Universitas Muhammadiyah Sorong: eJournal Collections
Not a member yet
2015 research outputs found
Sort by
Marriage Validation and Child Marriage: Analysis of the Effectiveness of Law Number 16 of 2019
Full text linkThis study aims to determine the mechanism of itsbat nikah (marriage validation) for underage marriages conducted without a marriage dispensation based on Law Number 16 of 2019 and to formulate effective and implementable legal solutions in handling cases of child marriage without dispensation through the itsbat nikah mechanism. Method This research was conducted using an empirical juridical approach, which combines various legal sources and materials. The primary legal sources used include interview results and statutory provisions. Meanwhile, secondary legal sources were obtained from relevant scientific articles. Data was collected through interviews and then analyzed qualitatively to gain a deeper understanding of the legal issues under review. The novelty of this research is that it analyzes the mechanism of isbat nikah without dispensation and underage marriage without dispensation. The results of the study show that even though underage marriage without dispensation is a violation of laws and regulations, the court still provides room for marriage validation under certain conditions. The conclusion of the study is that more massive legal socialization from the government and the active role of all parties are needed to prevent the practice of child marriage that does not comply with procedures
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja: Studi Kasus Implementasi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ESDM Provinsi Papua Barat Daya
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum tenaga kerja yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Provinsi Papua Barat dan untuk menentukan faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Memberikan perlindungan hukum kepada pekerja adalah kewajiban konstitusional Negara, yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar pekerja, seperti hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan hak untuk perlakuan yang adil. Namun, dalam praktik hubungan industrial di daerah, khususnya di Provinsi Papua Barat, masih kerap ditemui pelanggaran hak-hak tenaga kerja, seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pengawasan ketenagakerjaan yang lemah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan Perundang-Undangan Penelitian menemukan bahwa kebijakan penyerapan tenaga kerja yang menekankan fleksibilitas pasar kerja pada praktiknya membawa konsekuensi terhadap melemahnya tingkat perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Ketika orientasi kebijakan lebih diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, perlindungan tenaga kerja cenderung diposisikan sebatas pemenuhan standar minimum. Dalam kondisi demikian, kualitas perlindungan yang diterima pekerja sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara efektif
Legal Challenges to Local Communities' Land Rights in the Capital City of Nusantara
Full text linkThis study aims to analyze land policies before and after the establishment of the National Capital City (IKN), including regulations on restrictions or freezes on land rights transfers, as well as regulations on land acquisition, and their impact on local communities, both indigenous and non-indigenous.
The method used is an empirical legal approach or socio-legal studies that focus not only on norms but also on the context of their enforcement in the IKN area, particularly in North Penajam Paser Regency. This is done by analyzing facts in the field related to land regulations in the IKN area, which directly impact local communities.
The novelty of this research lies in the dynamics of regulations issued before and after the establishment of the IKN, particularly in terms of land, ranging from the freezing of transfer of rights to land acquisition for the development of the IKN, which has implications for conflicts over the living space of local communities.
The results of this study found that the land regulations that have been in place since the establishment of the IKN have had an impact on the control and use of community land, where conflicts have been triggered by the lack of transparency in the development process, compensation issues, and the suspension of land rights registration.
The concluded that land regulations related to the development of the IKN have an impact on the control and use of land by local communities. Legal efforts to resolve land tenure issues in the IKN need to be differentiated based on when the issues arose. Problems that occurred before the establishment of the IKN should be resolved through non-litigation efforts such as negotiation and mediation, while post-establishment IKN issues should be addressed by adjusting the implementation of the land acquisition scheme to the existing conditions in the field
Pendidikan Kesadaran Sosial Remaja untuk Mencegah Konflik dan Intoleransi di Sekolah
Full text linkProgram pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran sosial remaja dalam mencegah konflik dan intoleransi di sekolah. Kegiatan dilaksanakan di MTS Muhammadiyah Kota Sorong melalui pendekatan partisipatif, seperti edukasi nilai sosial, pelatihan empati dan toleransi, serta diskusi kasus sosial. Metode yang digunakan mencakup ceramah interaktif, role play, dan studi kasus untuk membantu siswa memahami perbedaan dan menyelesaikan konflik secara damai. Sebanyak 40 siswa kelas VIII dan IX terlibat dalam program ini. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya empati, komunikasi efektif, dan penghargaan terhadap keberagaman. Peserta juga mampu mengidentifikasi penyebab konflik serta merumuskan strategi pencegahannya. Program ini berhasil menumbuhkan kesadaran sosial dan memperkuat nilai toleransi, serta diharapkan dapat berlanjut melalui kerja sama sekolah dan lembaga terkait guna menciptakan lingkungan pendidikan yang damai dan inklusif.Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran sosial remaja dalam mencegah konflik dan intoleransi di sekolah. Kegiatan dilaksanakan di MTS Muhammadiyah Kota Sorong melalui pendekatan partisipatif, seperti edukasi nilai sosial, pelatihan empati dan toleransi, serta diskusi kasus sosial. Metode yang digunakan mencakup ceramah interaktif, role play, dan studi kasus untuk membantu siswa memahami perbedaan dan menyelesaikan konflik secara damai. Sebanyak 40 siswa kelas VIII dan IX terlibat dalam program ini. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang pentingnya empati, komunikasi efektif, dan penghargaan terhadap keberagaman. Peserta juga mampu mengidentifikasi penyebab konflik serta merumuskan strategi pencegahannya. Program ini berhasil menumbuhkan kesadaran sosial dan memperkuat nilai toleransi, serta diharapkan dapat berlanjut melalui kerja sama sekolah dan lembaga terkait guna menciptakan lingkungan pendidikan yang damai dan inklusif
Relasi Kekuasaan Keluarga dan Dinamika Politik Lokal di Kota Sorong
Full text linkThe phenomenon of dynastic politics or kinship-based power relations remains a salient feature of local political dynamics in various regions of Indonesia, including the City of Sorong. Family-based power relations not only influence political recruitment and electoral contestation but also shape decision-making processes, resource distribution, and the overall quality of local governance. This study aims to analyze the forms, mechanisms, and impacts of family power relations on local political dynamics in the City of Sorong. This study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with local political actors, community leaders, and government officials, as well as document analysis of election results, local regulations, and local media reports. Data analysis was conducted using thematic analysis through data reduction, data display, and conclusion drawing.
The findings indicate that family power relations in the City of Sorong operate through kinship networks, political patronage, and control over political and economic resources. These patterns contribute to the reproduction of power within specific family circles, which potentially limits fair political competition and narrows opportunities for political participation by non-family actors. On the other hand, in certain social contexts, family-based power relations are perceived by some segments of society as a source of political stability and leadership continuity. Nevertheless, the dominance of kinship networks tends to weaken the principles of accountability, transparency, and meritocracy in local governance.
This study concludes that family power relations constitute a significant factor shaping local political dynamics in the City of Sorong and have substantial implications for the quality of local democracy and governance. Therefore, strengthening regulatory frameworks, enhancing transparency in political processes, and improving public political literacy are necessary to promote more inclusive and capacity-based political competition
The Effect Of Additional Red Fruit Sauce (Pandanus conoideus) On The Acceptability Of Pressure-Dried Lemuru Fish (Sardinella sp.): Pengaruh Penambahan Saus Buah Merah (Pandanus Conoideus) Terhadap Daya Terima Pindang Presto Ikan Lemuru (Sardinella sp)
No full textTujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui persentase penerimaan panelis terhadap penggunaan saus buah merah dalam proses pembuatan pindang presto ikan lemuru; dan (2) Mengetahui nilai daya terima terbaik dan terendah terhadap produk pindangpresto dengan penambahan saus buah merah. Metode penelitian ini menggunakan metode eskperiman membandingkan antara saus buah merah dalam pembuatan pindang presto dan kontrol (tanpa saus buah merah). Parameter yang diamat yaitu ujji hedonik meliputi bau, kenampakan, tekstur dan rasa. Berdasarkan persentase penerimaan panelis terhadap penggunaan saus buah merah dalam proses pembuatan pindang presto ikan lemuru adalah A1 sebesar 69,7% dan A2 sebesar 78%. Hasil terbaik pada uji hedonik terdapat pada perlakuan dengan saus buah merah dan terendah berada pada perlakuan kontrol atau tanpa saus Buah Merah)
Hate Speech Crimes Through Social Media as Cyber Crimes
Full text linkThis study aims to analyze the application of criminal law in addressing hate speech on social media and to identify the effectiveness of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. This study uses a normative juridical approach with qualitative methods, in which data is collected through the analysis of legal documents such as the ITE Law, the Criminal Code, and case jurisprudence from 2020-2023, as well as a literature study of scientific journals, research reports, and comparative data from other countries. The novelty of this research lies in its integrative approach, which combines normative legal analysis with a cybercriminology perspective, resulting in a comprehensive model for handling digital hate speech. Unlike previous studies, which tended to be partial, this study presents a new theoretical framework that explains the unique characteristics of hate speech as a cybercrime and proposes transformative strategies based on the synergy of regulation, technology, and community participation. The results of the study show that the application of criminal law in addressing hate speech on social media faces complex challenges, especially those related to the viral and cross-jurisdictional nature of digital content. Although Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) has provided a legal basis, its effectiveness is still hampered by several factors, including difficulties in proving cases, limited understanding among law enforcement officials, and the rapid dynamics of technological developments. In conclusion, handling hate speech as a cybercrime requires regulatory reform, increased law enforcement capacity, and public education. Prevention efforts should focus on strengthening digital literacy, while law enforcement needs to be optimized through the application of technology and international cooperation
Restorative Justice in Cases of Child Sexual Abuse by Children: Between Child Protection and the Enforcement of Justice
Full text linkThis study aims to evaluate the application of restorative justice in cases of child molestation by children, by analyzing its legal and ethical implications.
The method used was empirical jurisprudence with an interdisciplinary approach that integrated law, social sciences, and psychology, with a descriptive analytical research specification. Data were obtained through field studies and literature reviews, then analyzed qualitatively.
The novelty of this research lies in its specific examination of the legal and ethical implications of applying restorative justice in cases of child molestation by children, which have often been resolved through amicable agreements between parents without considering the best interests of the child victims.
The findings of this research show that restorative justice has the potential to neglect the protection of victims and the enforcement of justice, as well as eliminate the legal responsibility of the child perpetrator.
The conclusion of this study confirms that the application of restorative justice in cases of child molestation by children is not in line with applicable legal provisions and has the potential to cause injustice, so it is not appropriate to apply it given its serious impact on the psychological condition and future of the child victim
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk: (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Malanu; (2) mendeskripsikan bentuk, tingkat, serta pola partisipasi masyarakat di RT 01 RW 03 Kelurahan Malanu dalam pengelolaan sampah; dan (3) mengidentifikasi bagaimana partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam menangani sampah di lingkungan Kelurahan Malanu, baik pada aspek pemilahan, pembuangan, pengumpulan, maupun keterlibatan dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Dalam menjawab tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian serta menggunakan konsep/indikator yang sepadan (persamaan konsep) untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan dan partisipasi masyarakat. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang relevan agar informasi yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait (pemerintah kelurahan, ketua RT/RW, petugas kebersihan, serta warga), dan dokumentasi pendukung. Selanjutnya, data dianalisis secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai fokus kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Kelurahan Malanu belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempat yang telah disediakan. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah ke TPS terdekat masih rendah, sehingga timbulan sampah di beberapa titik lingkungan menjadi sulit dikendalikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh perubahan perilaku masyarakat, serta masih diperlukan penguatan sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan berkelanjutan agar partisipasi warga meningkat dan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih tertib dan efektif
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Full text linkThis study aims to analyze the effect of Capability and Job Satisfaction on Employee Performance at the Office of the Office of Women's Empowerment and Child Protection, Sorong City. This study uses descriptive and correlation quantitative research methods. Data collection techniques used questionnaires and interviews with all employees of the Sorong City Office of Women's Empowerment and Child Protection as many as 30 respondents using the Saturated Sampling Technique. This study used the SPSS Version 20 application program for windows, the results of this study indicate that the variables Capability and Job Satisfaction on Employee Performance have a positive and significant effect)