Elektronik Jurnal Universitas Musamus Merupakan
Not a member yet
116 research outputs found
Sort by
KETIDAKADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PADA KASUS PERCERAIAN
No full textSetelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga telah selesai semuannya, tetapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti anak (jika punya anak) dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh selama masih terkait perkawinan itulah yang disebut harta bersama atau lebih dikenal harta gono gini, sengketa pembagian harta bersama, secara umum dapat digambarkan bahwa dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama, proses pembagian harta bersama (harta gono gini) dalam suatu perceraian terhadap istri kerap menimbulkan ketidakadilan dalam berbagai aspek terlebih dalam pembagian harta bersama (harta gono gini). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mulai dari pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriftif naratif. Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik, mulai dari observasi, wawancara, serta dilengkapi dengan refrensi yang didapat dari berbagai pihak yang ada di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang ketidakadilan dalam pembagian harta bersama di Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Ketidakadilan yang terjadi didalam proses pembagian harta bersama pada paska perceraian terimplikasi dari beberapa faktor yang diantaranya budaya ideologi patriarki yang masih berkembang sampai saat ini, selain itu juga ketidakadilan yang terjadi dalam pembagian harta bersama yang disebabkan oleh sistem hukum kewarisan yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang masih terindikasi terjadi diskriminasi terhadap eksistensi kaum perempuan selaku pihak yang dominan mendapat ketidakadilan dalam proses pembagian harta bersama, hal ini terjadi karena bentuk kebijakan yang ada.After the divorce, it does not mean that all family's problems have been resolved. Thereleaves the remaining of marital problems such as children (if the couple have children) and property which obtained during marriage. These assets obtained during marriage is called joint property or better known as Gono Gini assets. Disputes over the distribution of joint assets in general, it can be illustrated as the resolution of disputes over sharing of joint assets. This process of sharing Gono Gini’s assets in a divorce case often creates injustice in various aspects, especially in the distribution of shared assets (Gono Gini assets). The method used in this research is that is a qualitative approach with a descriptive narrative method. Data collection in this study ranging from observations, interviews, and and references obtained from various sources in Suralaga Village, Suralaga District. The results of research conducted on the injustice distribution of joint assets in Suralaga Village, Suralaga District, East Lombok Regency shows that Injustice that occurs in the process of sharing joint assets aftee divorce is caused by several factors. Those factors are including the patriarchal ideology culture that is still developing until today. In addition, the injustice that occurs is caused by inheritance legal system which become the basis of decision making. That legal system is indicating discrimination against the existence of women as the dominant party who gets injustice in the process of sharing joint property. so that, this injustice happens as the form of current policy
MEDIATION IN HANDLING OF CRIMINAL HOUSEHOLD ACCIDENT AT THE LEVEL OF INVESTIGATION
No full textTindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga merupakan salah satu dari tindak pidana kekerasan rumah tangga yang terkategori sebagai sebuah kejahatan dalam hukum pidana yang penyelesaiaa kasusnya tentu melalui jalur pidana, namun karena ranahnya dalm lingkungan keluarga, jalur penyelesaian melalui hukum pidana tesebut akan berdampak memiliki dampak buruk bagi kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut bertolak belakang dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, sehingga dalam penanganan kasus Tindak pidana ini perlu menggunakan pendekatan, teknik dan upaya khusus agar kasus tersebut tidak berujung kepada penjatuhan pidana namun mengarah pada Alternative Dispute Resolution (ADR) yakni mediasi yang berbasis pendekatan teori restorative Justice. Lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Gorontalo menggunakan jenis penelitian Field Research, metode penelitian kualitatif dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan mediasi dalam penanganan tindak pidana ini sudah dilaksanakan menggunakan teori restorative justice namun masih terdapat kendala yang mempengaruhi implementasi mediasi. Perlu adanya regulasi dan SOP yang formal sebagai acuan dalam melaksanakan mediasi dalam proses penyidikan.
The crime of neglect of the household is one of the criminal acts of domestic violence that is categorized as a crime in the criminal law which solves its case through a criminal course, but because of its sphere in the family environment, the path of settlement through the criminal law will have an adverse impact on the survival and household harmony. This is contrary to the mandate of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which is maintaining the integrity of a harmonious and prosperous household, so that in handling these criminal cases it is necessary to use a special approach, technique and effort so that the case does not lead to the downfall criminal but leads to Alternative Dispute Resolution (ADR) which is mediation based on the restorative justice theory approach. The research location in Gorontalo Regional Police uses Field Research type of research, qualitative research methods and analyzed using descriptive analysis. The results showed that the implementation of mediation in handling this criminal act had been carried out using the theory of restorative justice but there were still obstacles that affected the implementation of mediation. The need for formal regulations and SOPs as a reference in carrying out mediation in the investigation process
PELAKSANAAN SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB MUARA SIJUNJUNG)
No full textSistem pemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam pembinaannarapidana, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan ini mempunyai peranan penting dalam pembinaan narapidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, karena narapidana tersebutmempunyai berbagai permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian berupa bantuan agar mereka memperoleh motivasi hidup ke depan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan tidak menjadi seorang residif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem pembinaan, kendala-kendala serta upaya yangdilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam pembinaan narapidana.Penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan 2 orang pejabat atau pegawai di instansi, serta berupa statistic criminal yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung dan dokumen-dokumen.
Hasil analisis data adalah upaya penanggulangan permasalahan yang timbul dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Sijunjung:Over capacity, pemerintah telah memberikan remisi yang secara lansung hal ini dapat mengurangi kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Anggaran, pemerintah berupaya untuk memanfaatkan dana yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembinaan narapidana, SDM, pemerintah seharusnya melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya, seperti universitas yang memiliki pembalajaran agama yang baik.
Kata Kunci: sistem pembinaan, narapidana, klas IIB.The penitentiary system has an important role in guiding prisoners, so guiding prisoners have several components that work interrelated to achieve a goal. This system, known as the penitentiary system, has an important role in guiding prisoners as a crime prevention effort, because the prisoners have various problems that should receive attention in the form of assistance so that they obtain motivation to live in the future and be able to adjust to the new environment and not become a residif. The purpose of this study is to find out the guidance system, constraints and efforts made by Class IIB Correctional Institution staff in Muara Sijunjung in overcoming problems that arise in the formation of prisoners. The author uses sociological juridical research using primary data obtained through interviews with 2 officials or employees in agencies, and in the form of criminal statistics in the Class IIB Penitentiary Muara Sijunjung and documents.
The results of the data analysis are efforts to overcome the problems that arise in the formation of prisoners in the Class IIB Correctional Facility Muara Sijunjung: Over capacity, the government has given remissions which directly can reduce the density of prisoners in Correctional Institutions, Budget, the government seeks to utilize available funds effective and efficient to achieve optimal results in fostering prisoners, human resources, the government should collaborate with other institutions, such as universities that have good religious instruction
PERAN PPNS DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA RINGAN DI KABUPATEN SLEMAN
No full textPermasalahan yang dikaji dalam studi ini berdasarkan masalah yang terjadi pada penyimpanan, peredaran, dan penjualan minuman beralkhohol serta pelarangan minuman oplosan yang tidak memiliki ijin di wilayah Kabupaten Sleman. Padahal Pemerintah Kabupaten Sleman baru saja Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkhohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Penelitian ini untuk mengetahui peran dan kendala Penyidk Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda tersebut sampai ke ranah Pengadilan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu-satunya perangkat daerah yang berwenang menegakkan Perda tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, sedangkan untuk penegakkan hukum terhadap tindak pidana pelanggarannya yang berwenang selain Penyidik Polri adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tindakan PPNS dalam menangani perkara ini mengacu pada Hukum Acara Pidana dan dalam pemberkasannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat yang diperuntukkan bagi tindak Pidana Ringan (Tipiring).
The problems examined in this study are based on problems that occur in the storage, distribution, and sale of alcoholic beverages and the prohibition of unlicensed mixed drinks in the Sleman Regency area. Even though the Sleman Regency Government has just Regulated the Regional Regulation of Sleman Regency Number 8 Year 2019 regarding Control and Supervision of Alcoholic Beverages and Prohibition of Mixed Beverages. This study is to determine the role and constraints of Civil Servants' Discipline in law enforcement against violations of the law reaching the Court. The study was conducted with empirical juridical research methods. The results showed that the only regional apparatus that was authorized to enforce the Regional Regulation was the Sleman District Civil Service Police Unit, whereas for law enforcement against criminal offenses the authorities other than the National Police Investigators were the Civil Servant Investigators (PPNS). PPNS actions in handling this case refer to the Criminal Procedure Code and in its filing use the Quick Examination Program which is intended for Light Criminal Acts (Tipiring)
Keywords: Violation, Regional Regulation, Beverage, Alcoholi
KONSTRUKSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA
No full text
Penelitian ini membahas mengenai konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, Teori yang digunakan untuk menganalisisnya yaitu Teori kepastian hukum, tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan alasan karena penulis ingin mengkaji norma yang terkait dengan masalah konstruksi hukum pencatatan perkawinan di Indonesia serta mengamati berbagai perkawinan yang tidak dicatatkan pada Masyarakat Islam Kota Makassar. Penelitian ini temasuk jenis kajian kualitatif yang bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang dilakukan dalam studi ini adalah metode pendekatan socio-legal (socio legal study).
Temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa Kontruksi hukum pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) masih menimbulkan ambigu dalam penerapannya, dan belum adanya ketegasan dalam penegakannya, sehingga sebagian masyarakat masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya.
 
CRIMINAL LAW POLICY ON BANKING CRIME IN INDONESIA
No full textSalah satu upaya penegakan hukum pidana, Melalui instrumen ini, diharapkan dapat menangkal kejahatan perbankan nasional yang bertujuan untuk mengganggu kehidupan ekonomi dan sistem ekonomi bangsa. Karakteristik atau tipologi kejahatan perbankan dengan dimensi baru. Dimensi baru dapat dilihat dan ditemukan di Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 1985, Kebijakan Hukum Pidana juga harus melihat kejahatan di dunia perbankan sebagai kejahatan baru dan harus dicegah agar tidak berkembang. Dalam artikel ini metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif yang menitik-beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan dukungan oleh data kepustakaan. Tujuannya agar pembaca dapat mengetahui bahwa dalam perkembaangan dunia yang semakin cangih kejahatan dengan dimensi-dimensi barupun bermunculan. Dengan begitu maka manfaat tulisan ini bagi para penegak hukum untuk dapat merumuskan kebijakan hukum pidana terkait.One of the criminal law enforcement efforts, through this instrument, is expected to be able to ward off national banking crimes aimed at disrupting the economic life and national economic system. Characteristics or typologies of banking crime with a new dimension. The new dimension can be seen and discovered at the United Nations Congress, in 1985, the Criminal Law Policy must also see the crime in the banking world as a new crime and must be prevented from developing. In this article, the research method used is normative legal research that emphasizes the use of secondary data material or research material with support from library data. The goal is that the reader can know that in the world developed increasingly sophisticated evil with new dimensions also appear. Therefore, the benefits of this paper are for law enforcers to be able to formulate relevant criminal law policies
PENGEMBALIAN ASET KERUGIAN NEGARA PERKARA KORUPSI DALAM PEMIKIRAN IUS CONSTITUENDUM
No full textKeberhasilan dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi juga dilihat dari tingkat keberhasilan dalam hal pengembalian aset kerugian Negara. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui hambatan dalam pengembalian aset kerugian negara akibat korupsi dan melihat Pengaturan Pengembalian Kerugian Negara dalam pemikiran ius constituendum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana mengkaji dan menganalisis norma yang terkait dengan pengembalian aset kerugian Negara dalam peraturan perundang-undangan. Hambatan Pengembalian Aset Kerugian Negara akibat korupsi dipengaruhi oleh faktor substansi dan struktur hukum yang masih memiliki celah dalam hal pelaksanaan putusan hakim. Adapun pengaturan mengenai pengembalian kerugian negara di masa yang akan datang yaitu dengan melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menambahkan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP dalam pidana pokok berupa pengembalian kerugian keuangan negara.Kerugian Negara, Korupsi, Ius Constituendu
REKONSTRUKSI SEBAGAI METODE PEMERIKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan rekonstruksi sebagai metode pemeriksaan dalam proses penyidikan serta mengetahui faktor penghambat rekonstruksi dalam proses penyidikan suatu perkara pidana di Kepolisian Resort Merauke. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa kedudukan rekonstruksi mengacu Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian faktor penghambat yang terjadi yaitu terdapat penyebab internal dan eksternal dimana dalam penyebab internalnya yaitu sumber daya manusia, tersangka, saksi, dan pengamanan ditempat kejadian perkara. Lalu, hambatan eksternalnya berasal dari keluarga korban maupun masyarakat sekitar yang mengganggu jalannya rekonstruksi yang telah dilaksanakan
KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
No full textKeadilan restoratif sebenarnya telah dikenal dalam kenyataan sehari-hari bahkan sudah merupakan kearifan lokal di berbagai hukum adat di Indonesia. Kearifan lokal yang merupakan mutiara terpendam itu sudah sepatutnya dikaji dan dimodifikasi ulang agar bersinar kembali, menerangi kepudaran dan kegelapan wajah hukum saat ini. Kegelapan wajah hukum saat ini disebabkan oleh sistem peradilan pidana yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan konsep “restorative justice.†Kedudukan restorative justice yang merupakan implementasi konsep dari diversi telah dirumuskan sekalipun masih terbatas dalam sistem peradilan pidana anak dan keadilan restoratif dapat dikontribusikan melalui dua cara atau bentuk, yaitu bentuk penyelesaian di luar proses peradilan pidana (lembaga adat desa/lembaga kemasyarakatan desa) serta bentuk penyelesaian sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
Kata kunci: keadilan restoratif; diversi; sistem peradilan pidana terpadu.Restorative justice has actually been known in the daily reality of even a local knowledge in a variety of customary law in Indonesia. Local wisdom which is hidden pearl that has been duly examined and modified again in order to shine again, illuminating the face of fading and darkness current law. Darkness law faces today due to the prevailing criminal justice system has not been fully integrated to ensure fairness (integrated justice), namely justice for perpetrators, justice for the victims, and justice for the people. This has pushed forward the concept “restorative justice.†Seat restorative justice which is an implementation of the concept of diversion has been formulated even if still limited in the juvenile justice system and restorative justice can contribute in two ways or forms, forms of settlement out of the criminal justice process (traditional institutions of village/community institutions village) as well as the shape of the settlement as part of the integrated criminal justice system process (SPPT) through the investigator, public prosecutor, judge and prisons.
Keywords: restorative justice; diversion; integrated criminal justice system.
 
TINJAUAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA TENAGA KESEHATAN DENGAN PASIEN
No full textTulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian terapeutik antara dokter (tenaga kesehatan) dengan pasien berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta serta akibat hukum perjanjian terapeutik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis, jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa pada perjanjian terapeutik ada sepakat, yang dilakukan oleh orang-orang yang cakap yaitu dokter dan pasien, dimana dokter melakukan upaya untuk mengobati pasien (inspanning verbintenis) bukan kesembuhan pasien (resultaat verbintenis), kedua pihak menghendaki suatu yang halal, karena dengan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh dokter guna menolong pasien yang sakit, pasien juga berkehendak yang halal, yaitu kesembuhan kesehatannya. Perjanjian terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka semua kewajiban yang timbul mengikat baik dokter maupun pasiennya berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik secara sepihak sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdata.