Elektronik Jurnal Universitas Musamus Merupakan
Not a member yet
116 research outputs found
Sort by
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat Tradisional di Kabupaten Merauke
Get PDFKeberadaan obat tradisional telah sering dikonsumsi dan dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Demikian pula dengan Sarang Semut (Myrmecodia) merupakan tanaman endemic yang ditemukan di Papua, Indonesia. Tanaman ini biasa menempel pada dahan atau batang tumbuhan lain yang lebih besar, batangnya menggelembung dan di dalamnya banyak terdapat ruang atau rongga kecil yang dihuni semut. Manfaat sarang semut di Papua sudah lama digunakan sebagai obat tradisional pedalaman Papua salah satunya di Kabupaten Merauke. Begitu juga dengan Lumpur Manis sebutan lumpur dari Merauke, yang dikenal masyarakat sebagai obat alami warisan turun menurun Orang Suku Marind. Lumpur ini dalam bahasa lokal disebut ndave. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan tugas, fungsi dan kewenangannya semata-semata untuk melindungi hak-hak setiap konsumen. Pengawasan yang dilakukan BPOM yaitu Pre Market (pengawasan pendahuluan yang dilakukan sebelum suatu produk beredar di masyarakat) dan pengawasan Post Market (pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar di masyarakat). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menghadapi perederan obat tradisional yang belum memiliki izin edar dan izin produksi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris, selain mengkaji hukum secara teoritis atau normatif, juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukan berbagai peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Seyogyanya badan pengawas obat dan makanan dalam memberikan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang belum memiliki izin edar dan izin produksi harus diperketat dan melakukan pengecekan rutin disetiap daerah kabupaten atau kota.The existence of traditional medicine has often been consumed and used by the people of Indonesia. Likewise, Ants Nest (Myrmecodia) is an endemic plant found in Papua, Indonesia. This plant is usually attached to the branches or stems of other larger plants, the stems are swollen and there are many small spaces or cavities inhabited by ants. The benefits of ant nests in Papua have long been used as traditional medicine in the interior of Papua, one of which is in Merauke Regency. Likewise with the Manis Mud, which is called the mud from Merauke, which is known to the public as a natural medicine inherited from the Marind Tribe. This mud in the local language is called ndave. The role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in carrying out its duties, functions and authorities is solely to protect the rights of every consumer. The supervision carried out by BPOM is Pre Market (preliminary supervision carried out before a product is circulated in the community) and Post Market supervision (supervision carried out after the product is circulated in the community). The purpose of this study is to determine the role of the Food and Drug Supervisory Agency in dealing with the circulation of traditional medicines that do not yet have distribution and production permits. The type of research used is Empirical Law research, in addition to studying the law theoretically or normatively, it will also examine the law in its implementation. The results of the study show various laws and regulations, government regulations and regional regulations. It is appropriate that the drug and food supervisory agency in providing supervision over the circulation of traditional medicines that do not yet have distribution permits and production permits must be tightened and carry out routine checks in every district or city
Eksistensi Trade Facilitation Agreement dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization
Get PDFPolitik hukum nasional Indonesia dalam perpektif Hukum Perdagangan Internasional tidak akan terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia artinya banyaknya aspek yang menjadi penghambat berkaitan dengan industry manufakur dan tingginya biaya transportasi dari setiap daerah. Sehingga, dalam implementasi TFA WTO Indonesia meski telah meratifikasi dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization hanya saja dalam praktek Indonesia belum sepenuhnya menerima klausula-klausula TFA WTO dengan berbagai alasan tersebut. Eksistensi negara tidak hanya di tunjukan dengan membuat perjanjian dan ratifikasi serta penyedian Trade Facilitation Agreement akan tetapi memperhatikan potensi yang dapat di timbulkan dari lahirnya regulasi dan penerapannya agar setiap tindakan hukum yang di lakukan tidak berpotensi melahirkan kerugian buat Negara dan masyarakat indonesia.
 
Optimalisasi Peran Koperasi Nelayan Melalui Kolaborasi dengan Fintech (Studi Di Koperasi Mina Bahari ‘45 Pantai Depok Bantul)
Get PDFAbstrak
Masyarakat pesisir di kampung-kampung nelayan di seluruh wilayah Indonesia sangat berpotensi untuk diberdayakan guna mengoptimalkan kekuatan ekonomi rakyat. Hal tersebut selaras dengan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, problematika yang dihadapi Koperasi Mina Bahari ‘45 Pantai Depok, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu koperasi nelayan berbadan hukum yang ada di Indonesia yakni selain persoalan penguatan lembaga juga permodalan dalam hal pembiayaan juga persaingan dengan rentenir. Guna mengatasi permasalahan tersebut, penulis betujuan melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalisasi peran koperasi nelayan sebagai lembaga berbadan hukum dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 di masa depan untuk menjangkau masyarakat pesisir yang diklasifikasikan sebagai masyarakat unbankable.
Key-words: Masyarakat Pesisir, Koperasi Nelayan, Revolusi Industri 4.0Coastal communities in fishing villages throughout Indonesia have the potential to be empowered to optimize the people's economic strength. This is in line with Indonesia's ideals as the world's maritime axis. However, the problems faced by Mina Bahari Cooperative ‘45 Depok Beach, Bantul, Special Region of Yogyakarta as one of the legal entity fishermen cooperatives in Indonesia, are institutional problem and short of capital in terms of financing as well as competition with moneylenders. This research is using empirical juridical methods, with sociological juridical approaches and technical analysis of descriptive qualitative data. The aim of this research is to optimize the role of fishing cooperatives as legal entities in facing the challenges of the industrial revolution 4.0 in the future to reach coastal communities that are classified as unbankable.
Key-words: coastal communities, cooperative, industrial revolution 4.
Kepastian Kewenangan Penegakan Hukum Terhadap Advokat yang Obstraction Of Justice Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Get PDFThe purpose of this study is to determine the application of law to lawyers who obstruct and obstruct the course of the investigation process in corruption cases and to find out the limitations of Advocate immunity rights contained in Law number 18 of 2003 concerning Advocates in carrying out their profession as a law enforcer. This study uses a case-related approach from the cases studied, both from talks in the media and from the facts of the trial and a normative juridical approach. The results of this study indicate that there are two criminal rules governing lawyers who obstruct and obstruct the course of the investigation process in corruption cases, namely in article 216 of the Criminal Code and Article 21 of the Corruption Crime Law, investigations, investigations and charges made by the KPK in cases. Advocates who obstruct and obstruct the proceeding of the examination should be null and void if based on statutory regulations and jurisprudence of the Supreme Court's ruling on general criminal charges. thus, advocates have the right to immunity as stated in article 16 of the Advocate Law.Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap advokat yang mengahalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi dan Untuk mengetahui Batasan hak imunitas Advokat yang terkandung dalam Undang Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai seorang penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus terkait dari kasus yang diteliti baik dari pembicaraan di media maupun fakta fakta persidangan dan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua aturan pidana yang mengatur tentang advokat yang mengahalangi dan merintangi jalannya proses penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi yaitu dalam pasal 216 KUHP dan pasal 21 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, penyelidikan , penyidikan dan tuntutan yang dilakukan oleh KPK pada perkara advokat yang menghalangi dan merintangi jalannya pemeriksaan seharusnya batal demi hukum jika berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi putusan mahkamah agung tentang dakwaan tindak pidana umum, Adapun batasan hak imunitas advokat terletak pada maksud itikad baik yaitu segala perbuatan advokat harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan demikian advokat memiliki hak imunitas seperti yang tertera pada pasal 16 Undang – Undang Advokat
Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Merauke
Get PDFTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Merauke dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikalangan masyarakat Merauke dan hambatan-hambatan yang timbul berkenaan dalam upaya penanggulangan tersebut. Adapun penelitian ini bertipe Yuridis Empiris. Secara Yuridis, membahas permasalahan menggunakan bahan hukum (baik hukum primer maupun hukum sekunder) dan secara empiris, melihat kenyataan dilapangan menggunakan data primer yang diperoleh dilapangan. Data sekunder dan data primer dianalisa dengan teknik deskriptif analisis, selanjutnya dilakukan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permaslahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian digabungkan dengan beberapa teori lalu ditarik satu kesimpulan. Dari penelitian ini diperoleh hasil (1) upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Merauke dalam penanganan tindak pidana KDRT terbagi menjadi 2 yaitu Upaya Preventif yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadinya KDRT; juga Upaya Presesif, yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya Tindak Pidana KDRT. (2) Adapun hambatan yang di dapat oleh Kepolisian terhadap kasus KDRT yaitu hambatan dari faktor internal seperti terjadinya keterlambatan laporan dari korban yang meyebabkan susahnya dilakukan visum, kurangnya barang bukti dan belum adanya rumah aman dan tenaga psikolog pada Kepolisian resort Merauke dan juga hambatan lainnya dari faktor eksternal seperti korban yang belum melapor dan belum adanya ikatan nikah secarah sah sehingga tidak di kategorikan sebagai KDRT, kurangnya saksi di kasus tersebut dan bagi korban yang mau melapor tidak jarang berusaha mencabut kembali laporannya ada juga korban KDRT yang melapor merasa bahwa persoalan ini masih di ranah privasi mereka sehingga sehingga tidak melanjutkannya ke proses hukum.The purpose of this study was to determine the efforts of the Merauke Police Department in tackling criminal acts of domestic violence among the Merauke community and the obstacles that arise regarding these efforts. The type of this research is Juridical Empirical. Juridically, discussing problems using legal and empirically, seeing the reality in the field using primary data obtained in the field. Secondary data and primary data were analyzed with descriptive analysis techniques, then carried out descriptively, namely explaining, describing, describing according to problems that are closely related to this research. Then combined with several theories and then drawn a conclusion. From this study, it was found that (1) the efforts made by the Merauke Police Department in handling domestic violence were divided into 2, namely Preventive Efforts, namely preventing violence before the occurrence of domestic violence; also Precessive Efforts, which efforts made after the occurrence of the Crime of Domestic Violence. (2) The obstacles obtained by the Department against domestic violence cases are obstacles from internal factors such as the delay in reports from victims which makes it difficult to do a post-mortem, lack of evidence and the absence of safe houses and psychologists at the Merauke Police Department and also other obstacles from external factors such as victims who have not reported and there is no legal marriage bond so that they are not categorized as domestic violence, the lack of witnesses in the case and for victims who want to report it is not uncommon to try to retract the report, there are also victims of domestic violence who report feeling that this issue is still being investigated. their privacy so that they do not proceed to the legal process
Youtube
Get PDFKecepatan perkembangan teknologi internet yang sangat cepat, tidak selaras dengan perkembangan hukum. Sesuai dengan motto dalam bahasa belanda “Het recht hink achter de feiten aan†yang jika diartikan menjadi “hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakatâ€. Hukum seringkali harus dibelokan dengan berbagai cara guna menjawab permasalahan yang terus meningkat. Ini tidak begitu berbeda dengan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta terkhusus di dunia Youtube. Pelanggaran-pelanggaran hak cipta dalam dunia Youtube dapat dilihat bermunculan konten-konten lagu yang di nyanyikan ulang oleh orang lain atau biasa dikenal dengan istilah cover. Cover lagu yang dilakukan dalam dunia Youtube seringkali tidak mencantumkan nama dari pencipta lagu yang dinyanyikan ulang. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah bagaimana legalistas hak moral atas perlindungan hak cipta dalam konten cover di Youtube? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologis yuridis. Yakni suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu institusi riil dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Serta diharapkan menghasilkan pengetahuan hukum secara emporis dengan langsung ke objek. Berdasarkan ketentuan dari UU Hak Cipta telah mencantumkan hak moral dalam suatu ciptaan. Penjabaran pasal 5 UU Hak Cipta mengatur mengenai hak moral yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak mutlak yang dimiliki oleh pencipta terhadap ciptaannya. Ketentuan hak moral ini melingkupi pencantuman nama atau alias, penggunaan nama judul, penuntutan ha katas penggunaan ciptaan yang distorsi dan dimutalasi oleh pihak lain. Implemntasi dari hak moral dalam UU Hak Cipta tidak hanya mengatur penggunaan ciptaan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga telah menyasar kepada dunia Internet secara khusus dalam media YouTube.Abstract
The speed of the development of internet technology is very fast, not in line with the development of law. In accordance with the motto in the Dutch language "Het recht hink achter de feiten aan" which translates to "law limping following the development of society". Laws must be twisted in various ways in order to answer the growing problem. This is not so different from the laws and regulations regarding copyright, especially in the world of Youtube. Infringement of copyright content in the world of Youtube can be seen in the emergence of song content sung by other people or commonly known as covers. The closing song that is performed in the world of Youtube does not require the name of the composer to be sung again. Based on the above background, the problem that the author will discuss is how the legalism of moral rights for copyright protection in cover content on Youtube?
This study uses a juridical empirical research method, with a sociological juridical approach. Namely an approach in legal research that aims to identify and conceptualize law as real and functional in everyday life. And it is hoped that it will produce empirical legal knowledge directly to the object.
Based on the provisions of the Copyright Law, moral rights have been increased in a creation. The elaboration of article 5 of the Copyright Law provides guidance on moral rights which states that moral rights are absolute rights owned by the creator to his / her creation. This provision of moral rights covers the inclusion of names or aliases, use of title names, prosecution for the use of works that are distorted and mutated by other parties. The application of moral rights in the Copyright Law does not only use works in everyday life but has also targeted the Internet world specifically in the media of YouTube.
Keywords : YouTube, Copyright, Moral Right
Keabsahan Perkawinan Beda Keyakinan di Kabupaten Merauke
Get PDFDi Indonesia sendiri Perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dimana bertujuan mengikatkan diri satu dengan yang lain sebagai pasangan suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perkawinan beda keyakinan dalam ruang lingkup hukum perdata di Kabupaten Merauke dan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda keyakinan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab I Dasar Perkawinan Pasalnya yang pertama menjelaskan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dimana kedua belah pihak bertujuan untuk membangun rumah tangga. Pada BAB II Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 6 ayatnya yang pertama hanya mengatakan kesepakatan kedua belah pihak dimana apabila kedua belah pihak yang latar belakang Agamanya berbeda tetapi pihak keluarga dan pasangan tersebut sepakat mereka tidak melanggar ketentuan dari Pasal 6 ayat 1 dan dapat melangsungkan perkawinan akan tetapi pada ayatnya yang ke 6 menjelaskan bahwa ayat 1 dan ayat 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu, dari bersangkutan tidak menentukan lain
Pengangkatan "Anak Adat" Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke
Get PDFPengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang lazim terjadi di Indonesia, termasuk pada masyarakat Suku Malind di Kabupaten Merauke. Namun ada hal yang unik dalam Suku Malind dimana terdapat ritual pengangkatan anak yang berasal dari Suku Malind yang telah dewasa, bahkan telah menikah, yang biasa dikenal sebagai anak adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak adat menurut hukum adat Suku Malind dan untuk mengetahui implikasi yang terjadi sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut. Hasil dari penelitian ini mendapat hasil (1) Pelaksanaan pengangkatan anak adat pada Suku Malind dilakukan dengan ritual adat yang berlangsung semalam suntuk dan diakhiri dengan pengukuhan dari ketua adat yang mana diberi nama dan marga Malind dan sebidang tanah dari tanah marga untuk dimilikinya. (2) Implikasi dari pengangkatan anak adat tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi anak adat dalam statusnya sebagai anggota masyarakat adat Malind dan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak adat tersebut dengan suku sebelumnya.Adoption is a common legal event in Indonesia, including in the Malind tribe in Merauke Regency. However, there is something unique in the costumary of Malind tribe where there is a ritual of adopting an adult, even married person who come from outside the Malind tribe, known as anak adat. This study aims to determine the ritual procession of adoption of ‘anak adat’ according to the customary law of the Malind Tribe and to determine the implications that occur in connection with the adoption. The results of this research show that (1) The adoption of customary children in the Malind Tribe is carried out with a traditional ritual that lasts all night and ends with the inauguration of the customary chief who is given the name and clan of Malind and a plot of land from the clan land to own. (2) The implication of the ritual of adopting customary children creates rights and obligations for indigenous children in their status as members of the Malind indigenous community and results in a break in the kinship between the customary child and the previous tribe.
Keywords: Adoption; Customary law; Malind Tribe
bahasa indonesia
No full textEconomic and health policy priorities are very important issues issued by the government through various forms of regulation, this is the determination of the life of the Indonesian people. In determining the fate of the Indonesian people, the government issued various forms of policies that seemed very hasty, which had the potential to cause legal confusion, as seen by the issuance of the policy for implementing the PSBB, this policy was implemented as an effort to prevent the spread of Covid 19 which actually had an impact on weak economic growth. This research uses normative legal research. By using a statutory and conceptual approach so as to be able to divert more deeply into regulating the form of regulations in handling Covid 19, it has caused a lot of polemic in the community, related to the form of government policies and the dependence of the community on policies from the government for survival Synchronization between health priorities and Economic Stability as part of the maintenance of a prosperous life. As well as economic activities for handling and overcoming covid 19 with the establishment of the covid 19 protocol which gave birth to government policies related to the soaring of the state budget into a study related to financial design and management that were not in accordance with needs.
Keywords: Covid 19, Policy, Economy, HealthPrioritas kebijakan ekonomi dan kesehatan merupakan hal yang sangat pokok yang di keluarkan oleh pemerintah melalui berbagai bentuk regulasi hal ini merupakan penetuan nasib hidup masyarakat Indonesia. Dalam penetuan nasip hidup mayarakat Indonesia pemerintah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan yang terkesan sangat tergesah gesah justru berpotensi menimbulkan kakacauan hukum dapat di lihat dengan keluarkannya Kebijakan penerapan PSBB kebijkan ini di laksanakan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran covid 19 justru berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengunakan penelitian hukum normatif. Dengan mengunakan pendekatan undang undang dan konseptuan sehingga mampu mengalih lebih dalam mengenai Pengaturan bentuk regulasi dalam penaganan covid 19 menimbulkan banyak polemic di masyarakat, berkaitan dengan bentuk kebijakan pemerintah serta adanya ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan dari pemerintah dalam keberlangsungan hidup Sinkronisasi antara prioritas kesehatan dan Stabilitas Ekonomi sebagai bagian dari terselengaranya kehidupan yang sejahteraan. Serta aktifitas ekonomi penanganan dan penaggulangan covid 19 dengan penetapan protocol covid 19 yang melahirkan Kebijakan pemerintah terkait dengan melonjaknya APBN menjadi suatu kajian terkait dengan desain keuangan dan pengelolaannya yang di tidak sesuai dengan kebutuhan.
Kata Kunci : Covid 19, Kebijakan, Ekonomi, Kesehata
RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK, SESUAI DALAM UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
No full textAbstrak
Penegakan hukum sangat diperlukan dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan mencegah pelanggar hukum melakukan tindak pidana kembali (residivis) pada pelanggar hukum. dewasa maupun anak. Anak merupakan generasi muda yang menjadi penerus sebagai sumber daya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.
Kata kunci: Diversi, Penyelesaian di Luar Pengadilan, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
Abstract
Law enforcement is needed in order to provide a sense of justice to the community and prevent lawbreakers from committing criminal acts (recidivists) to lawbreakers. adult and child. Children are the younger generation who are the successors as a resource for achieving national development goals. In the Indonesian constitution, children have a strategic role that is explicitly stated that the State guarantees the right of every child to survival, growth and development and to protection from violence and discrimination. Diversion is done with the reason to provide an opportunity for lawbreakers to become good people again through non-formal channels by involving community resources, diversion seeks to provide justice for cases of children who have already committed a crime to the law enforcement officials as law enforcement parties.
Keywords: Diversion, Out-of-Court Settlement, Children in Confront with the La