legal responsibility of doctors is needed to protect patient rights and ensure responsible medical practice. 
Analysis of Social Support Role Systems in the Long-Term Outcomes of Ponseti-Treated Clubfoot Patients at RSUP H. Adam Malik Medan
No full textCongenital talipes equinovarus (clubfoot), if left untreated, can result in significant physical disability. While the Ponseti method has demonstrated high efficacy as a primary treatment modality, its long-term success depends substantially on consistent postoperative management and brace compliance, factors potentially influenced by social support systems. This study examines the impact of social support structures on treatment outcomes in clubfoot patients managed with the Ponseti technique at a tertiary referral center. We conducted a cross-sectional analytical study involving 80 pediatric clubfoot cases (mean age: 29.05±35.11 months; male predominance: 57.5%). Through structured interviews and retrospective medical record review, we evaluated multiple dimensions of social support (family engagement, community resources, healthcare accessibility) and their correlation with long-term therapeutic outcomes (recurrence rates, bracing adherence, functional assessments). Statistical analysis employed chi-square tests and multivariate logistic regression models. Our findings revealed significant associations between robust family support systems (p=0.015) and community-based assistance programs (p=0.032) with favorable long-term outcomes. Multivariate analysis identified consistent primary caregiver involvement (p=0.008; prevalence ratio [PR]=4.12) and access to rehabilitation services (p=0.022; PR=2.89) as independent predictors of treatment success. Socioeconomic indicators showed no statistically significant correlation. These results underscore the critical role of multidimensional social support in optimizing Ponseti method outcomes. We recommend integrating family education initiatives and community support networks into standard clubfoot management protocols. Further multicenter prospective studies are warranted to validate these findings across diverse sociocultural contexts
Chinese Ethnic Identity Politics in Singkawang City Election
No full textThe political identity of ethnic Chinese has existed since the Dutch colonial rule through Chinese organizations that aimed to abolish discriminatory treatment of Chinese people. Ethnic Chinese take advantage of democratic freedom in various political events by forming organizations such as political parties. The involvement of ethnic Chinese in politics is inseparable from the history, groups and communities of ethnic Chinese continue to show their existence in multiethnicity in Singkawang City. In this study, the author uses a qualitative analysis research method that is descriptive. Data collection using interviews and documentation. The results of the study show that the Mayor of Singkawang City in 2017 was the first female ethnic Chinese mayor in the history of China and the City of Singkawang. Reviewing back in 2017 and the 2024 election, the Chinese won by the same actor. The use of the election factor and the use of ethnic Chinese identity politics in Singkawang City are very different from the previous year. The most widely used and very influential power factor to determine victory. The use of ethnic Chinese identity politics does not seem dominant, but the existence of actors in each couple