Elektronik Jurnal Universitas Musamus Merupakan
Not a member yet
116 research outputs found
Sort by
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN ( HATE SPEECH ) MELALUI MEDIA SOSIAL ( DI TINJAU DARI UU RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Merauke, Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengambilan Data langsung melalui wawancara dengan Penyidik Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Hasil penelitian penulis, terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial meliputi upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa apel pagi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, arahan kepada kepala-kepala kampung. Upaya preventif sebagai upaya lanjutan dari pencegahan awal berupa pemantau status atau tulisan pengguna medial sosial di wilayah hukum polres merauke. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum apabila telah ada laporan polisi dari pihak yang merasa diri menjadi korban dari Kejahatan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH BERNYANYI
Get PDFHak cipta lagu adalah hak yang harus diberikan perlindungan hukum oleh Pemerintah. Dalam hak cipta lagu terdapat aspek hak moral dan hak ekonomi. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum untuk melindungi aspek hak moral dan hak ekonomi. Namun, hingga kini masih sering terjadi penyalahgunaan hak cipta lagu yang dilakukan oleh rumah bernyanyi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap penyalahgunaan hak cipta lagu oleh rumah bernyanyi dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu terhadap pemilik rumah bernyanyi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, yang di mana melihat peraturan perundang-undangan atau dalam pemasalahan ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai pedoman terkait penggunaan hak cipta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terkait penyalahgunaan hak cipta lagu oleh rumah bernyanyi meliputi dua aspek, yaitu aspek hak moral dan aspek hak ekonomi. perlindungan dalam aspek moral yang diberikan pemerintah adalah dengan adanya suatu system tentang informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Sedangkan untuk perlindungan dari aspek hak ekonomi adalah dengan dibuatnya suatu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk memungut royalti dari pihak-pihak yang menggunakan karya cipta lagu tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan ada dua yaitu upaya hukum litigasi dan upaya hukum non litigasi. Song copyright is a right that must be given legal protection by the Government. In song copyright there are aspects of moral rights and economic rights. The government must provide legal protection to protect aspects of moral rights and economic rights. However, until now there are still often abuse of copyright songs performed by the singing house. This study aims to determine how the form of protection provided by the government against the abuse of song copyright by singing houses and legal remedies what can be done by the songwriter for singing homeowners. This research was conducted using normative research methods, which look at the laws and regulations or in this issue Law Number 28 Year 2014 Regarding Copyright as a guideline related to the use of copyright. Based on the results of research that has been done, the form of protection provided by the government related to the abuse of song copyright by singing houses includes two aspects, namely aspects of moral rights and aspects of economic rights. protection in the moral aspect provided by the government is the existence of a system of copyright management information and electronic copyright information. Whereas for protection from the aspect of economic rights is the creation of a National Collective Management Institute to collect royalties from parties who use the song's copyrighted works. There are two legal remedies that are litigation and non-litigation
HARMONISASI HUKUM PIDANA DI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN INDONESIA
Get PDFTulisan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Undang-Undang yang mengatur segi-segi lingkungan hidup selain undang-undang payung yang khusus mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Atas dasar yang diuraikan dimuka, perlu kiranya dikaji kembali kebijakan legislatif khusunya hukum pidana dengan melakukan penelitian dengan judul “Harmonisasi Hukum Pidana Di bidang Hukum Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Indonesiaâ€. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup saat ini?, 2. Mengapa kebijakan hukum pidana tidak harmonis dalam rangka penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup?, 3.Bagaimana upaya harmonisasi hukum pidana di bidang hukum lingkungan hidup dimasa yang akan datang. Menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana saat ini Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup meliputi, perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, Subyek hukum adalah orang dan korporasi, Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif yaitu pidana penjara dan denda, Pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dijelaskan dan tidak disebutkan mengenai dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat di pertanggungjawabkan. kebijakan hukum pidana tidak harmonis di bidang hukum lingkungan hidup Indonesia ditemukan Terdapat duplikasi norma hukum pidana (bahkan ada yang triplikasi norma) dengan ancaman sanksi yang berbeda padahal perbuatan pidananya relatif sama, Subjek tidak terdapat kesamaan, Kebijakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup belum mempunyai sistem pemidanaan yang utuh dan sebagai upaya Harmonisasi hukum pidana di bidang hukum lingkungan hidup perlu kiranya dilakukan kebijakan rekodifikasi norma hukum pidana lingkungan yang berada dalam berbagai undang-undang diluar KUHP saat ini ke dalam KUHP 15 dimasa yang akan datang dan Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang sebaiknya dirumuskan secara tegas dalam pasal-pasal mengenai bentuk dan kapan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup serta mengatur setiap perbuatan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan jadi perbuatan lingkungan hidup, dijadikannya korporasi sebagai subjek, maka pemidanaannya juga harus berorientasi pada korporasi, dan harus memasukan jenis pidana “melakukan tindakan tertentu†yang bertujuan memulihkan fungsi ekosistem yang rusak akibat pencemaran/perusakan lingkungan dan memasukan biaya sosial dan ekonomi sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana
ASPEK HUKUM PEMENUHAN HAK ATAS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI
Get PDFBentuk pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebatas melalui metode di dalam saja, melainkan metode pembinaan di luar lapas yang salah satu hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 huruf (k) adalah narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsimemiliki kriteria khusus yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adanya persyaratan tambahan bagi terpidana kasus korupsi dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dikarenakan tindak pidana korupsi memiliki dampak dan pengaruh yang besar dibandingkan tindak pidana umum lainnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemenuhan hak pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi serta apakah pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sudah sejalan dengan asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat. Prosedur Pemenuhan Hak Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dimana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi selain harus memenuhi pensyaratan pada pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi pensyaratan tambahan yang diatur dalam Pasal 43 A Ayat (1) Peraturan pemerintah tersebut. Pemberian Program Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana korupsi harus memenuhi dasar pertimbangan aspek legalitas, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Dimana dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung di dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
Get PDFDasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada 3 faktor yaitu terkait dengan aspek yuridis ( kepastian hukum ) aspek sosiologis ( kemanfataan hukum ) dan aspek filosofis (keadilan ) Hakim dalam menjatuhkan putusannya dikurangi kebebasannya dengan adanya ketentuan undang-undang yang berlaku hakim independent atau bebas menentukan batas maksimal dan minimalnya pidana namun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibatasi dengan adanya jenis pidana lamanya ancaman pidana dan pelaksanaan pidananya Permasalahan yang dibahas adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap para pelanggar lalu lintas (tilang) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi denda dan sanksi kurungan yang namun dalam kenyataan hakim lebih sering memberikan sanksi denda kepada pelanggar sanksi denda diberikan karena hakim meyakini sanksi denda masih efektif dan memberikan efek jera kepada pelanggar
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Get PDFBerdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga pada masa kini bukan hanya terjadi pada pasangan suami istri melainkan dapat melibatkan orang- orang yang bertempat tinggal dan menetap dalam satu rumah, oleh sebab itu hadirnya Undang-Undang tesebut menjadi suatu terobosan baru dari pemerintah agar dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam skripsi ini adalah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dilengkapi dari data yang terkumpul disinkronisasi secara sistematif, dan dikaji berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga di temukan kebenaran ilmiah. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Upaya perlindungan yang di lakukan oleh pihak P2TP2A dan unit PPA sejauh ini telah terakomodir dengan baik, dengan adanya pemberdayaan upaya pre-emtif, preventif dan reperesif pada masyarakat. (2) faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas P2TP2A dan unit PPA yaitu terkait sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia.
Based on Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, domestic violence in the present does not only occur in husband and wife but can involve people who live and live in one house, therefore the presence of the Act is a breakthrough new from the government in order to reduce the number of domestic violence in Indonesia.
The problems that are relevant for review in this paper are efforts to protect the law against women as victims of domestic violence in terms of Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and obstacles in the implementation of legal protection for women victims of Domestic Violence Stairs that are reviewed from Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.
This research is a type of empirical juridical research with a statutory approach, complemented by the collected data synchronized systematically and assessed based on primary legal materials and secondary legal materials so that scientific truths can be found.
The results of the study show that: (1) the safeguards carried out by P2TP2A and the PPA unit have so far been well accommodated, with the empowerment of pre-emptive, preventive and repersive efforts in the community. (2) inhibiting factors in the implementation of P2TP2A tasks and PPA units namely related to infrastructure and the quality of human resources.
 
INKORPORASI HUKUM ISLAM KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA
Get PDFHukum nasional Indonesia secara historis adalah kumpulan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat. Berbicara tentang Hukum Islam, maka yang dimaksud adalah terjemahan dari dua istilah: syariat dan fikih. Syariat adalah firman-firman Allah SWT. (Al-Qur’an) dan ketentuan-ketentuan Rasul-Nya SAW. (Al-Sunnah), keduanya bersifat sakral, universal dan kontemporal; berlaku untuk semua tempat dan segala zaman. Hukum Islam ini baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air, namun belum ada kesepakatan para ahli sejarah Indonesia mengenai ketepatan masuknya Islam ke Indonesia. Sistem hukum Islam akan selalu menjadi penyeleksi proses legislasi nasional, karena secara filosofis, yuridis dan sosiologis kekuatan Islam menjadi cermin pembangunan Indonesia kedepa
PEMBAYARAN UANG JAMINAN SEBAGAI SYARAT MENDAPATKANPENANGGUHAN PENAHANAN
Get PDFPenelitian ini membahas tentang Pembayaran Uang Jaminan Sebagai Syarat Mendapatkan Penangguhan Penahanan. Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP. Terkait dengan jaminan, KUHAP menjelaskan jaminan itu bias berupa uang atau jaminan orang. Menyangkut tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur dalam Bab X Pasal 35 dan 36 PP No. 27/1983. Namun besaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan tidak diatur baik didalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Kewenangan itu diberikan kepada instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan untuk menetapkan besarannya. Dengan tidak diaturnya besaran nilai nominal uang jaminan tersebut akan membuka ruang kepada aparat penegak hukum untuk memberikan maupun tidak memberikan penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Fenomena yang terjadi bahwa tersangka atau terdakwa sulit untuk mendapatkan penangguhan penahanan bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan penangguhan dengan jaminan uang. Sehingga permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimana penerapan Pasal 31 KUHAP terkait Pembayaran Uang Jaminan dan Bagaimana menentukan nilai nominal uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Pasal 31 KUHAP terkait pembayaran uang jaminan dan penentuan nilai nominal uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ketentuan Pasal 31 KUHAP dan PP No. 27 tahun 1983 serta angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03/1983, telah mengatur terkait pembayaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan, namun dalam penerapannya belum berjalan maksimal. Selanjutnya untuk menentukan besaran uang jaminan dilihat dari beberapa ukuran yaitu besarnya kerugian Negara akibat perbuatannya dan karena kepentingan pelaku
KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
Get PDFKeadilan restoratif sebenarnya telah dikenal dalam kenyataan sehari-hari bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai hukum adat di Indonesia. Kearifan lokal yang merupakan mutiara terpendam itu sudah sepatutnya dikaji dan dimodifikasi ulang agar bersinar kembali, menerangi kepudaran dan kegelapan wajah hukum saat ini. Kegelapan wajah hukum saat ini disebabkan oleh sistem peradilan pidana yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep “restorative justiceâ€. Kedudukan restorative justice yang merupakan implementasi konsep dari diversi telah dirumuskan sekalipun masih terbatas dalam sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif dapat dikontribusikan melalui dua cara atau bentuk, yaitu bentuk penyelesaian di luar proses peradilan pidana (lembaga adat desa/lembaga kemasyarakatan desa) serta bentuk penyelesaian sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan
PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DESA DI KABUPATEN MERAUKE
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan program kerja ditingkat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung setempat dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program kerja ditingkat desa telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung setempat. Penelitian ini dilakukan di wilayah administrasi Kabupaten Merauke dengan mengambil sampel 3 kampung lokal yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat adat suku Marind, karena penulisan ini merupakan karya tulis ilmiah di bidang hukum maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Tipe penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian penulis, bahwa salah satu faktor utama yang melatarbelakangi keberhasilan dan capaian maksimum dari pelaksanaan program kerja Kampung adalah tersedianya sumber daya manusia pengelola anggaran serta pelaksana lapangan program kerja kampung. Faktor lain yang menjadi penunjang dalam keberhasilan dalam menjalankan program kerja kampung yang menyentuh masyarakat dan menghasilkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat kampung adalah dengan pendampingan yang konsisten dan terarah serta pengawasan terhadap satuan pelaksana kerja. Perlunya keterlibatan masyarakat secara proaktif dalam menyampaikan keinginan dan kebutuhan pada saat pelaksanaan musyawarah kampung sangat mendorong tercapainya kesuksesan pelaksanaan program kerja kampung. Hal lain yang menjadi acuan dalam keberhasilan pelaksanaan program kerja Kampung yaitu dengan adanya transparansi dan pelibatan tinggi terhadap partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka saran dari penelitian ini adalah perbaikan sumber daya manusia pengelola dan pelaksana program kerja kampung, pendampingan dan pelaksanaan Bimtek serta partisipasi masyarakat yang penuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kerja kampung