E-Journal Unismuh Palu - Universitas Muhammadiyah Palu
Not a member yet
4676 research outputs found
Sort by
Urban Transportation and Rising CO Emissions: A Case Study of East Jakarta and its Public Health Impacts
No full textIntroduction: Carbon monoxide (CO) emissions from urban transportation present a critical challenge for air quality, public health, and environmental sustainability. East Jakarta, with its rapid motorization and chronic traffic congestion, serves as a case study for the broader impacts of urban CO pollution. This study investigates the correlation between CO levels and traffic density, providing empirical insights into the dynamics of transportation-driven air pollution in densely populated cities.
Methods: A quantitative cross-sectional study was conducted in July 2024, measuring CO concentrations at 15 strategic locations using calibrated CO meters. Sampling sites were selected based on traffic volume, population exposure, and historical emission data to ensure a comprehensive urban representation. Data analysis included descriptive statistics, normality tests, and regression analysis to evaluate relationships between CO levels, traffic patterns, and supporting variables.
Results: Findings revealed an average CO concentration of 6,665 µg/m³, with Jatinegara Kaum (15,380 µg/m³) and Duren Sawit (13,031 µg/m³) exceeding the government air quality threshold (10,000 µg/m³). A strong positive correlation (R² = 0.78, p < 0.05) was identified between traffic congestion and CO levels, confirming vehicular emissions as the dominant contributor. Moreover, no significant correlation with weather variables was observed, further emphasizing the role of transportation in shaping local air quality.
Conclusion: These results underscore the urgent need for policy interventions, including the expansion of electric vehicle infrastructure, congestion pricing, and green urban planning. This study also highlights the necessity of integrating real-time air quality monitoring and AI-based traffic flow management to optimize pollution control efforts. By situating East Jakarta’s case within global urban air pollution trends, these findings offer scalable insights applicable to other rapidly urbanizing cities worldwide
Konsep Dasar Kepemimpinan Kesehatan: Basic Concepts of Health Leadership
No full textKepemimpinan dalam bidang kesehatan memiliki karakteristik yang unik karena berkaitan langsung dengan upaya pelayanan publik yang sangat sensitif terhadap kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Seorang pemimpin di sektor ini dituntut untuk tidak hanya memiliki kompetensi manajerial dan teknis, tetapi juga kemampuan interpersonal yang kuat untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis.Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitianSalah satu tugas utama seorang pemimpin dalam jenis apapun adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Dalam proses mekanisme mengambil keputusan tersebut, seorang pemimpin dapat melibatkan anggota lain atau murni dari diri sendiri jika memang dituntut harus demikian. Untuk dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, diperlukan kapasitas intelegensi dan emosi yang baik. Maka dari itu, memilih seorang pemimpin dengan kapasitas intelegensi dan emosional yang baik sangat diperlukan, agar nantinya mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam berbagai kondisi.Dalam konteks kesehatan masyarakat, seorang pemimpin perlu mampu menjalin kerjasama antar sektor, mendorong berbagai pihak untuk bersinergi, dan memastikan semua individu mendapatkan akses terhadap layanan berkualitas. Sebab, pemimpin yang baik bersedia melakukan semua upaya dan kerja terbaiknya demi kemajuan organisasi atau kelompok yang dipimpinny
Peran Kepala Puskesmas Terhadap Kinerja Petugas dan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas : The Role of the Head of the Health Center in the Performance of Health Services and Staff in the Puskesmas
No full textPenelitian ini membahas peran kepala Puskesmas dalam meningkatkan kinerja petugas dan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Puskesmas menjadi forum pelayanan kesehatan memilikiperanan krusial pada sistem kesehatan nasional, khususnya pada upaya kesehatanrakyat.Penyelenggaraan Puskesmas perlu ditata ulang buat mempertinggi aksesibilitas,keterjangkauan, & kualitas pelayanan, yang bertujuan buat mempertinggi derajat kesehatanrakyat & menyukseskan acara agunan sosial nasional.Metode penelitian yang dipakai merupakan kualitatif, menggunakan pendekatan eksklusif ke lapangan buat mendapatkankabar mendalam tentang kiprah ketua Puskesmas.Teknik pengumpulan data meliputiobservasi, wawancara, & studi kepustakaan.Hasil penelitian menerangkan bahwakepemimpinan ketua Puskesmas sangat berpengaruh terhadap motivasi & kinerja petugaskesehatan.Kualitas pelayanan kesehatan ditentukan sang pengetahuan & keterampilanpetugas, dan adanya penilaian terhadap beban kerja buat menghindari overload.Penelitian inidiperlukan bisa menaruh wawasan bagi pengembangan manajemen Puskesmas padamempertinggi pelayanan kesehatan pada rakyat
Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melindungi Pihak Ketiga Terkait dengan Pembuatan Akta Otentik : The Role and Responsibilities of Notaries in Protecting Third Parties in Relation to the Making of Authentic Deeds
No full textNotaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, suatu dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum. Pihak ketiga dalam konteks ini merujuk kepada individu atau entitas yang tidak terlibat langsung dalam penandatanganan akta, tetapi memiliki kepentingan yang terpengaruh oleh isi akta tersebut. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan pentingnya peran notaris dalam melindungi hak-hak pihak ketiga, maka perlu adanya kajian lebih mendalam tentang bagaimana notaris dapat berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pihak Ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga terkait pembuatan akta otentik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi data, menjamin keabsahan akta, dan melindungi kepentingan pihak ketiga. Analisis terhadap kasus-kasus sengketa tanah mengungkapkan bahwa kelalaian notaris dalam melakukan pemeriksaan dokumen dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi pihak ketiga. Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan sanksi terhadap notaris yang lalai. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi notaris melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi mekanisme pengawasan. Kesimpulannya, peran notaris dalam melindungi pihak ketiga sangat krusial dan memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, profesionalisme, dan etika untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan akta notaris
Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal: Isu Pengangguran: The Role of the Bandung City Manpower Office in Improving the Skills of Local Workers: Unemployment Issues
No full textKota Bandung, sebagai pusat ekonomi kreatif di Indonesia, menghadapi tantangan besar terkait tingginya tingkat pengangguran, yang pada tahun 2020 mencapai 147.081 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dalam menanggulangi pengangguran melalui program pelatihan keterampilan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam, termasuk wawancara dengan Sekretaris Disnaker, Dr. Dicky, dan anggota DPRD Kota Bandung, Ir. Kurnia Solihat. Data sekunder juga diperoleh dari laporan penelitian dan dokumen kebijakan terkait. Temuan menunjukkan bahwa Disnaker telah merancang berbagai program pelatihan berbasis kompetensi, bekerja sama dengan sektor swasta, serta memanfaatkan inovasi digital seperti aplikasi BIMMA untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi ketenagakerjaan. Meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan keterampilan, ketidakmampuan memenuhi jadwal pelatihan, dan kecenderungan tenaga kerja untuk bertahan di daerah asal masih menghambat efektivitas program. Penelitian ini menyarankan perlunya prioritisasi pelatihan sesuai kebutuhan pasar dan penguatan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendukung pendanaan dan pengawasan program. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan program pelatihan di masa depan guna mengurangi angka pengangguran di Kota Bandung. 
Keabsahan Perjanjian Digital dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Validity of Digital Agreements in Electronic Transactions Based on the Electronic Information and Transactions Law
No full textTransaksi elektronik semakin banyak digunakan oleh individu maupun badan hukum dalam berbagai industri, terutama dalam dunia bisnis, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian digital, yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, merupakan komponen penting dalam transaksi elektronik. Pertanyaan tentang keabsahan perjanjian digital masih ada dalam sistem hukum Indonesia meskipun transaksi elektronik semakin populer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa keabsahan perjanjian digital dalam transaksi elektronik yang didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bersama dengan peraturan terkait lainnya. Pembicaraan ini mencakup elemen hukum yang berkaitan dengan perjanjian digital; persyaratan yang harus dipenuhi oleh perjanjian digital; masalah yang muncul saat menerapkannya; dan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik
Inovasi Teknologi IoT untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan: IoT Technology Innovation to Support Sustainable Agricultu
No full textPenelitian ini mengeksplorasi penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dalam mendukung pertanian berkelanjutan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dengan meningkatnya permintaan pangan dan tantangan lingkungan, teknologi IoT diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, pemantauan real-time, dan pengambilan keputusan berbasis data. Metodologi yang digunakan adalah mixed methods, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65% petani memiliki pemahaman rendah tentang IoT, dengan kendala utama berupa akses internet yang tidak stabil dan biaya perangkat yang tinggi. Meskipun demikian, 50% petani yang mengadopsi teknologi ini merasakan peningkatan efisiensi dalam penggunaan air dan pupuk. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan yang lebih terstruktur dan dukungan teknis berkelanjutan untuk meningkatkan adopsi teknologi IoT di kalangan petani, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung
Tindak Pidana Cybercrime: Tantangan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan di Dunia Maya (Desember 2024): Cybercrime: Criminal Law Challenges in Tackling Cybercrime (December 2024)
No full textCybercrime, atau yang lebih dikenal sebagai cybercrime, telah menjadi masalah yang semakin kompleks di seluruh dunia seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jaringan internet memungkinkan berbagai jenis kejahatan yang sebelumnya terbatas pada ruang fisik untuk dilakukan dengan mudah. Cybercrime mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti peretasan, penipuan elektronik, penyebaran konten ilegal, dan kerusakan infrastruktur penting negara. Seringkali, sistem hukum pidana Indonesia saat ini tidak dapat mengikuti perkembangan cepat teknologi ini. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyelidiki tantangan hukum pidana yang dihadapi Indonesia dalam menangani kejahatan di dunia maya dan menawarkan solusi untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan kejahatan di dunia maya
Pelaksanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Dalam Mengelola Destinasi Wisata di Kota Bandung: Implementation of the Bandung City Culture and Tourism Office in Managing Tourist Destinations in Bandung City
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam mengelola suburusan destinasi wisata sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran penting dalam pengelolaan sektor pariwisata, terutama dalam promosi destinasi, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya lokal. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti keterbatasan kewenangan, ketidaksesuaian regulasi, dan hambatan infrastruktur
Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Legal Review of Cryptocurrency Regulation in the Perspective of Islamic Economic Law
No full textCryptocurrency merupakan salah satu inovasi signifikan dalam ekonomi digital yang menarik perhatian dunia. Teknologi yang mendasari cryptocurrency, seperti blockchain, menawarkan transparansi dan desentralisasi yang berpotensi mengubah dinamika ekonomi global. Namun, keberadaan cryptocurrency menimbulkan berbagai persoalan terkait regulasi, termasuk tantangan dalam penerapannya pada hukum ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis yuridis mengenai regulasi cryptocurrency dengan fokus pada kecocokannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek, antara lain prinsip keadilan (al-‘adl), larangan riba (bunga), larangan praktik gharar (ketidakpastian), serta dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga mencakup regulasi cryptocurrency yang berlaku di Indonesia dan implikasinya terhadap negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim