E-Journal Unismuh Palu - Universitas Muhammadiyah Palu
Not a member yet
4676 research outputs found
Sort by
Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa SMKN 7 Surabaya Menggunakan Model PjBL pada Pelajaran Rencana Anggaran Biaya: Enhancing Student Engagement and Learning Outcomes at SMKN 7 Surabaya through the Use of the Project-Based Learning (PjBL) Model in the Budget Plan Course
No full textPenelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui penerapan model Project-Based Learning (PjBL) di kelas XI DPIB 2 SMKN 7 Surabaya. Permasalahan yang dihadapi meliputi rendahnya keaktifan siswa, hasil belajar yang belum memenuhi KKM, serta metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Penelitian dilaksanakan dalam empat siklus, masing-masing terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi keaktifan dan tes hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan baik dalam aspek keaktifan maupun hasil belajar. Keaktifan siswa meningkat dari skor rata-rata 1,11 pada siklus I menjadi 2,67 pada siklus IV. Sedangkan hasil belajar meningkat dari rata-rata 63,82 dengan ketuntasan 29,41% pada siklus I menjadi 89,85 dengan ketuntasan 100% pada siklus IV. Dengan demikian, model PjBL terbukti efektif dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran RAB
Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Melalui Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023: Optimizing the Role of the Prosecutor's Office in Enhancing Legal Awareness in Hulu Sungai Utara Regency through the Implementation of Attorney General's Instruction No. 5 of 2023
No full textPenelitian ini dilatarbelakagi dengan dikeluarkannya Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Kemudian mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan dan optimaliasinya dalam meningkatkan kesadaran hukum di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara dipilih sebagai titik fokus penelitian. Penelitian ditulis dengan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah melakukan langkah-langkah kongkrit diantaranya dengan melakukan edukasi melalui kegiatan sosisalisasi dan penyuluhan, pengawasan pengelolaan dana desa melalui optimalisasi program aplikasi Jaga Desa, hingga optimalisasi peran wadah badamai dalam penyelesaian perkara cepat. Beberapa kendala utama meningkatkan kesadaran hukum yakni masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, kendala teknis seperti lemahnya jaringan internet dan lemahnya server aplikasi Jaga Desa, tidak adanya instrumen hukum yang mengatur perihal hak dan kewajiban pelaksana, kejelasan honorium, hingga tidak adanya instrumen hukum yang menegaskan untuk diwajibkannya penggunaan aplikasi sehingga menjadi tidak merata dan tidak optimal. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya perbaikan baik pada instrumen hukum, teknis, hingga edukasi berkelanjutan untuk mendorong mewujudkan manusia hukum yang sadar dan taat pada tata aturan bernegara.
 
Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Dugaan Malpraktek Versus Komplikasi Tindakan Kedokteran: Health Law's View of Alleged Malpractice Versus Complications of Medical Procedures
No full textDalam hukum kesehatan, perbedaan antara malpraktik dan komplikasi medis menentukan batas pertanggungjawaban hukum tenaga medis. Malpraktik merujuk pada kesalahan profesional akibat kelalaian atau penyimpangan dari standar medis yang menyebabkan kerugian bagi pasien, sementara komplikasi merupakan risiko medis yang dapat terjadi meskipun prosedur dilakukan sesuai standar operasional (SPO). Analisis ini mengkaji aspek hukum dari malpraktik dan komplikasi, termasuk implikasi hukum perdata, pidana, dan administratif berdasarkan KUHPerdata, KUHP 2023, serta UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam malpraktik, pembuktian diarahkan pada kesalahan medis dan deviasi dari standar profesi, sementara dalam komplikasi, fokusnya adalah kepatuhan terhadap prosedur dan transparansi informasi kepada pasien. Studi kasus menunjukkan bahwa malpraktik terjadi akibat kelalaian prosedural, sedangkan komplikasi adalah risiko medis yang dapat diterima selama ada informed consent. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pendekatan hukum yang proporsional untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam sistem kesehatan yang berkeadilan
Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular di Desa Lalos Kabupaten Toli-Toli : Early Detection of Risk Factors for Non-Communicable Diseases in Lalos Village, Toli-Toli Regency
No full textMasalah yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan saat ini adalah terjadinya pergeseran pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Indonesia saat ini menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular. Penyakit Tidak Menular (PTM) masih merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Hasil SKI 2023 menunjukkan penurunan prevalensi hipertensi jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2018. Pada penduduk berusia ? 18 tahun, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah, menurun dari 34,1% di tahun 2018 menjadi 30,8% di tahun 2023. Urutan tiga provinsi dengan prevalensi hipertensi tertinggi berdasarkan pengukuran tekanan darah pada tahun 2023 adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Jawa Barat. Sebagai upaya pengendalian dan deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) di masyarakat, perlu diadakan kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular di Posbindu. Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini penyakit tidak menular di desa Lalos Kabupaten Toli-Toli. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini sebanyak 17 sasaran pra lansia dan lansia di desa lalos Kabupaten Toli-Toli. Metode pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pengukuran tekanan darah, pengukuran kadar serum darah, pengukuran indeks massa tubuh, wawancara perilaku berisiko dan edukasi perilaku gaya hidup sehat serta edukasi kesehatan tentang penyakit tidak menular (PTM). Hasil pemeriksaan deteksi dini PTM dari 17 lansia yang dikunjungi ke rumah-rumah 87% memiliki penyakit tidak menular seperti Diabetes Mellitus, Hipertensi sedang dan memiliki keluhan penyerta, memiliki kadar serum darah yang melebihi ambang batas normal sehingga di berikan edukasin oleh Tim dosen Poltekkes Kemenkes Palu. Kesimpulan hasil kegiatan penelitian adalah kegiatan berjalan lancar baik dalam proses kegiatan maupun koordinasi dengan mitra dan masih terdapat masalah dan keluhan lansia yang mengalami penyakit tidak menular. Disarankan diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular dan kerjasama antara pihak puskesmas Galang, kepala desa Lalos dan kader kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat
Hubungan Pengetahuan dan Sikap Perawat Dengan Pencegahan Risiko Jatuh Pada Pasien di Ruangan Stroke Center Dan Ruangan Bedah RSUD Dr. M.M Dunda Limboto: Relationship between Nurses' Knowledge and Attitudes with Prevention of Fall Risk in Patients in the Stroke Center Room and Surgery Room of Dr. M.M Dunda Limboto Regional Hospital
No full textPasien jatuh merupakan salah satu insiden di rumah sakit sangat mengkhawatirkan yang dapat memiliki dampak pada cidera pasien bahkan kematian. Memberikan keselamatan kepada pasien merupakan hal penting, untuk mewujudkannya langkah awal yang diperlukan adalah pencegahan yang didasari pengetahuan dan sikap terutama perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling lama dan sering berinteraksi dengan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan pengetahuan dan sikap perawat dengan pencegahan risiko jatuh pada pasien di ruangan stroke center dan ruangan bedah RSUD Dr. M.M Dunda Limboto. Populasi dalam penelitian ini yaitu 38 perawat, dan sampel jumlah keseluruhan menggunakan teknik total sampling karena jumlah populasi kurang dari 100.
Hasil penelitian menunjukkan dari 38 responden, sebanyak 30 responden (78,9%) memiliki pengetahuan baik, 8 responden (21,1%) memiliki pengetahuan cukup. Sebagian besar responden, yaitu 33 orang (86,8%), memiliki sikap positif, sedangkan 5 responden (13,2%) memiliki sikap negatif. Dalam pencegahan risiko jatuh, sebagian besar responden, yaitu 24 orang (63,2%), memiliki tingkat pencegahan tinggi, sementara 14 responden (36,8%) memiliki tingkat pencegahan sedang. Berdasarkan uji Spearman Rho diperoleh nilai p=0,011, menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dengan pencegahan risiko jatuh (p-value <0,05), serta nilai p sebesar 0,032, menunjukkan adanya hubungan signifikan antara sikap dengan pencegahan risiko jatuh (p-value <0,05). Kesimpulanya pengetahuan dan sikap perawat berperan penting dalam pencegahan risiko jatuh
KEPASTIAN HUKUM STATUS DOSEN PNS YANG BOLEH MENJADI ADVOKAT DALAM PURUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024
No full textPenelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang membawa perubahan signifikan dalam praktik profesi advokat di Indonesia, khususnya bagi dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa larangan bagi PNS untuk menjadi advokat, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak berlaku bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan pendekatan kasus. Tujuannya adalah untuk menganalisis kepastian hukum bagi dosen PNS yang menjalankan profesi advokat dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, serta meninjau sinkronisasi dan harmonisasi antara putusan Mahkamah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK memberikan ruang partisipasi dosen PNS dalam pemberian bantuan hukum, terdapat disharmonisasi normatif terutama terkait keanggotaan dalam organisasi advokat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut agar putusan Mahkamah dapat diimplementasikan secara konsisten tanpa menimbulkan konflik antar peraturan. Putusan MK ini mencerminkan pendekatan progresif terhadap pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin, sekaligus pengakuan terhadap potensi kontribusi akademisi dalam sistem hukum nasional.
 
PEMBUKTIAN KONSEP PEMBUATAN PEMAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
No full textPenelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang hadir sebagai respons negara terhadap kebutuhan regulasi yang lebih inklusif dan berpihak kepada korban. Salah satu pasal krusial dalam undang-undang ini adalah Pasal 4 ayat (1) yang merinci lima bentuk kekerasan seksual, yaitu: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan pemaksaan perkawinan. Unsur "pemaksaan" menjadi penentu utama dalam mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana dalam konteks ini. Namun, tidak adanya definisi eksplisit mengenai unsur pemaksaan dalam undang-undang tersebut menimbulkan tantangan dalam proses pembuktian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah undang-undang, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa ketidakjelasan konsep pemaksaan menyebabkan disparitas putusan dan hambatan dalam penyidikan serta penuntutan perkara kekerasan seksual. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penafsiran progresif dan kontekstual oleh aparat penegak hukum serta penguatan peraturan teknis pembuktian berbasis pendekatan viktim-sentris dan perlindungan hak asasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperjelas unsur normatif pemaksaan serta mendorong reformasi sistem pembuktian perkara kekerasan seksual di Indonesia.
 
Analisis Strategi Komunikasi Dan Negosiasi Untuk Meningkatkan Kesuksesan Bisnis pada UMKM Kota Palu: Analysis of Communication and Negotiation Strategies to Increase Business Success in UMKM in Palu City
No full textUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk di Kota Palu. Namun, tantangan dalam pengelolaan komunikasi dan keterampilan negosiasi kerap menjadi hambatan dalam mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dan negosiasi yang diterapkan oleh pelaku UMKM di Kota Palu serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja usaha. Dengan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam, studi ini menemukan bahwa komunikasi interpersonal yang terbuka, pemahaman konteks budaya lokal, serta pendekatan win-win dalam negosiasi menjadi faktor kunci dalam membangun relasi bisnis yang kuat dan meningkatkan kepercayaan mitra usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas komunikasi dan negosiasi berdampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha, loyalitas pelanggan, dan keberhasilan kerja sama bisnis. Oleh karena itu, penguatan strategi komunikasi dan pelatihan negosiasi menjadi kebutuhan mendesak bagi pengembangan UMKM di Kota Palu.  
Sustainability Analysis of Coffee Agribusiness in Indonesia: Environmental, Economic, and Social Perspectives
No full textSustainable coffee agribusiness is an approach to coffee cultivation, processing, and marketing that considers environmental, economic, and social aspects. This research aims to assess the sustainability of coffee agribusiness by focusing on these three aspects to ensure the coffee industry continues to grow without damaging the ecosystem, improving farmers' welfare, and strengthening economic stability. The research method used is literature review by collecting data from relevant journals, scientific articles, and previous research in the last five years. The results showed that the environmental aspects of coffee agribusiness can be maintained through the implementation of agroforestry systems, reduced use of hazardous chemicals, and better waste management. From an economic perspective, the main challenges faced by farmers are fluctuating coffee prices and high production costs. Solutions include strengthening cooperatives, diversifying processed coffee products, and accessing fair trade certification schemes. Meanwhile, the social aspects of coffee agribusiness sustainability include farmer welfare, women's empowerment, and increased involvement of the younger generation in the sector. Support from the government, private sector, and non-governmental organizations is needed to create policies that support the sustainability of coffee agribusiness. By applying the principles of sustainable agriculture, the coffee agribusines
History and Policy Challenges for Counter Radicalization Policy in Central Sulawesi
No full textCentral Sulawesi is one of the former conflict areas and terrorism bases in Indonesia. The government continues to prevent the community especially the youth community from becoming radicalized. This research aims to find the right policy to prevent terrorism in the future. The data analysis technique used is Soft System Methodology (SSM). The method used is descriptive qualitative, by conducting interviews with the government, community and non-profit organizations. The research findings showed that the Integrated Action Plan program for Managing Social Conflict in the Poso Regency implemented dominated by a military sience 15 years ago but unable to prevent radicalization. A deliberative approach must be used to handle long-term radicalization, involving non-governmental actors as policy agents. The deliberative approach used the power of social capital, discussions with the citizen and involving the community in decision-making