Universitas Muhammadiyah Sorong: eJournal Collections
Not a member yet
2015 research outputs found
Sort by
Juridical Review of Mortgage Enforcement on Ships and Its Legal Effects
Full text linkThis study aims to determine what is the legal basis of collateral in general and ship mortgages in particular and legal consequences in this case obstacles in the execution of ship mortgages as collateral for debt repayment due to default. The research method used is Empirical Juridical, which analyzes the procedure for installing a ship mortgage as an object of debt collateral from the aspects of civil law, trade law, Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and especially the legal basis for ship mortgages based on Law No. 17 of 2008 concerning Shipping materially ship mortgages as property guarantees or immovable objects which are treaty legal relationships that have legal consequences in fulfilling the rights and obligations of the parties. In addition, what are the legal consequences in the event of default by the debtor to the creditor (Banking Institution). This research was conducted at the Sorong Class I Harbor Authority and took information from the head of the ship's legal status section as a resource person. This data is analyzed in the form of a qualitative description. Problems in executing a mortgage against debt collateral due to default are the creditor as the owner of the ship has difficulty when wanting to take over, because the ship is always moving and its existence often moves even outside the territory of Indonesia, the cost of taking over the ship to be executed is quite high and when executed the ship is being rented by another party
Dui’ Papenre Customary Law Reconstruction Based on Human Rights Values in the National Legal System
Full text linkThe purpose of this research is to reconstruct the practice of Dui' Papenre in Bugis marriage customs, ensuring it aligns with human rights values, particularly non-discrimination and equality, while preserving its cultural essence. This research also examines the harmonization between customary law, national law, and human rights principles, and proposes recommendations for legal reform.
The research method used is normative law with a descriptive-analytical approach, supported by legislative, conceptual, and sociological perspectives. Data is sourced from legal documents and literature and analyzed qualitatively.
The novelty of this research lies in its unique combination of analyzing Dui' Papenre from the perspectives of customary law, national law, and human rights, thereby filling a gap left by previous studies that have not comprehensively discussed this intersection.
The findings reveal that the practice of Dui' Papenre still holds cultural value, but it often raises human rights concerns, particularly regarding the rights to form a family and non-discrimination, when the nominal value is disproportionate. The analysis shows that regulation through local regulations with reasonable nominal limits, dispute mechanisms, and community-based customary mediation can preserve traditions without violating human rights.
In conclusion, the harmonization of customary law, national law, and human rights principles is key to ensuring that Dui' Papenre remains sustainable and fair. Transparent and participatory regulations will ensure that this tradition aligns with social justice and the protection of citizens' constitutional rights
Penerapan AI Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SMP Negerti 3 Kota Sorong
Full text linkThe rapid advancement of digital technology has necessitated artificial intelligence (AI) literacy in the education sector. Unfortunately, the understanding of AI among teachers and students—particularly in underdeveloped regions like Sorong City—remains limited. This community service activity aimed to enhance participants’ comprehension, technical skills, and ethical awareness in AI utilization at SMP Negeri 3 Kota Sorong. The methods involved interactive lectures, hands-on training, group discussions, and formative evaluations through pre-tests and post-tests. The results demonstrated significant improvements in four key indicators: understanding of AI concepts, skills in using AI-based applications, digital ethics awareness, and interest in AI-related careers. The average participant scores increased by over 60%. The program successfully fostered a participatory and inclusive learning environment and cultivated interest in the educational use of technology. This training is recommended for broader implementation to accelerate digital literacy equity across educational institutions.Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong perlunya literasi kecerdasan buatan (AI) dalam dunia pendidikan. Sayangnya, pemahaman terhadap AI di kalangan guru dan siswa, khususnya di daerah dengan akses teknologi terbatas seperti Kota Sorong, masih rendah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran etis dalam penggunaan AI di lingkungan SMP Negeri 3 Kota Sorong. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, praktik langsung, diskusi kelompok, dan evaluasi formatif melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada empat indikator: pemahaman konsep AI, keterampilan penggunaan aplikasi AI, kesadaran etika digital, dan minat terhadap profesi berbasis AI. Rata-rata peningkatan skor peserta mencapai lebih dari 60%. Kegiatan ini berhasil menciptakan lingkungan belajar yang partisipatif dan inklusif serta menumbuhkan minat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Pelatihan ini direkomendasikan untuk direplikasi secara luas guna mempercepat pemerataan literasi digital di berbagai satuan pendidikan
Program Pemerintah dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Sorong
Full text linkTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan program pemerintah, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan anak jalanan. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memahami permasalahan dan implementasi program penanggulangan anak jalanan di Kota Sorong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 hingga 2025 belum ada program resmi yang dijalankan oleh Dinas Sosial. Hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang anak jalanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Sosial Kota Sorong. Salah satunya adalah pembuatan Peraturan Daerah tentang anak jalanan agar program penanggulangan anak jalanan di Kota Sorong dapat berjalan efektif.Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan program pemerintah, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan anak jalanan. Manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi untuk memahami isu-isu dan implementasi program tentang anak jalanan di Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengacu pada pendapat Creswell. Dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yaitu dari Dinas Sosial Kota Sorong sebagai Pekerja Sosial Anak. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada tahap akhir dengan kesimpulan menarik.Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada tahun 2024 hingga 2025 belum ada program resmi yang dijalankan oleh Dinas Sosial. Hal ini dikarenakan belum adanya Perda yang mengatur tentang anak jalanan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Sosial Kota Sorong. Salah satunya adalah pembuatan Perda tentang anak jalanan agar program penanganan anak jalanan di Kota Sorong dapat berjalan efektif.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan program pemerintah, mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan anak jalanan. Manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi untuk memahami isu-isu dan implementasi program tentang anak jalanan di Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengacu pada pendapat Creswell. Dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yaitu dari Dinas Sosial Kota Sorong sebagai Pekerja Sosial Anak. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara dan pada tahap akhir dengan kesimpulan menarik.Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada tahun 2024 hingga 2025 belum ada program resmi yang dijalankan oleh Dinas Sosial. Hal ini dikarenakan belum adanya Perda yang mengatur tentang anak jalanan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Sosial Kota Sorong. Salah satunya adalah pembuatan Perda tentang anak jalanan agar program penanganan anak jalanan di Kota Sorong dapat berjalan efektif
Exploration of Factors That Influence Patients' Decisions in Choosing A Beauty Clinic: A Grounded Theory Approach
Full text linkThis study aims to explore the factors that influence patient decisions in choosing dr. Dian Beauty Clinic in Jember through a grounded theory approach. With a qualitative method, this study successfully identified three main dimensions that interact with each other: rational factors, emotional-social factors, and digital-education mediators. Data were collected through in-depth interviews with 19 active patients selected using purposive and snowball sampling techniques, with the criteria of having made at least two visits and being in the age range of 20-45 years. The research findings revealed that patient decisions are formed through a complex integration of objective considerations (procedure safety, price, and evidence of effectiveness) with subjective factors (reputation, convenience, and religious values). Digital media plays an important role as a catalyst, where 73% of informants stated that social media content and online features are the main considerations. Uniquely, local values such as sharia services and gender privacy are critical differentiators for 42% of patients. The study also found significant generational differences - younger patients (Gen Z/Millennials) are more influenced by digitalization, while generation X relies more on personal recommendations. The implications of this study highlight the importance of a holistic approach in beauty clinic management, which combines strict medical standards with personalized patient experience. These findings contribute to the development of a healthcare marketing model that is adaptive to the socio-cultural characteristics of Indonesian society, especially in the Jember area. Further research is recommended to test this model in more diverse geographic and demographic contexts.
The Effect of Core Tax System, Tax Socialization, and Tax Morale on Tax Compliance With Tax Awareness As A Moderating Variable
Full text linkThe purpose of this investigation is to examine how the following factors affect tax compliance: core tax system, tax socialization, and tax morale, with tax awareness as a moderating variable. This research was carried out at the Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua using primary data from a survey, which was then analyzed using SmartPLS. Findings from the study suggest that the Core Tax System, Tax Socialization, and Tax Morale exert a favorable and substantial influence on Tax Compliance, with Tax Awareness strengthening the relationship between these variables. However, it weakens the connection between the Core Tax System and Tax Compliance. Internal factors of Tax Morale, influenced by societal conventions, faith in the government, and perceptions of justice, along with the Core Tax System and Tax Socialization as external factors, play an essential part in improving Tax Compliance. In terms of Tax Awareness, it weakens the correlation between the Core Tax System and Tax Compliance, indicating that system improvements alone are insufficient without enhancing awareness and Tax Morale. This is because the sustainability of long-term compliance depends more on the development of Tax Morale and awareness through continuous education and the enforcement of strict yet fair sanctions, thereby ensuring that the motivation to comply remains ingrained in taxpayers.The purpose of this investigation is to examine how the following factors affect tax compliance: core tax system, tax socialization, and tax morale, with tax awareness as a moderating variable. This research was carried out at the Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua using primary data from a survey, which was then analyzed using SmartPLS. Findings from the study suggest that the Core Tax System, Tax Socialization, and Tax Morale exert a favorable and substantial influence on Tax Compliance, with Tax Awareness strengthening the relationship between these variables. However, it weakens the connection between the Core Tax System and Tax Compliance. Internal factors of Tax Morale, influenced by societal conventions, faith in the government, and perceptions of justice, along with the Core Tax System and Tax Socialization as external factors, play an essential part in improving Tax Compliance. In terms of Tax Awareness, it weakens the correlation between the Core Tax System and Tax Compliance, indicating that system improvements alone are insufficient without enhancing awareness and Tax Morale. This is because the sustainability of long-term compliance depends more on the development of Tax Morale and awareness through continuous education and the enforcement of strict yet fair sanctions, thereby ensuring that the motivation to comply remains ingrained in taxpayers
Analysis the Role of Profitability in Moderating the Effect of Capital Structure, Investment Decisions, Liquidity and Firm Size on Firm Value
Full text linkThis study aims to determine the impact of capital structure, investment decisions, liquidity, and firm size on firm value with profitability as a moderating variable. This study uses quantitative methods with secondary data from companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The population in this study is infrastructure companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2024. The sample was determined using a purposive sampling technique with a total of 112 observations. This study uses panel data regression analysis with the STATA 17 application. The result of data processing states that capital structure influences firm value. Investment decisions, liquidity, and company size cannot influence the value of the company in the infrastructure sector. Profitability is able to moderate the effect of capital structure and investment decisions on firm value. Still, it is unable to moderate the effect of liquidity and firm size on firm value. This study proves that to increase firm value, management must be able to manage capital and increase company profits to attract investors
Harmonizing Investigative Powers of KPK and Tax Authority in State Financial Crimes
Full text linkThis study aims to analyze the overlap of investigative authority between investigators of the Corruption Eradication Commission (KPK) and investigators of the Directorate General of Taxes (DJP) in criminal acts that cause financial losses to the state and to harmonize these authorities.The study is a normative legal study using a legislative approach and a conceptual approach.Novelty previous studies have discussed the legal analysis of the authority of the Corruption Eradication Commission as the prosecutor of corruption offenders and the position of civil servant investigators of the Directorate General of Taxes in the framework of criminal tax law enforcement in Indonesia. The difference in this study is that it identifies and analyzes in depth the potential overlap of authority between the DJP investigators and the KPK in handling cases involving tax crimes that have implications for state financial losses, as well as formulating a model for coordination and synchronization of authority based on the principles of ultimum remedium and efficiency of law enforcement based on the principles of limited authority and lex specialis systematis.The results the application of the principle of limited authority and the principle of lex specialis systematis strengthens the authority of DJP investigators in handling tax crimes that cause financial losses to the state.Conclusion investigators of the DJP have more specific and effective authority in handling tax crimes that cause financial losses to the state, based on the principle of limited authority and the principle of lex specialis systematis
Analysis of the Implementation of ATR/BPN Regulation No. 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents
Full text linkThe aim of this study is to determine and analyze how the implementation of Article 14 Paragraph (2) of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation No. 3 of 2023 concerning the issuance of electronic documents related to virtual legal data research conducted at the ATR/BPN Office in Malang City is carried out, as well as the obstacles and efforts made by the BPN in Malang City in facing obstacles in legal data research.
The method used in this study is a sociological approach to law, where law is viewed not merely as written rules but as a living and evolving social institution within society.
The novelty of this research lies in its attempt to highlight how the implementation of virtual legal data research activities in land registration, as regulated by Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation No. 6 of 2018 on Systematic Land Registration (PTSL), is carried out, particularly in Malang City.
The results of this study are based on the research object, which focuses on specific research variables related to the implementation of legal data research in systematic land registration in Malang City. This study seeks to examine and analyze the challenges and efforts made by the ATR/BPN Office in Malang City in implementing legal data research in systematic land registration.
The concludes that the implementation of virtual legal data research in the PTSL program still faces various obstacles, such as the absence of technical guidelines, limited human resources, technical constraints, and data inconsistencies. Improvement efforts are being made through enhancing the quality of personnel, collaborating with villages, and conducting evaluations and socialization. This study recommends that the Ministry of ATR/BPN evaluate relevant regulations and promote increased legal awareness and administrative order in land matters among the public
Dampak Penggunaan Teknologi Berbasis Digital Terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Kurikulum Merdeka di SMP Islam Al Azhar Bengkulu
Full text linkKurikulum Merdeka. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak teknologi digital terhadap hasil belajar siswa di SMP Islam Al Azhar 52 Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berkontribusi positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa, terutama dalam aspek pemahaman materi, keterlibatan aktif dalam pembelajaran, serta peningkatan keterampilan berpikir kritis. Namun, ditemukan pula beberapa kendala seperti keterbatasan akses terhadap perangkat digital dan kurangnya literasi digital di kalangan siswa dan guru. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan fasilitas teknologi serta pelatihan bagi guru dan siswa untuk memaksimalkan manfaat teknologi digital dalam pembelajaran.Penggunaan teknologi berbasis digital dalam dunia pendidikan semakin berkembang seiring dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak teknologi digital terhadap hasil belajar siswa di SMP Islam Al Azhar Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berkontribusi positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa, terutama dalam aspek pemahaman materi, keterlibatan aktif dalam pembelajaran, serta peningkatan keterampilan berpikir kritis. Namun, ditemukan pula beberapa kendala seperti keterbatasan akses terhadap perangkat digital dan kurangnya literasi digital di kalangan siswa dan guru. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan fasilitas teknologi serta pelatihan bagi guru dan siswa untuk memaksimalkan manfaat teknologi digital dalam pembelajaran