Jurnal Kajian Wilayah (JKW)
Not a member yet
160 research outputs found
Sort by
The Impact of E-Procurement Implementation on Public Procurement’s Corruption Cases; Evidence from Indonesia and India
No full textThe huge spending on public procurement makes public procurement is very vulnerable to corruption. Many governments around the world have adopted Electronic Procurement (E-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted E-Procurement in 2008, while Government of India introduced E-Procurement in 2012. Even though E-Procurement has been implemented for quite a long time in those two emerging countries, only limited research exist on the impact of E-Procurement in reducing procurement corruption. By using the combination between quantitative and qualitative methods, this study attempts to assess the extent to which the impact of E-Procurement implementation on procurement corruption cases in Indonesia and India. The findings suggest that Indonesian provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of E-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Meanwhile in India, the effect of E-Procurement was not impactful enough to reduce a notably large number of procurement corruption at the state governments because E-Procurement implementation at the state level in some degree was bothered by low competency and professionalization staff and also high political interference in state administrations. The study contributes to limited empirical research on the effect of E-Procurement on corruption
Strategi Manuver Geoekonomi Indonesia dalam Merespons Dukungan Negara-Negara Pasifik Selatan atas Isu Kemerdekaan Papua
Full text linkThe focus of the study in this research is the issue of the right to self-determination of Papua which has the support of countries in the South Pacific region. The Free Papua Movement (OPM) in Papua is motivated by differences in the history of integration, social and economic conditions between Indonesia and Papua. The support given by these countries for Papua has disturbed Indonesia's political sovereignty and national security conditions, so that the Indonesian government has responded with soft power. The response is in the form of an economic approach to Papua (internal) and South Pacific Countries (external). In discussing this research, the author uses a geoeconomic perspective with qualitative research methods, through data collection techniques from literature studies and various sources that are credible and relevant to the research. In addition, this research is also supported by primary data through interviews with parties who have the ability to discuss research problems.Keywords: geo-economics, Papua, self-determinations issues, South Pacific countries
HISTORIA IN WESTERN SCHOLARSHIP TRADITION: WHERE NATURAL SCIENCES AND HUMANITIES COLLIDED
Full text linkThis article aims to analyse the concept of historia as the root of the discipline of history today. Historia is a concept in scientific tradition which dates back to Greek era. Today, the concept is only linked to the historical discipline still using the same name. Nevertheless, the concept was used to cover several studies such as natural studies, medicine, and humanities. This article will trace the evolution of the concept in the European scientific tradition since it was introduced for the first time. Furthermore, this article will discuss as well the problem of historia which raises the debate about the status of Herodotus as the Father of History. Finally, this article will elaborate to which extent the concept of historia becomes a junction between several professions, especially historian and physician. It is important to carry out this study to analyse the development of knowledge in Europe as the foundation that later develops in other places
'CHOKUBAISHO' AS A WAKAYAMA FRUIT FARMER DIRECT SALES SYSTEM IN JAPANESE AGRI-FOOD NETWORK GOVERNANCE
No full textThe global food system always faces threats and challenges. However, on the other hand, it is an opportunity for the Japanese civil society social movement to play an active role in building a just and sustainable food system. Chisan Chishou movement (local product, local consumption campaign) provides excellent opportunities for farmers in Prefecture Wakayama Japan to target local potential, with transparent price and added value through the Sanchoku （産直）or direct sales system. The Japanese food distribution chain is systemically coordinated below shade Kyoudou kumiai (協同組合) or JA (Japan Agricultural Cooperative), as a prominent entity in Japanese agri-food network governance. Qualitative method selected in explaining paradigm social capital and network in its role to achieve prosperity and regional economic development, by considering indicator non-physical such as the value of 'trust' and reciprocity in 'network' as the essential attributes of the social capital. The study case of farmer as a member of Japan Agricultural Cooperative (JA) Wakayama Prefecture describes how the Chokubaishou system is a strategy for the farmer to resolve problem profitability on the Chokubaishou JA system with the character of quality products at low prices. The non-binding JA membership system is a benefit for farmers in obtaining agricultural facilities and securing sales channels with a more stable market and low risk of operating costs. The mutual dependence on relational cooperation and 'trust' on this agri-food network mechanism has become a 'safety guard' for farmers, and JA perpetuates the sales business that profitable and sustainable.Keywords; Social Capital; Direct Sales System, Chokubaishou; Agri-Food Networ
Media Massa Eropa Utara dan Konter terhadap Disinformasi Pemberitaan Pandemi Covid-19. Perspektif Pengkajian Eropa dan Best Practice Denmark-Finlandia bagi Media Massa Indonesia
No full textMedia massa sebagai penyedia informasi fakta memegang peran penting dalam melawan persebaran disinformasi. Terjadinya pandemi Covid-19 membuat persebaran disinformasi semakin masif. Penelitian ini merupakan kajian media massa mengenai penyebaran disinformasi terkait pandemi Covid-19 tahun 2020 di Denmark dan Finlandia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh media-media massa di Denmark dan Finlandia dalam melawan disinformasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial media massa kepada masyarakat. Rumusan masalah yang muncul yaitu bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh outlet media massa di kedua negara tersebut dalam melawan disinformasi terkait Covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik analisis isi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu studi kasus dengan mengumpulkan data dari media massa di Denmark dan Finlandia. Teori Tanggung Jawab Sosial Pers digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menentukan 2 media paling populer di Denmark dan Finlandia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi dapat mengancam demokrasi dan media memiliki peran penting untuk menyajikan informasi berbasis fakta. Media massa di masing-masing negara memiliki mekanisme yang hampir sama, yaitu dengan memberikan konfirmasi yang jelas dengan melampirkan penelitian terkait dan pendapat para ahli terkait. Perbedaan pada keduanya yaitu, media massa Denmark memiliki platform pemeriksa fakta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebaran disinformasi sangat erat kaitannya dengan tingkat literasi media. Semakin tinggi literasi media di suatu negara, maka semakin tanah juga masyarakatnya terhadap disinformasi.
KEBIJAKAN KESEHATAN PUBLIK : UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA DI REPUBLIK TANZANIA
No full textKebijakan publik sektor kesehatan hal yang sangat kompleks karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan masyarakat luas. Dalam perkembangan sistem kesehatan dunia, diperlukan kebijakan dari setiap negara untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam kehidupan masyarakat dunia adalah penyakit Malaria.Sedangkan Negara Republik Tanzania merupakan salah satu negara yang memiliki masalah penyakit malaria yang menyebabkan banyak kematian. Namun kebijakan kesehatan dalam penanggulangan penyakit malaria mengalami kendala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh menggunakan data sekunder dengan studi literatur. Hasil analisis bahwa keterbatasan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengalokasian anggaran untuk kesehatan sehingga pemerintah tidak mampu menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan dalam penanggulangan penyakit malaria di Tanzania sudah menunjukan keberhasilan salah satunya di wilayah Zanzibar, namun hal ini tidak terlepas dari keterlibatan negara asing baik melalui organisasi internasional dan NGO yang memegang peranan penting.Kata kunci : Kebijakan Kesehatan Publik, Penanggulangan Penyakit Malaria, Tanzania
KOMODITAS EKSPOR DALAM PERSPEKTIF SEJARAH KRISIS: STUDI KASUS KOPI, TEH DAN BUNGA POTONG DI KENYA (1930–2011)
Full text linkTulisan ini berusaha untuk melihat dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikan dan kemudian meluas hingga ke Eropa terhadap komoditas ekspor penting di Kenya, Kenya sebagai salah satu negara di Afrika Timur yang bergantung pada tiga komoditas utama yaitu kopi, teh, dan bunga potong, Melalui studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini menemukan bahwa ketiga komoditas tersebut memiliki trendnya masing-masing dan saling bergerak bergantian selama fase krisis internal dan internal yang terjadi selama periode 1930-2013, Sebagai contoh kopi, mengalami berbagai macam krisis seperti krisis harga pada pasar internasional, depresi ekonomi pada tahun 1930, resesi ekonomi dunia pada 1980 dan krisis akibat perubahan iklim seperti musim kering berkepanjanganan yang terjadi pada tahun 2001/2002, Berbagai macam krisis berdampak pada produksi kopi, sehingga ekspor komoditas digantikan oleh teh dan bungan potong.
Bicycles in the City: Ecological Mobility and Green City Discourse in Freiburg, Germany
Full text linkCycling in the city of Freiburg is a common thing to do by local communities as a form of daily mobility. Known as a green city, the city of Freiburg has specific attention to the fields of transportation and ecology what seek to reduce the use of private motorized vehicles through government policies and regulations. This effort was provided as a solution to government regulations to develop public transportation and promote bicycles. Cycling, which has been common in Freiburg for decades, is still an interesting topic to discuss. This study focuses on the production of discourse that was born from cycling activities in Freiburg. Besides, this study also wants to see how this cycling activity from an ecological perspective of green cities. This research was conduct using participatory observation research methods, interviews with research informants, and Internet research. The results obtained in this study show: (a) the existence of discourse on sustainable mobility in the context of green cities; (b) program forms and government regulations on cycling in Freiburg; and (c) the reality of the meaning and use of bicycles in Freiburg. The diversity dialogue born of this cycling activity binds to the practice of ecological green city that is still a concern in Freiburg today
