Jurnal Online Universitas Islam Sumatera Utara
Not a member yet
6835 research outputs found
Sort by
PERAN IMUNOMODULATOR VITAMIN D TERHADAP INTERLEUKIN 6 PADA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE 2
Get PDFDiabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) adalah penyakit metabolik kompleks dengan peradangan kronis sebagai salah satu mekanisme penting dari patogenesisnya. Interleukin-6 (IL-6) memiliki peran signifikan dalam memperburuk resistensi insulin dan meningkatkan risiko komplikasi vaskular pada penderita DMT2. Vitamin D diketahui tidak hanya berfungsi dalam metabolisme tulang tetapi juga bertindak sebagai imunomodulator yang mampu memodulasi respons inflamasi. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis peran vitamin D dalam mengatur tingkat IL-6 pada pasien DMT2 berdasarkan studi yang dipublikasikan sebelumnya. Literature review ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh vitamin D dalam menurunkan sitokin proinflamasi IL-6 pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelusuran artikel melalui database Pubmed, Springer Link dan Google Scholar. Tahun penerbitan sumber pustaka adalah dari tahun 2011 hingga 2025 dengan 27 sumber pustaka. Hasil: Beberapa literatur menunjukkan bahwa kadar vitamin D serum yang cukup atau pemberian suplemen vitamin D memiliki kemampuan untuk mengurangi IL-6 dan berkontribusi terhadap perbaikan kontrol glikemik Hasil yang diperoleh antar studi belum sepenuhnya konsisten karena adanya perbedaan metodologi, dosis suplementasi, durasi intervensi, serta karakteristik subjek penelitian. Beberapa literatur menunjukkan bahwa kadar vitamin D serum yang cukup atau pemberian suplemen vitamin D memiliki kemampuan untuk mengurangi IL-6 dan berkontribusi terhadap perbaikan kontrol glikemi
Penarikan Jaminan Objek Fidusia Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)
Get PDFAbstrak Penarikan jaminan fidusia adalah tindakan menarik kendaraan atau benda lain yang menjadi jaminan fidusia ketika debitur tidak membayar cicilan. Penarikan jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang jaminan fidusia di Indonesia, bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, bagaimana penarikan jaminan fidusia akibat perbuatan melawan hukum dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/ PN Mdn.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Penarikan jaminan fidusia akibat perbuatan melawan hukum dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 685/Pdt.Sus-BPSK/2024/ PN Mdn adalah disebabkan kesewenang-wenangan perusahaan terhadap konsumen, sehingga penarikan jaminan fidusia tanpa persetujuan pemberi fidusia dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Disarankan agar kreditur sebelum memberikan pinjaman kepada debitur agar melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan membayar dari si debitur sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet dan adanya pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga. Kata Kunci: Penarikan Jaminan, Fidusia, Melawan Hukum. Abstract Withdrawal of fiduciary collateral is the act of withdrawing a vehicle or other object that is a fiduciary collateral when the debtor does not pay the installments. Withdrawal of fiduciary collateral must be carried out in accordance with applicable procedures and requirements. The problems in this thesis are how the legal regulations regarding fiduciary collateral in Indonesia, how the implementation of consumer financing agreements with fiduciary collateral is carried out, how the withdrawal of fiduciary collateral due to unlawful acts in the study of Medan District Court Decision Number 685 / Pdt.Sus-BPSK / 2024 / PN Mdn. The research conducted is normative research and the data analysis used is qualitative data. The withdrawal of fiduciary collateral due to unlawful acts in the study of Medan District Court Decision Number 685 / Pdt.Sus-BPSK / 2024 / PN Mdn is due to the company's arbitrariness towards consumers, so that the withdrawal of fiduciary collateral without the consent of the fiduciary provider can be considered an unlawful act. It is recommended that creditors before providing loans to debtors conduct a careful analysis of the character and ability to pay of the debtor so as to minimize the occurrence of bad debts and the transfer of collateral objects to third parties. Keywords: Collateral Withdrawal, Fiduciary, Against the Law
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)
Get PDFAbstrakAnak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun namun belum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Istilah ini merujuk pada anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana, dan perlakuan khusus diberikan kepada mereka dalam proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn dan yuridis empiris dengan melakukan wawacara serta data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum peertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan persetubuhan tetap bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76d UUPA. Ketentuan persetubuhan anak juga dapat merujuk Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mengatur bahwa persetubuhan dengan anak termasuk tindak pidana perkosaan Penerapan pidana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn adalah Anak dihukum pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan.Kesimpulan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum peertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan persetubuhan tetap bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76d UUPA.penerapan pidana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan adalah anak dihukum pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana dan pelatihan kerja terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn adalah karena hakim menilai perbuatan anak telah terbukti secarra sah dan menyainkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan. Disarankan agar tercapainya pemidanaan yang memberikan efek jera bagi anak namun tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak anak, maka pidana penjara digantikan dengan pelatihan kerja. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Anak, Persetubuhan. Abstract Children in Conflict with the Law are minors who are at least 12 years old but not yet 18 years old and are suspected of committing a criminal offense. This term refers to children involved in criminal cases, and special treatment is provided to them during the legal process in accordance with the applicable laws.This research is descriptive in nature and employs a normative juridical approach by analyzing the Medan District Court Decision Number 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, as well as an empirical juridical approach through interviews. The data collected is analyzed qualitatively.The legal regulation of criminal responsibility for children in conflict with the law who commit sexual intercourse is that they are still held criminally responsible in accordance with Article 81 Paragraph (2) in conjunction with Article 76d of the Law on Child Protection. The regulation regarding sexual intercourse with a child can also refer to Article 473 Paragraphs (1) and (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code, which states that sexual intercourse with a child constitutes a criminal offense of rape. The application of criminal responsibility to children who commit the criminal act of sexual intercourse in the Medan District Court Decision Number 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn is that the child was sentenced to 2 (two) years and 6 (six) months of imprisonment and 3 (three) months of work training at Griya Abhipraya, Class I Correctional Center Medan.The conclusion of the study reveals that the legal regulation of criminal responsibility for children in conflict with the law who commit sexual intercourse is that they are still held criminally responsible in accordance with Article 81 Paragraph (2) in conjunction with Article 76d of the Law on Child Protection. The application of criminal responsibility to children who commit the criminal act of sexual intercourse is a sentence of 2 (two) years and 6 (six) months of imprisonment and 3 (three) months of work training at Griya Abhipraya, Class I Correctional Center Medan. The judge’s legal considerations in imposing the sentence and work training on the child in Decision Number 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn were based on the fact that the child was legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act of sexual intercourse. It is recommended that, to achieve a punishment that provides a deterrent effect without reducing or eliminating the rights of the child, imprisonment should be replaced with work training. Keywords : Responsibility, Child, Sexual Abuse
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Calon Legislatif Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu Dalam Bentuk Pelanggaran Kampanye (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 44/PID/2019/PT.PAL)
Get PDFAbstrakPenyelenggaraan pemilihan Umum khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan proses pergantian Anggota DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak lepas dari berbagai pelanggaran atau kecurangan yang timbul karena sesuatu perbuatan baik dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu maupun warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Penelitian ini mengangkat 3 (tiga) rumusan masayah yaitu: Pertama, Bagaimanakah pengaturan hukum tentang kampanye menurut Undang-Undang Pemilu di Indonesia ?, Kedua, Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum bagi calon legislatif yang melanggar larangan kampanye ? dan Ketiga, Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang larangan kampanye menurut Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 44/PID/2019/PT PAL ? Penelitian menggunakan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji Putusan Nomor 44/PID/2019/PT.Pal. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana Pemilu. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Calon Legislatif, Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Pemilu. Abstrack The holding of general elections, especially for members of the Regional People's Legislative Assembly, which is the process of replacing members of the district/city DPRD within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The holding of general elections for members of the DPR, DPD and DPRD cannot be separated from various violations or fraud arising from an act whether committed by election organizers, election participants or Indonesian citizens who have the right to vote. This study raised 3 (three) formulations of masayah, namely: First, How is the legal regulation on campaigns according to the Election Law in Indonesia?, Second, How is the legal responsibility for legislative candidates who violate the campaign ban? and Third, How is the judge's consideration of the campaign ban according to the Palu High Court Decision Number: 44/PID/2019/PT PAL? Research uses the nature of the research used is analytical descriptive, the type of research used in this research is normative juridical, the data collection tool in the research that will be used in this research uses Library Research by reviewing Decision Number 44/PID/2019/PT. Pal. Analysis of the data used is to use qualitative methods that produce descriptive-analytical data. Based on the results of the study, legal arrangements regarding election crimes are regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Criminal responsibility for the perpetrators of election crimes is based on the existence of elements of error and intent in committing criminal acts, the ability of the accused to be responsible, there is no justification and forgiveness for the defendant in committing election crimes. Keywords : Legal Accountability, Legislative Candidates, Election Crimes, Election Violations
Urgensi Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Pengungsi Di Kota Medan (The Urgency Of Protection For Refugee Women And Children In Medan City)
Get PDFAbstrakKota Medan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi tempat penampungan sementara bagi para pengungsi internasional, termasuk perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum dan sosial terhadap perempuan dan anak pengungsi di Kota Medan, serta menilai efektivitas kebijakan dan peran lembaga terkait dalam memberikan perlindungan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada keterlibatan lembaga internasional seperti UNHCR serta dukungan dari organisasi masyarakat sipil, perlindungan terhadap perempuan dan anak pengungsi masih belum optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain keterbatasan regulasi nasional, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta stigma sosial dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan perlindungan yang berbasis hak asasi manusia, peningkatan kapasitas aparatur, serta pendekatan kemanusiaan yang lebih inklusif dalam penanganan pengungsi di Kota Medan. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam perumusan strategi perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Kata Kunci : Perlindungan, Perempuan, Anak, Pengungsi, Kota Medan, Hak Asasi Manusia. Abstrack The city of Medan is one of the regions in Indonesia which is a temporary shelter for international refugees, including women and children who are vulnerable to various forms of violence, discrimination and exploitation. This research aims to examine the urgency of legal and social protection for refugee women and children in Medan City, as well as assessing the effectiveness of policies and the role of related institutions in providing protection. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, documentation studies and field observations. The research results show that despite the involvement of international institutions such as UNHCR and support from civil society organizations, the protection of refugee women and children is still not optimal. Influencing factors include limited national regulations, lack of coordination between institutions, and social stigma from local communities. Therefore, it is necessary to strengthen human rights-based protection policies, increase the capacity of the apparatus, as well as a more inclusive humanitarian approach in handling refugees in Medan City. It is hoped that this research will contribute to the formulation of protection strategies that are more responsive to the needs of vulnerable groups. Keywords : Protection, Women, Children, Refugees, Medan City, Human Rights
Analisis Peran Tema Suara Demokrasi dalam Membangun Kesadaran Politik Siswa di Kelas 12 SMAN 2 Kerinci
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tema suara demokrasi dalam membangun kesadaran politik siswa kelas 12 di SMAN 2 Kerinci. Metode yang diterapkan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tema suara demokrasi secara signifikan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku politik siswa. Siswa belajar untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, menghargai perbedaan pendapat, serta menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Faktor-faktor pendorong yang teridentifikasi antara lain keterlibatan aktif siswa, pembelajaran praktis, dan kolaborasi antara guru dan siswa. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan pendidikan demokrasi di sekolah
ANALISIS HIDRAULIKA DAN INVENTARISASI SALURAN DRAINASE DAERAH KAWASAN BANDARA NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT
Get PDFBandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) merupakan Proyek Strategis Nasional yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi dan berfungsi sebagai katalisator sektor pariwisata dan logistik. Namun, keberlangsungan operasionalnya dihadapkan pada tantangan hidrologis berupa risiko banjir yang signifikan di lokasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi hidraulika sistem drainase di sekitar YIA melalui pemodelan numerik HEC-RAS, dengan membandingkan hasil simulasi terhadap kondisi faktual di lapangan. Studi kasus difokuskan pada Saluran Drainase Ledeng dan Saluran Drainase Jelantoro, menggunakan data geometri dan debit banjir sebagai input utama. Hasil simulasi menunjukkan bahwa luapan banjir signifikan tidak terjadi pada kedua saluran tersebut. Temuan ini sangat bertentangan dengan data pengamatan lapangan dan laporan warga yang justru mengonfirmasi terjadinya genangan secara rutin pada musim penghujan. Analisis lebih lanjut menyimpulkan bahwa diskrepansi ini disebabkan oleh model yang kurang komprehensif, karena tidak menyertakan masukan debit dari sistem sungai lain yang terhubung. Studi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam pemodelan hidraulika untuk menghasilkan prediksi risiko banjir yang akurat
FROM LOCAL FLAVOR TO GLOBAL APPEAL: LANGUAGE IN INDONESIAN BEAUTY BRANDING
Get PDFThis study examined the language of Indonesian beauty branding, focusing on how language choices constructed brand identity and appealed to specific social groups. The research analyzed 79 data points, including brand names, slogans, taglines, and campaigns, which were collected from homepage banners and company profiles of seven beauty brand websites, using the Linguistic Landscape (LL) and Virtual Linguistic Landscape (VLL) frameworks. The sample included both local and international labels. A qualitative descriptive method with purposive sampling was applied, and the data were categorized by language form (monolingual or bilingual) and linguistic function (informative and symbolic). The findings showed a strong preference for English in conveying prestige, modernity, and global orientation. Bahasa Indonesia was employed to emphasize national pride and ensure accessibility, while occasional Arabic or Spanish terms targeted niche audiences. The dominance of symbolic over informative functions reflected strategic branding aimed at influencing consumer perceptions and appealing to defined social groups. This research contributed to the advancement of LL and VLL scholarships by extending their application to the under-explored domain of beauty branding in Indonesia. It demonstrated how multilingual branding operated simultaneously as a marketing tool and a vehicle for ideological expression, offering a framework for understanding how language choices in emerging markets reflected and reinforced socio-cultural values
PEDAGOGICAL APPROACH TO ENGLISH GRAMMAR STRUCTURES: THE CASE OF EFAL TEACHERS IN SELECTED SCHOOLS IN LIMPOPO PROVINCE, SOUTH AFRICA
Get PDFEnglish grammar instruction is fundamental to learners’ success, especially in contexts where English is not a first language. However, despite its importance, the teaching and learning of English grammar continue to face persistent challenges. This paper investigates the teaching of English First Additional Language (EFAL) grammatical structures in selected public secondary schools in Limpopo Province, South Africa, and identifies obstacles to effective grammar instruction. The study was prompted by learners’ inadequate grammatical proficiency, as reflected in National Senior Certificate (NSC) examination results. Employing a qualitative exploratory design, data were collected through classroom observations of Grade 11 EFAL teachers across five schools representing five education districts. The study is grounded in both the Grammar Translation and Communicative Language Teaching approaches. Its significance lies in exploring the practical realities of grammar instruction, thereby shedding light on possible causes of learners’ grammatical weaknesses. Findings reveal that while some teachers demonstrated a sound understanding of grammar rules and structures, others showed misconceptions regarding grammar teaching. Evidence of learner interlanguage, permeability, and fossilization was also observed. Moreover, teachers employed varying degrees of adaptation of the three approaches and utilized diverse teaching and learning materials. The study concludes that effective grammar instruction requires enhanced teacher training in the integration of multiple pedagogical approaches to strengthen learners’ understanding of English grammatical structures
TRAUMA REPRESENTATION IN AGUK IRAWAN’S KIDUNG RINDU DI TAPAL BATAS: A SIGMUND FREUD’S PSYCHOLOGICAL ANALYSIS
Get PDFThis research aims to describe the representation of two forms of trauma, namely psychological trauma and neurosis trauma, in the novel Kidung Rindu di Tapal Batas by Aguk Irawan MN. This study integrates the traumatic theory of Fatmah K. and Diah Retno Ningsih with Sigmund Freud's psychoanalytic approach to interpret the psychological dynamics of the characters through three structures of personality: id, ego, and superego. This research uses a qualitative descriptive method through reading techniques and recording data in the form of dialogue, narration, and descriptions that show symptoms of trauma. The analysis is carried out by classifying the types of trauma and interpreting the characters' psychological responses to inner stress and traumatic experiences. The research results show that psychological trauma and neurosis are represented through inner conflict, fear, loss, and guilt experienced by the characters. The dynamics between the id, ego, and superego show how the ego acts as a mediator between instinctual drives and moral control in the face of traumatic stress. Theoretically, this research enriches the study of literary psychology by confirming that literary works function as a reflection of human psychological conditions and a medium for understanding the dynamics of trauma in the context of Indonesian literature