Jurnal Kajian Wilayah (JKW)
Not a member yet
160 research outputs found
Sort by
RINGKASAN HASIL PENELITIAN: PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN DI SUB-SAHARA AFRIKA: PENGALAMAN ETHIOPIA
Full text linkEthiopia’s economy heavily depending on agriculture sector, especially coffee. Though the rapid rate of economic growth since 2004 has been due to an increase in the service sector and industry (mainly construction and energy). To sustain its economic growth, Ethiopia adopted several policy strategies including: developing light manufacturing industries (garments, leather products and footwear) by utilizing the Africa Growth & Opportunity Act (AGOA) scheme, developing Ethiopian Airlines airlines, utilizing the Africa Single Aviation Market scheme, and the construction of a Dry Port. Meles Zenawi's understanding of the developmental state model embodied in infrastructure-based development is not only supported by international institutions such as the World Bank and African Development Bank but also encouraged by China's increasing role in Africa. Not surprisingly, the level of infrastructure development in Ethiopia, such as roads, railroads, bridges, power plants and irrigation channels, has risen sharply with funding from multilateral and bilateral donors, especially with China's involvement in its development. Compared to other countries, Ethiopia has benefited because of its relationship with China, especially with the shift in global economic power after the global financial crisis. This research seeks to explain how economic growth and development in Ethiopia is caused by changes in development orientation in the country.Keywords: infrastructure, economic growth, ChinaAbstrakEthiopia merupakan negara dengan basis perekonomian adalah sektor pertanian, terutama komoditas kopi. Tetapi, pesatnya tingkat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2004 lebih disebabkan oleh peningkatan sektor jasa dan industri (terutama konstruksi dan energi). Untuk menopang pertumbuhan ekonominya, Ethiopia menempuh beberapa strategi kebijakan antara lain: pengembangan industri manufaktur ringan (garmen, produk kulit dan alas kaki) dengan memanfaatkan skema Africa Growth & Opportunity Act (AGOA), pengembangan maskapai Ethiopian Airlines, pemanfaatan skema Africa Single Aviation Market, dan pembangunan Dry Port. Pemahaman Meles Zenawi tentang model developmental state yang diwujudkan dalam pembangunan berbasis infrastruktur, tidak hanya didukung oleh lembaga internasional seperti World Bank dan African Development Bank, namun juga didorong dengan naiknya peran China di Afrika. Tidak mengherankan tingkat pembangunan infrastruktur di Ethiopia, seperti jalan raya, rel kereta, jembatan, pembangkit listrik, dan saluran irigasi meningkat tajam dengan pendanaan dari donor multilateral dan bilateral, terutama dengan keterlibatan China dalam pembangunannya. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Ethiopia menjadi negara yang diuntungkan karena hubungannya dengan China, terutama dengan pergeseran kekuatan ekonomi global setelah adanya krisis finansial global. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Ethiopia disebabkan oleh perubahan orientasi pembangunan di negeri tersebut.Kata kunci: Infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, China
GLOBAL MARITIME FULCRUM, INDONESIA-CHINA GROWING RELATIONS, AND INDONESIA’S MIDDLEPOWERMANSHIP IN THE EAST ASIA REGION
Full text linkThe relation between Indonesia and China sparks a new era by the signing of a strategic partnership agreement in 2005. The signing of strategic partnership and similarities in infrastructure booming in both countries initiates the significant flow of capital and cooperation. Under the presidency of Joko Widodo, Indonesia’s program of domestic connectivity, which dubbed as Global Maritime Fulcrum (GMF), has opened more extensive opportunity for China to invest and build complementarities of her Belt and Road Initiatives (BRI). Despite the fact that two countries could move into a strategic partnership, other factors have hampered the relations between the two. Indonesia's foreign policy doctrine will not allow herself to become fully aligned with other great power politics in the region. Indonesia has been long pursued an international activism based on free and active doctrine and dynamic equilibrium. These doctrinal factors in another sense become the primary foundation of Indonesia's middlepowermanship foreign policy. The challenge in this case is the contradiction between economic and political interests that has forced Indonesia to balance between her political interests and economic interests. While growing relations with China could help Indonesia implement her strategic infrastructure development that leads to a better economic capability, the situation could erode her aspiration as middle power country (middlepowermanship). This article would like to find how Indonesia juggles between those interest without undermining her position and credibility as an emerging middle power. This article proposes that even though domestic politics plays important role in fostering Indonesia position as middle power countries, at the same time Indonesia needs to strengthen her relations towards other countries and especially manage the centrality of ASEAN in the region to secure principle of dynamic equilibrium and the role of bridge builder. Keywords: Global Maritime Fulcrum, middlepowermanship, dynamic equilibrium, bridge builder, down to earth diplomacy AbstrakHubungan Indonesia dengan Tiongkok memulai babak baru dengan penandatanganan kemitraan strategis pada tahun 2005. Penandatanganan tersebut dan kesamaan pada kebangkitan pembangunan infrastruktur di kedua negara mendorong peningkatan arus modal dan kerjasama. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mengusung program Global Maritime Fulcrum (GMF) dengan tujuan membangun konektifitas domestik, telah membuka peluang kerjasama bagi Tiongkok untuk menanamkan modal dan membangun kerjasama yang saling melengkapi dengan program Belt Road Initiatives (BRI). Meskipun peluang besar terbuka bagi kedua pihak, masih terdapat ganjalan bagi terbangunnya kerjasama yang lebih mendalam. Prinsip politik luar negeri Indonesia tidak memungkinkan Indonesia untuk sepenuhnya menggantungkan atau beraliansi dengan kekuatan besar di kawasan ataupun global. Indonesia sendiri telah lama menjalankan aktifisme internasional yang berdasarkan prinsip bebas aktif dan keseimbangan dinamis. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar rujukan bagi middlepowermanshipdalam politik luar negeri Indonesia. Tantangannya dalam hal ini adalah bagaimana upaya Indonesia menyeimbangkan antara kepentingan politik dan ekonominya. Perkembangan hubungan ekonomi dengan Tiongkok dapat membantu Indonesia melaksanakan pembangunan infrastruktur strategis yang akan berdampak pada peningkatan kapabilitas ekonomi. Namun begitu, kedekatan yang tidak terimbangi akan dapat mengganggu politik luar negerinya sebagai kekuatan negara menengah (middlepowermanship). Artikel ini bertujuan mengetahui bagaimana Indonesia mengimbangi beragam kepentingan tersebut tanpa mengganggu posisi dan kredibilitasnya sebagai negara kekuatan menengah. Artikel ini berpendapat bahwa tanpa mengabaikan peranan faktor domestik, pada saat yang bersamaan Indonesia perlu membangun jalinan kerjasama dengan negara lain, terutama yang sejalan dengan penguatan sentralitas ASEAN demi perlindungan prinsip keseimbangan dinamis dan peranannya sebagai penjembatan di antara kekuatan besar.Kata Kunci: Global Maritime Fulcrum, middlepowermanship, keseimbangan dinamis, penjembatan, diplomasi membum
AKTIVITAS MENGISI WAKTU LUANG UNTUK LANSIA DI TIONGKOK : STUDI KASUS HONG KONG
Full text linkAgeing society has become a serious issue for many countries in the world, and China is no exception. Hong Kong is one of the regions that has the most elderly population in China. The elderly’s preference of leisure activities is affected by the local culture. Through a qualitative approach, this study will discuss the cultural influences on the type of activities prefered by senior citizens of Hong Kong. This paper ends by concluding that Hong Kong has a unique culture. This region is a melting pot of Chinese and western cultures. The distinctive culture of Hong Kong leads to a unique preference of acivities performed by the elderly. There is a mixture of Chinese tranquility and western pleasure in every activity. All of these activities have something in common, a mixture of Chinese and western cultures.Keywords: ageing society, culture, ederly, leisure activity, leisure time AbstrakMasyarakat menua sedang menjadi masalah penting bagi berbagai negara di dunia, termasuk Tiongkok. Di Tiongkok sendiri, Hong Kong menjadi salah satu region yang jumlah penduduk lansianya paling banyak. Aktivitas mengisi waktu luang dibutuhkan oleh lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan hidup, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Aktivitas yang dipilih untuk mengisi waktu luang ini dipengaruhi oleh budaya suatu daerah. Penelitian ini akan melihat pengaruh budaya terhadap jenis aktivitas yang dilakukan lansia Hong Kong dalam mengisi waktu luang. Di akhir, tulisan ini menyimpulkan bahwa Hong Kong memiliki budaya yang unik. Merupakan Special Administrative Region di Tiongkok dan pernah dikuasai Inggris telah membuatnya memiliki budaya dengan perpaduan budaya Tiongkok dan budaya Barat. Kekhasan budaya Hong Kong membuat aktivitas yang dipilih oleh lansia dalam mengisi waktu luang pun sangat unik. Ada nuansa ketenangan ala Tiongkok dan kesenangan ala Barat dalam setiap aktivitas yang dipilih oleh lansia Hong Kong untuk mengisi waktu luang. Semua kegiatan tersebut selalu memiliki ciri khas yang sama: perpaduan antara budaya Tiongkok dan Barat.Kata Kunci: aktivitas mengisi waktu luang, budaya, lansia, masyarakat menua, waktu luan
RISIKO NUKLIR DAN RESPON PUBLIK TERHADAP BENCANA NUKLIR FUKUSHIMA DI JEPANG
Full text linkIn the post-Fukushima nuclear disaster, the use of nuclear as safe, cheap and reliable energy resources is contested. Some actors are considered that nuclear energy is danger for human and environment for long term period. On the other hand, other actors are believed that nuclear is still important energy resources for Japan’s economic development. Risk arises as consequences of science and technology development. Some studies explained Fukushima nuclear disaster focusing on disaster management, energy politics, and technical aspect. Different to previous studies, this article aimsto analyze contestation of knowledge in risk nuclear construction in the post-Fukushima nuclear disaster. Risk is not only real, but also constructed by various institution and actors such as government, academicians, bureaucrats, scientists, and Tokyo Electric Power Company (TEPCO) as nuclear reactor operator. Contestation of knowledge in nuclear risk construction comprises spreading and impact of nuclear radiation, the food safety standard, and a victim categorization that determine the parties entitled compensation. Contestation of knowledge and construction of nuclear risk urge new uncertainty in modern society. Thus, public take strategies cope with the new uncertainty by carrying out anti-nuclear movement and citizen science. Keywords:risk society, nuclear, Fukushima, JapanAbstrakPasca bencana nuklir Fukushima, pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi yang aman, murah dan dapat diandalkan kembali diperdebatkan. Berbagai pihak menilai energi nuklir dapat membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan dalam jangka panjang. Di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa nuklir masih menjadi sumber energi yang penting bagi pembangunan ekonomi Jepang. Risiko nuklir merupakan salah satu bentuk risiko yang timbul sebagai konsekuensi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa penelitian telah membahas bencana nuklir dari sudut pandang manajemen bencana, politik energi, dan teknik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini menggunakan pendekatan risk society untuk mengkaji kontestasi pengetahuan dalam konstruksi risiko nuklir pasca bencana nuklir Fukushimayang melibatkan pemerintah, akademisi, media, birokrat, ilmuwan, dan Tokyo Electric Power Company (TEPCO) sebagai operator reaktor nuklir. Kontestasi pengetahuan dalam konstruksi resiko nuklir mencakup penyebaran dan dampak radiasi nuklir, standar keamanan pangan, dan kategorisasi korban bencana nuklir untuk menenentukan pihak yang berhak mendapatkan kompensasi. Kontestasi pengetahuan dan konstruksi resiko nuklir menyebabkan suatu ketidakpastian baru dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, publik melakukan strategi untuk menghadapi risiko nuklir dan ketidakpastian dengan melakukan gerakan anti-nuklir dan citizen science.Kata kunci: masyarakat beresiko, nuklir, Fukushima, Jepang
ANALISIS WACANA DIASPORA INDONESIA: TINJAUAN KONSEPTUAL DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
Full text linkDiaspora is commonly used term. Its discursive nature makes diaspora means everything, adjusted to whoever articulates it. The idea of Indonesian diaspora has been spread since 2012. Diaspora is articulated by non-state actors, the expatriate group. This group change the perception of the state against expatriates from traitors to state assets. State and non-state actors aim to maximize capital through skills, remittance and investment. This is confirmed in The Presidential Decree No. 76 Year 2017 on Facilities for Indonesian Society Abroad. We argue that the Indonesian diaspora is a discourse articulated by interest groups and supported by the state to maximize capital. Whereas diaspora is a continuously created, transformed and maintained metaphor to redefine identity of a nation. This article analyzes power relations within Indonesian diaspora discourse and also review the concept of national identity in IR which commonly use state-centric perspective that seen state as unitary and sovereign entity.Keywords: constructivism, discourse analysis, diaspora Indonesia, nation-state, national identityAbstrakDiaspora merupakan istilah yang umum digunakan. Sifatnya yang diskursif membuat diaspora dapat bermakna apa saja disesuaikan dengan siapa yang mengartikulasikan. Gagasan diaspora Indonesia marak diperbincangkan sejak 2012. Diaspora diartikulasikan oleh aktor non negara yang umumnya adalah ekspatriat. Kelompok ini mengubah persepsi negara terhadap ekspatriat yang awalnya pengkhianat menjadi aset negara. Aktor negara dan non negara memiliki motif memaksimalkan kapital melalui keahlian, remitansi dan investasi. Hal ini dikukuhkan dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Peneliti berargumen bahwa diaspora Indonesia merupakan wacana yang diartikulasikan oleh kelompok kepentingan dan didukung negara untuk meraup kapital. Padahal diaspora adalah metafora yang secara kontinu diciptakan, ditransformasikan dan dipertahankan untuk mendefinisikan kembali identitas suatu bangsa. Tulisan ini menganalisis relasi power dalam wacana diaspora Indonesia, serta meninjau konsep identitas nasional dalam HI yang umumnya berbasis negara sebagai aktor tunggal dan berdaulat.Kata kunci: analisis wacana, diaspora Indonesia, identitas nasional, konstruktivisme, negara-bangs
PERBANDINGAN KETERSEDIAAN UBIN TEKSTUR PEMANDU UNTUK TUNANETRA DI TEMPAT UMUM ANTARA KOTA SURAKARTA DAN KOTA NAGOYA
Full text linkAccessibility is one of the most important components in construction toward the realization of common justice, especially for persons with disabilities and oldster. One of the form of accessibility is a guiding block, or tactile paving, which is designated as a walking guide for the visually impaired. Guiding blocks are paving with a special texture that can be felt by the sole of the foot when walking. This paving was discovered in Japan in 1965, then spread throughout the world. Then finally Indonesia is one of the users of this paving. The purpose of this study was to compare the conditions of guiding block installation between the city of Surakarta and Nagoya City. The results show that guiding blocks are very common in various places in Nagoya City, while in Surakarta there is a contrast condition. Many important public places in Surakarta are not equipped with guiding block. In addition, many guiding block that found in Surakarta are lack of adequate installation of accessibility for the visually impaired.Keywords: accessibility, visually impaired, guiding blockAbstrakAksesibilitas adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan demi terwujudnya keadilan bersama, terutama bagi para penyandang difabel dan orang tua. Salah satu bentuk aksesibilitas adalah ubin tekstur pemandu, yang diperuntukkan sebagai panduan berjalan bagi tunanetra. Ubin tekstur pemandu adalah ubin dengan tekstur khusus sehingga dapat dirasakan oleh tapak kaki ketika berjalan. Ubin ini ditemukan di Jepang tahun 1965, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Hingga akhirnya Indonesia ditengarai sebagai salah satu negara pengguna ubin ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kondisi ketersediaan ubin tekstur pemandu antara di Kota Surakarta dengan Kota Nagoya. Hasil menunjukkan bahwa ubin tekstur pemandu sangat biasa dijumpai di berbagai tempat di Kota Nagoya. Berbeda dengan di Kota Surakarta, banyak tempat-tempat umum penting yang belum dilengkapi dengan ubin tekstur pemandu. Selain itu, banyak ubin tekstur pemandu yang ditemukan di Surakarta kurang memenuhi kelayakan aksesibilitas bagi tunanetra. Kata kunci : aksesibilitas, tunanetra, ubin tekstur pemand
LANJUT USIA (LANSIA) DALAM KEBIJAKAN PARIWISATA DI HONG KONG (TIONGKOK): TAHUN 1978-2016
Full text linkHong Kong is one of the special administrative regions of China which is very well known as a tourist destination. The increasing number of elderly in someregions ofChinaand the growth of elderly’s interest in tourismhaveencouraged the development of tourism in Hong Kong asthe populartourist destinations for any ages including the elderly. Then, What wasthe tourism policy that had been taken by China, especially the Hong Kong administrationin order to attract tourists from various ages, regions, ethnicities and cultures? What weretourism offers that suppliedby Hong Kongadministrationto tourists including the elderly? Through literature studies and in-depth interviews, this study tries to lookthe tourism policies in China, especially Hong Kong for elderly tourists. China, especially Hong Kongwerevery concerned regarding totourism policiessince the beginning of China's reform or when Hong Kong washeld by the British government. These were related to the role of tourism as one of the money machines for state or regional income. Hong Kong has offereda variety of interesting entertainment for tourists, both young and old. Various offers of tourist entertainment have spoiled visitors, including the elderly. In addition, there are many facilities, tourist infrastructures, and the convenience forgetting any kindsof entertainmentthatintended for elderly tourists. These are that haveled to the increasing number of elderly people to visit Hong Kong tourism.Keywords: elderly, tourism, policy, historyAbstrakHong Kong merupakan salah satu wilayah administrasi khusus Tiongkok yang sangat terkenal sebagai tujuan wisata. Seiring dengan meningkatnya jumlah lansia di sejumlah wilayah di Tiongkok serta berkembangnya minat lansia dalam beriwisata, telah mendorong perkembangan pariwisata di Hong Kong yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit bukan hanya bagi kaum muda, anak-anak dan dewasa, namun juga bagi lansia. Lalu, Bagaimana kebijakan pariwisata yang diambil oleh pemerintah Hong Kong dalam rangka menarik wisatawan dari berbagai segmen usia, wilayah, etnis, dan budaya? Bagaimana dengan pariwisata yang ditawarkan Hong Kong kepada wisatawan termasuk lansia? Melalui studi literatur dan wawancara mendalam, studi ini berusaha melihat kebijakan pariwisata di Tiongkok khususnya Hong Kong bagi wisatawan lansia. Tiongkok, khususnya Hong Kong memperlihatkan bahwa pemerintah sangat peduli dengan kebijakan pariwisatanyasejak awal reformasi Tiongkok bahkan sejak di pegang oleh pemerintahan Inggris. Hal ini terkait dengan peran pariwisata sebagai salah satu mesin uang bagi pendapatan negara atau wilayah. Hong Kong sendiri menawarkan beragam hiburan menarik bagi wisatawan, baik muda maupun tua. Berbagai tawaran hiburan wisata telah memanjakan pengunjung termasuk lansia. Selain itu, telah banyak fasilitas, infrastruktur wisata, dan kemudahan untuk mendapatkan jenis hiburan yang ditujukan bagi wisatawan lansia. Hal ini yang mendorong bagi meningkatnya jumlah lansia mengunjungi pariwisata Hong Kong. Kata kunci: lansia, pariwisata, kebijakan, sejara
