Jurnal Kajian Wilayah (JKW)
Not a member yet
160 research outputs found
Sort by
TINJAUAN BUKU KRITIK TERHADAP MODERNITAS DIALECTIC OF ENLIGHTENMENT Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer: California: Stanford University Press, 2002
Living in The Veranda of Mecca Political Contestation and Religious Tolerance in Kelantan, Malaysia
Sebagai basis utama kebangkitan Islam di Malaysia sekaligus kubu terpenting Parti al-Islam Se-Malaysia (PAS), Kelantan secara populer sering digambarkan sebagai negara bagian yang miskin toleransi terhadap kaum non-Muslim. Namun, penggambaran ini menyesatkan. Isu utama di Kelantan adalah persaingan politik antara UMNO (United Malays National Organization, partai yang berkuasa di tingkat nasional) dan PAS, daripada perkara Muslim-non-Muslim. Kaum non-Muslim, yang diperkirakan berjumlah sekitar 6 persen dari total penduduk negara bagian Kelantan yang berjumlah sekitar 1,6 juta jiwa, dalam banyak hal menikmati toleransi kehidupan beragama. Artikel ini mendiskusikan bagaimana kaum non-Muslim memaknai toleransi beragama yang mereka nikmati itu. Alih-alih melihatnya sebagai sesuatu yang terberi, mereka memandangnya sebagai buah positif yang tidak sengaja muncul dari persaingan antara UMNO dan PAS. Kendati menjadi minoritas, suara mereka dalam pemilu sangat berarti dan bisa menentukan kemenangan satu pihak atas pihak yang lain karena persaingan antara UMNO dan PAS itu senantiasa berlangsung ketat. Itulah sebabnya guna mengambil hati mereka, baik UMNO maupun PAS sama-sama menawarkan jaminan perlindungan kepada mereka. Jaminan itulah yang pada gilirannya membentuk preferensi politik kaum non-Muslim dalam pemilihan umum. Dengan demikian sebagai minoritas mereka tidak harus menjadi yang tertindas atau yang menindas, karena suara mereka yang sangat signifikan dalam konstelasi politik yang ada.Kata kunci: kontestasi politik, toleransi keagamaan, Kelantan, Malaysia
The Philippine View of Indonesian Independence: As Reported in Philippine Newspapers
For the Filipinos, seeing Indonesia become independent was like seeing themselves. Filipinos themselves as inspiring their neighbors and at the same time they saw what their country could be. There are various parallelisms not only on the day Indonesia formally entered the community of nations but also through that nations struggle for freedom and independence. Here the Filipinos can see the various paths they may have taken, an armed struggle or a peaceful political negotiation, or both. Indonesians too saw themselves among the Filipinos. Like many Asians, they observed events from the 19th century to the recognition of Philippine sovereignty by the United States. At the same time, both countries entered a neocolonial period with the Philippines entering various agreements with its former colonizer which tied up its prerogatives. The Hague Agreement tried to impose a neocolonial condition by constructing a Netherlands-Indonesian union similar to that of the British Commonwealth of Nations. At the same time, the Netherlands played an old tactic of divide and rule by setting up what appeared to be puppet governments in the various regions of Indonesia in support for itself and denying Indonesia the western part of New Guinea by alleging that the region was not culturally affiliated with the central and western halves of the archipelago. It was an attempt to retain the Netherlands as an Asian power. Like the Philippines Indonesia faced new challenges after independence and most of these involved its former colonizer
MANAJEMEN DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI TIONGKOK: GEMPA SICHUAN 2008
China is a country that frequently experienced natural disasters such as earthquake. The earthquake at Sichuan Province in 2008 is one of big natural disasters, which caused a big death toll and damage. However, the disaster also brought the better change in disaster management system in China. This paper analyzes how the disaster management in China after Sichuan earthquake 2008 is. Hopefully, good disaster management will lessen the death toll and damage in disaster region. Besides the role of government in the disaster risk reduction, China also introduces the risk reduction to community (Community-based Disaster Risk and Reduction Management).Keywords: disaster management, risk reduction, China, earthquake, Sichuan AbstrakTiongkok merupakan salah satu Negara yang kerap mengalami bencana alam, misalnya gempa bumi. Salah satu peristiwa gempa bumi yang cukup besar di Tiongkok terjadi pada tahun 2008 di Provinsi Sichuan. Gempa ini telah menyebabkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Namun demikian, bencana gempa ini juga membawa perubahan pada sistem manajemen bencana yang lebih baik di Tiongkok. Dalam kaitannya dengan pengurangan risiko bencana, tulisan ini melihat bagaimana manajemen bencana di Tiongkok pasca Gempa Sichuan 2008. Manajemen pengurangan risiko bencana yang baik diharapkan dapat mengurangi jumlah korban jiwa serta kerusakan yang dialami oleh masyarakat. Selain peran Pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, Tiongkok juga berusaha menerapkan manajemen bencana yang juga melibatkan peran masyarakat.Kata kunci: manajemen bencana, pengurangan risiko, Tiongkok, gempa, Sichua
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE COMPETITIVENESS OF VIETNAM’S AGRICULTURAL SECTOR
In the last ten years, Vietnam has become an agricultural country to be reckoned with in the international market. However, the competitiveness of Vietnamese agricultural sector is still unstable, especially when compare to the Thailand in the long-run. Moreover, Vietnam has to fight with the implementation of AEC in full at the end of 2015 which implies the increasing levels of competition in Southeast Asia. Understanding the developments of Vietnam’s agriculture in the face of various challenges and opportunities through the implementation of AEC become the major purpose of this research. Qualitative methods used to analyze primary data were collected through indepth interview and several secondary data that has been collected. The results of this research shows that Vietnam face two major obstacles in producing agricultural commodities that safe and have high quality plus the low labor productivity. Nevertheless, the Government of Vietnam conducting several policies in improving the quality and safety of agricultural commodities such as the No Early Spray Campaign, 3G3R and 1M5R. Moreover, through the mechanism of the Public-Private Partnership (PPP), the Government of Vietnam strives to bridge the mutually beneficial cooperation between farmers and companies. In addition, the Government of Vietnam is trying to take benefits from the AEC to increase the flow of foreign investment to build its agricultural sector by providing various incentives for supporting potential investors.Keywords: AEC, competitiveness, the agricultural sector, Vietnam AbstrakDalam sepuluh tahun terakhir, Vietnam berhasil menjadi negara pertanian yang patut diperhitungkan dalam pasar internasional. Meskipun demikian, daya saing sektor pertanian Vietnam masih belum stabil dalam mengimbangi Thailand dalam jangka panjang. Lebih dari itu, Vietnam harus berjibaku dengan pengimplementasian MEA secara penuh di akhir 2015 dan berpotensi meningkatkan persaingan di kawasan Asia Tenggara. Memahami pembangunan daya saing pertanian Vietnam dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesempatan di era MEA menjadi tujuan besar dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis data primer hasil wawancara mendalam dan juga berbagai data sekunder yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini, Vietnam masih menghadapi kendala besar dalam menghasilkan komoditas pertanian yang aman dan berkualitas tinggi ditambah juga rendahnya produktivitas tenaga kerjanya. Meskipun demikian, Pemerintah Vietnam tengah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan komoditas pertanian antara lain melalui No Early Spray Campaign, 3G3R dan 1M5R. Lebih dari itu, melalui mekanisme Public-Private Partnership (PPP), Pemerintah Vietnam berupaya menjembatani kerjasama saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan. Selain itu, Pemerintah Vietnam berupaya memanfaatkan MEA guna meningkatkan arus investasi luar negeri demi membangun sektor pertaniannya dengan menyediakan berbagai insentif bagi para calon investor.Kata kunci: MEA, daya saing, sektor pertanian, Vietnam
Proses Munculnya Euro-Islam sebagai Transnational Norms di kalangan Muslim Eropa
The study focuses on the formation process of Euro-Islam as a transnational norm among European Muslim to integrate Muslim into European society. There is a growing norm among the European Muslim society called as Euro-Islam norm. In this research, I use norm life cycle theory, brought by Martha Finnemore and Kathryn Sikkink to assess the process of formation of Euro-Islam norm. Although Euro-Islam has not yet entered the stage of internalization norm, I argue that Euro-Islam gradually forms a norm which theoretically will become a base for the formation of future Euro-Islam identity among European Muslim.Keywords: Euro-Islam, Norm, integration, identit
The Paper Industry in Japan: Its Development and Challenge
Paper ini mendiskusikan peran stakeholder seperti pemerintahan Meiji, akademisi dan perusahaan swasta yang telah banyak memberikan kontribusi atas modernisasi Jepang. Pemerintahan Meiji (1868-1912) dapat digolongkan sebagai pemerintahan yang kuat. Raja Meiji yang masih muda dan mempunyai ambisi memajukan Jepang, disertai oleh para akademisi yang brilian, berpengalaman dan banyak dari mereka didikan universitas dari Barat seperti, Ito Hirobumi, Okuma Shigenobu, Mori Arinori, Fukuzawa Yukichi, Eiichi Shibusawa dan sebagainya. Peran akademisi yang didukung oleh masyarakat sangat signifikan dalam melancarkan program modernisasi Jepang dalam berbagai sektor misalnya stabilitas politik, demokratisasi, pembaruan institusi sosial (pendidikan dan kesehatan) dan mendirikan berbagai perusahaan. Di antara perusahaan strategis yang mereka mendirikan ialah perusahaan kertas. Industri kertas bertujuan mendorong masyarakat Jepang menjadi masyarakat terdidik, berbudaya dan menjadi bangsa maju. Paper ini mentelaah manajemen dua perusahaan kertas besar yakni Oji dan Nippon, dilihat dari perspektif strategi visi dan misi berdirinya, cara memperoleh bahan baku, mengembangkan R&D, inovasi teknologi, akses ke institusi per bankan dan pemasaran.Kata kunci: Pemerintahan Meiji, akademisi, pihak swasta, perusahaan kertas Oji dan Nippon, modernisasi dan tantanga
Peoples Knowledge, Peoples Defense: Utilizing Local Practices for Disaster Safety and Adaptation in Rapu-Rapu, Albay, Philippines
Kepulauan Rapu-rapu di Filipina merupakan wilayah yang dikenal sebagai daerah rawan bencana hidrometeorologikal sebagai akibat dari letak geografis dan faktor fisik wilayah tersebut. Pada tahun 2006, pulau ini mengalami bencana besar Typhoon Reming yang membawa dampak serius terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang tinggal di pulau tersebut. Berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh bencana ini adalah kerusakan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat yang mengakibatkan terdegradasinya penghidupan masyarakat.Berdasarkan pengalaman pahit yang dialami tahun 2006 tersebut, masyarakat bertekad untuk mempersiapkan sekaligus memproteksi diri dan wilayah mereka dari potensi bencana alam tragis yang masih sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu, masyarakat lokal menginvestasikan sumber daya mereka pada berbagai program dan pengukuran pengurangan risiko bencana yang memanfaatkan kekayaan pengetahuan, kemampuan, dan budaya lokal yang dimiliki. Sebagai contohnya, masyarakat telah membangun sistem peringatan dini, lumbung pangan untuk masa krisis bencana, membentuk bintaassebuah tempat aman yang terletak di bagian atas rumah penduduk yang dimanfaatkan untuk menyimpan barang-barang berharga ketika banjirdan menciptakan inovasi-inovasi lokal lainnya seperti peralatan pancing inovatif yang membantu mereka meningkatkan produktivitas hasil tangkapan ikan. Di samping berbagai upaya yang telah disebutkan, masyarakat juga membangun hubungan dan bekerjasama dengan berbagai organisasi, baik organisasi lokal maupun asing, untuk meningkatkan kapasitas mereka.Makalah ini menyajikan praktek-praktek aktual masyarakat Pulau Rapu-rapu dalam mengurangi risiko bencana yang disertai dengan kuatnya bukti-bukti pengalaman penggunaan pengetahuan dan kemampuan lokal sebagai salah satu ujung tombak benteng pertahanan masyarakat yang tinggal di wilayah yang berisiko tinggi terhadap bencana. Melalui makalah ini, pembaca diajak untuk kembali mempertimbangkan kekuatan kapasitas lokal dalam mengurangi bencana melalui visi dan tindakan yang aman, berdaya tahan, dan dinamis.Kata kunci: pengetahuan lokal, kerentanan, penanganan dan adaptasi bencana, Pulau Rapu-rapu, Filipin
HARVESTING PEACE: CHRISTIAN-MUSLIM RELATIONSHIP IN BARANGAY KAKAI RENABOR, THE PHILIPPINES
Barangay Kakai Renabor is a small district in Lanao Del Norte, Philippine. It is renowned as the area of conflict.Christians and Muslims used to fought one another, and living in emotional tension that guided them to commitvarious violences. Disharmonious relationship was exist because every group insists to live exclusively in Barangay,and striving to eliminate the existence of others. There were only two choices: Christians without Muslims or Muslims without Christians. So did their previous story. Recently, they live conjointly harmoniously. They work cooperatively both in planting and harvesting. Indeed, they do it in one similar terrain. Christians and Muslims bury their bad memories and wounds. They live side by side with the spirit of mutual respect and mutual understanding inthe Barangay community. This paper aims to discuss the conflict transformational process which has accomplished in order to reconcile Christians and Muslims, how they overcomed tensions, and what they required to develop a better future. In doing so, this paper will describe how they solved the conflict, what sort of tools they used, and what the expected-future they need.Keywords: Christians-Muslims relationship, violence, peace, and conflict transformation
Sekularisme dan Identitas Muslim Eropa
For most European countries, religious freedom is part of secularism principles to manage separation between public and private sphere. The right of citizens to believe and practice of religious faith, however, is not always synonymous with recognition from the state. In several countries, constitution guarantees religious freedom, but in some cases in European countries government has not yet been formally recognized the existence of Islam. In this context recognition is defined as recognition of organizations that represent religious community. The issue of representation is indeed very crucial, because this concerns distribution of public finances. Recognition of religious-based organizations means the states willingness to subsidize religious activities.The presence of migrants have made the issue of religious freedom is becoming more widespread in recent years. As the bulk of the migrants, Muslims are the most important subject in this issue. Prohibition of the use of religious symbols, including headscarves for Muslim women in public schools in France, has raised a number of questions about how far freedom of religion which based on secularism is practiced. Furthermore, questions about the meaning of secularism was critically raised back into the European public sphere. In fact, secularism is a political discourse that interpreted by various European countries. According to the observers, such diversity in the meaning of secularism is resulted come from the influence of dominant religious culture and political development of the nation-states project which is also different in each European country.On the other hand, different interpretation of secularism is also linked with political dynamics of migration of European countries. Muslims in Europe as immigrant become the targeted group of integration policy. The problem of integration is not just include politics in public life, but also in the cultural area of private life. In this context, debate on multiculturalism emerged as a reaction to the assimilationist view which want to merge cultural boundaries of migrants to European community. Questions about how far the state should interfere in the cultural life, including those of religious practices, migrants, in this case the Muslim immigrants, is an important issue as a focus in this paper.Keywords: secularism, Muslim, immigrants, Identity, Europ