Universitas Muhammadiyah Sorong: eJournal Collections
Not a member yet
2015 research outputs found
Sort by
Peran UNICEF: Bahasa Indonesia
No full textUNICEF secara alamiah membuat referensi pada situasi masalah udara dan sanitasi yang mengganggu dan menjadikan aman masyarakat di India sebagai organisasi yang membantu membangun perlindungan bagi masyarakat dan juga memandang hal ini sebagai suatu keharusan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk berkontribusi UNICEF dalam upaya program WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) untuk mengatasi masalah udara dan sanitasi di India. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, metodologi penelitian kualitatif deskriptif diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF telah melakukan berbagai upaya luas untuk memastikan pelaksanaannya program WASH secara optimal, termasuk dukungannya terhadap sektor pendidikan. Selain itu, UNICEF berperan penting sebagai wadah kolaborasi, komunikasi, dan pengembangan perencanaan serta pelaksanaan program bersama. Diskusi yang diselenggarakan oleh UNICEF bersama LIXIL, UNILEVER, dan Xylem menghasilkan beberapa solusi untuk mengatasi kekurangan dalam pelaksanaan program MENCUCI. Selain itu, UNICEF juga bertindak sebagai aktor independen yang mengembangkan program dan kemitraan untuk menangani isu sanitasi dan udara di India. Terlihat jelas bahwa berbagai konsep kebijakan didasarkan pada kerangka kerja yang dibuat oleh UNICEF sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Dalam praktiknya, UNICEF berhasil menghalangi kebijakan para anggotanya agar fokus pada kelangsungan hidup anak-anak, khususnya terkait akses terhadap air bersih dan sanitasi.UNICEF secara aktif terlibat dalam perlindungan masyarakat, termasuk anak-anak, dan memainkan peran penting dalam pengembangan sistem sosial global. Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, yang harus diperhatikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Salah satu aspek kehidupan yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat adalah lingkungan. Keadaan yang sama berlaku untuk masyarakat India yang membutuhkan rasa aman dan nyaman. Namun, masalah air dan sanitasi lingkungan menjadi penyebab kekeringan yang saat ini melanda India. Mengenai hal ini, UNICEF secara alamiah membuat referensi pada situasi masalah air dan sanitasi yang mengganggu dan membuat tidak aman masyarakat di India sebagai organisasi yang membantu membangun perlindungan bagi masyarakat dan juga melihat hal ini sebagai suatu keharusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kontribusi UNICEF dalam upaya program WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) untuk mengatasi masalah air dan sanitasi di India. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, metodologi penelitian kualitatif deskriptif diterapkan. Temuan penelitian ini menunjukkan upaya ekstensif UNICEF untuk memastikan implementasi program WASH sebaik mungkin, termasuk dukungannya terhadap sektor pendidikan. Selain itu, UNICEF memainkan peran penting sebagai arena kolaborasi, komunikasi, dan pengembangan perencanaan dan implementasi program yang kooperatif. Keberadaan organisasi multinasional dapat menjadi pemersatu yang efektif di antara organisasi-organisasi tersebut
ANALISIS POLA CURAH HUJAN DI PAPUA BARAT DAYA: Bahasa Indonesia
No full textThe province of Southwest Papua is characterized by its mountainous terrain, which influences the region's precipitation patterns. The typical rainfall distribution in this area takes on an "A" shape, exhibiting a peak of highest rainfall in the middle of the year. This pattern is observed in regions shaped by local features such as topography and wind systems, with significant rainfall typically occurring in June and July. To enhance the accuracy of climate forecasting, Indonesian Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics (BMKG) has revised its climatology data, updating the Normal Rainfall figures from the period 1981-2010 to those from 1991-2020. This updated framework serves as a reference for identifying rainfall types across Indonesian territories, particularly in eastern Indonesia and Southwest Papua. Analysis of rainfall data collected from various monitoring stations in the Southwest Papua region for the years 2020 to 2024 reveals the existence of two distinct rainfall patterns: Local type 1 observed at the Majener, Malagusa, Klasmelek, DEO Sorong Meteorological Station and Sorong Geophysics Station, and Local type 2 noted at the Walal, Klamalu, Mariyai, and Waisai rain posts. The most intense rainfall peaks typically occur in July and August, ranging from 300 - 600 mm per month, whereas the lowest precipitation levels are generally recorded in February, with values between 0 - 100 mm per month.Provinsi Papua Barat daya terkenal dengan wilayah yang didominasi oleh pegunungan sehingga akan mempengaruhi kondisi curah hujan di wilayah tersebut. Tipe hujan lokal umumnya mempunyai bentuk huruf “A” dengan satu puncak curah hujan tertinggi di pertengahan tahun dan pola hujan ini biasanya terjadi di wilayah yang dipengaruhi oleh karakteristik lokal seperti topografi pegunungan ataupun angin lokal, hujan maksimum pada saat pola lokal biasanya terjadi pada bulan Juni dan Juli. Sebagai upaya mewujudkan hasil prakiraan iklim yang baik BMKG telah memperbarui data rata-rata klimatologi dari Normal Curah Hujan periode 1981 – 2010 menjadi Normal Curah Hujan periode 1991 - 2020. Pedoman terbaru ini telah digunakan sebagai acuan untuk penentuan tipe pola hujan di wilayah Indonesia termasuk Indonesia bagian timur, Papua Barat Daya. Berdasarkan hasil pengolahan curah hujan di beberapa pos hujan wilayah Papua Barat Daya tahun 2020 - 2024 hasilnya menunjukkan terdapat dua tipe pola hujan yaitu tipe Lokal 1 di pos hujan Majener, Malagusa, Klasmelek, Stasiun Meteorologi DEO Sorong, Stasiun Geofisika Sorong, dan terdapat juga tipe Lokal 2 di pos hujan Walal, Klamalu, Mariyai dan Waisai. Puncak curah hujan tertinggi umumnya berada pada bulan Juli dan Agustus dengan kisaran 300 - 600 mm/ bulan, sedangkan puncak curah hujan rendah umumnya terjadi pada bulan Februari dengan kisaran 0 - 100 mm/bulan
SISTEM MONITORING KUALITAS AIR SUMUR BERBASIS IOT DENGAN FUZZY LOGIC DAN INTERFACE BERBASIS WEB
Get PDFKualitas air sangat penting bagi kehidupan manusia dan harus memenuhi standar baku mutu berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023. Desa Sukaresmi di Cikarang Barat, yang berada di tengah kawasan industri padat seperti Kawasan EJIB dan Delta Silicon, berisiko mengalami pencemaran air tanah akibat limbah domestik dan industri. Penelitian ini mengembangkan sistem pemantauan kualitas air berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan sensor pH, TDS, dan suhu dengan metode Fuzzy Logic Sugeno. Sistem dikendalikan oleh ESP8266 dan diuji menggunakan lima sampel air sumur dengan metode prototipe. Hasil penelitian menunjukkan akurasi sensor pH sebesar 94%, sensor TDS 91%, dan sensor suhu 95% setelah dikalibrasi di laboratorium. Dari 5 sampel air sumur, 58% memenuhi standar kualitas air bersih, sementara 42% melebihi batas aman kadar TDS (>500 mg/L). Implementasi Fuzzy Logic Sugeno berhasil mengklasifikasikan kualitas air dengan tingkat akurasi 92%. Sistem ini berguna bagi masyarakat sebagai pemantauan kualitas air secara real-time melalui web dengan nama SIMONTAR(sistem monitoring kualitas air), mendukung pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat serta adanya notifikasi melalui telegram apabila kualitas air buruk yang bisa dipantau secara real-time.Kualitas air sangat penting bagi kehidupan manusia dan harus memenuhi standar baku mutu berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023. Desa Sukaresmi di Cikarang Barat, yang berada di tengah kawasan industri padat seperti Kawasan EJIB dan Delta Silicon, berisiko mengalami pencemaran air tanah akibat limbah domestik dan industri. Penelitian ini mengembangkan sistem pemantauan kualitas air berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan sensor pH, TDS, dan suhu dengan metode Fuzzy Logic Sugeno. Sistem dikendalikan oleh ESP8266 dan diuji menggunakan lima sampel air sumur dengan metode prototipe. Hasil penelitian menunjukkan akurasi sensor pH sebesar 94%, sensor TDS 91%, dan sensor suhu 95% setelah dikalibrasi di laboratorium. Dari 5 sampel air sumur, 58% memenuhi standar kualitas air bersih, sementara 42% melebihi batas aman kadar TDS (>500 mg/L). Implementasi Fuzzy Logic Sugeno berhasil mengklasifikasikan kualitas air dengan tingkat akurasi 92%. Sistem ini berguna bagi masyarakat sebagai pemantauan kualitas air secara real-time melalui web dengan nama SIMONTAR(sistem monitoring kualitas air), mendukung pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat serta adanya notifikasi melalui telegram apabila kualitas air buruk yang bisa dipantau secara real-time
Optimalisasi Tata Letak Gudang Menggunakan Metode Dedicated Storage Untuk Meminimasi Biaya Perpindahan Barang
Get PDFThe high cost of moving goods in the P3WH1 warehouse of PT Astra Honda Motor is caused by a less than optimal warehouse layout. A layout that does not have good rules will certainly make it difficult for operators to organise items to be stored or retrieved. Because it will require inefficient time and distance travelled in retrieving and storing goods. This study aims to reduce the cost of moving goods through layout improvements with the dedicated Storage method. The methods used include analysing the current warehouse layout, redesigning the layout using the dedicated storage method, and simulating the cost of moving goods before and after improvement. The results showed that the new layout can reduce the cost of moving goods and improve the operational efficiency of the warehouse. Comparison of the results of the displacement distance of the layout before and after improvement is 3,156 m / month. While the comparison of the results of the calculation of material handling costs before and after the improvement is Rp3,828,274.56/year. The main conclusion of this research is that the application of the dedicated storage method is effective in minimising the cost of moving goods. The contribution of this research is to provide practical guidance for companies in designing warehouse layouts that are more efficient and reduce operational costs.Tingginya biaya pemindahan barang di Gudang P3WH1 PT Astra Honda Motor yang disebabkan oleh tata letak gudang yang kurang optimal. Tata letak yang tidak memiliki aturan yang baik tentu akan menyulitkan operator dalam mengatur barang yang akan disimpan atau diambil. Karena akan memerlukan waktu dan jarak tempuh yang tidak efisien dalam pengambilan dan penyimpanan barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi biaya pemindahan barang melalui perbaikan tata letak dengan metode dedicated storage. Metode yang digunakan meliputi analisis tata letak gudang saat ini, desain ulang tata letak menggunakan metode dedicated storage, dan simulasi biaya pemindahan barang sebelum dan sesudah perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata letak baru dapat mengurangi biaya pemindahan barang dan meningkatkan efisiensi operasional gudang. Perbandingan hasil dari jarak perpindahan layout sebelum dan sesudah perbaikan sebesar 3.156 m/bulan. Sedangkan perbandingan hasil dari perhitungan ongkos material handling sebelum dan sesudah perbaikan yaitu sebesar Rp3.828.274,56/tahun. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa penerapan metode dedicated storage efektif dalam meminimalisir biaya pemindahan barang. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan panduan praktis bagi perusahaan dalam merancang tata letak gudang yang lebih efisien dan mengurangi biaya operasional
Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Sebagai Upaya Konservasi dan Peningkatan Ekonomi di Papua Barat Daya
Get PDFPenilaian terhadap pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Papua Barat Daya memiliki peran krusial dalam upaya konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. HKm adalah salah satu kebijakan pengelolaan hutan yang memberikan hak kelola kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola hutan dengan prinsip keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas HKm dalam mendukung pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat di Papua Barat Daya. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan data deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan, wawancara mendalam dengan masyarakat, serta analisis dokumen terkait kebijakan hutan kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam hal kapasitas pengelola dan akses ke pasar, program HKm telah berhasil mengurangi deforestasi dan kerusakan hutan, serta meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat setempat. Pendapatan ekonomi masyarakat meningkat melalui pengelolaan hasil hutan non-kayu dan kegiatan pariwisata berbasis alam. Namun, tantangan besar masih ada, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan teknis, dan akses terhadap pembiayaan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengelola hutan, penguatan kebijakan yang mendukung sinergi antara konservasi dan ekonomi, serta pemberdayaan lebih lanjut bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan
Potensi Karbon Batang dan Serasah 3 Klon Eukaliptus Hutan Tanaman Industri PT Toba Pulp Lestari Tbk Sektor Habinsaran Kabupaten Toba Provinsi Sumatera
No full textRiset pendugaan carbon yang tertimbun pada batang tanaman dan serasah ini dilakukan pada tegakan 3 jenis klon IND di 3 kelas umur tanaman yang dibudidayakan di areal HTI Habinsaran. Dilakukan pengukuran diameter, tinggi dan perangkap serasah yang jatuh dari 3 jenis klon IND pada 3 kelas umur untuk memperoleh data dalam penaksiran data karbon pada batang tanaman dan serasah. Pengolahan data dilakukan atas penaksiran karbon batang dari data volume kaykanu dan berat jenis kayu dan faktor karbon dalam tanaman. Sedangkan penentuan karbon dari serasah dilakukan dengan mengoven serasah terlebih dahulu untuk mendapatkan biomassa yang dikalikan dengan faktor karbon pada tumbuhan. Hasil pengolahan data menunjukkan diameter batang klon IND 72 menurut umur 1,2 dan 3 tahun adalah 29 cm, 44 cm dan 49 cm, untuk klon IND 73 berurutan 27 cm, 43 cm dan 57 cm serta untuk klon IND 111 berurutan 21 cm, 44 cm dan 59 cm. Tinggi batang tanaman klon IND 73 dari umur 1, 2 dan 3 tahun berurutan 9,18 m, 11,36 m dan 19,43 m serta klon IND 111 berurutan 6,90 m, 11,03 m dan 22,67 m. Volume kayu klon IND 73 umur 1, 2 dan 3 tahun berurutan 0,5922 m3, 1,7532 m3 dan 3,6628 m3; volume kayu klon IND 83 umur 1, 2 dan 3 tahun berurutan 0,4908 m3, 1,5526 m3 dan 5,8489 m3 serta umur 1, 2 dan 3 tahun klon IND 111 berurutan 0,2313 m3, 1,6768 m3 dan 6,1939 m3. Hasil analisis kandungan Carbon batang tanaman klon IND 73 umur 1, 2 dan 3 tahun berurutan 0,5922 kg/btg, 1,7532 kg/btg, 3,6628 kg/btg, klon IND 83 berurutan 0,4908 kg/btg, 1,5526 kg/btg, 5,8489 kg/btg serta klon IND 111 berurutan 0,2313 kg/btg, 1,6768 kg/btg dan 6,1939 kg/btg. Kandungan carbon serasah untuk klon 73 umur 3 tahun klon IND 73 sebesar 0,004 kg/btg (4 gr/btg), klon IND 83 sebesar 0,005 kg/btg (5 gr/btg) dan klon IND 111 sebesar 0,005 kg/btg (5 gr/btg).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi karbon yang tertimbun pada batang tanaman dan serasah yang jatuh dari tegakan 3 jenis klon IND pada 3 kelas umur tanaman yang dibudidayakan di areal HTI PT Toba Pulp Lestari Tbk sektor Habinsaran. Penelitian ini menggunakan metode pengukuran diameter, tinggi dan perangkap serasah yang jatuh dari 3 jenis klon IND pada 3 kelas umur untuk memperoleh data dalam penaksiran data karbon pada batang tanaman dan serasah.Pengolahan data dilakukan atas penaksiran karbon batang dari data volume kayu dan berat jenis kayu dan faktor karbon dalam tanaman. Sedangkan penentuan karbon dari serasah dilakukan dengan mengoven serasah terlebih dahulu untuk mendapatkan biomassa yang dikalikan dengan faktor karbon pada tumbuhan.Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil penelitian di mana pertumbuhan diameter batang klon IND 72 menurut umur 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun adalah 29 cm, 44 cm dan 49 cm, untuk klon IND 73 adalah 27 cm, 43 cm dan 57 cm serta untuk klon IND 111 adalah 21 cm, 44 cm dan 59 cm. Pertumbuhan tinggi tanaman untuk klon IND 73 menurut umur 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun adalah 9,18 m, 11,36 m dan 19,43 m serta untuk klon IND 111 adalah 6,90 m, 11,03 m dan 22,67 m. Sedangkan pertumbuhan volume kayu klon IND 73 menurut umur 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun adalah 0,5922 m3, untuk klon IND 83 adalah 0,4908 m3, 1,5526 m3, dan 5,8489 m3 serta klon untuk klon IND 111 adalah 0,2313 m3, 1,6768 m3 dan 6,1939 m3. Berdasarkan hasil analisis karbon yang terkandung pada batang tanaman adalah utuk klon IND 73 menurut umur 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun adalah 0,5922 kg/btg, 1,7532 kg/btg, 3,6628 kg/btg, untuk klon IND 83 adalah 0,4908 kg/btg, 1,5526 kg/btg, 5,8489 kg/btg serta klon IND 111 adalah 0,2313 kg/btg, 1,6768 kg/btg dan 6,1939 kg/btg. Kandungan karbon serasah untuk klon 73 berumur 3 tahun adalah klon IND 73 sebesar 0,004 kg/btg (4 gr/btg), klon IND 83 sebesar 0,005 kg/btg (5 gr/btg) dan klon IND 111 sebesar 0,005 kg/btg (5 gr/btg)
The Constitutional Court's Decision on the Perppu on Mass Organizations from the Perspective of Rechtsstaat and Critical Legal Studies
Get PDFThis study aims to analyze the Constitutional Court's consistency in reviewing the constitutionality of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2017 concerning Mass Organizations, which was later ratified as Law No. 16 of 2017. The study focuses on two main issues: first, whether the issuance of the Perppu meets the criteria of "compelling urgency" as defined in Decision No. 138/PUU-VII/2009; second, how the Court interprets multi-interpretable phrases such as "contrary to Pancasila" and "threatening national stability," for restricting the right to associate.
The method used is normative legal research with a statute, case (ratio decidendi), and conceptual approaches, examining the principles of lex certa, due process, proportionality, and contrarius actus, strengthened by critical legal studies (CLS) to uncover the political legal dimensions behind the Constitutional Court's jurisprudence.
The novelty of this research lies in its emphasis on the Constitutional Court's tendency to provide formal validation for the formation of Perppu but its absence in providing substantive interpretation of crucial clauses subject to multiple interpretations, combining legal-dogmatic analysis and CLS to assess the consistency of the Constitutional Court's decision on the Perppu on Mass Organizations, something that has not been done in previous studies which tend to discuss procedural or human rights aspects partially.
The results indicate that the Court prioritizes political stability over human rights protection, thus creating a double standard in the application of the rule of law principler.
In conclusion confirms although the Constitutional Court affirmed the constitutionality of the Perppu and the Mass Organizations Law, a passive attitude towards the multi-interpretable clauses opens up space for the normalization of restrictions on the right to associate outside the principles of legality, necessity, and proportionality as required by the ICCPR
Postponement of General Elections in Crisis Situations: Legal Analysis, History, and Implications for Democracy
Get PDFThis study aims to analyze the historical of general election postponements in Indonesia, along with the legal basis and constitutional implications of delaying elections without a legitimate emergency. As the primary instrument of popular sovereignty, elections must be held periodically, fairly, and in accordance with the constitution. In this regard, postponing an election without a solid legal foundation could trigger legitimacy crises and constitutional disputes.
The method used in this study is normative juridical research with a statute, conceptual approach and historical approach, with the data analyzed qualitatively and descriptively.
The novelty of this study lies in its comprehensive review of the historical dynamics and legal framework surrounding election postponements from the era of Parliamentary Democracy to the Reform Era with a specific focus on the legal gap in responding to non-natural disasters such as the COVID-19 pandemic. The findings reveal that election postponements in Indonesia have often been linked to political and security crises, though not always grounded in a democratic legal process.
The results of this study show that the postponement of elections in Indonesia has historically been influenced by political instability, legal ambiguity, and emergency situations, such as armed conflict or the COVID-19 pandemic. Despite these challenges, the legal framework in Indonesia lacks specific provisions regarding systematic election postponement, especially in the case of non-natural disasters. The ambiguity in interpreting terms like “other disturbances” under existing electoral laws has led to varying legal opinions and uncertainty in implementation.
The conclusion of this study is that the postponement of elections can only be justified in the presence of a real and constitutionally recognized state of emergency. The absence of a clear legal framework poses a risk to democratic integrity and public trust. Therefore, the study emphasizes the urgent need to revise and strengthen electoral regulations by clearly outlining the procedures, legal basis, and conditions under which elections may be postponed, ensuring the protection of citizens’ constitutional rights in all circumstances.This study aims to analyze the historical of general election postponements in Indonesia, along with the legal basis and constitutional implications of delaying elections without a legitimate emergency. As the primary instrument of popular sovereignty, elections must be held periodically, fairly, and in accordance with the constitution. In this regard, postponing an election without a solid legal foundation could trigger legitimacy crises and constitutional disputes.
The method used in this study is normative juridical research with a statute, conceptual approach and historical approach, with the data analyzed qualitatively and descriptively.
The novelty of this study lies in its comprehensive review of the historical dynamics and legal framework surrounding election postponements from the era of Parliamentary Democracy to the Reform Era with a specific focus on the legal gap in responding to non-natural disasters such as the COVID-19 pandemic. The findings reveal that election postponements in Indonesia have often been linked to political and security crises, though not always grounded in a democratic legal process.
The results of this study show that the postponement of elections in Indonesia has historically been influenced by political instability, legal ambiguity, and emergency situations, such as armed conflict or the COVID-19 pandemic. Despite these challenges, the legal framework in Indonesia lacks specific provisions regarding systematic election postponement, especially in the case of non-natural disasters. The ambiguity in interpreting terms like “other disturbances” under existing electoral laws has led to varying legal opinions and uncertainty in implementation.
The conclusion of this study is that the postponement of elections can only be justified in the presence of a real and constitutionally recognized state of emergency. The absence of a clear legal framework poses a risk to democratic integrity and public trust. Therefore, the study emphasizes the urgent need to revise and strengthen electoral regulations by clearly outlining the procedures, legal basis, and conditions under which elections may be postponed, ensuring the protection of citizens’ constitutional rights in all circumstances
Politeness Strategies on Language Use in Asjitba Village : A Pragmatic Analysis
Get PDFThe aim of this research is to explore the politeness strategies used by people of Asjidba Village, Sorong Regency. The recent study was carried under descriptive qualitative method, using pragmatic analysis of Brown and Levinson's Politeness theory. The data collection techniques used are observation, documentation, recording and transcription. The data analysis techniques used are data reduction, data display, and verification. The researcher summed up that Asjitba used three types of politeness strategies, namely: (1) Positive Politeness Strategy, (2) Negative Politeness Strategy, and (3) positive politeness strategy. Among the three strategies, Positive politeness strategy is a language strategy that they used most
PENGARUH STABILISASI TANAH LEMPUNG DENGAN BAHAN TAMBAH KAPUR TERHADAP KUAT GESER
Get PDFPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan kapur terhadap peningkatan kuat geser tanah lempung. Stabilisasi tanah adalah suatu usaha untuk memperbaiki sifat tanah secara teknis dengan bahan-bahan tertentu untuk meningkatkan kapasitas dukung tanah. Tanah lempung dengan plastisitas tinggi cenderung bermasalah karena mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan kadar air, sehingga menyebabkan kuat geser tanah tersebut rendah. Untuk itu perlu dilakukan stabilisasi tanah dengan penambahan kapur. Pada penelitian ini tanah yang digunakan berasal dari Jalan Makam, Kelurahan Malason, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Pengujian tanah ini terdiri dari pengujian fisik dan mekanis. Efektivitas stabilisasi tanah lempung dengan penambahan kapur dapat dilihat pada pengujian utama yaitu Uji Geser Langsung (Direct Shear Test) dengan variasi pencampuran kapur sebesar 5%, 10%, 15% dan 20%. Dari hasil penelitian didapatkan nilai optimum dengan pemeraman 7 hari pencampuran kapur pada variasi 10% dengan nilai kohesi 0.186 (kg/cm2), sudut geser 28.95° dan tegangan geser 0.401 (kg/cm2). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penambahan kapur dapat meningkatkan nilai kohesi dan sudut geser tanah lempung.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan kapur terhadap peningkatan kuat geser tanah lempung. Stabilisasi tanah adalah suatu usaha untuk memperbaiki sifat tanah secara teknis dengan bahan-bahan tertentu untuk meningkatkan kapasitas dukung tanah. Tanah lempung dengan plastisitas tinggi cenderung bermasalah karena mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan kadar air, sehingga menyebabkan kuat geser tanah tersebut rendah. Untuk itu perlu dilakukan stabilisasi tanah dengan penambahan kapur. Pada penelitian ini tanah yang digunakan berasal dari Jalan Makam, Kelurahan Malason, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Pengujian tanah ini terdiri dari pengujian fisik dan mekanis. Efektivitas stabilisasi tanah lempung dengan penambahan kapur dapat dilihat pada pengujian utama yaitu Uji Geser Langsung (Direct Shear Test) dengan variasi pencampuran kapur sebesar 5%, 10%, 15% dan 20%. Dari hasil penelitian didapatkan nilai optimum dengan pemeraman 7 hari pencampuran kapur pada variasi 10% dengan nilai kohesi 0.186 (kg/cm2), sudut geser 28.95° dan tegangan geser 0.401 (kg/cm2). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penambahan kapur dapat meningkatkan nilai kohesi dan sudut geser tanah lempung