Jurnal Kajian Wilayah (JKW)
Not a member yet
160 research outputs found
Sort by
Human Trafficking di Uni Eropa: Pendekatan Konstruktivis Atas Sikap Uni Eropa Terhadap Pemberitaan Media
Full text linkPerdagangan manusia di Uni Eropa merupakan sebuah masalah yang terus menerus mendapatkan perhatian, dan begitu intensnya perhatian ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, yakni konstruksi ‘perdagangan manusia Eropa’ sebagai ‘perdagangan budak kulit putih baru’ oleh media Eropa, pengaruh konstruksi ini terhadap bagaimana negara-negara anggota Uni Eropa menyikapi isu perdagangan manusia, dan hubungannya dengan politik internasional dan globalisasi secara lebih luas. Menggunakan konsep konstruktivisme yang menyatakan bahwa realitas dikonstruksi secara sosial oleh sejarah dan masyarakat, tulisan ini mengeksplorasi peranan media dalam mengonstruksikan ‘perdagangan manusia’ sebagai sebuah tindakan kriminal serta dan menganalisa sikap negara (state) yang menggunakan konstruksi isu tersebut untuk menjustifikasi ketakutan mereka akan “ancaman perbatasan akibat integrasi Uni Eropa.” Tulisan ini diharapkan dapat menyoroti peranan media dalam membentuk representasi-representasi yang kemudian dianggap sebagai ‘realitas’ dan pengaruh ‘realitas’ tersebut terhadap kebijakan luar negeri aktor international
BETWEEN MARKETING AND ONLINE SOFT DIPLOMACY: ASSESSING SOUTH KOREAN HEALTH AND BEAUTY PRODUCTS EXPANSIONS IN INDONESIA
Full text linkThis study explains how South Korean companies’ innovations, especially the ones which are running in beauty and health industries, have positive impacts to South Korean economy. It brings out some questions such as: isthis a kind of new soft power method? With its enormous online network, how and why South Korean health and beauty products become so imminent in Indonesia? This study argues that a successful soft power strategy needsa co-opted measure in distribution and cyber world is vast place that could benefit a country that knows how touse it well. Furthermore, the collected data are literature studies from relevant sources, such as press releases andgovernment publications, from November 2019 to January 2020
DAMPAK HAMBATAN NONTARIF TERHADAP KINERJA MAKROEKONOMI SEKTOR PERIKANAN INDONESIA DENGAN PENDEKATAN GTAP (STUDI KASUS UNI EROPA, AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG)
Full text linkHambatan nontarif atau Non Tarrif Measures (NTM) yang dikenakan oleh negara tujuan ekspor dapat berpotensi menghambat kegiatan ekspor produk perikanan Indonesia. Jenis NTM paling banyak yang dihadapi seperti sanitary and phytosanitary dan technical barrier to trade (SPS dan TBT) yang mengakibatkan penolakan ekspor produk perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan NTM produk perikanan oleh Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan analisis Global Trade Analysis Project (GTAP) Versi 9. Guncangan (shock) yang digunakan dalam penelitian ini berupa kategori SPS untuk simulasi 1 dan TBT untuk simulasi 2. Hasil simulasi GTAP, penerapan NTM berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, di sisi lain simulasi menunjukkan adanya dampak positif penerapan NTM terhadap ekspor komoditas perikanan IndonesiaKata kunci: Ekspor, Global Trade Analysis Project, Hambatan nontarif, Sanitary and phytosanitary, Sektor perikanan, Technical barrier to trade
RINGKASAN HASIL PENELITIAN MENUJU MASYARAKAT PASCASEKULER: MULTIKULTURALISME DAN MINORITAS MUSLIM DI JERMAN
Full text linkArtikel ini mengkaji perubahan dalam masyarakat kontemporer Jerman terkait berbagai isu agama dan kewarganegaraan yang menjadi penting sejak kedatangan para imigran, terutama migran muslim ke Eropa. Pusat perdebatan terletak pada penelaahan terhadap konsepsi sekularisme yang telah dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat dalam mengatur hubungan antara agama sebagai bagian dari ruang pribadi dan kewarganegaraan sebagai bagian dari ruang publik. Lebih khusus, tulisan ini berfokus pada bagaimana multikulturalisme berjalan dan posisi minoritas muslim di Jerman yang sekuler. Secara teoritis, titik awal tulisan ini berasal dari argumen Jurgen Habermas tentang masyarakat pascasekuler, “the continued existence of religious communities in a continually secularizing environment”. Meskipun prinsip sekuler yang diadopsi oleh Jerman menganggap agama sebagai kesadaran pribadi, namun Islam secara bertahap jelas nyata hadir di Jerman
THE ROLE OF CHINESE MIGRANTS IN ACCELERATING BORDER CITY DEVELOPMENT
Full text linkThe migration of Chinese labours to Southeast Asian countries has become a huge issue lately. This study examines whether all Chinese migrants bring negative impacts to other countries. This research argues that Chinese migrants have a compelling part in support of development in the border area, particularly economic development. This research was conducted in Mong Cai, a border city between Vietnam and China. Using qualitative approach as methodology, the data are collected through observation, in-depth interviews, and review of the literature. The result found that Chinese migrants bring advantages in Mong Cai city, including support city development and improve the local economy.
Upaya Memperkuat Posisi Beras Vietnam di Pasar Global melalui Branding
Full text linkVietnam merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor beras terbesar di Asia Tenggara dan di dunia. Beras di Vietnam tidak hanya sebagai makanan pokok, tetapi juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang utama. Oleh karena itu, agar dapat memenuhi permintaan pasar ekspor yang terus berubah, Vietnam perlu meningkatkan kualitas produk berasnya. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan keberhasilan Vietnam dalam memproduksi beras dan upaya Pemerintah Vietnam dalam memenuhi permintaan pasar ekspor yang terus berubah. Sumber data menggunakan studi literatur tentang topik-topik terkait dan menggunakan analisis SWOT untuk menggambarkan kondisi perberasan di Vietnam. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa salah satu hal penting yang harus dilakukan Pemerintah Vietnam untuk mampu bersaing dalam perdagangan beras di pasar global adalah dengan memberikan merek dagang untuk setiap produk berasnya yang dijual di pasar lokal maupun internasional sebagai identitas beras asli asal Vietnam
Resilience and Hopelessness: Exploring the Mediator Role of Spirituality in the Global Situation of COVID-19
Full text linkThis research aims to describe and to define the importance of spirituality as a mediator in the global pandemic situation of COVID-19 in Pakistan while having positive correlation with resilience and inverse with hopelessness. The correlational research design was used and data was gathered by simple random sampling and there was a use of standardized psychological instruments to measure the variables. The participants were (N=540) Pakistani general population (male and female) with the age range of 18–60. The outcomes revealed that resilience was positively correlated with spirituality (r=0.72; p <0.01) while spiritualty is negatively correlated with hopelessness (r=-0.76; p <0.01) and resilience was negatively correlated with hopelessness (r=-0.78, p <0.01). Mediation analysis shows that spirituality performed a strong intermediating role between resilience and hopelessness the direct effect of hopelessness on resilience was -5.9** whereas the indirect effect through spirituality was -1.7** and the total effect size was – 7.6**. It is revealed that spirituality has a strong impact on the resilience behavior and reduces the hopelessness even in the worldwide disastrous situation. This study enhances the literature related to the psychological research and prompts the role of spiritual coping strategies especially in the state of uncertainty like coronavirus pandemic
KONTROL DEMOKRATIS ATAS KOMUNITAS INTELIJEN DI FILIPINA DAN INDONESIA
Full text linkIntelijen adalah lini pertama dalam pertahanan, yang berfungsi untuk menghindari pendadakan strategis dan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Dalam negara demokrasi, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjadi sebuah benturan dalam prinsip kerahasiaan intelijen. Terlebih pada negara pasca otoriterisme seperti Filipina dan Indonesia, intelijen dijadikan alat pelanggengan rezim, alih-alih instrumen keamanan nasional. Oleh karena itu, kontrol demokratis dalam bentuk pengawasan terhadap komunitas intelijen mutlak dilakukan. Tulisan ini mengidentifikasi komunitas intelijen di Filipina dan Indonesia, serta bentuk pengawasan atas komunitas tersebut. Teori yang digunakan adalah model kontrol atau pengawasan Peter Gill, yang mengidentifikasi bentuk kontrol, institusi kontrol, dan institusi pengawas pada internal badan intelijen, cabang eksekutif, badan negara lainnya, dan kelompok masyarakat sipil. Pengumpulan data adalah dari wawancara dan penelusuran dokumentasi literatur. Hasil penelitian ini adalah (1) Filipina belum memiliki landasan hukum dan perangkat pengawasan yang memadai untuk memastikan anggaran dan kinerja intelijen akuntabel dan transparan; (2) Indonesia lemah dalam implementasi pengawasan meskipun sudah memiliki perangkat yang cukup memadai; (3) kelompok masyarakat sipil di kedua negara harus didorong agar berperan dalam fungsi pengawasan publik. Kedua negara dapat belajar satu sama lain. Filipina dapat belajar dari Indonesia karena memiliki perangkat regulasi pengawasan yang cukup memadai. Sementara Indonesia perlu memiliki arsitektur dan strategi keamanan nasional yang rigid agar BIN tidak langsung di bawah Presiden
PEMBANGUNAN PERTANIAN PADI DI KAMBOJA
Full text linkCambodia is one of the ten largest rice exporting countries in the world market. Although its reputation is not as great as those of Thailand and Vietnam, the growth of rice production and export is worth to be reckoned. In one decade, an increase of rice production by nine percent per year was followed by an increase of rice export each year. This proves that Cambodia has succeed to struggle from its adversity due to war and colonialism. However, it cannot be denied that Cambodia still faces diverse obstacles in increasing rice production. With all of its limitations, Cambodia has tried to use its resources and collaboration networks as the means to address those obstacles. By looking at the historical and sociological aspects, this study provides a comprehensive picture of rice development in Cambodia, which places more emphasis on recent obstacles and efforts in rice farming.
ISYU KETUANAN MELAYU DI MALAYSIA
No full textKetuanan Melayu” is a conception of Malay political hegemony in Malaysia. The terminology was firstly introduced by a member of Parliament of Malaysia from the United Malay National Organization, namely Dato’ Abdullah Ahmad, in a speech offered at the Institute of Intenational Affairs, Singapura, Agustus 30, 1986. The speech was originally aimed at countering the negative propaganda proposed by the Malaysian Indian and the Malaysian Chinese, who accused that the special socio-political privileges given to the indigenous Malaysian peoples in the Malaysia’s Constitution (partaicularly in article 153) and the affirmative discriminative New Economic Policy of 1971 have been a servere strategy to condemn the Indian and Chinese Malaysians. On the other hand, the Malays in Malaysia traced the idea of Malay political hegemony from the political situation in the period of Malay kingdom of Melaka in the 15th century. They considered the period of Melaka as the golden age of Malay political sovereignty in Selat Melaka. When Melaka was occupied by the Portuegese in the 16th century, and followed by the Dutch in the 17-18th centuries, the political sovereignty of the Malays in the Malaysian Peninsula was carried on by the newly subsequent Malay kingdoms, such as Johor, Kedah, Kelantan, and others. In this article, I proposed that what is now called Malay political hegemony could be compared to what was called beschikkingsrecht in Dutch language, in the colonial period of Indonesia. This terminology was introduced by an adat law scholar, van Vollenhoven, in 1905, referring to the sovereignty of the native peoples in Malay Archipelago over their land and political state. Lastly I find the debate on the Malay political hegemony in Malaysia recently, whether between the natives versus the immigrants, or between the ruling Malays versus the opposition Malays, are pertaining with 6 articles in the Constitution and Act of Malaysian Armforce of 1972. This set of rules is knownly called Wasiat Raja-raja Melayu (The Wasiat of the Malay Sultans). Therefore, I conclude, the Malay political hegemony is constitutionalized, thus it is unnecessary for the Malays to boasting it anymore. The real problems of the Malay political hegemony now in Malaysia rests on the way it has been implemented by the Malaysian government