Jurnal Kajian Wilayah (JKW)
Not a member yet
160 research outputs found
Sort by
Changing Spaces and Border Regimes: A Central Borneo Trajectory of Globalisation
Get PDFOutside the ideological connotations of globalisation, Southeast Asia has always been global throughout its history. Strategically situated on the major maritime trade routes linking ancient Europe, India and China, Southeast Asia has a long dynamic history marked by shifting power and the intense movement of people, commodities and cultural flows. The regions fluidity and cosmopolitanism is amply demonstrated by the abundance of cross-cultural influences, shared within the region, such as technology, religious syncretism, language, diaspora, and even food. The arrival of colonialism and the subsequent emergence of postcolonial nation-states in the region have significantly reconfigurated and reordered the patterns of human flows within the region. Border regimes have become prominent regulators for the movement of people and commodities across boundaries, such as the establishment of customs and immigration controls, designated for international routes and port of entries.On the other hand, numerous upland regions across mainland Southeast Asia, peripheral maritime regions such as the Sulu Sea, the Celebes Sea, and the internationally-partitioned island of Borneo, remain quasi-open and fluid spaces where people and commodities traverse international boundaries relatively unchecked by border controls. This indicates that states rarely reach that idealised omnipotence to exercise total and coherent power over space and societal mobility. This is especially true for postcolonial states around the world. State borders throughout Southeast Asia have generally been established in an arbitrary fashion, where ethnic, linguistic, social and economic borders never neatly intersected with formal state boundaries drawn on maps. As a result, shared ethnicity, language, identities and economic interconnectivity remain to transcend many state boundaries
Multilateralism in East Asia: Analysis of Chiang Mai Initiative (CMI) within ASEAN+3 Framework
Get PDFSektor finansial merupakan sektor kerjasama yang paling intensif di dalam ASEAN+3. Penandatangan Chiang Mai Initiative (CMI) pada Mei 2000 dan kemudian diperluas melalui Chiang Mai Initiative multilateralization (CMIM) atau Common Fund Agreement pada bulan Mei 2009, menandakan sebuah babak baru dalam relasi antara negara-negara tersebut dan juga dalam perdebatan akademik mengenai multilateralisme dan regionalisme di wilayah Asia Timur. Makalah ini menganalisis CMI dalam konteks multilateralisme, bukan dengan cara membandingkan dengan Uni Eropa misalnya, akan tetapi dari segi prinsip-prinsip multilateralisme itu sendiri sebagaimana diformulasikan oleh John Gerard Ruggie.Kata kunci : Chiang Mai initiative, multilateralisme, regionalisme, ASEAN +
A Faint Light: Dutch Mission and Overseas Church in Cape Colony, 1652-1795
Get PDFKeberadaan Tanjung Harapan dalam peta sejarah Afrika Selatan telah diakui oleh banyak peneliti dan sejarawan sebagai salah satu tonggak penunjuk penting yang mampu menceritakan bagaimana peradaban Barat membentuk wajah nasionalisme dan pluralisme kebudayaan di benua Afrika. Dalam hal pewarisan akulturasi dan nilai-nilai keagamaan, pemerintahan kolonial Belanda tidak lebih dan tidak kurang memiliki andil yang cukup besar dalam perjalanan sejarah Afrika Selatan. Tidak seperti pendahulunya, pemerintahan kolonial Portugis, yang begitu dalam mengikutsertakan alasan penyebaran agama dalam misi ekspansi globalnya, pemerintahan kolonial Belanda menganggap kekristenan atau nilai Calvinisme yang dianutnya tidaklah menjadi dorongan dasar mengapa mereka membangun kekuatan kolonial di ujung Selatan benua Afrika tersebut. Lebih dalam artikel ini ingin melihat apa sebenarnya alasan di balik pendirian dan pembentukan organisasi gereja di koloni Tanjung Harapan di masa pemerintahan kolonial Belanda dan bagaimana kisah orang-orang Kristen dan Kristenisasi semasa Belanda menduduki Afrika Selatan. Pada akhirnya keberadaan gereja dan institusi yang terkait dengan keagamaan yang dibawa bersama ekspansi kolonial Belanda tidaklah pernah dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat pribumi setara seperti yang seharusnya terdapat dalam nilai-nilai Calvinisme sejati. Sekat-sekat sosial yang kemudian terbentuk karena pemerintah menaruh gereja dan institusinya di dalam masyarakat dalam esensinya malah menunjukkan tujuan pemerintah kolonial Belanda yang hakiki adalah ekspansi, dan topeng keagamaan dan kristenisasi adalah media yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir tersebut.Kata kunci: Kolonialisme, akulturasi dan peradaban, perbudakan, segregasi sosial, kristenisasi
Transitional Justice and Reconciliation Process in Cambodia: The Perspective of Survivors
Get PDFUntuk menuntut pertanggungjawaban para pemimpin senior Khmer Merah dan mereka yang dianggap paling bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama berkuasanya rezim Khmer Merah atau Demokratik Kampuchea (1975-1979), pemerintah Kerajaan Kamboja bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mendirikan Extraordinary Chamber in the Courts of Cambodia (ECCC) atau yang lebih dikenal sebagai Peradilan Khmer Merah (Khmer Rouge Tribunal). Sebagai bagian dari proses keadilan transisional (transitional justice), proses peradilan terhadap pemimpin senior dan mereka yang dianggap paling bertanggung jawab tersebut diharapkan juga memberi kontribusi besar terhadap proses rekonsiliasi antara para korban dan para pelaku (baca: pelaku level rendah/low level perpetrators) yang saat ini belum tercapai. Artikel ini membahas pandangan mereka yang selamat dari kekejaman Khmer Merah (survivor)terhadap proses peradilan yang saat ini sedang berlangsung dan pengaruh atau kaitannya dengan proses rekonsiliasi di kalangan akar rumput. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan pandangan para survivors, prosesperadilan kurang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses rekonsiliasi antara korban dan pelaku level rendah di kalangan akar rumput di Kamboja.Temuan penelitian menunjukkan pula bahwa Kamboja perlu menggabungkan pendekatan retributif melalui mekanisme peradilan, dengan pendekatan restoratif melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).Kata kunci: Khmer Merah, kejahatan kemanusiaan, peradilan, rekonsilias
Religion, Imperialism, and Resistance in Nineteenth Centurys Netherlands Indies and Spanish Philippines
Get PDFArtikel ini menjelaskan bagaimana agama berfungsi sebagai pembenar imperialisme dan antiimperialisme, dengan mengkaji kekuatan imperialis Belanda di Hindia Belanda dan imperialis Spanyol di Filipina pada abad XIX. Pemerintah Kolonial Belanda tidaklah seberhasil pemerintah kolonial Spanyol dalam menjadikan jajahan mereka menjadi bangsa seperti mereka, meskipun agama digunakan sebagai alat dominasi. Bagi Spanyol, agama Katolik menjadi bagian peradaban mereka, dan menjadi bagian penting proyek kolonialisme mereka, sedangkan bagi pemerintah kolonial Belanda, agama Kristen tidak menjadi bagian penting kolonialisme mereka (kenyataan sejarah yang menolak anggapan umum di Indonesia bahwa kolonialisme Belanda dan kristenisasi sangat berhubungan). Misionaris Spanyol di Filipina menguasai daerah koloni melalui metode-metode keagamaan dan kebudayaan, sedangkan pemerintah kolonial Belanda, dan misionaris dari Belanda, harus berurusan dengan masyarakat yang sudah memeluk Islam di daerah-daerah Indonesia. Pemerintah Belanda mengizinkan kristenisasi dalam beberapa kasus asalkan tidak mengganggu umat Islam dan tidak mengganggu kepentingan ekonomi mereka.Akibatnya, mayoritas Filipina menjadi Katolik, sedangkan mayoritas Hindia Belanda tidak menjadi Protestan. Di sisi lain, agama juga berfungsi sebagai kekuatan antiimperialisme, seperti dalam penggunaan pasyon bagi sebagian bangsa Filipina yang Katolik, dan jihad dan ratu adil bagi sebagian masyarakat Hindia Belanda yang muslim. Penafsiran terhadap agama masing-masing dipengaruhi oleh konteks kolonial. Agama mengalami lokalisasi atau pembumian sebelum ia menjadi alat perjuangan antikolonialisme. Agama menjadi sistem budaya simbolik dan praktikal yang mereka butuhkan ketika mereka perlukan. Dalam situasi dibawah imperialisme, agama menjadi alat yang kuat untuk mendukung ketidakpuasan dan harapan.Kata kunci: agama, imperialisme, antiimperialisme, kolonialisme, Hindia Beland
EXAMINING THE PATTANI CENTRAL MOSQUE AMID THE SOUTHERN THAILAND CONFLICT
Get PDFGenerally speaking, mosques and pondok (Islamic boarding schools) in Southern Thailand are regarded as place for fostering Muslim militants. In Pattani, many mosques are taken for granted as places to recruit Muslim militants against the Thai Government. For instance, Kru-Ze Mosque incident in 2004 had raised various militant, Islamist activities against the central government. In this regard, I believe that Pattani Central Mosque has non-violenceelements that could be activated as a sanctuary to hinder the unjust violence. Therefore, this article will examine the real quality of Pattani Central Mosque in southern Thailand on the basis of its profile. Consequently, readers would grasp a general picture about those matters. Thus, by analyzing the religious practices within the mosque,I conclude that Pattani Central Mosque seems to be composed of a fairly equal mixture of moderate and more conservative Muslims instead of those with radical and extreme tendencies.Keywords: Mosque, Islamic teaching practices, Salafy-Wahab
The Dutch Science (Rangaku) and its Influence on Japan
Get PDFPada tahun 1609, Belanda memperoleh izin memasuki Jepang bersama armada dagangnya VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie-Dutch East India Company) dan menempati wilayah di pelabuhan perdagangan Hirado hingga tahun 1940. Pada tahun 1639 Jepang menutup negaranya untuk berhubungan dengan dunia luar (era sakoku). Namun, Jepang masih mengijinkan Belanda untuk tinggal dan memindahkan perusahaannya (untuk mudah mengontrolnya) ke Pulau Deshima pada tahun 1941. Meskipun Jepang sangat melarang masyarakatnya berhubungan dengan Belanda atau sebaliknya, kecuali orang yang ditentukan dan pada kondisi dan waktu tertentu, namun rasa keingintahuan negeri ini terhadap perkembangan ilmu dan teknik Barat telah membawa keterbukaan Jepang untuk menggalinya melalui Belanda. Dimulai dengan mempelajari ilmu kedokteran, Jepang terus menggali dan mengembangkan pengetahuaan Barat, yang proses ini dikenal dengan era Rangaku. Melalui proses Rangaku, Belanda secara tidak langsung telah menjadi pintu pengetahuan bagi Jepang dan Jepang secara perlahan berhasil mengembangkan berbagai ilmu untuk kemajuan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan militer hingga Jepang siap berkembang ketika kembali membuka diri pada tahun 1853.Kata kunci: Sakoku, sistem Rangaku, studi Barat, Jepang, Belanda, VOC
THE JAVANESE IN LAMPUNG, STRANGER OR LOCALS? WITH THE REFERENCE OF CHINESE EXPERIENCE
Get PDFJavanese is the majority of the Indonesian population. Geographically they are resided in the provinces of Central Java, DIY and East Java. However, since the beginning of the 20th century the Dutch colonial government began to relocate them to Lampung in the sothern part of Sumatra and then to other places. Within a century Lampung become the main destination of Javanese migration, making Lampung the Javanese province after Central Java, DIY and East Java. Unlike the Chinese that is able to construct Chinese nation and state, the Javanese failed in constructing the Javanese nation, instead supporting the construction of Indonesian nation and state. In this article the Javanese in Lampung is exposed as the showcase of how Javaneseness as an identity is located within the post-Suhartos political development contexts, when decentralization and regional autonomy began to be implemented. Based on a fieldwork in Lampung, it shows that the Javanese while continue preserving the cultural identities yet reluctantly using their identities for political mobilization, for instance during the election of head of local government. The Javanese seems secure to be the majority, and not perceived themselves as strangers, although the resided in the land of the Lampuners.Keyword: Migration, Ethnic Identity, Local People, Political Mobilit
THE DUTCHS FLOATING LIFE ON DESHIMA ISLAND: A GLOOMY SIDE OF DUTCH-JAPAN RELATIONSHIP DURING THE TOKUGAWA PERIODE, 1715-1790
Get PDFIn order to extend its trading network and engagement in the intra-Asian trading network, the VOC sought to gain contact with Japan, which was known for its luxurious products as copper and silk. At that time, Tokugawa Ieyasu just emerged as the new Japanese ruler, whose regime introduced a controversial policy known as Sakoku to cut Japan completely off from the international relations to strengthen internal politics. As a result, Japan lost its diplomatic and economic relationship with other nations. The Dutch (represented by the VOC) together with China and Korea - were the only exception as the Tokugawa regime granted them trading license and used them as window to see the outer worlds development. The VOCs offiers had to pay costly this privilege, however, since they should follow Tokugawas strict rules and control. They were allowed to settle and live only on a virtual island called Deshima, which was located on the bay of Nagasaki. Tokugawa regime provided all their needs, but restricted their movements and activities especially in accessing land and making contact with local inhabitants. Perusing the available printed historical sources to be combined with the recent literature, this paper describes the daily life of those VOCs Dutch offiers living on the island, and seeks to analyze the importance of this odd relations for political and economic relations of the two nations.Keywords: the VOC, Dutch, Tokugawa Japan, Deshim
Kajian Asia Tenggara: Antara Narasi, Teori, dan Emansipasi
Get PDFAs an academic discipline, modern Southeast Asian Studies (SEA Studies) faces three main challenges. First of all, there is still a huge gap in scholarship and publication between the West-based and Southeast Asia-based SEA Studies. Secondly, SEA Studies is often in a dilemmatic position between the push for generalization of mainstream social sciences and the anti-causality stance of various strands of Postmodernism. Thirdly, in general there is a decline of SEA Studies in the West especially in North America. However, recent developments in SEA Studies, namely a possibility for an emancipatory SEA Studies, the shifting center of gravity for SEA Studies from North America to Asia-Pacific and the expanding higher education sector in Indonesia might present some opportunities for the development of a Southeast Asia-based SEA Studies in the future